PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di bawah kepemimpinan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam waktu dekat akan melakukan mutasi jabatan.
Tidak hanya untuk penyegaran, tetapi juga untuk benar-benar menyesuaikan kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.
Pada akhir tahun 2023 lalu, Pemkab PPU mengadakan uji kompetensi sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Sebanyak 721 aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk mengikuti ujian tersebut.
Peserta terdiri dari 31 pejabat setara eselon II dan 690 pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Ujian ini berlangsung selama beberapa hari mulai dari tanggal 17 Desember 2023 di Kantor Bupati PPU dan SLTP Negeri 10 Penajam.
“Assessment sudah selesai, hasilnya oleh panitia seleksi sudah disampaikan kepada saya selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian). Sekarang, saya sedang memeriksa semuanya, sedang mengevaluasi hasil assessment dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, termasuk para pejabat eselon II, eselon III, dan kepala sekolah,” ungkapnya pada Senin (1/1/2024).
Hasil evaluasi dari ujian tersebut masih terus dia telaah. Dari hasil assessment, terungkap bahwa banyak pejabat yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
“Saya menyadari bahwa kompetensi pejabat seringkali tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan mereka, karena jika saya memaksakan, mereka akan menghadapi kesulitan,” jelas Makmur.
Dari hasil ujian tersebut, Makmur juga baru menyadari bahwa beberapa pegawai tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kompetensinya. “Saya baru menyadari bahwa ketika saya memberikan perintah, beberapa di antaranya tidak dapat menyelesaikannya sesuai tugas yang diberikan. Namun, ada juga yang langsung bisa menjalankannya saat diberi tugas. Ini semua berkaitan dengan kompetensi,” tegasnya.
Hal inilah yang membuatnya memerlukan lebih banyak waktu untuk memeriksa hasil ujian kompetensi tersebut dan menyesuaikan penempatan atau mutasi jabatan yang akan dilakukan selanjutnya.
“Saat ini, saya berusaha mendekatkan mereka. Hasil assessment akan menentukan penempatan mereka di bidang yang paling mendekati kompetensinya. Itulah yang dapat saya lakukan. Saya tidak bisa memaksakan penempatan jika kompetensi tidak sesuai. Saya ingin mereka merasa nyaman dengan tugas yang diberikan,” lanjutnya.
Alasan inilah yang membuat tindak lanjut dari hasil assessment tersebut terlambat. Makmur menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan pejabat untuk mengemban tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
“Jika banyak yang bertanya mengapa ini berlangsung lambat, saya hanya ingin menjelaskan bahwa jika kompetensi tidak sesuai, maka tindak lanjutnya akan sulit. Saya ingin para pejabat merasa nyaman dengan tugas yang diberikan kepada mereka.”
Meskipun demikian, mutasi jabatan masih tetap direncanakan akan dilakukan pada awal tahun ini. Hal ini akan dilakukan segera setelah penyesuaian kompetensi dan penempatan jabatan selesai.
“Prinsip saya adalah tidak ada yang dinonjobkan. Tetapi ada beberapa jabatan yang perlu dibuka untuk seleksi berdasarkan job fit, yang akan diumumkan untuk umum dan dapat diikuti oleh calon dari luar daerah. Ini adalah langkah yang adil, dan saya berani melakukan langkah ini.”
“Saya berencana untuk melaksanakannya pada bulan Januari ini. Saat ini, saya masih dalam proses menyelesaikan semua detailnya, dan saya belum dapat menyebutkan jumlah pastinya,” tutup Makmur. (SBK)
