JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 sebagai event yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat.

“Karena di Jakarta Fair ini masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau, baik itu kuliner, juga ada di sini wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair,” kata Jokowi dalam Pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (12/6/2024) malam.

Sebagai pameran tahunan, Jokowi menyoroti penyelenggaraan Jakarta Fair yang telah diselenggarakan ke-55 kalinya.

“Dan tahun lalu juga dikunjungi 6 juta pengunjung. Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” ujar Presiden Jokowi. Jakarta Fair Kemayoran 2024 berlangsung selama 33 hari mulai 12 Juni-14 Juli 2024.

Jakarta Fair yang merupakan agenda tahunan untuk menyambut HUT Kota Jakarta ini diselenggarakan ke-55 kalinya tahun ini. Berbagai produk UMKM serta koperasi dari berbagai provinsi di Indonesia akan menempati Hall-B3 dan C3, serta tersebar di berbagai titik di seluruh penjuru arena pameran.

Para peserta Jakarta Fair Kemayoran 2024 akan memamerkan produk dari berbagai sektor industri, seperti otomotif mobil dan sepeda motor, gadget dan komputer, serta alat olahraga.

Juga, fesyen dan garmen, perlengkapan rumah tangga, furnitur, barang-barang elektronik, kuliner, industri kreatif, kerajinan tangan, herbal dan obat-obatan, perbankan, produk jasa, kosmetik, dan lain-lain. Pameran Jakarta Fair Kemayoran tahun ini diikuti oleh 2.550 perusahaan peserta yang terdiri dari 1.550 stan yang memamerkan berbagai produk unggulan.

“Transaksi Rp7,3 triliun, saya rasa tahun ini akan lebih dari Rp7,5 triliun karena akan banyak sekali peserta baru di sektor otomotif dan itu sangat mendongkrak transaksi,” ujar Direktur Marketing PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann.

Terkait pengunjung, dia mengatakan, pihaknya ingin dapat memberikan kenyamanan pada pengunjung sehingga akhirnya mereka pun melakukan transaksi.

“Jumlah pengunjung sudah mencapai target yang jauh sekali, artinya dilihat dari jumlahnya sudah tinggi. Tapi yang kami harapkan itu bukan dari jumlahnya saja tetapi kami ingin berikan kenyamanan untuk pengunjung,” kata dia.

Ralph mengatakan, pihaknya tahun ini menyediakan ruang terbuka (open space) yang memadai. Begitu juga dengan gerai (booth) yang dibuat sebaik mungkin dan ini diharapkan berdampak positif pada pengunjung.

Diketahui, pembukaan Jakarta Fair 2024 dimeriahkan pesta kembang api dan tarian, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, pihak Kepolisian serta TNI.

Adapun harga tiket masuk Jakarta Fair dijual mulai Rp40 ribu, yakni pada hari Senin saja, tetapi tidak termasuk tiket masuk konser. Sedangkan pada Selasa-Jumat, harga tiket sebesar Rp50 ribu dan akhir pekan Sabtu-Minggu dan hari libur bersama Rp60 ribu.

Adapun tiket masuk gabungan (bundling) pameran dan konser dijual bervariasi mulai Rp80 ribu hingga Rp180 ribu. (ANT/KN)

Jakarta, 12/6 (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya telah memblokir 5.000 rekening yang terlibat dalam praktek judi online.

“Kami bekerja dengan OJK dan PPATK sudah memblokir 5.000 rekening ini akan kita tindaklanjuti ya,” kata Hadi di Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024).

Pemblokiran tersebut dilakukan dalam rangka memberantas praktek judi online yang semakin marak di masyarakat.

Setelah diblokir, Hadi memastikan pihaknya akan menelusuri aliran dana dari rekening tersebut untuk mengungkap siapa pelaku utama dari praktek judi online itu.

Selain memblokir rekening, Hadi juga bekerjasama sama dengan jajaran Kemenkominfo dalam memblokir situs judi online yang paling banyak digandrungi masyarakat.

Tidak sampai disitu, untuk memuluskan pembasmian praktek judi online, Hadi beserta jajarannya tengah berupaya membentuk satuan tugas (Satgas) judi online yang terdiri dari beragam instansi pemerintah.

Satgas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghapus praktek judi online dari hulu ke hilir.

“Sekarang kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres (Satgas judi online). Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan,” kata Hadi.

Sebelumnya, masyarakat sempat digegerkan dengan beberapa kasus terkait praktek judi online lantaran sampai menimbulkan korban jiwa.

Salah satu yang paling baru yakni seorang Polwan yang tega membakar suaminya karena kesal selalu terlibat dalam praktek judi online. Kasus tersebut pun kini tengah ditangani oleh Polda Jawa Timur.

Tidak hanya dari instansi Polri, anggota TNI AL dari satuan Marinir juga menjadi korban bunuh diri karena frustasi terlibat hutang pinjaman online dan praktek judi online pada Mei 2024 lalu. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan PSU digelar tanpa didahului tahapan kampanye. Hal itu sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.

“Pasal 98 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye,” kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Meski tidak ada kampanye, jajaran KPU daerah diminta untuk tetap memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.

“Agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pasca-putusan MK,” ujarnya.

PSU ini bakal digelar bersamaan dalam rentang waktu yang berbeda sejak putusan MK dibacakan. Terdapat 7 PSU yang dilakukan dalam batas waktu 45 hari, 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari, dan 2 PSU digelar dalam waktu 21 hari.

Adapun PSU bakal diselenggarakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.

MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara.

Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

Lebih lanjut, ada tiga perkara yang dikabulkan penarikannya dan 1 perkara tidak dapat diterima.

Jumlah 44 perkara yang dikabulkan meningkat tiga kali lipat atau sekitar 14,81 persen dibanding 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregister atau sebanyak 4,59 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melaporkan penyitaan telepon seluler (ponsel) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, mengatakan pelaporan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro beserta tim.

“Terima kasih kepada Ketua Komnas HAM dan timnya karena telah mendengarkan langsung pengaduan, dan permintaan perlindungan hukum oleh saudara Kusnadi, sebagai orang yang merasa menjadi korban tindakan sewenang-wenang penyidik KPK,” kata Petrus di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Ia menyampaikan dalam pelaporan tersebut telah disampaikan kronologis peristiwa yang dialami oleh Kusnadi di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024). Menurut dia, Kusnadi hadir di KPK dalam kapasitas untuk menemani Hasto sebagai stafnya.

“Akan tetapi, serta-merta penyidik KPK secara serampangan, sewenang-wenang melakukan perampasan kemerdekaan berupa penggeledahan, dan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM, sehingga dilaporkan ke Komnas HAM,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menyiapkan lima orang saksi untuk mendukung pelaporan yang telah disampaikan kepada Komnas HAM.

“Mereka ini adalah saksi yang melihat langsung bagaimana penyidik Rossa (AKBP Rossa Purbo Bekti) memperlakukan Saudara Kusnadi secara sewenang-wenang, melanggar prosedur mengenai penggeledahan dan penyitaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6), diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto menyebut dirinya bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam dan pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara. Walaupun demikian, ia menyatakan keberatan soal penyitaan tas dan ponsel miliknya oleh penyidik KPK.

Lebih lanjut, penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi, dan buku agenda DPP PDIP pada Senin (10/6/2024). (ANT/KN)

BARITO KUALA – Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini melepas dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Bagagap Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), dari pasungan, Rabu (12/6/2024).

Mensos Risma melepaskan penderitaan ODGJ tersebut pada rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Batola pada Selasa-Rabu (11-12 Juni 2024)

Risma menegaskan ODGJ tidak boleh dipasung, namun harus diberi obat secara teratur setiap bulan agar penderita tidak mengalami depresi, sehingga dapat hidup layak seperti masyarakat biasa.

Lebih Lanjut, Risma menekankan agar keluarga ODGJ tidak malu, karena ODGJ bukan aib, namun bisa disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan teratur.

“Keluarga tidak boleh malu ini bukan aib, siapapun keluarga bisa kena karena tidak semua orang kuat secara pisikis, secara mental itu tidak semua, bahkan kadang orang kaya raya tiba-tiba kena masalah kena juga, cuma karena mereka mengerti harus berobat sehingga seolah-olah tidak apa-apa,” kata Risma.

Dia pun mengibaratkan seorang penderita sakit jantung atau diabetes bila tidak mengkonsumsi obat secara teratur bisa kambuh sama halnya dengan ODGJ.

Penjabat Bupati Barito Kuala Mujiyat menyampaikan kehadiran Mensos Risma merupakan bentuk kepedulian yang sangat tinggi.

Mujiyat berjanji bakal menindaklanjuti permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk Dinas Kesehatan menggencarkan suntik vaksin bagi masyarakat secara rutin setiap bulan.

“Mudah-mudahan ini dapat menggairahkan masyarakat di Barito Kuala terutama bagi orang berkebutuhan khusus, ODGJ, kusta, semua merasa terayomi dan bahkan hari ini telah dua tempat melepas pasung dan Ibu Mensos tidak ragu-ragu menandakan itu sebuah rasa kepedulian yang sangat tinggi,” tutur Mujiyat.

Sebelumnya, Mensos juga melepas seorang wanita penderita ODGJ asal Desa Sungai Lirik Barito Kuala, dari pasungan untuk diberikan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar.

Di Desa Sungai Lirik itu, Kabupaten Batola, petugas juga membawa seorang wanita ODGJ lain yang diketahui merupakan adik dari wanita ODGJ yang dipasung tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan.

“Misalnya dengan calon potensial yang akan maju, tetapi kami menyatakan bahwa konflik sangat dekat, konfliknya dengan lingkungan terdekat. Masyarakat akan memilih pemimpin terbaiknya di daerah yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga ini juga menyatakan tidak hanya konflik elite, tetapi juga konflik di daerah itu,” kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurutnya, definisi undang-undang, pemilu dan pemilihan itu masih terdapat perbedaan. Dirinya mencontohkan jika masyarakat bisa bicara soal dilarang menghina seseorang berdasarkan agama, suku, ras, untuk calon gubernur, bupati, dan wali kota di Undang-Undang Pemilu.

“Tetapi yang berbeda adalah di undang-undang pemilihan, pada poin tersebut menekankan melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah, ini yang perlu digarisbawahi, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Lolly menjelaskan ada pertanyaan kunci yang sering ditanyakan mengenai definisi kampanye dalam undang-undang kepala daerah.

“Kalau di Undang-Undang Pemilu definisi kampanye sudah lebih detail, unsurnya dijelaskan, citra dirinya termuat, tetapi definisi kampanye dalam UU Kepala Daerah, justru tidak mendetailkan soal unsur, siapa saja yang akan bisa dikenai obyek kampanye seperti apa yang kemudian dilarang, dan berkenaan dengan citra diri itu tidak ada karena definisi sangat umum, kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program, calon gubernur, calon wakil gubernur,” kata Lolly.

Dia mengatakan Bawaslu mencoba mengidentifikasi pasal apa saja yang berpotensi menjadi pasal karet, pasal mana saja yang berpotensi tidak bisa di eksekusi hingga pasal mana saja yang akan berhadapan dengan sesama penyelenggara.

“Karena dimensi kerawanan, ada potensi sosial politiknya ada konteks penyelenggaraan, ada konteks kontestasinya dan ada konteks partisipasinya,” katanya. (ANT/KN)