SAMARINDA – Tingginya penyerapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak sekadar mengejar realisasi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah di Hotel Midtown, Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Erik membacakan sambutan tertulis Bupati Kutai Barat Frederick Edwin yang menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam mengelola keuangan daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran pemerintah semakin kompleks sehingga membutuhkan pemahaman regulasi, ketelitian administrasi, serta tanggung jawab pada setiap tahapan pelaksanaan.
“Pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dikelola secara tertib, transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh aparatur wajib memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Erik menyampaikan empat hal yang harus menjadi perhatian peserta Bimtek, terutama aparatur yang menangani administrasi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemkab Kutai Barat.
Pertama, seluruh peserta diminta memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pemahaman aturan dinilai penting agar setiap proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kedua, aparatur harus meningkatkan ketelitian dalam penatausahaan keuangan. Kesalahan administrasi perlu dicegah sejak awal karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Ketiga, akuntabilitas harus diperkuat pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keempat, peserta diminta mengikuti Bimtek secara disiplin dan aktif berdiskusi dengan narasumber agar materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Menurut Erik, peningkatan kompetensi aparatur tidak cukup hanya melalui pemahaman teori. Petugas pengelola keuangan harus mampu menerapkan aturan ketika menghadapi berbagai persoalan teknis di masing-masing perangkat daerah.
Ia menilai kegiatan Bimtek menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pemerintah kabupaten.
Penguatan kemampuan aparatur juga diperlukan agar pelaksanaan program tidak terhambat akibat kesalahan administrasi atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan anggaran.
“Keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan dan mendorong pembangunan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi tidak memberikan dampak nyata. Setiap rupiah harus digunakan secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pesannya.
Erik berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD.
Bimtek tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutai Barat memastikan anggaran pembangunan benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
