SENDAWAR – Jauh sebelum resmi menjadi kabupaten pada 1999, Kutai Barat telah memiliki perjalanan pemerintahan yang panjang. Wilayah ini pernah berstatus kewedanaan sejak 5 November 1952, kemudian melewati sejumlah perubahan administrasi hingga akhirnya berdiri sebagai daerah otonom. Sejarah tersebut kembali dibacakan Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kutai Barat, Kamis (5/11/2026).
Pembacaan sejarah berlangsung di Alun-Alun Itho, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat. Rangkaian perjalanan daerah dipaparkan mulai dari masa kewedanaan, pembentukan kabupaten, pergantian kepemimpinan, hingga pemerintahan Bupati Frederick Edwin dan Wakil Bupati Nanang Adriani.
Dalam catatan sejarah yang dibacakan Ridwai, wilayah Kutai Barat pada 1964 menjadi pusat penghubung pemerintahan Kabupaten Kutai di Barong Tongkok.
Perubahan besar terjadi setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 pada 4 Oktober 1999. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah otonom.
Ir. Rama Alexander Asia kemudian ditunjuk sebagai pejabat bupati pertama dan dilantik pada 12 Oktober 1999 di Jakarta.
Pada 5 November 1999, Gubernur Kalimantan Timur meresmikan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar sekaligus melantik sejumlah pejabat eselon II dan III untuk menjalankan pemerintahan yang baru terbentuk.
Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak penting dalam perjalanan daerah.
Setahun setelah pembentukan kabupaten, lembaga legislatif pertama terbentuk pada 15 Desember 2000 dengan Drs. Yohanes Juan Jenau, MBA, sebagai Ketua DPRD pertama.
Perjalanan pemerintahan berlanjut pada 19 April 2001 ketika Rama Alexander Asia dan Ismail Thomas terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat.
Pada 3 November 2001, pemerintah daerah menyepakati tanggal 5 November sebagai hari jadi kabupaten. Penetapan itu selanjutnya dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002.
Di tengah pembentukan kelembagaan pemerintahan, Kutai Barat juga mulai menyiapkan pusat administrasi daerah.
Melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 004.1/K.049/2001 tertanggal 11 Juni 2001, pemerintah menetapkan pengembangan kawasan perkantoran yang sebelumnya merupakan lahan pertanian seluas 35 hektare.
Kawasan tersebut kemudian diperluas dengan tambahan 100 hektare sehingga mencapai 135 hektare. Dari luas itu, sebanyak 84 hektare direncanakan sebagai hutan kota dan 51 hektare digunakan untuk kawasan perkantoran pemerintah kabupaten.
Pembangunan pusat pemerintahan menjadi bagian dari upaya membentuk identitas Kutai Barat sebagai daerah otonom yang memiliki kelembagaan dan fasilitas administrasi sendiri.
Memasuki 2004, keanggotaan DPRD Kutai Barat periode kedua terbentuk. Pergantian kepemimpinan daerah kemudian berlangsung melalui pemilihan kepala daerah.
Ismail Thomas bersama Didik Effendi memimpin Kutai Barat untuk periode 2006–2011 dan kembali melanjutkan kepemimpinan pada periode 2011–2016.
Setelah itu, pemerintahan beralih kepada FX Yapan dan Edyanto Arkan yang mulai menjabat pada 19 April 2016.
Pada periode 2016–2021, pemerintah daerah mengusung visi “Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Visi tersebut dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021.
Kepemimpinan FX Yapan dan Edyanto Arkan kemudian berlanjut pada periode berikutnya dengan semangat pembangunan melalui slogan “Hari Esok Lebih Baik daripada Hari Ini”.
Babak baru pemerintahan Kutai Barat dimulai setelah Frederick Edwin dan Nanang Adriani terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030.
Pasangan yang dikenal dengan sebutan FENA tersebut dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Pemerintahan Frederick dan Nanang mengusung visi “Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat” dengan empat misi pembangunan.
Melalui pembacaan sejarah tersebut, masyarakat kembali diingatkan bahwa terbentuknya Kutai Barat tidak berlangsung dalam waktu singkat. Perjalanan sejak masa kewedanaan hingga menjadi kabupaten melibatkan perjuangan para pendahulu, pembentukan kelembagaan, serta pergantian kepemimpinan pemerintahan.
Peringatan HUT ke-27 menjadi kesempatan mengenang perjalanan tersebut sekaligus melanjutkan pembangunan daerah tanpa meninggalkan sejarah dan identitas masyarakat Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
