JAKARTA – Sejumlah anggota DPR memunculkan wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam interupsi di rapat paripurna DPR hari ini. PPP, pengusung capres Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menjelaskan alasan tak sama sekali melayangkan opsi angket dalam rapat paripurna itu.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan para anggota F-PPP DPR sedang mengawal proses penghitungan suara di daerah-daerah.
“Anggota fraksi PPP masih di kabupaten kawal rekapitulasi,” kata Awiek kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
Awiek mengatakan pihaknya akan menggelar rapat fraksi pekan depan. Hal itu untuk menindaklanjuti wacana angket yang mencuat. “Minggu depan baru kumpul rapat untuk bahas ini,” ujarnya.
Senada dengan PPP, Pantai NasDem juga tidak ikut interupsi dalam rapat paripurna tersebut. Ketua DPP Partai NasDem Taufik Besari (Tobas) mengatakan pihaknya tak melakukan hal yang sama lantaran tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih konkret.
“Ya kalau kita sih lebih yang konkret saja dan kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk hak angket ya, sedang mengumpulkan tanda tangan juga dari anggota fraksi lain. Yang paling pentingkan konkretnya, soal interupsi kan kalau sudah ada yang mengutarakan ya cukup gitu,” ujar Tobas dihubungi, Selasa (5/3/2024).
Tobas mengatakan Partai NasDem masih memiliki sikap yang sama untuk mendorong hak angket. Ia menegaskan pernyataan Sekjen NasDem dengan 2 Sekjen partai pengusung AMIN (Anies-Muhaimin) beberapa waktu yang lalu.
“Masih sangat mendukung (hak angket) dan sedang mempersiapkan. Arahan kan sudah disampaikan sikap resmi oleh sekjen beberapa waktu lalu ketika bersama-sama juga dengan 2 sekjen lainnya PKB, PKS, sudah didasarkan pada arahan ketua umum jadi sudah clear,” ungkapnya.
Meski demikian, Tobas tak menampik jika pihaknya juga menunggu sikap PDIP terkait usulan angket itu. Ia menilai PDIP memiliki peran besar sebagai partai terbesar yang juga inisiator hak angket.
“Dalam pernyataan kita juga tetap menunggu juga langkah-langkah yang dipersiapkan PDIP selaku inisiator dari hak angket ini dan kita menghormati itu juga sebagai partai yang terbesar dan sudah memulai lebih dahulu,” ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
“Ya tentu kita juga menunggu langkah-langkah berikutnya dari PDIP dan komunikasi politik tetap dijalankan. Kalau satu sudah mengangkat itu kenapa harus diulang lagi kan sudah jelas,” imbuhnya.
Untuk diketahui, anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB hingga PDIP melakukan interupsi di dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang yang digelar Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka mengingatkan DPR RI untuk menggunakan hak angket menyikapi dinamika Pemilu 2024. (Dtk/KN)
