JAKARTA – Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon selatan sempat direlokasi ke tempat perlindungan KBRI Beirut, guna mengantisipasi eskalasi konflik antara kelompok Hizbullah dan Israel.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyebut sebanyak 49 orang dari total 232 WNI di Lebanon tinggal di wilayah selatan negara itu.

“Beberapa waktu yang lalu KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita di Lebanon selatan ke shelter di KBRI. Namun, ketika situasi sudah membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon selatan,” kata Judha dalam pernyataan pers di Jakarta, pada Senin (5/2/2024).
Menurut Judha, situasi keamanan di Lebanon masih belum stabil dan masih bergejolak.

Karena itu, pemerintah terus memonitor situasi di Lebanon dan kawasan Timur Tengah guna mengantisipasi eskalasi konflik yang dapat membahayakan keselamatan WNI.

Selain menjalin komunikasi dengan WNI di kawasan tersebut, Kemlu terus memperbarui rencana cadangan dan skenario evakuasi, jika diperlukan.

“Namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan,” tutur Judha.

Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah baku tembak yang terjadi secara berkala antara pasukan Israel dan Hizbullah, dalam bentrokan paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006.

Pertempuran kembali pecah di Lebanon setelah Israel berperang dengan kelompok pejuang Hamas Palestina di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.

Kelompok Hizbullah yang adalah sekutu Hamas, menembakkan roket ke Israel, yang dibalas dengan serangan udara dan tembakan artileri.

Peningkatan ketegangan dan baku tembak sporadis yang terjadi antara tentara Israel di satu pihak, dan Hizbullah dan dengan faksi-faksi Palestina di pihak lainnya, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk warga sipil Lebanon. (Ant/KN)

JAKARTA – Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak adanya konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat sejumlah pihak khawatir akan mendorong kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini terutama untuk BBM subsidi.

“Tidak ada kenaikan dalam waktu dekat,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Menko Airlangga menekankan, saat ini anggaran pemerintah untuk program BBM subsidi masih tersedia. Pemerintah sendiri baru akan melakukan evaluasi harga BBM dalam kurun waktu 6 bulan.

“Kita lihat kita bisa evaluasi 6 bulan, tapi anggarannya (subsidi) masih cukup tersedia,” ucapnya.

Kenaikan harga minyak mentah masih bersifat fluktuatif di awal 2024. Di sisi lain, ruang fiskal masih yang dimiliki pemerintah masih cukup memadai dalam merespon kenaikan harga minyak mentah dunia.

“Pertama ini masih bulan Januari/Februari jadi ruangan fiskal masih cukup luas, jadi tidak ada kenaikan dalam waktu dekat, dan ke depan kita masih melihat fluktuasi harga bbm karena harga belum stabil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan dana cukup besar untuk subsidi energi di tahun 2024 ini. Angkanya mencapai Rp 186,9 triliun, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan angka alokasi subsidi energi itu berkaca pada realisasi subsidi di 2023. Tercatat ada realisasi sebesar Rp 159,6 triliun, dengan Rp 95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.

“Kemudian di 2024 targetnya itu untuk BBM dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, kita liat ini tren (konsumsi) meningkat,” ujar Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (16/1/2024).

“Ini tentu saja kita antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga demand yang juga cukup meningkat, dan kita liat juga listrik juga meningkat menjadi Rp73,6 (triliun). Totalnya subsidi ini Rp186,9 triliun,” imbuhnya.

Guna mengoptimalkan porsi kucuran subsidi, Arifin berharap harga bahan baku seperti minyak dunia bisa berangsur turun. Dengan begitu, harapannya, beban terhadap dana subsidi menjadi lebih ringan dan efisien.

“Kita berharap juga bahwa adanya perubahan-perubahan keadaan di global yang memang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk pengehmatan subsidi kita dalam negeri,” ucapnya.

Sementara itu, di sisi lain, Arifin meminta masyarakat turut bisa terlibat dalam mengurangi beban subsidi ini. Caranya, bisa dengan menggunakan BBM non subsidi.

“Intinya bagaimana kita bisa mengefesiensikan subsidi energi tanpa mengurangi kebutuhan, itu harus dari semua pihak berpartisipasi. Nah ini perlu masyarakat juga untuk bisa membantu kan lebih bagus kita hemat biaya subsidinya dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya yang masih membutuhkan,” tutur Arifin.

Dengan dukungan regulasi nantinya, dia berharap hanya kelompok yang berhak saja yang mendapatkan alokasi subsidi.

“Inilah yang memang kita harus lakukan dan harus kita selesaikan ke depan, tapi memang konsistensi program harus bisa dilanjutkan,” pungkasnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Industri tekstil Indonesia diprediksi mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2024 ini dengan adanya Pemilu 2024.

Jelang akhir tahun lalu, Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyatakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dianggap sebagai salah satu sektor yang akan menjaga daya tahan ekonomi pada tahun 2024.

“Di tahun politik dan kampanye, kita rebut peluang, kita giatkan di garmen karena kampanye kan butuh kaus, spanduk dan lain-lain. Ini peluang yang akan kita masuki,” kata dia dikutip dari Antara, Senin (5/2/2024).

Warsito menyebut momentum tahun politik dinilai akan menjadi modal bagi industri TPT untuk bisa kembali ke kondisi normal menuju pasar ekspor.

“Kami optimistis industri akan membaik dan berkontribusi di tahun politik,” katanya.

Warsito juga meyakini bahwa kegiatan kampanye pada tahun politik ini akan bersifat masif, meskipun ia tidak menyebutkan besaran proyeksi pertumbuhan industri tekstil.

Terlebih lagi, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), diprediksi bahwa jumlah keseluruhan pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 206 juta orang. Proyeksi ini memperhitungkan partisipasi sekitar 110 juta penduduk yang berusia antara 20 hingga 44 tahun dalam Pemilu 2024.

Mengetahui hal tersebut, PT Berkaos Sandang Nusantara sebagai perusahaan garmen terkemuka yang dikenal atas layanan pembuatan pakaian seragam on-demand, mengumumkan rencananya untuk memperbesar jaringan dengan membuka 12 outlet baru hingga tahun 2027. Langkah ini diambil untuk menjemput market lebih dekat dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Dalam upaya memperluas cakupan, Berkaos membuka peluang kerjasama bagi pemilik properti di Jabodetabek yang memiliki ruang “nganggur”. Sistem kerjasama ini dilakukan dengan bagi hasil, di mana pemilik properti hanya menyediakan ruangan sebagai outlet Berkaos tanpa perlu mengeluarkan modal awal.

Direktur Pemasaran Berkaos Group Jaza Al Awfa menjelaskan pihaknya membuka peluang untuk memproduktifkan properti yang menganggur, yang belum produktif, untuk bersama jadikan sapi perah yang menghasilkan revenue bagi pemiliknya.

“Seluruh modal awal selain properti, sepenuhnya disediakan manajemen Berkaos Group,” ungkapnya.

Properti yang memenuhi kriteria, seperti memiliki ruangan minimal 4 x 4 meter, area parkir untuk minimal 1 mobil, dan berlokasi di Jabodetabek, dapat menjadi mitra potensial. Ini memberikan kesempatan bagi pemilik properti yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan terkemuka ini dalam industri garmen.

Dengan langkah ini, Berkaos tidak hanya mengembangkan bisnisnya tetapi juga membuka peluang baru bagi pemilik properti yang ingin terlibat dalam industri ritel. (Lpt/KN)