Beranda blog Halaman 921

Pemkab PPU Siap Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Flyer aksi pembagian 10 juta bendera Pemkab PPU. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Dalam rangka menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat Nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) siap menyukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2024.

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai 1 Juni sampai dengan 17 Agustus 2024. Lokasinya, direncanakan mengambil tempat di PPU dan akan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).

Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan, hal yang melatar belakangi adanya gerakan pembagian bendera merah putih ini. Karena kesadaran masyarakat dalam memasang bendera merah putih pada hari-hari besar Nasional sudah mulai berkurang.

“Dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam mengenal sejarah Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan, dan semakin memudarnya semangat nasionalisme di jiwa masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan kondisi tersebut semakin diperparah dengan maraknya muncul paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini memberikan pengajaran kepada masyarakat, salah satunya yaitu untuk tidak perlu mengibarkan bendera merah putih.

“Karena itu harus ada upaya saling menyadarkan atau mengingatkan agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi bahwa pengibaran bendera putih sudah menjadi keharusan dan bahkan kebutuhan sebagai salah satu wujud rasa cinta tanah air,” tegas Makmur.

Adapun hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kab.PPU dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ((Ditjen Politik dan PUM) Kementerian dalam negeri (Mendagri), yang rencana akan menggelar kirab bendera merah putih dan pembagian bendera kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, (8/6/2024) yang star awal di depan Masjid agung Al-Ikhlas yang finish di halaman Kantor Bupati PPU. Kirab bendera ini melibatkan drum band dari sekolah, dan tim paskibraka, pelajar SD, SMP, SMA, ormas, dan semua OPD.

Rencana aksi nantinya akan dilaksanakan dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pun agar masyarakat mendapatkan semangat baru untuk memberikan diri bagi bangsa dan negara guna Indonesia yang lebih baik. “Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih akan dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta, dengan Kesbangpol sebagai leading sektornya,” tutupnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Rakernas Apeksi di Kota Penyangga

Penulis
redaksi2
-
0
Rahmad Mas’ud bersama anggota Apeksi Korwil V Kalimantan.

Catatan Rizal Effendi

PRESIDEN Jokowi dijadwalkan membuka Rakernas Apeksi XVII di Kota Balikpapan, Selasa (4/6). Rakernas diikuti 98 wali kota se-Indonesia dengan 5.000 anggota rombongannya. Saya dengar Wali Kota Makassar Danny Pamanto membawa 250 orang. Sebagian naik kapal laut. Belum yang lain.  Banyak sekali. Pasti hotel penuh, kuliner dan UMKM laku berat dan bisnis transportasi panen.

Saya tak bisa membayangkan betapa susahnya dapat tiket pesawat. Sudah berapa bulan ini perjalanan ke Balikpapan lewat udara tidak gampang. Bisa berhari-hari baru dapat. Selain harganya juga mahal.

Ada yang menarik pada waktu pembukaan nanti di Dome. Kalau Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka datang, maka suasana pasti heboh. Bobby yang akan maju dalam Pilgub Medan adalah menantu Jokowi. Gibran yang menjadi calon wakil presiden terpilih adalah putra sulung Presiden. Semua pasti berebut mau selfie.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) sebagai tuan rumah juga tak kalah menarik. Muda dan kaya. Bagian dari keluarga Bani Mas’ud, yang bermain di bisnis minyak. Adiknya Haji Rudy Mas’ud (Harum) anggota DPR RI yang akan ikut Pilgub Kaltim. Kakaknya, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), Ketua DPRD Kaltim. Adiknya lagi, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sempat menjadi bupati Penajam Paser Utara (PPU). Saudara wanitanya, Hj Syahariah Mas’ud terpilih jadi anggota DPRD Kaltim 2024.

RM terpaksa menyambut tamunya sendiri. Soalnya Balikpapan sudah tiga tahun tak punya wakil wali kota. Calon wakilnya meninggal karena Covid. Proses penggantinya tidak berjalan lancar.

Berkaitan dengan Rakernas Apeksi, RM mengajak warganya menyambut dengan semangat dan penuh kegembiraan. Sejumlah baliho dan umbul-umbul sudah terpasang di berbagai sudut kota. Warga diimbau menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Apalagi Balikpapan salah satu kota pemegang penghargaan tertinggi kota bersih, Adipura Kencana.

Dalam acara gala dinner di halaman Pemkot, Senin (3/6) malam, RM kabarnya mendatangkan penyanyi dangdut Soimah Pancawati. Dalam sesi lain, dia juga mengundang pedangdut Nassar, mantan suami Muzdalifah. Biasanya Rhoma Irama. Saya suka lagunya: “Cuma Kamu.”

Saya lega kondisi Jl Ruhui Rahayu di sekitar RSS langsung diperbaiki saat ini. Proyek setengah mangkrak bernilai Rp8,9 miliar  itu sempat meresahkan karena berbahaya bagi yang melintas. Ada lubang menganga dan besi tajam yang menancap terbuka di beton drainase. Padahal dekat dengan Dome, yang dijadikan pusat kegiatan Apeksi.

Saya belum tahu apakah ke-98 wali kota itu akan diajak Presiden ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Mungkin tidak. Karena Jokowi sendiri  setelah membuka acara, langsung ke IKN untuk melakukan groundbreaking tahap 6, khusus investasi di bidang pendidikan.

Ada Stanford University yang akan membangun pusat riset dan pendidikan di sana. Ini universitas swasta di California, AS, tepat di jantung Lembah Silikon yang terkenal. Elen Musk yang baru saja datang ke Bali pernah kuliah di Stanford.

Selain itu, Jokowi akan melakukan pengecekan karena peringatan HUT  Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 untuk pertama kalinya berlangsung di IKN. Waktunya boleh dibilang tinggal dua setengah bulan lagi.

Apeksi itu adalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Ketuanya sekarang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggantikan Bima Arya Sugiarto, wali Kota Bogor yang berakhir masa tugasnya. Hebat juga. Wali Kota Bontang Basri Rase terpilih sebagai wakil ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah.

Masa tugasnya sampai 2025. Jika pada Pilkada 2024 Eri tidak terpilih, maka posisinya sebagai ketua Apeksi harus diganti. Eri asli arek Surabaya. Sebelum jadi wali kota, dia pernah menjabat kepala Dinas Cipta Kerja dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Surabaya.

Eri dikenal sebagai penggagas layanan e-procurement barang dan jasa. Karena itu dia pemegang Hak Kekayaan Intelektual Aplikasi E-Procurement. Berkat  itu, dia diangkat menjadi direktur eksekutif Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk memastikan pengelola APBD tidak melakukan praktik korupsi.

Sebelum Bima, ketua Apeksi adalah Airin Rachmi Diany, wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Saya sempat menjadi wakil ketua.  Ketika Munas VI Apeksi di Jakarta, 2021, saya memimpin sidang sampai terpilihnya Bima Arya. Dia bersaing dengan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Saya, Airin, dan Fasha sudah purnatugas.

Airin yang sekarang menjadi pengurus DPP Golkar bakal mengikuti Pilgub Banten. Dia baru saja terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Banten III dengan meraih  suara terbanyak.  Demikian juga Fasha dikabarkan bakal maju pada Pilgub Jambi.

Apeksi didirikan tahun 2000. Jokowi waktu itu sebagai wali Kota Solo. Dia juga menjadi anggota Apeksi. Pada tahun 2011, di awal jadi wali kota, saya pernah tampil bersama-sama dalam diskusi yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta.

Tujuan awal Apeksi adalah untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Sejak dini Apeksi dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Munas Apeksi II di Kota Surabaya, menetapkan Wali Kota Tarakan dr H Jusuf Serang Kasim sebagai ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Waktu itu saya masih menjadi wartawan dan Pimred Kaltim Post.

Jusuf dikenal sebagai salah satu ketua Apeksi yang aktif dan banyak punya gagasan. Apeksi sangat berkembang.  Dia juga sukses menjadi wali kota pertama Tarakan selama dua periode. Mulai 1999-2004 sampai 2004-2009. Tarakan saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Kaltim.

NASIB KOTA “WALI SONGO”

Rakernas Apeksi XVII mengangkat tema: “Kota Sejahtera, Indonesia Maju.” Karena tuan rumahnya Balikpapan, maka tidak terlepas dengan isu kesejahteraan yang dikaitkan dengan kota-kota penyangga atau kota satelit di sekitar IKN.

Pada Munaslub di Kota Bogor, 15 Desember 2023, Wali Kota Bogor Bima Arya, yang saat itu masih menjadi ketua Apeksi membuat pernyataan menarik di depan Presiden Jokowi. Selain mendukung pembangunan IKN, dia juga menyinggung nasib 9 kota se-Kalimantan di sekitar IKN.

Apeksi, kata Bima, yakin IKN bisa menjadi stimulus perkembangan kota, sehingga  kota-kota di Indonesia bisa semakin maju dengan pembangunan berkelanjutan.

Secara khusus Apeksi juga berharap IKN memberikan dampak yang positif bagi kota-kota di Kalimantan. “Bapak Presiden, teman-teman di Kalimantan  menamakan dirinya Wali Songo, karena ada 9 wali kota di wilayah ini. Mereka semua berharap IKN memberikan efek yang signifikan,” ungkap Bima.

Ke-9 wali kota di Kalimantan itu adalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang di Kaltim, Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara), Banjarmasin dan Banjarbaru di Kalsel, Palangkaraya di Kalteng serta Pontianak dan Singkawang di Kalbar.

Bagaimana perkembangan 9 kota ini setelah ada IKN? Pada Raker Apeksi Komwil V Kalimantan di Balikpapan bulan Maret lalu, dibahas secara khusus pengaruh pembangunan IKN bagi Bumi Kalimantan.

Secara khusus, peserta Rakernas, wali kota se-Indonesia bisa melihat perkembangan kota Samarinda dan Balikpapan, yang langsung berdampingan dengan wilayah ibu kota negara yang baru itu. Jarak tempuh kedua kota tersebut ke IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) sekitar 2 jam lebih lewat jalan darat. Kalau nanti jalan tol IKN selesai, hanya sekitar 50 menit dari Balikpapan.

Jalan tol IKN sepanjang 57 kilometer dijadwalkan selesai sebelum 17 Agustus. Soalnya akan dipakai untuk mobilitas tamu undangan dari Jakarta dan daerah lain, yang jumlahnya lebih seribu orang. Juga bandara VVIP di lokasi IKN.

Kota Samarinda dan Balikpapan memang mendapat berkah besar dari IKN. Terutama dari aspek usaha. Bisnis perhotelan, transportasi, kuliner dan UMKM, bahan pokok, bahan bangunan dan material, konstruksi, berbagai peralatan lagi booming. Perekonomian tumbuh meroket.

Tapi dari segi daya dukung dan tata ruang, ini yang tengah dihadapi Samarinda dan Balikpapan. Tamu-tamu Apeksi yang datang hari-hari ini bakal melihat dan merasakan betapa kroditnya lalu lintas. Apalagi jalan-jalannya relatif sempit.

Jalan nasional di Balikpapan yaitu Jl Soekarno-Hatta harusnya dibenahi habis-habisan. Terutama dari Rapak sampai Km 13, Karang Joang. Tanjakan Rapak yang menjadi tanjakan maut harus segera direkayasa ulang. Karena kendaraan besar yang membawa material RDMP dan IKN sering lewat.

Saat ini sebagian warga Kota Balikapan lagi mengalami kelangkaan air bersih. Banyak yang mengomel dan menjerit. Produksi air PDAM merosot akibat kemarau. Pipa distribusi sudah tua dan sering bocor. Juga kekurangan air baku sekitar seribu liter per detik.

Janji air Waduk Sepaku IKN sebanyak 500 liter per detik dikirim ke Balikpapan semestinya segera direalisir. Kementerian PUPR juga harus membantu pipa transmisinya melalui APBN. Soalnya investasi yang dibutuhkan cukup besar.

Sementara daerah tangkapan air dari Hutan Lindung Sungai Wain dan Kebun Raya Balikpapan ke Waduk Manggar dan Teritip mulai terdesak. Daerah sekitarnya dibuka untuk kebun dan penambangan. Meski Balikpapan sendiri mengharamkan tambang batu bara.

Saya kaget Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, yang juga ketua DPC PDIP berbicara lantang. Seperti diberitakan TRIBUNKALTIM.CO, 30 Mei.  Dia bilang, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, Pemerintah Kota Balikpapan justru mengalokasikan anggaran cukup besar Rp16 miliar untuk kegiatan Rakernas Apeksi.

“Saya tergelitik dengan Rp16 miliarnya, sementara kinerja PDAM yang tidak kunjung bagus. Masih banyak warga yang belum menikmati air bersih. Jangan-jangan ada peserta atau pengunjung Rakernas Apeksi yang tidak bisa mandi. Kan lucu itu,” katanya menyinggung.

Ada juga pemandangan terasa memalukan dan memilukan. Balikpapan dikenal sebagai Kota Minyak karena ada bercokol kilang minyak Pertamina. Malah kapasitas produksi sekarang ditingkatkan dari 260 jadi 360 ribu barel per hari melalui proyek, yang dikenal dengan sebutan RDMP (Refinery Development Master Plan). Biayanya sekitar Rp100 triliun.

Dengan kapasitas sebesar itu, maka kilang Pertamina Balikpapan terbesar di Indonesia. Tapi anehnya, terjadi antriean minyak di SPBU di mana-mana. Padahal pemandangan seperti ini jarang terlihat di kota lain.  Lalu ada apa?

Dengan alasan apa pun, Pemda, Pemprov, Pertamina, DPR dan Pemerintah Pusat harus menuntaskan masalah ini. Soalnya jumlah kendaraan yang masuk ke Kaltim terutama ke Balikpapan meningkatnya luar biasa. Malah sebagian kendaraan berat dan besar, yang minum BBM-nya lebih banyak.

Dalam urusan ketahanan pangan, Balikpapan tak ada masalah. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nya paling tinggi di Kaltim. Pasokannya datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Kalsel. Tinggal yang harus dijaga kelancaran angkutan lautnya. Biar tak terjadi kelangkaan dan kenaikan angka inflasi.

Balikpapan dan Samarinda rawan longsor dan banjir. Karena daerah hulunya banyak terbabat. Wali Kota Rahmad Mas’ud sampai membuat proyek penataan DAS Ampal termasuk Jl MT Haryono, yang banyak mendapat sorotan. Anggarannya gemuk, Rp136 miliar, tapi pekerjaannya terbatuk-batuk, meski akhirnya selesai.

Saya setuju Bima Arya juga menyinggung  soal SDM yang unggul dan ASN terbaik di Kaltim, yang layak menyiapkan IKN untuk 2045. “Tentu kami juga berpendapat SDM di IKN adalah SDM di atas rata-rata yang dipersiapkan ke depan. Kami berpandangan bahwa ASN-ASN terbaik di Kalimantan layak untuk menyiapkan IKN untuk Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Presiden memang sudah memberi jatah untuk jabatan di Otorita IKN dan penerimaan ASN dari Kalimantan khususnya Kaltim. Tapi rasanya belum cukup. Sudah lama kita mengusulkan agar dibangun sekolah-sekolah unggul di Kalimantan. Termasuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan menjadi proyek strategis nasional.

Menurut saya, salah satu rekomendasi Rakernas XVII Apeksi adalah menegaskan agar Presiden dan Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama dan serius antara pembangunan IKN dengan kota-kota penyangganya. Jangan sampai di IKN terwujud Kota Hutan Berkelanjutan yang maju dan modern, sementara di sekitarnya khususnya Balikpapan dan Samarinda menjadi kota yang kelimpungan. Selamat ber-Rakernas. Selamat berdangdut ria dengan Soimah. He…he. (*)

DPRD Berau: Perusda dan BUMD Harus Profesional dan Sehat

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

TANJUNG REDEB – Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia mengungkapkan, kinerja seluruh Perusda atau BUMD yang ada harus dievaluasi guna meningkatkan nilai PAD Kabupaten Berau ke depannya.

“Sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, kami di DPRD belum pernah mendapat gambaran secara detail atas kinerja Perusda yang ada di Berau. Juga termasuk berapa sumber PAD yang potensial berasal dari BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Dirinya mengharapkan seluruh Perusda atau BUMD mampu berkinerja dengan baik, sehat, dan profesional. Sebab dengan penyertaan modal yang telah direalisasikan pemerintah daerah, tentu diharapkan ke depannya beroperasinya Perusda akan memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Jadi, agar Perusda bisa berkinerja sebagaimana diharapkan, sebelum Dewan yang mengevaluasi, harap Pemkab Berau melakukannya terlebih dahulu, khususnya bagi Perusda yang belum mencapai targetnya, padahal telah diberikan penyertaan modal,” imbuhnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mengajak Pemkab Berau untuk bersama meluruskan kembali tujuan awal dibentuknya Perusda, yakni turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah.

“Dalam artian pembangunan ekonomi nasional, umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Juga perlu digarisbawahi, karena Perusda salah satu penyumbang PAD untuk Pemkab Berau, berarti kinerjanya harus selalu baik,” tegasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau: Perlu Langkah Konkret Tekan Angka Pengangguran

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.

TANJUNG REDEB – Guna menekan meningkatnya angka pengangguran, Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai menegaskan harus ada langkah konkret untuk hal tersebut.

Dia mengungkapkan, adanya angka pengangguran tidak boleh terus dibiarkan. Maka dari itu, pihaknya di jajaran legislatif memasukkan rekomendasi ini dalam LKPj Bupati Berau.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat meningkatkan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kompetensi pada sektor yang padat tenaga kerja,” ungkapnya.

Selain itu, Rifai membeberkan bahwa langkah lain yang diharapkan DPRD agar diupayakan oleh Pemkab Berau adalah peningkatan pembinaan lembaga pelatihan swasta yang berkontribusi nyata dan mempermudah perizinan lembaga pelatihan swasta.

“Bila perlu adakan pelatihan bersertifikat, baik tingkat nasional maupun internasional dalam rangka menyambut IKN,” sebutnya.

“Jadi kami mendorong semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan bursa kerja, serta memberikan konsultasi gratis dan terprogram kepada UMKM terkait produktivitas tenaga kerja,” tambahnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, dalam hal peluang kerja, OPD terkait lebih memahami situasi dan kondisi perkembangan ekonomi di daerah, khususnya soal ketersediaan lapangan kerja.

Rifai berharap Pemkab Berau dapat membuat program prioritas guna menekan angka pengangguran sehingga bisa menurun pada tahun 2024 ini.

“Kami meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan para investor untuk membuka peluang kerja kepada masyarakat lokal. Hal ini untuk memastikan jumlah tenaga kerja daerah bisa terserap maksimal,” pungkasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Terpilih Dilantik Agustus, Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Penulis
redaksi2
-
0
Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman.

TANJUNG REDEB – Belum lama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau telah mengumumkan hasil perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau terpilih periode 2024-2029.

Diketahui, pelantikan termasuk dalam tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Berau, Abdurrahman, menjelaskan bahwa jadwal pelantikan, yakni pengucapan sumpah atau janji DPRD Kabupaten atau Kota dan DPRD Provinsi, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota DPRD periode 2019-2024.

“Artinya, kalau mengacu pada aturan PKPU, jadwal pelantikan anggota DPRD Berau telah ditetapkan tanggal 2 Mei 2024 lalu oleh KPU Berau, kemungkinan tanggal 19 Agustus 2024. Karena masa berakhirnya tugas anggota DPRD saat ini, di tanggal tersebut,” jelasnya.

Tambahnya, pihaknya di Sekretariat DPRD Berau masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait jadwal pelantikan Anggota DPRD terpilih.

“Hal itu sebagai aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan, yakni partisipasi beberapa anggota dewan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,” imbuh Abdurrahman.

Kendati demikian, pertimbangan tersebut menyebabkan pelantikan harus menunggu instruksi lebih lanjut. Kemungkinan adanya pengunduran diri anggota DPRD yang terpilih untuk mengikuti Pilkada.

“Dengan demikian, proses pelantikan Anggota DPRD terpilih akan disesuaikan dengan perkembangan dan keputusan terbaru dari Pemerintah Pusat,” tandasnya. (ADV/KN)

Febri Diansyah Terima Rp800 Juta dan Rp3,1 Miliar saat Dampingi SYL dan 2 Klien Lainnya

Penulis
redaksi2
-
0
Mantan kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah saat hendak memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/6/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Mantan kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah mengaku mendapatkan honor senilai Rp800 juta saat penyelidikan dan Rp3,1 miliar di tahap penyidikan ketika mendampingi proses hukum eks Menteri Pertanian itu.

“Pada saat itu, di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah Rp800 juta,” kata Febri saat memberi keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia menjelaskan, Rp800 juta itu merupakan honorarium untuk mendampingi tiga klien, yakni SYL, Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta.

“Tim kami ada delapan, untuk tiga klien,” ucap Febri yang merupakan Managing Partner Visi Law Office itu.

Lebih lanjut, ketika didalami oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal pihak yang membayarkan honor itu, Febri mengaku hanya berkomunikasi dengan Kasdi dan Hatta.

“Kalau Pak SYL tidak komunikasi?” tanya jaksa.

“Pak SYL saat itu sudah mengatakan nanti akan dikoordinir oleh Pak Kasdi,” jawab Febri.

Di samping itu, Febri juga mengaku menerima honor Rp3,1 miliar pada tahap penyidikan.

“Jadi untuk proses penyidikan nilai totalnya adalah Rp3,1 miliar untuk tiga klien,” kata Febri menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

Menurut Febri, honorarium itu berasal dari dana pribadi ketiga kliennya, bukan dari Kementerian Pertanian maupun hasil tindak pidana.

“Pak SYL juga menyatakan secara tegas bahwa dana itu bersumber dari pribadi. Bahkan saat itu, yang saya dengar, Pak Syahrul mengatakan ke salah satu orang yang hadir di sana agar mencarikan terlebih dulu pinjaman,” katanya.

“Apakah saudara tahu uang yang saudara terima Rp3,1 m itu uang pribadi mereka atau uang dari kementerian?” tanya Pontoh memastikan.

“Uang pribadi, Yang Mulia,” imbuh Febri yang juga merupakan mantan juru bicara KPK itu.

Pada perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono Muhammad Hatta. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

Celios Usulkan Revisi Aturan Tapera Berdasarkan Simulasi Ekonomi

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena dinilai memberatkan para pekerja.

Tak hanya memberatkan pekerja dari segi iuran kepesertaan Tapera, berdasarkan simulasi ekonomi yang dilakukan Celios, aturan tersebut juga berpotensi menyebabkan penurunan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp1,21 triliun.

“Perhitungan menggunakan model Input-Output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak, dengan kontraksi sebesar Rp200 miliar, yang berarti daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha.” kata Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dalam keterangan resmi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2024).

Huda menilai iuran kepesertaan Tapera pun cukup besar dengan penghitungan persentase dari gaji atau upah. Jika pekerja berpendapatan di atas upah minimum regional (UMR), maka setiap bulan gajinya dipotong 2,5 persen.

Ia menilai di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan tersebut memberatkan. Oleh karena itu, wajar menurut Huda apabila terdapat penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi ojek daring.

Ia juga mencermati dampak selama kebijakan Tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi.

“Adapun alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, di mana kebijakan Tapera berpotensi menyebabkan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iuran wajib Tapera berdampak negatif pada lapangan kerja, karena terjadi pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain,” tutur Bhima.

Oleh karena itu, dalam policy brief yang diterbitkan Celios, terdapat setidaknya 7 rekomendasi untuk perbaikan Tapera.

Pertama, melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela.

Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana.

Ketiga, memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK.

Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah.

Kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian.

Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi net interest margin (NIM) perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

Ketujuh, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat. (ANT/KN)

Ketua KPU Enggan Komentari Putusan MA Soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat memberikan keterangan kepada awak media terkait putusan MA di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (3/6/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari enggan mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

“Saya no comment dulu, saya belum komentar,” ujar Hasyim kepada awak media usai pelantikan anggota KPU Kota Gorontalo periode 2024-2029 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Sebelumnya, Kamis (30/5/2024), Anggota KPU RI Idham Holik mengaku pihaknya belum menerima file putusan MA yang memerintahkan mencabut aturan soal batas minimal usia calon kepala daerah.

“Dalam konteks prinsip berkepastian hukum, KPU harus tunggu file putusan yang dimaksud dipublikasikan secara resmi oleh MA,” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, MA mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu, 29 Mei 2024.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi MA di Jakarta, Kamis.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “…berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Diketahui, pasal itu berbunyi bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkan-nya permohonan Partai Garuda maka terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan tersebut, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, maka ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat bahwa adressat UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan. (ANT/KN)

PKB Belum Ada Rekomendasi Final untuk Bakal Calon Gubernur di Seluruh Provinsi

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar

JAKARTA – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan belum mengeluarkan rekomendasi final bakal calon gubernur di 37 provinsi untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

“Belum ada satu pun provinsi, masih (rekomendasi) 35 kabupaten dan kota se-Indonesia,” kata Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan untuk bakal calon Gubernur Provinsi Papua Tengah atas nama Willem Wendik, Halim menegaskan itu rekomendasi tahap satu.

“Semua calon gubernur pakai tahap satu. Keputusan rekomendasi final paling lambat akhir Juni 2024,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, rekomendasi tahap satu untuk melihat bagaimana kesiapan koalisi dari bakal calon, termasuk kemampuan sosialisi di internal mereka. Selanjutnya, Desk Pilkada akan mendalami kembali dengan melihat hasil survei, untuk mengambil keputusan.

Halim mengungkapkan hingga Senin (3/6/2024), total pendaftar calon kepala daerah yang melalui PKB sebanyak 3.014 orang dari seluruh Indonesia. Sebanyak 2.990 calon kepala daerah dinyatakan lulus kelengkapan administrasi.

“Sebanyak 529 calon kepala daerah telah mengikuti uji kompetensi dan kepatutan (UKK), dan 35 di antaranya sudah mendapatkan rekomendasi final untuk kabupaten dan kota,” jelasnya. (ANT/KN)

TNI Siap Kirim Pasukan Perdamaian di Gaza

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (29/3/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan pihaknya siap mengirimkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina.

Hal tersebut dikatakan Gumilar kala merespon pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang akan menerjunkan TNI dalam misi perdamaian tersebut.

“TNI siap melaksanakan tugas operasi perdamaian di bawah bendera PBB kemanapun jika sudah menjadi perintah negara,” kata Gumilar saat dikonfirmasi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2024).

Tugas tersebut, menurut Gumilar haruslah dijalankan karena sudah tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

Namun demikian, Gumilar belum bisa menjelaskan berapa pasukan yang akan diterjunkan. Dia juga belum menjelaskan kapan pengerahan pasukan perdamaian ke Gaza akan dilakukan.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia siap berkontribusi lebih dalam menciptakan perdamaian di tengah konflik yang berkecamuk di Gaza. Bahkan, Prabowo mengaku TNI siap melaksanakan misi perdamaian di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

“Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia,” kata Prabowo ketika tampil sebagai pembicara dalam sesi Special Address pada forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu (1/6/2024).

Menurut Prabowo, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia menjadi salah satu misi Indonesia di panggung internasional.

Beragam upaya pun dilakukan Indonesia dalam meredam konflik salah satunya melalui pendekatan dialog inklusif dan kerja sama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional.

Dalam hal konflik yang ada di Gaza, Prabowo meyakini seluruh negara di bawah naungan PBB harus berkolaborasi untuk mencari jalan keluar dalam menciptakan perdamaian.

Dengan kolaborasi dari seluruh pihak, Prabowo yakin akan ada jalan tanpa kekerasan yang dapat ditempuh untuk meredam konflik.

“Bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara,” kata Prabowo. (ANT/KN)

1...920921922...1,256Halaman 921 dari 1,256