JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan anggaran Pemilu hingga 1 April 2024 mencapai Rp 26 triliun. Realisasi tersebut sekitar 67,9 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 38,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran Pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
“Anggaran Pemilu total dari 2022–2024 itu 71,3 triliun. Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya, hampir 67,9 persen terbelanjakan,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Jawa Pos, Minggu (28/4/2024).
Dana yang dialokasikan ke KPU dan Bawaslu digunakan untuk pembentukan, honorarium badan ad hoc, pengadaan barang dan jasa, pemungutan dan penghitungan suara, serta kebutuhan sarana IT Pemilu.Kemudian, operasional dan honorarium pengawas ad hoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu.
Sementara itu, dana yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain sebesar Rp 2,2 triliun digunakan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu, pemenuhan almatsus pengamanan Pemilu, penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, operasi keamanan siber, dan sandi event Pemilu.
Selain pengeluaran negara untuk Pemilu, Menkeu menyampaikan perincian terbaru realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari total pagu Rp 39,6 triliun per 1 April 2024.
“Hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun. Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen dari pagu,” papar Ani, sapaan karib Sri Mulyani.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dari tahun 2022–2024 tercatat Rp 72,1 triliun. Untuk alokasi anggaran 2022 tercatat Rp 5,5 triliun, kemudian 2023 meningkat Rp 27 triliun, dan pada 2024 alokasi yang dianggarkan untuk IKN mencapai Rp 39,6 triliun.
Menkeu memerinci, Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari total pagu dipakai untuk pembangunan IKN di klaster infrastruktur. Progres realisasi fisik sementara tercatat 13,5 persen. Dalam klaster infrastruktur, APBN digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Realisasi anggaran negara juga digelontorkan untuk pembangunan Tower Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Rumah Tapak Menteri, serta proyek-proyek krusial lainnya. Termasuk infrastruktur pengendalian banjir. “Jadi, Sepaku Semoi, embung, dan pengendalian banjir itu menggunakan seluruh APBN kita,’’ jelasnya.
Dia juga memerinci penggunaan anggaran untuk klaster non infrastruktur sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari total pagu Rp 3,1 triliun.
“Untuk belanja noninfra ada Rp 2 triliun. Mulai dari perencanaan, koordinasi, promosi, laporan dan rekomendasi kegiatan pemetaan, pemantauan, serta dukungan pengamanan dan operasi dari Otorita IKN sendiri. Dalam hal ini telah dibelanjakan Rp 2 triliun atau 65 persen dari pagu sebesar Rp 3,1 triliun,” pungkasnya. (JP/KN)
