TENGGARONG – Kecamatan Kota Bangun Darat, yang baru dibentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sedang bersiap untuk memasuki era baru dalam pelayanan publik.
Setelah melalui serangkaian persiapan dan pengecekan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, pembangunan kantor camat baru kini telah memasuki tahap pengerjaan.
Proyek ambisius ini diharapkan dapat selesai pada Desember 2024, memberikan angin segar bagi upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, menggambarkan antusiasmenya terhadap proyek ini. “Progressnya sudah mulai digarap bulan ini, dan untuk listrik juga sudah kita loby ke tingkat provinsi. Kemungkinan di bulan September atau Oktober sudah siap untuk pembangunan jaringannya,” ujar Julkifli pada Kamis (13/6/2024).
Tak hanya listrik, infrastruktur air bersih juga menjadi prioritas. “Untuk PDAM, kita akan bangun intake air bersihnya, termasuk untuk tiga desa utama yaitu Kedang Ipil, Sedulang, dan Sukabumi sebagai ibu kotanya,” tambahnya.
Proyek pembangunan ini tak hanya mencakup kantor camat semata. Lahan seluas 10 hektare telah disediakan, yang tidak hanya akan menampung kantor camat tetapi juga gedung perkantoran lainnya seperti Forum Koordinasi Kecamatan, Kantor Camat Terpadu, dan berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas.
“Namun, khusus untuk kantor camat itu luas lahannya 2,75 hektare,” jelas Julkifli, menunjukkan skala besar dari rencana ini.
Bagi masyarakat Kota Bangun Darat, pembangunan kantor camat baru ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pelayanan publik.
Selama ini, seluruh aktivitas pelayanan kantor kecamatan masih dilakukan di kantor Desa Kedang Ipil, yang tentu saja membatasi ruang gerak dan efektivitas layanan.
Julkifli berharap bahwa dengan adanya gedung perkantoran baru, semua proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan kantor camat yang baru nanti, kami berharap dapat mengatasi semua itu agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat lebih leluasa kita jalankan dengan baik,” katanya.
Dia juga menambahkan harapan agar pembangunan bisa selesai sesuai target, sehingga pada Januari 2025, operasional kecamatan dapat sepenuhnya pindah ke gedung baru. (ADV)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat penyerahan bantuan pupuk dan alsintan ke petani Waru dan Babulu, Rabu (12/6/2024). (Prokopim PPU for mKN)
PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyerahkan secara langsung bantuan alat mesin pertanian kepada beberapa kelompok tani dan petani miskin ekstrem di wilayah Kecamatan Babulu dan Waru. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati di Balai Penyuluhan Pertanian Desa Gunung Mulya, Kecamatan Babulu, Rabu (12/6/24).
Jumlah bantuan yang diberikan berupa 259 unit hand sprayer, 3 unit pompa air kohpat NS 100, 5 unit traktor roda dua, 1 unit rice tranplanter dan juga pupuk organik cair, yang berasal dari APBN dan APBD II PPU. Dalam kesempatan itu, Makmur menyampaikan apresiasinya kepada para petani yang telah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Terimakasih kepada para petani, karena tanpa bapak dan ibu petani, kita tidak bisa makan,” ujarnya.
Makmur juga mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan air yang dihadapi oleh petani. Dalam hal ini, ia akan terus beru[paya untuk memenuhi segala kebutuhan pendukung kemajuan sektor pertanian di Benuo Taka.
“Kementerian sudah banyak yang saya strum, untuk mengatasi permasalahan air yang dialami oleh petani,” sebut Makmur.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dari semua lini untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebab, dalam mewujudkan dunia pertanian yang ideal, dan mampu memenuhi kebutuhan lokal pun luar daerah hingga kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlu dukungan dari semua pihak.
“Kita tidak bisa kerja sendiri, perlu kolaborasi dari semua lini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyinggung terkait program smart farming yang tengah disiapkan untuk diterapkan di PPU.
Menurutnya, program ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengelola pertanian mereka dengan lebih efisien dan modern. Sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani dapat meningkat secara signifikan.
“Jangan membebani APBD terus, kita harus mampu menghasilkan PAD yang dapat membantu pembangunan di daerah. Saya minta kepada para penyuluh untuk dapat terus berbagi ilmu. Kita nanti akan menjadi penyuplai pangan ke IKN. Hasil produksi pertanian sudah bagus, tinggal pengemasannya saja yang perlu dipercantik,” pungkasnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat Pelatihan Tata Kelola Rapat Anggota Tahunan (RAT) Keuangan Koperasi serta Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan dan Pertanian bagi UMKM, Rabu, (12/6/2024). (Diskominfo PPU for MKN)
PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan PPU telah menggelar Pelatihan Tata Kelola Rapat Anggota Tahunan (RAT) Keuangan Koperasi serta Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan dan Pertanian bagi UMKM, Rabu, (12/6/2024). Acara pelatihan yang bertempat di Aula Hotel Aqila Penajam ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun.
Saat membuka pelatihan, Makmur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, terutama bagi para UMKM, di mana hampir 50% pesertanya merupakan masyarakat sasaran P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
“UMKM kita hari ini semakin produktif dan meningkat, bahkan telah dilihat kemajuannya hingga ke Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Ini adalah pilihan yang tepat untuk memilih Kabupaten PPU, terlebih dengan dukungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembinaan UMKM, yang merupakan yang pertama bagi PPU,” ujarnya.
Marbun juga menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari dorongan pemerintah daerah dalam mempermudah pengelolaan ekonomi rakyat melalui aktivitas usaha Koperasi dan UMKM, yang merupakan penopang ekonomi masyarakat dan solusi untuk perekonomian rumah tangga.
“Hasil pelatihan ini akan memberikan ilmu pengetahuan dan ruang bagi pelaku kewirausahaan untuk melahirkan kreativitas, inovasi, dan invenasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ini akan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan produk-produk unggulan dari proses kewirausahaan oleh pelaku UMKM,” tambahnya.
Untuk mendukung kemandirian UMKM, Marbun mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuka kemudahan usaha bagi Koperasi dan UMKM dengan memenuhi kebutuhan barang dan jasa Pemerintah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
“Pemerintah daerah menekankan penggunaan hasil UMKM maupun produk-produk masyarakat dalam perekonomian, sehingga perekonomian para pelaku UMKM semakin meningkat dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan PPU, Margono, menjelaskan bahwa pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni, dengan pelatihan Koperasi dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2024. Peserta pelatihan koperasi berjumlah 60 orang, yang dibagi dalam dua sesi, dan peserta UMKM sebanyak 70 orang, juga dibagi dalam dua sesi.
“Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan dan Pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan koperasi dan peningkatan UMKM yang berkolaborasi dengan pertanian,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
Foto: Plt Kepala Dinas PUPR saat kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja kontruksi kualifikasi operator dan teknisi/analis. (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Sebanyak 144 tenaga Kontruksi di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja kontruksi kualifikasi operator dan teknisi/analis, Rabu, (12/6/2024). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURR) PPU ini digelar di dua lokasi masing-masing Hotel Ika Petung dan Hotel Grand Nusa Nipah-Nipah, Penajam.
Mewakili Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, Plt Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor mengatakan sebagaimana diketahui bahwa dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di PPU yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing maka diperlukan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan professional.
“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi dan adanya sanksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang memperkerjakan tenaga kerja konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi,” ungkapnya.
Berdasarkan undang-undang bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten pada sub urusan jasa Konstruksi meliputi, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Adapun dalam pelatihan dan sertifikasi ini diikuti oleh 144 tenaga kerja konstruksi. Dengan rincian, 33 tenaga kerja jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan Gedung-jenjang 4, 43 tenaga kerja jabatan kerja pelaksana saluran irigasi – jenjang 4. Kemudian 30 tenaga kerja jabatan kerja Operator alat berat – jenjang 3,dan 38 tenaga kerja jabatan kerja tukang bangunan-jenjang 1 yang berlangsung mulai 12-14 Juni 2024.
Terkait kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Riviana menyebutkan sudah kontinyu dilakukan sejak tahun ke tahun, baik kegiatan yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah V, pemerintah Daerah Provinsi, maupun yang bersumber dari APBD PPU.
Namun demikian kata Riviana bahwa masih terdapat jarak jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang aktif di PPU.
“Berdasarkan data BPS tahun 2022 terdapat sekitar 5.400 tenaga kerja yang bekerja disektor konstruksi, sedangkan tenaga kerja konstruksi terampil baik dari tukang, pelaksana dan pengawas baru tersertifikasi yaitu 954 tenaga kerja terampil, serta sekitar 350 tenaga kerja kualifikasi ahli,” jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota bersinergi dan berkolaborasi erat untuk bersama-sama berkomitmen dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dalam upaya mencapai pembangunan sektor konstruksi yang lebih baik khususnya di PPU.
“Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan amanat undang undang sekaligus wadah bagi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pengakuan kompetensi di bidang konstruksi,” tutup Riviana. (ADV/ProkopimPPU/SBK)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat pengukuhan kepala desa dan anggota BPD se-PPU, Rabu (12/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun melakukan pengukuhan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-PPU, Rabu, (12/6/2024) di Gedung Graha Pemuda PPU. Sejalang dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 periode masa jabatan Kades diperpanjang menjadi delapan tahun yang sebelumnya hanya lima tahun dalam satu periode.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa pejabat kepala desa beruntung menadapatkan masa kerja yang lebih panjang dari sebelumnya. Namun demikian, dengan bertambahnya masa jabatan tersebut, kades harus mampu membuktikan kinerja yang lebih baik, masyarakat harus sejahtera khususnya di seluruh desa yang ada PPU.
“Saya ingatkan bapak dan ibu kepala desa atas tanggung jawab yang diberikan oleh negara dan kepercayaan dari masyarakat ini. Buktikan bahwa dalam kepemimpinan saudara mampu memberikan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten PPU,” katanya.
Kegiatan ini digelar sekaligus pelantikan Pj Kades Babulu Laut dan peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sesulu. Tampak hadir dalam kegiatan ini jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, diantaranya Kapolres PPU AKBP Supriyanto, Dandim 0913 PPU Letkol Arfan Affandi dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Selanjutnya, Makmur juga menyampaikan harapan dengan dilantiknya Pj kepala desa dan anggota BPD tersebut, diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masing-masing desa. Perubahan yang diharapkan tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kerjasama antar warga, dan mempertahankan kearifan lokal yang menjadi kekuatan desanya.
“Saya berharap semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan kepentingan masyarakat yang diwakilinya,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa pengukuhan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan yang baru saja ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya terkait penambahan masa jabatan masing-masing Kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode.
“Perubahan ini juga memperkuat peran dan tanggung jawab kepala desa, termasuk penguatan wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, ada pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana desa serta pelaporan,” jelas Makmur.
Lebih lanjut, Makmur mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada semua. Oleh karena itu, agar yang bersangkutan mampu menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan kepentingan masyarakat.
“Kepada Kades dan anggota BPD yang baru dilantik dan dikukuhkan, saya berharap semoga mendapat kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Seluruh kepala desa harus siap bekerja 24 jam penuh untuk melayani masyarakat, karena pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal waktu dan membutuhkan komitmen yang kuat,” tutupnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)
Foto: Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat sosialisasi perluasan pembangunan Bandara VVIP IKN beberapa waktu lalu. (Nelly/RadarIbukota)
PPU – Kawasan pembangunanan Bandara Very Very Important Person (VVIP) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) akan diperluas. Hal ini ditandai dari koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan Badan Bank Tanah dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan warga sangat terbuka dengan perluasan lahan bandara yang akan dilakukan. Komunikasi ini guna menargetkan zero insiden dalam proses pembebasannya.
“Kami sudah tetapkan penambahan kawasan sebanyak 72 hektare dan terdapat 40 warga yang turut dalam sosialisasi tersebut, tidak ada yang menolak, semua mengatakan Kami (Warga) ikut kata Pj Bupati,” terangnya, Selasa (11/06/2024).
Makmur mengatakan suksesi pembangunan Proyek Strategis Nasional ini bukan hanya jerih payah dirinya sendiri. Namun, hasil daripada kolaborasi dengan masyarakat dan juga media yang memberitakan dengan kondusif.
“Kalau tidak kondusif investor akan lari dari sini, zero insiden karena Saya akan mengutamakan dialog dengan warga,” tambahnya.
Selain itu, Makmur menjelaskan upaya memberdayakan masyarakat dan melibatkan dalam penyelenggaraan Bandara VVIP. Pihaknya telah melakukan pelatihan kepada anak-anak lokal di 5 kelurahan terdampak. Yaitu Kelurahan Riko, Kelurahan Maridan, Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango.
“Kami kerjasama dengan Politeknik Penerbangan Surabaya untuk melatih, kurang lebih 100 anak yang dilatih dan diproyeksikan untuk bekerja di Bandara VVIP, gratis. Untuk parkir pesawat, ticketing dan juga bagasi,” tutupnya. (ADV/NAH)
ADA yang “nakal.” Dia mengedarkan e-flyer Isran Noor-Safaruddin di beberapa platform. Tentu mengagetkan dan heboh. Soalnya Isran sudah menegaskan dia berpasangan dengan Hadi Mulyadi. Lalu apa ada perubahan peta politik?
Poster Isran-Safaruddin didesain dengan tagline #Kaltim Berdaulat. Di bawah foto Safaruddin tertulis “Bakal Calon Wakil Gubernur.” Warna merah melatari foto mereka berdua. Senyum keduanya cerah.
Safaruddin itu adalah ketua DPD PDIP Kaltim. Apalagi mantan kapolda Kaltim ini juga sudah menegaskan tidak akan maju dalam Pilgub 2024. Dia lebih nyaman duduk sebagai anggota DPR RI dan kembali terpilih pada Pileg 2024 ini.
Soal gonta-ganti pasangan memang biasa dalam politik. Itu halal saja. Masih ingat Pilpres 2019? Bagaimana dramatisnya Jokowi di detik terakhir mengganti pasangannya dari Prof Mahfud MD ke Kiai Ma’ruf Amin. Padahal Mahfud sudah ukur baju dan lagi menunggu tak jauh dari tempat pengumuman.
Lalu siapa yang membuat poster Isran-Safaruddin? Apa tujuan di balik itu? Setahu saya memang ada pendukung Isran yang ingin perubahan. Ada yang ingin Si Raja Naga didampingi tokoh milenial. Seperti Prabowo dengan Gibran.
Tapi Isran sendiri sudah berbulat tekad, tetap dengan Hadi, putra daerah yang sekarang ini adalah ketua Partai Gelora Kaltim. Hadi juga sudah mendampingi Isran dalam masa jabatan pertama, 2018-2023. Dan berjalan mulus. Mereka sangat akur.
Ada juga yang berpendapat, poster itu untuk menggoda Pak Jenderal, panggilan akrab Safaruddin. Soalnya kabar yang terdengar kuat 9 kursi PDIP di DPRD Kaltim hasil Pileg 2024 akan jatuh ke Isran. Jadi sekalian saja ditawarkan wakilnya dari ketua PDIP Kaltim. Apalagi Safaruddin sudah berpengalaman sebagai peserta Pilgub 2018.
“Saya sudah putuskan tidak akan maju dalam Pilgub Kaltim 2024. Cukup di DPR RI saja. Jadi gambar yang beredar itu tidak benar. Siapa sih yang bikin gambar itu?” kata Safaruddin bernada tak nyaman.
Menurut Safaruddin, dia mendapat dukungan 68.312 suara pada Pileg yang lalu, yang mengantar dia terpilih kembali ke Senayan. “Saya tak mau mengkhianati atau menyia-nyiakan mandat yang diberikan rakyat Kaltim kepada saya,” tandasnya.
Selain poster yang menghebohkan itu, ada juga beredar foto Isran berjalan bersama Safaruddin. Isran mengenakan kemeja biru muda, sedang Safaruddin mengenakan kaus kasual tangan panjang berwarna cokelat.
“Oh itu kebetulan saya bareng Pak Isran sama-sama mau ke Jakarta. Kita tak sengaja bertemu di Bandara SAMS Sepinggan, ya jalan bersama dan ngobrol,” jelasnya.
Purnawirawan jenderal polisi berbintang dua ini tak membantah kalau pertemuan itu ada menyinggung soal dukungan politik. “Kemungkinan besar saya dukung Pak Isran, tapi PDIP ‘kan keputusannya ada di Ketua Umum Ibu Megawati. Sabar, kita tunggu saja nanti,” katanya.
Jika kursi PDIP resmi dipercayakan kepada Isran, maka Isran-Hadi sudah dapat melenggang ke KPU. Soalnya IN sudah mengantungi 2 kursi dari Partai Demokrat. Jumlah 11 kursi sudah memenuhi persyaratan minimal untuk bisa mengajukan pendaftaran.
Isran masih berjuang dan berpeluang besar untuk juga mendapat kursi dari Partai Gerindra dan partai-partai lainnya. Meski di saat yang sama bacagub lainnya juga melakukan hal yang sama. Baik itu Rudy Mas’ud maupun Mahyudin.
Seperti kita ketahui, Rudy Mas’ud, bacagub dari Golkar sebenarnya sudah aman. Sebanyak 15 kursi Golkar di DPRD Kaltim lebih dari cukup. Tapi koalisi gemuk tetap dia buru terutama dari partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran. PAN dengan 4 kursinya sudah resmi menyatakan dukungan kepada Rudy dan Seno Aji.
Isran dan Safaruddin bertemu di Bandara SAMS Sepinggan. Mahyudin membuka acara dialog “Kaltim KEREN.”
PUTRI MAHYUDIN MUNDUR
Yang perlu perjuangan cukup keras adalah bacagub Mahyudin. Wakil ketua DPD RI ini sudah melamar ke beberapa partai. Tapi sampai sekarang dia belum mengantungi satu pun surat dukungan.
Sementara dia sudah mendapat titik terang tentang pendampingnya. Yaitu Irianto Lambrie, mantan gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Ada yang bilang pasangan ini dari Bani Banjar, karena keduanya berdarah Kalsel. ”Saya menemukan chemistry dengan Pak Irianto,” kata Mahyudin.
Bisa jadi pasangan Mahyudin-Irianto Lambrie baru diproklamirkan secara resmi setelah ada tanda-tanda mereka bisa merebut 11 kursi gabungan dari beberapa partai. Irianto didampingi timnya di antaranya Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) Muhammad Djaelani pernah melamar ke HARUM Center dan PKS.
Putri Mahyudin, Shela Anggraini mundur dari Partai PAN.
Jika Isran atau Rudy berhasil menggaet Gerindra (10), PDIP (9) dan PKB (6), maka peluang Mahyudin bisa tertutup. Sebab, partai tersisa adalah PKS 4, NasDem 3 dan PPP 2 kursi. Tidak cukup 11. Kursi PAN (4) sudah diambil Rudy dan Demokrat (2) diambil Isran. Mahyudin harus bisa merebut 3 partai terbesar di bawah Golkar, sehingga penambahannya lebih mudah.
Para pendukung Mahyudin berharap mantan bupati Kutai Timur itu tetap semangat. Pertandingan belum berakhir, sebab secara riil baru 3 partai yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Masih 6 partai dengan 33 kursi, yang belum memutuskan.
Sementara itu, putri Mahyudin, Shela Anggraini Sadewi kecewa dengan partainya, gara-gara PAN memberikan dukungan kepada Rudy Mas’ud-Seno Aji. Ia menilai PAN tidak menghargai 18.434 suara yang disumbangkannya pada Pileg 2024, sehingga PAN mendapat 1 kursi DPR RI dari Dapil Kaltim setelah 15 tahun tidak pernah lolos.
“Saya kecewa berat karena PAN tidak menghargai saya dan ayah saya. Karena itu saya akan melayangkan surat pengunduran diri kepada DPP. Secepatnya saya kirim,” tegasnya dengan wajah kecewa.
Sambil berjuang merebut partai, Mahyudin sendiri terus melakukan sosialisasi dengan tagline: Kaltim KEREN. Ia menggelar ruang dialog di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. “Alhamdulillah respons masyarakat termasuk anak muda sangat baik,” ucapnya.
Dia menegaskan, Kaltim KEREN bertujuan agar pembangunan Kaltim lebih maju lagi ke depan. “Kaltim KEREN adalah bentuk rasa tanggung jawab dan keprihatinan saya terhadap Kaltim hari ini,” jelasnya.
Dalam bagian lain, tokoh kelahiran Tanjung ini menegaskan ia tetap fokus bergerak dan bersosialisasi. Dia menepis isu yang mengecilkan posisinya dalam Pilgub 2024. Jejak politiknya lebih senior dari Isran dan Rudy. Mahyudin pernah menjadi salah satu ketua DPP Golkar dan pernah juga duduk sebagai wakil ketua MPR.
Kabar terakhir Mahyudin lagi terbang ke Jakarta. Dia memenuhi undangan PKB untuk menyampaikan visi misi. “Bismillah, ada respons positif dari beberapa partai,” ujarnya dengan wajah cerah dan penampilan tetap keren. (*)
Peserta Rakernas APEKSI foto bersama Presiden Jokowi dan para menteri.
Catatan Rizal Effendi
RAKERNAS Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII di Balikpapan, 1-6 Juni 2024 dinilai sukses. Banyak wali kota yang memuji penyelenggaraannya memang wah. “Acara Apeksi ke-17 adalah rakernas terbaik selama ini,” ujar Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, yang juga Wali Kota Surabaya.
Menurut Eri, berkat jadi tuan rumah APEKSI, Balikpapan pasti semakin dikenal. “Insyaallah, Balikpapan akan lebih dikenal oleh seluruh wali kota yang hadir, sektor ekonominya meningkat dan bakal menjadi kota yang maju,” tambahnya.
Rakernas APEKSI XVII menjadi rakernas terakhir yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebab, 20 Oktober nanti Jokowi selesai melaksanakan masa jabatan keduanya. Dia digantikan Prabowo Subianto, yang dilantik menjadi presiden ke-8 RI.
Tahun depan, 2025, APEKSI menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih pengurus baru. Tuan rumahnya Kota Surabaya. Kalau Kepala Negara datang, maka yang hadir adalah Presiden Prabowo. “Insyaallah kami siap,” kata Eri.
Rakernas APEKSI ke-17 memang meriah. Gala dinner-nya di halaman Pemkot dihibur oleh penyanyi dangdut Soimah Pancawati. Kemudian di sarasehan istri wali kota ditampilkan King Nassar. Lalu ada karnaval budaya diikuti 98 kota se-Indonesia. Ribuan warga sempat menyaksikan. Ada juga expo UMKM di halaman Dome.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang juga calon wakil presiden terpilih tampak hadir. Putra sulung Presiden Jokowi ini selalu menarik perhatian. Gibran sempat bagi-bagi gantungan kunci di halaman Dome. Ratusan warga berebut untuk mendapatkannya.
Ketika membuka Rakernas, Jokowi memuji penghijauan di kota Balikpapan dan Surabaya. “Balikpapan menjadi kota yang saya senangi karena penghijauannya baik. Juga Surabaya. Saya tunggu kota-kota lainnya,” imbaunya.
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti kota-kota yang mulai macet lalu lintasnya. “Saya dengar Balikpapan mulai macet ya,” tanyanya. Pertanyaan yang sama dia tujukan kepada Wali Kota Surabaya, Bandung dan Medan. “Sudah mulai macet ya?”
Jokowi mengingatkan kembali betapa pentingnya perencanaan kota, terlebih mengenai transportasi umum. “Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi rencana kota mengenai transportasi massal harus benar-benar disiapkan,” tandasnya.
Dia sempat menanyakan apakah ada wali kota yang mampu membangun subway Mass Rapid Transit (MRT). “Tolong tunjuk jari, nanti saya berikan sepeda,” katanya membuat para wali kota tersenyum. Jokowi juga menawarkan ART (Autonomus Rapid Transit) atau kereta otonom tanpa rel. “Bisa dibagi 50-50. APBD 50 persen, APBN 50 persen,” jelasnya.
Malam sebelum membuka Rakernas, Jokowi dan para menteri sempat menyapa masyarakat kota Balikpapan di pusat perbelanjaan Pentacity, kompleks Balikpapan Super Block (BSB). Sejumlah warga kesenangan bisa selfie atau swafoto dengan Presiden. “Masyaallah saya bisa foto dengan Bapak Presiden. Selama ini saya mengagumi lewat televisi saja,” ujar Elmi.
Di tengah suasana yang meriah acara Rakernas APEKSI, ada celetukan dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Dia menilai biaya penyelenggaraan Rakernas Rp16 miliar dari APBD itu terkesan boros, di tengah kesulitan warga kota, yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan distribusi air PDAM dengan lancar.
“Saya tergelitik dengan Rp16 miliarnya, sementara kinerja PDAM tidak kunjung bagus. Masih banyak warga yang belum menikmati air bersih. Jangan-jangan ada peserta atau pengunjung Rakernas yang tidak bisa mandi, Kan lucu itu,” kata Budiono, yang juga ketua DPC PDIP Balikpapan.
Ada juga beredar catatan dari wartawan kediritangguh.co di medsos. Dia menggugah wartawan media lokal menyorot sisi lain dari Rakernas APEKSI, yang menghabiskan dana APBD lebih dari Ro10 miliar.
Dia berkesimpulan pameran UMKM di Dome tidak banyak membawa dampak ekonomi, kecuali pada sektor perhotelan dan rental mobil. “Sangat disayangkan tidak ada acara table top untuk Kadin,” ucapnya.
Program acara masak memasak dengan olahan bahan baku ikan yang diikuti 90-an istri wali kota, menurut dia seyogianya melibatkan pengusaha lokal sebagai edukasi, sehingga mereka juga tahu tata cara mengolah bahan baku ikan untuk mendapatkan nilai tambah.
Presiden Jokowi swafoto dengan seorang warga kota Balikpapan di BSB.Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka duduk di samping Ketua DPRD Abdulloh dan istri, Hj Yulianti menyaksikan pawai budaya. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Ketua APEKSI Eri Cahyadi, yang juga Wali Kota Surabaya.
PENJELASAN MUHAIMIN
Berkaitan dengan sentilan Budiono, Sekretaris Kota (Sekkot) Muhaimin memberikan penjelasan sangat rinci. Menurutnya, anggaran Rp16 miliar itu sudah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD di mana Budiono juga terlibat. ”Jadi harusnya clear, tidak ada masalah lagi,” katanya seperti dilansir TRIBUNKALTIM.CO.
Dia juga menegaskan bahwa kegiatan APEKSI dengan masalah air bersih PDAM adalah hal yang berbeda konteksnya. Jadi jangan diadu apple to apple. “Tidak pas dong,” tandasnya.
Menurut Muhaimin, anggaran Rp16 miliar itu akhirnya menguntungkan perekonomian lokal. Di antaranya untuk penyewaan kamar hotel dan mobil operasional bagi 98 wali kota. Termasuk juga pembuatan kaus, penyediaan makan minum, sewa tenda dan properti lainnya serta kontrak dengan event organizer (EO) sebagai pengatur acara. Semuanya melibatkan pelaku usaha lokal.
“Itu kalau lihat tenda di Dome, kemudian di pasar tumpah di Teritip, Manggar, semuanya tenda UMKM. Itu siapa UMKM-nya? Semuanya orang Balikpapan. Jadinya uangnya juga diterima orang Balikpapan lagi,” jelasnya.
Begitu juga dengan multiplier effect yang didapat dengan kedatangan 4 sampai 5 ribu tamu. Mereka membutuhkan berbagai pelayanan seperti penginapan, makanan, transportasi sampai oleh-oleh dan cenderamata. Ini juga para pelaku usaha lokal yang menikmati.
Tidak disebutkan berapa kontrak kepada pedangdut Soimah dan King Nassar. Kabarnya cukup besar juga. Kalau yang ini uangnya pasti dibawa pulang ke Jakarta. Memang itu jalannya.
Ada yang usul tak ada salahnya Muhaimin atau Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) juga menjelaskan UMKM mana saja yang terlibat. Biar tak ada kecurigaan. Khawatir kalau yang mendapat order pelaku usaha tertentu saja.
Beda dengan Budiono. Wakil ketua DPRD lainnya, Laisa Hamisah dari PKS selain memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan, juga menilai gelaran Rakernas Apeksi memberikan manfaat bagi kota Balikpapan.
“Ini adalah kesempatan emas bagi Pemkot Balikpapan untuk bersinergi dengan berkolaborasi dengan pemerintah kota lainnya di Indonesia untuk sama-sama memajukan kota,” ujarnya kepada TRIBUNKALTIM.CO di pemberitaan lain.
Diskusi dan pertukaran ide di APEKSI, tambahnya, akan membantu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan untuk mengatasi isu-isu lokal.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengakui biaya Rakernas APEKSI mencapai Rp16 miliar. “Tapi keuntungan dari kegiatan itu lebih besar lagi,” jelasnya. Diperkirakan uang yang berputar dari ribuan tamu yang datang mencapai Rp40 miliar. “Hal itu menunjukkan potensi besar dari kegiatan tersebut dalam memajukan ekonomi lokal,” katanya seperti diberitakan rri.co.id.
Seorang warga bernama Musa dari Balikpapan Kota membela Budiono. “Saya kira maksud Pak Budiono baik. Kita jangan asyik dengan Rakernas APEKSI saja, sementara banyak warga kesulitan air bersih PDAM. Jadi harus berimbang perhatiannya,” jelasnya.
Entah kebetulan, Lintas Balikpapan dan media lainnya menyiarkan kabar baik untuk PDAM. Pemkot berencana akan memberikan suntikan dana Rp35 miliar kepada Perumda Tirta Manuntung (PTMB) yang mengelola PDAM melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agus Budi Prasetyo menjelaskan, dana tersebut sebagai tambahan penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana bisnis PTMB di antaranya untuk pemasangan pipa transmisi, pipa distribusi maupun pipa desalinasi.
“Kita masih menunggu usulan rincian dari PTMB berkaitan dengan digelontorkan dana tambahan penyertaan modal dari APBD 2024 itu,” kata Agus.
Seorang warga mengaku beberapa hari ini distribusi air PDAM mengucur lancar di rumahnya di Balikpapan Tengah. Selamat sukses Rakernas APEKSI! Selamat air lancar. Hujan juga makin sering turun. “Mudah-mudahan tidak ngadat lagi setelah Rakernas berlalu dan PDAM dapat dana 35 M,” katanya tersenyum. (*)
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/pri.
JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membantah dana Tapera digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tapi murni digunakan kembali dan untuk memberikan manfaat hanya kepada peserta Tapera.
“Tidak ada hubungannya sekali antara dana dari peserta Tapera dengan pembangunan IKN, mohon maaf mungkin dari persepsi kami,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sugiyarto mengatakan bahwa dana peserta Tapera disimpan dalam akun (account) yang terpisah dan digunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta Tapera.
“Karena uang yang berasal dari peserta itu murni digunakan kembali untuk peserta. Jadi katakanlah uang dari peserta itu itu ditaruh dalam akun terpisah dari akunnya dana Tapera dan itu digunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta,” katanya.
Berdasarkan bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyatakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan.
Dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara bertanggung jawab menyelenggarakan tabungan perumahan yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan.
Penyelenggaraan sistem pembiayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pilar pembangunan perumahan lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menjamin bahwa penyelenggaraan sistem pembiayaan harus berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta聽mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan.
Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga yang ada saat ini, yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam BP Tapera menurut Undang-Undang ini. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.
Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/6/2024), menjelaskan bahwa putusan MK terkait Pileg 2024 bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.
“Tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU DPD untuk dapil Sumatra Barat dan dalam waktu dekat KPU akan mengumpulkan KPU-KPU daerah yang menjadi lokus dari amar putusan PHPU Legislatif 2024 untuk memberikan arahan teknis agar putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Idham.
Sementara itu, dia menilai pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024, karena KPU terbiasa bekerja secara simultan.
“KPU dan KPU daerah sudah terbiasa dengan kesimultanan atau keserentakan tahapan, misalnya pada saat penerimaan bakal calon perseorangan KPU di daerah juga melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc dan memulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir,” katanya.
Idham pun mengatakan ihwal tersebut tak perlu dikhawatirkan. KPU dan KPU daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan integritas elektoral terwujud dengan baik.
Tak hanya itu, Ia pun menyoroti jumlah perkara yang dikabulkan MK meningkat dibanding Pileg 2019. Menurutnya, hal itu dapat terjadi lantaran ada konteks yang tidak sama antara Pemilu 2019 dan 2024.
“Misalkan saja dalam pencalonan Pemilu Legislatif 2024 itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Misalkan mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun, KPU konsisten di situ,” jelas Idham.
“Sebenarnya bicara tentang kesamaan penyelenggaraan pemilu dari sisi regulasi itu betul. Tapi ada konteks yang tidak sama antara pemilu 2019 dengan 2024. Itu yang membuat dinamika itu menjadi berbeda,” sambungnya.
Sebagai informasi, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.
MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara.
Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.
Lebih lanjut, ada tiga perkara yang dikabulkan penarikannya dan 1 perkara tidak dapat diterima.
Jumlah 44 perkara yang dikabulkan meningkat tiga kali lipat atau sekitar 14,81 persen dibanding 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregister atau sebanyak 4,59 persen. (ANT/KN)
