Beranda blog Halaman 922

Tinjau Persiapan Upacara 17 Agustus, Jokowi Kembali Kunjungi IKN

0
Presiden Joko Widodo saat tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (3/6/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya ingin melihat persiapan penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, di sela kunjungan kerjanya di provinsi tersebut.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi melalui video blogging (vlog) yang diunggah melalui media sosial Instagram @jokowi, sebagaimana dipantau di Kalimantan Timur, Senin (3/6/2024) malam.

“Saya meluncur ke Balikpapan akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat program perkembangan pembangunan. Yang kedua juga akan melakukan peletakan batu pertama ground breaking beberapa institusi pendidikan dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang,” kata Jokowi dalam vlog singkatnya di dalam Pesawat Kepresidenan, saat hendak menuju IKN.

Sebelum menuju IKN, Presiden lebih dulu berkegiatan di Balikpapan.

Kepala Negara tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan sekitar pukul 17.45 Wita, dan disambut Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Nanang Avianto, Pangkoarmada II Laksda Ariyanto, serta Danlanud Dhomber Kolonel Pnb. David Ali Hamzah.

Di Provinsi Kaltim, Presiden Jokowi akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga Rabu (5/6/2024), antara lain menghadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII Tahun 2024 hingga meresmikan sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN.

Presiden dalam kunjungan kerjanya juga akan meresmikan ruang kerja Kantor Berita Antara yang berada di IKN.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wishnutama Kusubandio.

Tampak mendampingi pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Plt. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. (ANT/KN)

Kemenag Diminta Lakukan Koordinasi dengan Arab Saudi Terkait Visa Haji Palsu

0
Ilustrasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menilai Pemerintah Indonesia perlu berkoordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi mengenai penyelesaian kasus 37 orang WNI yang kedapatan menggunakan visa non haji untuk berhaji.

“Kita perlu berkoordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Wahid kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Ia pun mengatakan bahwa kasus penggunaan visa non haji oleh jamaah haji menjadi perhatian serius bagi Komisi VIII DPR RI dan akan mendalami kasus tersebut dan berupaya mencari tahu penyebab visa non haji tersebut bisa diperoleh oleh jamaah.

Menurutnya, persoalan tersebut juga harus ditangani secara tegas. “Haji yang tidak memakai visa haji ini merupakan masalah yang perlu ditangani dengan tegas,” kata dia.

Ia juga mengingatkan mengenai pentingnya peningkatan pengawasan dan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Kasus tersebut, menurut dia, menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan keabsahan dokumen dalam perjalanan ibadah haji.

“Kita harus memastikan semua jamaah berangkat dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menahan 37 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang kedapatan hanya memiliki visa ziarah tetapi diduga kuat berniat untuk berhaji.

Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambarie mengatakan penahanan tersebut dilakukan di Madinah pada Sabtu (1/6) siang Waktu Arab Saudi (WAS).

“Sebanyak 37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar,” ujar Yusron di Makkah.

Menurut Yusron, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh. Saat perjalanan ke Madinah, polisi Arab Saudi melakukan pengecekan dan mendapati mereka yang diduga akan berhaji.

Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, diketahui puluhan WNI tersebut menggunakan atribut haji palsu yang selama ini dipakai oleh jamaah calon haji Indonesia resmi.

“Gelang haji palsu, kartu id palsu, dan ada juga yang memalsukan visa haji,” ungkap Yusron. (ANT/KN)

Pemkab PPU Gelar Evaluasi Kamatangan Kelembagaan, Upaya Peningkatan Efektifitas Penataan Daerah

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun memimpin rapat evaluasi kematangan kelembagaan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin, (3/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat evaluasi kematangan kelembagaan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin, (3/6/2024). Hal ini dilakukan guna mendukung penataan yang efektif dalam perangkat daerah.

Kegiatan evaluasi ini menghadirkan Narasumber Kassubit Wilayah III Direktur Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Eko Wulandaru. Serta jajaran dan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan, pembinaan penataan perangkat daerah tersebut adalah upaya penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan daerah. Juga upaya mendorong kinerja yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

“Evaluasi kelembagaan ini mengarah pada penataan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, dan berkualitas,” ujarnya.

Lanjutnya, meskipun OPD telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terkadang masih terdapat tumpang tindih dalam tupoksi, urusan, serta tipologi yang tidak sesuai. Maka itu, evaluasi kematangan kelembagaan menurut nya menjadi langkah penting untuk mewujudkan SKPD yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

“Dengan evaluasi kematangan kelembagaan, diharapkan akan tercapai efisiensi dan kematangan struktur perangkat daerah serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten PPU,” tegas Makmur.

Lebih lanjut, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menyusun kelembagaan Pemkab PPU yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis itu juga sejalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah serta daya dukung dalam kematangan kelembagaan.

“Hasil dari evaluasi ini, kiranya kelembagaan dilingkup kabupaten PPU semakin menjadikan berintegritas, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi, serta bebas dari praktik KKN,” pungkasnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Dinas KUKM Perindag PPU Terima Kunjungan Pansus II DPRD Soppeng, Bahas soal Perlindungan dan Penguatan Koperasi dan UMKM

0
Foto: Kepala Dinas KUKM Perindag PPU Margono Hadi Sutanto saat memberikan cinderamata ke rombongan Pansus II DPRD Soppeng, Senin (3/6/2024). (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Pansus II DPRD Kabupaten Soppeng, Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas KUKM Perindag Penajam Paser Utara (PPU), Senin, (3/6/2024). Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto menuturkan tujuan kedatangan para legislator dari Soppeng tersebut berkaitan dengan studi banding dalam penyusunan regulasi baru.

“Maksud dari kunjungan tersebut yaitu untuk berkoordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,” ujarnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, banyak mendiskusikan soal tips dan langkah yang dilakukan Pemkab PPU dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Pun dalam melaksanakan berbagai program peningkatan sektor ekonomi dari sisi koperasi.

“Perlindungan usaha itu dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha
sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat,” jelas Margono.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga turut membahas langkah Pemkab PPU dalam penguatan produk-produk hasil produksi lokal. Berbagai langkah pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi tersebut, sambungnya, dapat dilakukan dalam bentuk seperti penguatan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk serta fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Sedangkan Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, diseminasi kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan manajemen, perkuatan modal, bimbingan teknis, pemasaran produk dan Promosi serta fasilitasi HAKI,” pungkas Margono. (ADV/*DismkominfoPPU/SBK)

Pisah Sambut Ketua PA Penajam, Makmur; Pengalaman dan Dedikasijadi Modal Berharga dalam Mengemban Tanggung Jawab

0
Foto: Pj BUpati PPU Makmur Marbun saat memberikian cinderamata pada Ketua PA Penajam yang baru, Fattahurrilo Al Ghany. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengharapkan adanya keberlanjutan atas sinergitas antara Pemkab PPU dan Pengadilan Agama (PA) Penajam. Sejalan dengan beralihnya kepemimpinan Achmad Fausi yang secara resmi digantikan oleh Fattahurrilo Al Ghany sebagai Ketua PA Penajam.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara pisah sambut Ketua PA Penajam bertempat di Alun-Alun Kantor Bupati PPU pada Sabtu malam, (1/6/2024). Tampak hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor beserta jajaran, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU serta para penjabat di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam sambutannya, Makmur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Achmad Fausi atas dedikasi dan pengabdian yang diberikan selama menjabat. Meski keduanya bekerjasama antar lembaga masih terbilang sebentar, namun kedekatan secara emosional dirasa sudah lama terbangun.

“Walaupun keberadaan Pak Achmad Fausi kurang lebih hampir dua tahun di PPU, namun hubungan pertemanan ini terasa sudah bertahun-tahun,” ucap Makmur.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan dirinya sebagai pribadi dan atas nama Pemkab PPU menyambut dengan baik kehadiran Ketua PA Penajam yang baru, Fattahurridlo Al Ghany. Diharapkan dari adanya mutasi itu semakin meningkatkan kerjasama antar lembaga hukum agama yang ada di Benuo Taka dan pemerintah daerah.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengemban kepercayaan yang diberikan. Saya percaya bahwa pengalaman dan dedikasi yang Bapak miliki akan menjadi modal berharga dalam mengemban tanggung jawab ini,” pungkas Makmur. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU dan Pemkot Surakarta Sepakati Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menandatangni nota kesepakatan bersama dengan Pemkot Surakarta. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan dalam pembangunan daerah di Benuo Taka.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun, di Alun-Alun Kantor Bupati PPU pada Sabtu malam (1/6/2024) kemarin. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengalungan tanda peserta sebagai simbol pelepasan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Welder di UPTD Solo Techno Surakarta.

“Harapannya, kesepakatan dan kerjasama yang terjalin dapat membawa manfaat signifikan bagi kemajuan Kabupaten PPU,” ungkapnya.

Makmur mengungkapkan hal ini menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU dalam meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia (SDM) lokal yang berdayasaing. Pun sejalan dengan usaha Pemkab PPU untuk mendorong peningkatan peran daerah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dukungan ini agar putra-putri daerah dapat secara optimal meningkatkan kapasitas diri mereka melalui sertifikasi kompetensi. Sehingga memiliki kesempatan kerja yang lebih besar dan siap bersaing untuk menyambut IKN,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab PPU juga menandatangani perjanjian lainnya antara Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila tentang Pembentukan Sekolah Laboratorium Pancasila di Kabupaten PPU. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Pemerintah Bakal Bentuk Pemdasus IKN, Basuki : OIKN Hanya Fokus pada Pembangunan

0

JAKARTA – Dengan ditunjuknya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR, Daja Juli Antoni sebagai Plt. Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN, maka dikabarkan bahwa pemerintah akan segera membentuk Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki mengungkapkan, sesuai dengan Perpres tentang IKN, dalam waktu dekat pemerintah juga akan menyiapkan embrio dan melaksanakan skema fungsi Pemdasus.

Namun Basuki memastikan bahwa OIKN tidak akan ikut berwenang dalam tugas dan fungsi Pemdasus IKN.

“OIKN tidak serta merta menjadi Pemdasus. Karena tugas OIKN adalah mempercepat pembangunan IKN itu sendiri,” terang Basuki usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Dikatakan, Pemdasus nantinya akan dibentuk dan disiapkan secara khusus oleh Satuan Tugas atau Task Force bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas atau Task Force bersama Kemendagri,” jelqs Basuki.

“Saya kira itu tadi yang disamapikan oleh Bapak Presiden mengenai tugas-tugas khusus atau fokus dari Plt Kepala dan Wakil Kepala IKN. Mohon doanya semoga apa yang diharapkan Presiden dan pemerintahan ini dapat kami lakukan sebaik-baiknya,” sambungnya.

Pewarta : Nicha R

Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono Mengundurkan Diri

0
Ist

JAKARTA – Tersiar kabar bahwa Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengundurkan diri.

Hal ini pun dibenarkan oleh pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Dia mengatakan Bambang Susantono telah mengirimkan surat pengunduran dirinya setelah Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otoritas IKN juga mundur.

“Beberapa waktu lalu bapak presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Dhony Rahajoe dan beberapa waktu berikutnya bapak Pressiden menerima pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono sebagai kepala OIKN,” kata Pratikno di Istana Negara seperti dikutip awak media, Senin (3/6/2024).

Oleh sebab itu, Pratikno mengungkapkan bahwa surat keputusan presideng tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe rencananya akan diterbitkan hari ini.

“Dengan ucapan terima kasih, atas pengabdian beliau,” katanya. (MK)

Editor : Nicha R

Suriansyah: Jangan Sampai Pembangunan Terhenti, DPUPR Harus Fokus Infrastruktur

0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran yang signifikan.

Mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk DPUPR kurang lebih mencapai Rp 2 triliun.

“Dengan anggaran yang besar tersebut, infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai pembangunan terkesan jalan di tempat,” kata Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

Dirinya menambahkan, dengan pagu anggaran tersebut juga harus mampu meningkatkan infrastruktur umum dengan kualitas yang baik.

“Harus merata. Jangan hanya di wilayah perkotaan saja, melainkan juga harus menyentuh sampai perkampungan,” tegasnya.

Dibeberkan politikus Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, anggaran terbesar digelontorkan untuk pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, program rehabilitasi jalan, serta pembangunan jembatan.

“Jangan sampai ada kawasan yang membutuhkan fasilitas jalan yang memadai, tetapi tidak tersentuh. Jadi hal ini harus diperhatikan serius,” ujarnya.

Mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau pada tahun 2023, kondisi jalan di Bumi Batiwakkal mengalami kerusakan ringan mencakup sekitar 37,16 persen dari total jalan. Untuk kerusakan berat, mencapai 28,89 persen dari total jalan.

“Sehingga penting perbaikan yang tepat waktu untuk memastikan kelancaran transportasi bagi masyarakat,” imbuhnya.

Suriansyah berharap, dengan semangat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Tentunya DPRD siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV/KN)

Ketua DPRD Berau Desak Realisasi Cepat Jalur Baru Penghubung Teluk Sumbang – Teluk Sulaiman

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Terputusnya jembatan yang menghubungkan Kampung Teluk Sumbang dengan Teluk Sulaiman tentu berdampak terhadap kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Diketahui, jembatan tersebut merupakan akses terdekat dan satu-satunya jalan penghubung dari RT 2, Kampung Teluk Sumbang ke area perkampungan utama maupun wilayah RT lainnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani, membeberkan bahwa setelah ditinjau ke lapangan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, ada wacana terkait pembukaan jalur baru.

“Terkait program itu, kami di DPRD sangat mendorong percepatan realisasinya supaya segera ada solusi transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, dengan akses baru nantinya, masyarakat tidak lagi khawatir dengan kondisi cuaca. Pasalnya, saat melalui jembatan yang kini putus, masyarakat merasa was-was dengan kondisi jembatan tersebut.

“Karena jembatan itu putus akibat derasnya arus air, maka memang lebih baik dicarikan jalur baru agar masyarakat yang melintas sehari-hari merasa aman,” sebutnya.

Kendati demikian, politikus NasDem ini berharap akses baru yang dicanangkan lebih representatif jalannya. Terlebih di Kampung Teluk Sumbang dan Teluk Sulaiman yang sangat menjanjikan untuk pengembangan objek wisata pantai dengan hamparan pasir putih.

“Jadi, walaupun jalur baru itu agak jauh dari lokasi jembatan sebelumnya, kemungkinan tidak masalah selama badan jalannya mulus sehingga nyaman dilalui masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)