JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyatakan saat ini masih menjalin komunikasi dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap bandar narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama. Upaya pengejaran kepada Fredy sudah berjalan cukup lama. Dia diyakini masih berada di Thailand.

”Masih terus menjalin komunikasi dengan Polisi Thailand untuk menjalankan kesepakatan yang telah ada di pertemuan Langkawi, Malaysia,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa seperti dikutip dari Jawa Pos, Kamis (23/5/2024).

Lebih lanjut, Mukti mengatakan, kesepakatan dengan Polisi Thailand terkait penangkapan Fredy Pratama sudah dibahas dalam pertemuan di Malaysia pada April.

Dalam pertemuan itu, lanjut Mukti, Polri dan Polisi Thailand sepakat bekerja sama menangkap Fredy Pratama. Kepolisian Thailand memproses tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama istri dari Fredy Pratama. Sementara Polri akan membantu Kepolisian Thailand dengan mengirimkan berkas-berkas penyidikan TPPU untuk istri Fredy Pratama.

”Langkah memiskinkan keluarga Fredy sebagai salah satu upaya agar tersangka terdesak dan tidak memiliki dukungan finansial lagi,” ungkap Mukti Juharsa.

Menurut Mukti, berdasar keterangan Kepolisian Thailand diketahui Fredy Pratama masih berada di dalam hutan.

”Hasil pertemuan police to police (P to P) dijelaskan Fredy Pratama masih berada di Thailand, dan masih berada di dalam hutan,” ucap Mukti Juharsa.

Mukti menyebut, pihaknya menyerahkan penanganan perkara TPPU istri Fredy Pratama kepada Kepolisian Thailand. Sebab, seluruh harta Fredy yang tersisa berada di Thailand, dan posisi tersangka juga berada di Thailand.

Untuk tersangka Fredy Pratama akan dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Thailand dan diserahkan kepada Bareskrim Polri, sesuai kasus awal penanganan perkara berada di Indonesia.

”Mereka (Kepolisian Thailand), juga akan menyerahkan Fredy Pratama, kami sudah koordinasi kemarin, silakan TPPU-nya mereka proses, yang penting Fredy Pratama, karena tempat kejadian perkara awalnya di Indonesia, harus diserahkan kepada polisi Indonesia,” ujar Mukti Juharsa. (JP/KN)

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai melakukan sidang pemeriksaan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Itu menyusul laporan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Belanda yang mengaku mendapat perilaku tak senonoh dari Hasyim.

Dalam sidang perdana yang digelar di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024), DKPP mengundang korban atau pengadu, Hasyim sebagai teradu, para saksi dan pihak terkait, serta ahli dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Di antara saksi yang dimintai keterangan adalah presenter Deddy Mahendra Desta. Desta terlibat dalam salah satu bukti video yang diajukan pengadu. Di video itu, Hasyim bersama Desta menyampaikan ucapan untuk korban. Saat mengirimkan video, Hasyim menyertakan caption bernada rayuan.

Namun, Desta tidak hadir pada persidangan kemarin. Selain video tersebut, pengadu menyampaikan puluhan bukti lainnya yang didominasi percakapan chat pribadi. Persidangan yang digelar selama delapan jam itu berlangsung tertutup sesuai prosedur sidang kasus asusila.

Ditemui setelah sidang, kuasa hukum pengadu, Aristo Pangaribuan, mengatakan, dalam persidangan pihaknya telah membeberkan tudingan secara lengkap. Di situ, ketua KPU memang membantah. Namun, bantahan itu dinilainya tidak sesuai bukti yang ada.

’’Kita mengajukan bukti sangat banyak, mungkin hampir 20,’’ sebutnya.

Bahkan, pihaknya berencana menambah alat bukti sebagai respons atas pertanyaan dan pernyataan dalam sidang. Yakni, berupa percakapan-percakapan sensitif antara keduanya. Karena itu, pihaknya sangat optimistis akan dikabulkan.

Jalannya persidangan, kata Aristo, cukup dramatis sehingga berlangsung sampai delapan jam. Di beberapa kesempatan, kliennya bahkan tak kuasa mengelola perasaannya. Sehingga harus didampingi psikolog klinis serta pantauan Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

“Ketika korban tidak mampu mengontrol dirinya, sidang dihentikan, jadi agak lama,” jelasnya.

Sementara itu, Hasyim menegaskan telah membantah semua aduan yang disampaikan pengadu. Dia berdalih, apa yang disampaikan pengadu tidak sesuai dengan fakta. “Jadi, ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok persoalan yang dituduhkan kepada saya semuanya saya bantah,” ujarnya

Namun, saat disinggung lebih detail, Hasyim menolak berkomentar. Sesuai prinsip persidangan tertutup, hal-hal yang berkaitan langsung dengan substansi aduan tidak boleh dibuka di muka umum.

Terkait dihadirkannya Desta, Hasyim mengaku itu untuk mengklarifikasi salah satu bukti video. Dia berdalih itu hanya ucapan ulang tahun. Namun, dia kembali menolak membeberkan detailnya. (JP/KN)

MADINAH – Meski sudah ada sosialisasi perihal larangan membawa rokok dengan jumlah melebihi ketentuan, sebagian jemaah haji Indonesia yang masuk kategori “Ahli Hisab” alias perokok, masih nekat.

Mereka membawa rokok dalam jumlah banyak, melebihi aturan maksimal 2 slop atau 20 pak. Akibatnya, saat turun di Bandara Madinah, petugas pun curiga. Lalu membongkar kopernya untuk diperiksa.

Hal itu dibenarkan kepala daker Madinah PPIH Arab Saudi Abdillah. “Memang, di beberapa kasus kami lihat pemeriksaan barang jemaah. Di antaranya pembongkaran rokok dalam jumlah banyak,” ujar Abdillah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah seperti dikutip dari Jawa Pos, Kamis (23/5/2024).

Dia menjelaskan, banyaknya rokok yang dibawa jemaah membuat petugas yang memantau koper jemaah lewat mesin x-ray akhirnya curiga. Lalu, mereka membongkar koper tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga sempat tertahan di bandara cukup lama. Karena harus mengurusi barang bawaannya itu. “Kasus ini juga dikenakan denda, terutama kalau membawa dalam jumlah banyak,” imbuhnya.

Karen itulah, Abdillah mengimbau para jemaah haji untuk tidak perlu membawa banyak rokok, mengingat konsekwensi yang harus ditanggung jika ketahuan.

Tak hanya harus tinggal dulu di bandara untuk pengurusan kopernya serta terkena denda, mereka juga akan terlambat masuk hotel. Akibatnya, durasi masa tinggal mereka di Kota Madinah juga akan berkurang. (JP/KN)

NUSA DUA – Indonesia mempelopori pusat keunggulan ketahanan air dan iklim yang terintegrasi untuk memitigasi risiko krisis air global melalui World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

“Berbagai pusat keunggulan sudah ada dan beroperasi tapi belum saling terkoneksi, jadi ini yang akan kami tindak lanjuti. Insya Allah karena inisiator, Indonesia memimpin pusat keunggulan ini,” kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/5/2024).

Seperti dilansir dari Antara, Dwikorita mengatakan bahwa saat ini sudah dibentuk lima kelompok kerja yang menyiapkan langkah nyata dan akan ditindaklanjuti secara terkoordinasi dengan pusat keunggulan lainnya.

Di antaranya soal pengelolaan sumber daya air terintegrasi terutama di negara berkembang dan negara pulau kepulauan, serta pengelolaan danau berkelanjutan.

Selain itu, terkait isu pengelolaan air dan kepemudaan hingga kelompok kerja yang khusus membahas pendanaan.

“Kami akan melakukan pertemuan rutin minimal enam bulan sekali. Jadi upaya yang disusun dalam kelompok kerja itu akan terus bergulir dan mengundang banyak negara, tidak hanya Indonesia, bahkan dari Eropa, Asia Pasifik, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sektor swasta,” katanya.

Dwikorita menambahkan pusat keunggulan ketahanan air dan iklim atau Center of Excellence (CoE) Water and Climate Resilience itu tidak hanya fisik gedung semata namun menjadi pusat aliansi yang mengkoordinasikan berbagai pusat keunggulan terkait masalah air di dunia.

Ia menambahkan kehadiran CoE yang terintegrasi di tanah air itu disebabkan setelah 30 tahun diadakan World Water Forum yang membahas soal air setiap tiga tahun sekali itu, namun persoalan krisis air justru semakin serius.

Bahkan berbagai upaya dilakukan banyak berbasis keilmuan, teknologi hingga komitmen politik untuk mencegah krisis air namun persoalan air semakin meningkat.

“Yang kita lakukan banyak hal, ini karena kerja sendiri-sendiri, mungkin karena kurang saling komunikasi dan koordinasi,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengusulkan CoE ketahanan air dan iklim pada World Water Forum Ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024.

Usulan itu pun disahkan dan menjadi satu dari tiga bagian dalam deklarasi pada Pertemuan Tingkat Menteri World Water Forum Ke-10 yang dihadiri 0leh 106 negara dan 27 organisasi internasional.

Selain CoE soal ketahanan air dan iklim, deklarasi itu juga mencakup pengelolaan sumber daya air terpadu di pulau-pulau kecil dan usulan Hari Danau Sedunia.

Melalui CoE, negara-negara Selatan yang memiliki masalah terkait banjir, sedimen akibat erupsi yang merusak sungai, dan masalah pengelolaan air lainnya akan saling mengedukasi, bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman untuk mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan.

Indonesia sudah memiliki contoh yakni Sabo Training Center di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat menjadi bagian dari CoE masa depan. (ANT/KN)