REJANG LEBONG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Hendri Praja meminta organisasi perangkat daerah (OPD) gencar menjemput dana alokasi ke pemerintah provinsi dan pusat guna membiayai pembangunan daerah.
“Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Rejang Lebong, saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk proaktif dan cermat dalam menjemput dana alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi,” kata dia dalam rapat kordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Rejang Lebong Tahun 2026 di Rejang Lebong, Bengkulu, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami defisit Rp42 miliar.
Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah daerah pada tahun ini adalah menyehatkan neraca fiskal.
“Jika neraca keuangan kita sehat, pergerakan pemerintah daerah akan lebih lincah. Kita akan mengevaluasi kembali kebutuhan-kebutuhan yang ada agar angka defisit tersebut bisa ditekan,” tegasnya.
Beberapa peluang pendanaan pusat yang potensial dibidik, kata dia, antara lain Inpres Jalan Daerah (IJD) serta dana alokasi khusus (DAK) untuk sektor jalan, air bersih, irigasi, hingga penerangan jalan umum (PJU).
“Kita harus memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap pembangunan daerah ini dan membuang ego sektoral. Pemerintah pusat sebenarnya menunggu program dari kita. Jika tidak berinovasi, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” terangnya.
Selain infrastruktur, Hendri juga menyoroti masalah kelangkaan elpiji yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Ia memerintahkan dinas terkait untuk menindak tegas pangkalan nakal serta merumuskan penambahan agen atau distributor resmi.
Di sisi pelayanan publik, dia meminta jajarannya mulai dari sekda, asisten, dan para camat untuk segera membentuk grup koordinasi digital berbasis kecamatan.
Langkah ini diambil guna mempercepat respons terhadap keluhan darurat warga, seperti masalah kesehatan, BPJS, hingga administrasi sekolah.
“Masyarakat membutuhkan solusi cepat. Melalui jaringan koordinasi di 15 kecamatan ini, setiap laporan yang mendesak dari tingkat bawah bisa langsung diteruskan dan dieksekusi oleh OPD teknis terkait,” tambah dia.
Dalam kesempatan itu dirinya menargetkan peningkatan pemenuhan indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan pada tahun depan, termasuk peraihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), penilaian Ombudsman, SAKIP, serta capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kendati kita tahun ini tidak dapat WTP, tetapi patut saya apresiasi capaian monitoring center for prevention atau MCP dari KPK yang saat ini kita sudah berada di zona hijau,” sebut Hendri Praja. (ANT/KN)
