Beranda blog Halaman 905

Hadiri Malam Pentas Seni dan UMKM Gelaran RSUD RAPB, Makmur Marbun; Dahulukan Penanganan Pasien daripada Administrasinya

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menghadiri Malam Pentas Seni dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digelar di Alun-alun Pemkab PPU, Sabtu malam, (15/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang utama. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU.

Perihal ini ditegaskan Makmur Marbun disela-sela kegiatan Malam Pentas Seni dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digelar di Alun-alun Pemkab PPU, Sabtu malam, (15/6/2024).

“Terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu penting, dan agar menjadi perhatian bersama,” katanya.

Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri ini meminta agar masyarakat yang berobat di RSUD RAPB di Kelurahan Nipah-Nipah tersebut bisa diprioritaskan. Ia menegaskan untuk jangan terlalu mengutamakan administratif, sehingga terkadang justru kondisi pasien terabaikan.

“Begitu pasien datang layani dulu mereka urusan administrasi belakangan. Karena bisa saja pasien keburu sakit parah jika harus menunggu proses admnistrasi. Kalaupun pasien tidak bayar karena tidak mendahulukan proses Administrasi, tagih kepada bupati, biar saya yang bayar,” jelasnya.

Makmur menambahkan, bahwa dirinya tidak bosan-bosan melakukan sidak ke semua pusat pelayanan kesehatan masyarakat di PPU. Selain RSUD RAPB Nipah-Nipah, juga seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di PPU.

“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat PPU ini telah berjalan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran RSUD RAPB PPU, atas kesuksesan mengisi kegiatan pada Malam Pentas Seni dan UMKM yang rutin digelar setiap Sabtu malam tersebut. Termasuk apresiasi diberikan kepada seluruh pengunjung dan pelaku UMKM atas kesetiaannya dalam mengisi dan meramaikan acara tersebut.

“Saya selaku penjabat Bupati mengucapkan terima kasih dan saya masih menerima semua keluhan perbaikan-perbaikan untuk kita lebih maju ke depannya,” terang pria kelahiran Pakkat, Sumatra Utara (Sumut) ini.

Dalam momen ini, ia juga mengatakan bawa Malam Pentas Seni dan UMKM digelar dalam rangka menghidupkan UMKM kembali di kabupaten PPU. Bahwa berbagai kegiatan di gelar dalam panggung tersebut untuk memberikan hiburan bagi masyarakat PPU.

Termasuk fasilitas Wifi di dalamnya disiapkan bagi seluruh pengunjung secara gratis. “Silahkan buka ponselnya, ada wifi gratis di seputaran Alun-alun ini,” tutup Makmur.(ADV/ProkopimPPU/SBK)

Pemkab PPU Siap Salurkan 48 Hewan Kurban di Iduladha 1445 H

0
Foto: Rakor kesiapan penyaluran hewan kurban pemerintah Kabupaten PPU, Jumat (14/6/2024) di Kantor Bupati PPU. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Menjelang Hari Raya Idulladha 1445 Hijrah tahun ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan memberikan sebanyak 48 hewan kurban untuk masyarakat.  Penyaluran dilakukan melalui masjid dan pondok pesantren (Ponpes) yang tersebar di empat kecamatan di PPU.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU Daud usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kesiapan penyaluran hewan kurban pemerintah Kabupaten PPU, Jumat (14/6/2024) di Kantor Bupati PPU.

“Jumlah hewan kurban yang akan disalurkan Pemda PPU tahun 2024 ini sebanyak 48 ekor sapi dan tiga ekor kambing,” katanya.

Dari jumlah 48 ekor hewan kurban tersebut bersumber dari masing-masing 11 ekor sapi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Peruntukannya telah ditentukan masing-masing disiapkan untuk tiga ponpes dan empat Masjid di empat kecamatan.

Kemudian ada juga bantuan dari Mensesneg yang akan diberikan kepada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di PPU sebanyak enam ekor.

Kemudian lanjut Daud, hewan kurban ada juga bersumber dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) sebanyak tiga ekor sapi dan dua ekor kambing yang pendistribusiannya akan dilakukan di wilayah kerja PHKT di PPU.

Selain itu dari jumlah tersebut ada juga hewan kurban yang merupakan bantuan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, sebanyak enam ekor dan dari pemerintah Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) sebanyak empat ekor dan selebihnya merupakan partisipasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab PPU.

“Jadi sesuai arahan Bapak Pj bupati PPU, Makmur Marbun bahwa ada 11 pesantren dan enam wilayah terdampak pembangunan bandara VVIP IKN di PPU ini harus dapat semua. Sisanya secara merata kita distribusikan ke masjid-masjid utama seperti masjid agung kabupaten dan kecamatan. Tentu jumlahnya juga berbeda. Yang pasti masjid induk di masing-masing kecamatan dapat semua,” jelas Daud.

Kegiatan Rakor ini juga dihadiri Pj Bupati PPU Makmur Marbun via daring melalui Zoom Meeting. Alasannya karena sedang berada di luar PPU. Tampak hadir pula Kepala Kementerian Agama (Kemenag) PPU dan sejumlah pejabat terkait mainnya.

Lebih lanjut, Daud menuturkan terkait pendistribusian hewan kurban tersebut masih menunggu daftar yang final sesuai arahan Makmur Marbun. ” Sebenarnya Kami sudah siap untuk pendistribusiannya. Tinggal menunggu arahan dari bapak Pj bupati, karena dalam penyerahan ini akan ada penyerahan secara oleh bupati langsung,” tutupnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

20 Finalis Duta Wisata 2024 Terpilih, Siap Berkontestasi di Malam Grand Final

0
Foto: 20 finalis Duta Wisata Benuo Taka 2024 terpilih. (Budpar PPU)

PPU – Agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Penajam Paser Utara (PPU) menjaring kaum muda untuk terlibat dalam pemilihan Duta Wisata. Agenda ini untuk menjaring anak muda potensial yang akan menjadi bagian daripada kemajuan pariwisata di PPU. Seleksi ini dilaksanakan di Kantor Pemkab PPU, pada Jumat (14/06/2024).

Kepala Dinas Budpar, Andi Israwati menjelaskan seleksi pemilihan duta wisata bertujuan untuk membuka kesempatan kepada kaum muda menjadi garis terdepan promosi wisata di PPU. Adapun seleksi pemilihan Duta Wisata guna membantu memperkenalkan berbagai potensi wisata PPU yang merupakan Serambi Nusantara.

Para pemuda-pemudi yang terlibat akan dibimbing untuk menghadapi berbagai perubahan menuju Ibu Kota NUsantara (IKN). “Peluang yang didapat banyak sekali, harapannya anak muda akan menjadi garda terdepan menuju IKN,” terangnya.

Pemilihan duta wisata ini akan menjadi wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas kedepannya. Terlebih ketika IKN akan berjalan, PPU akan menawarkan potensi pariwisata yang luas sebagai pendamping IKN.

“Sekarang kan sudah canggih peradabannya, otomatis dengan adanya Duta Wisata ini akan semakin masif mempublikasikan berbagai potensi pariwisata PPU melalui berbagai platform media sosial,” tambahnya.

Untuk diketahui, dari hasil penjaringan terdapat 57 orang yang mendaftar Duta Wisata. Hasil dari seleksi terjaring 20 Finalis yang terdiri dari 10 Laki-laki dan 10 perempuan. Final Duta Wisata akan dilaksanakan pada 28 Juni 2024, mendatang.

Adapun, penjaringan putra dan putri terbaik untuk menjadi Duta Wisata dan Duta Pariwisata Benuo Taka tahun 2024 mengangkat tema Canda Kaprana Nusantara. Bahasa ini diambil dari bahasa San Sekerta yang artinya nafas kehidupan, sedangkan nusantara tempat tingga kita yaitu IKN.

Tema itu membawa harapan agar duta wisata yang terpilih nanti akan menjadi nafas kehidupan dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya dalam pembangunan PPU sebagai Serambi Nusantara.

“Grand finalnya pada akhir Juni 2024. Lokasinya direncanakan di Alun-Alun depan Kantor Bupati PPU,” tutup Andi. (ADV)/NAH)

Festival Pekan Budaya Bahari di Kota Bangun Sukses Digelar

0
Foto : Penonton yang membeludak pada acara Festival Pekan Budaya Bahari, di Desa Kota Bangun Ulu. (Foto : Kades KBU Khairul Umam)

TENGGARONG – Kecamatan Kota Bangun baru saja merayakan Festival Pekan Budaya Bahari yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Acara yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Juni 2024 ini dipusatkan di eks Lapangan Pesawat Terbang, Desa Kota Bangun Ulu.

Pemerintah Desa Kota Bangun Ulu (Pemdes KBU) mengucapkan terima kasih kepada Disdikbud Kukar yang telah melaksanakan kegiatan Festival Pekan Budaya Bahari se-Kecamatan Kota Bangun di wilayah nya.

Acara ini merupakan kali kedua dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun, setelah sukses digelar tahun 2023 di lokasi yang sama.

“Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan berharap adanya lebih banyak event-event dari Kabupaten yang dilaksanakan di Desa Kota Bangun Ulu. Dengan banyaknya event-event, UMKM di Desa Kota Bangun Ulu khususnya akan semakin meningkat dan berkembang,” ujar Kepala Desa KBU Khairul Umam, S.Pd Sabtu (15/6/2024) malam.

Pemdes KBU juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pelaku seni dan budaya yang telah menampilkan penampilan terbaik mereka selama festival berlangsung.

Dalam Festival Pekan Bahari ini, turut ditampilkan beberapa pertandingan olahraga tradisional. Para peserta lomba tradisional seperti engkrang, terompa, karaoke lagu Kutai, busana batik Kutai, dan lomba mewarnai, turut meramaikan acara. Pemdes KBU mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba dan memberikan semangat kepada peserta yang belum meraih juara untuk terus meningkatkan prestasinya.

Festival Pekan Budaya Bahari ini diharapkan dapat terus menjadi ajang yang mempromosikan kekayaan budaya dan potensi lokal Desa Kota Bangun Ulu, serta menjadi pendorong perkembangan ekonomi desa melalui peningkatan UMKM setempat. (adv)

Penulis :Hanafi

RM Rebut NasDem Balikpapan?

0
Rahmad Mas’ud dan Rudy Mas’ud di acara pelantikan Golkar.

Catatan Rizal Effendi

PILWALI Balikpapan 2024 masih penuh tanda tanya. Siapa calon lawan petahana? Sementara petahana sendiri,  Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) juga belum menentukan pasangannya, meski sudah lama berkembang beberapa nama.

Di luar Partai Golkar yang sudah jelas mengusung RM, partai lainnya masih berproses di DPP. Jadi calon mana yang direkomendasikan sejauh ini belum ada satu pun yang muncul. Termasuk juga partai mana yang bersepakat berkoalisi.

Partai-partai di luar Golkar memang harus bergabung jika ingin mengusung calon. Golkar dengan 16 kursi lebih dari cukup. Sebab, batas minimal pendaftaran 9 kursi. Partai lainnya, NasDem 7 kursi, Gerindra 6, PDIP 4, PKB 4, PKS 3, PPP dan Hanura sama-sama 2 serta Demokrat 1.

Ada beberapa nama yang punya kans kuat mengantungi surat rekomendasi partai, Di antaranya M Sa’bani (mantan sekprov Kaltim), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Syaima Alaydrus (putri bupati Kotabaru), H Nurliah Kadir (ketua LPM Manggar Baru) serta Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim dari Gerindra) dan  Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD Balikpapan dari Gerindra).

RM saat ini masih menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Mungkin sekalian itikaf mencari petunjuk untuk dibawa ke rapat keluarga. Ada yang bilang dia melirik kader dari Gerindra. Karena ini partai Prabowo Subianto, yang sebentar lagi jadi presiden pengganti Jokowi.

Sebelumnya nama yang beredar adalah Abdulloh (ketua DPRD), Muhaimin (Sekretaris Kota), Heru Bambang (mantan Wawali) dan Risti Utami Dewi (istri almarhum Thohari Aziz).

Belakangan juga menguat nama Sabaruddin dan Bagus. Saat ini baliho mereka  terpasang di beberapa sudut kota. Bagus mengklaim dia yang bakal menerima surat rekomendasi partai, tapi kabarnya RM lebih sreg dengan Sabaruddin karena sering bersama-sama.

Di saat RM masih di Tanah Suci, ada isu baru yang beredar kencang.  RM tengah berupaya merebut kursi NasDem. Bukan NasDem saja. Tapi juga PKS, di mana kedua partai ini sebelumnya sudah melakukan “perkawinan dini” alias sudah membuat kesepakatan koalisi.

RM melalui DPP Golkar di Jakarta melakukan pendekatan ke DPP NasDem. Hal yang sama dilakukan ke DPP PKS.  Hasilnya ada kemungkinan besar berhasil, NasDem dan PKS jatuh ke genggaman tangan RM.

Jika hal ini terjadi, buyar semua semangat yang akan dibangun NasDem Balikpapan bersama PKS. Dan itu pukulan telak. Karena NasDem yang diharap-harap mengusung calon sendiri, akhirnya jadi partai pengusung petahana. Ini juga berimplikasi terhadap calon-calon yang mengajukan pendaftaran lewat NasDem.

Sa’bani sendiri tidak terlalu terpengaruh dengan isu yang berkembang. “Politik itu dinamis, jadi kita tetap punya peluang.  Kita terus berjuang sampai perkembangan detik terakhir nanti,” katanya. Dia juga mendaftar di PKS, Gerindra dan PDIP.

Jika NasDem dan PKS sudah berhasil direbut, itu pertanda bahwa RM bisa menarik yang lain. Maka yang terjadi sangat mungkin calon tunggal lagi. RM melawan kotak kosong seperti Pilwali tahun 2020. Atau dia ciptakan calon boneka. Ada kabar Joy Nashar, pemilik STMIK Borneo Internasional yang gagal maju lewat jalur perseorangan bersama notaris Mayasusi Likovitasari menjadi salah satu pilihan.

Sejauh ini belum ada komentar langsung dari RM. Maklum masih khusyuk beribadah. Tapi Ketua Harian DPD Golkar Andi Arif Agung (A3) mengatakan, Golkar sudah siap dengan skenario apapun. Baik itu ada lawan maupun kotak kosong. ”Tapi kami lebih senang jika ada calon yang maju,” katanya saat menjadi narasumber Talksaw Tribun Kaltim.

Sementara itu Ketua DPD NasDem Balikpapan, Ahmad Basir (AHB) juga belum memberikan komentar. Di WA grup partai dia hanya menyampaikan pesan singkat. “Tetap semangat kk untuk menghadirkan kepemimpinan Balikpapan ke depan yang membawa perubahan,” begitu katanya.

AHB cukup lama berada di Jakarta. Hal itu tak lepas dari urusan pencalonan di DPP. Basir sendiri rencananya akan maju di Pilbup PPU menjadi pendamping mantan bupati Hamdam Pongrewa.

Keputusan DPP NasDem terhadap Basir juga berproses alot. Karena ada juga kader NasDem dari DPW NasDem Kaltim yaitu  Mudiyat Noor yang mencalonkan diri ke PPU. Mudiyat adalah wakil ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ketua Bappilu NasDem Kaltim.

Tapi kabarnya Hamdam dan Basir, selain NasDem juga berpeluang mendapatkan kursi Gelora dan Demokrat. Jadi masih bisa maju. Bahkan sudah beredar poster “HAMBA,” akronim dari Hamdam dan Basir.

Selain di Balikpapan, terdengar kabar 3 kursi NasDem di DPRD Kaltim juga bakal direbut Haji Rudy Mas’ud (HARUM). Rudy adalah adik RM, yang siap-siap maju ke Pilgub Kaltim. Dia saat ini adalah anggota DPR RI Komisi 3, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim.

 

PANITIA PEMILIHAN WAWALI

Ada kejutan dari DPRD Balikpapan. Saat menggelar Rapat Paripurna, Jumat (7/6) lalu ada agenda menarik. Selain penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, satu lagi acaranya pengumuman perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2019-2024.

Ini pertanda bahwa DPRD kembali memproses pemilihan wakil wali kota, setelah terhenti cukup lama. Kursi Wawali sudah lebih 3 tahun kosong karena calon terpilih yang bakal mendampingi Rahmad Mas’ud, yaitu Thohari Aziz meninggal dunia akibat Covid-19. Thohari adalah ketua DPC PDIP Balikpapan, yang juga duduk sebagai wakil ketua DPRD.

Melalui jalan berliku dan waktu yang panjang, partai pengusung menyepakati dua nama yaitu Budiono (ketua DPC PDIP dan wakil ketua DPRD) dan Risti Utami Dewi, istri almarhum Thohari Aziz. Tapi proses ini terhenti lagi, menyusul ditariknya rekomendasi DPP PDIP kepada Budiono.

Sampai sekarang partai pengusung belum membahas nama pengganti Budiono, sehingga Risti belum bisa diajukan ke DPRD lewat wali kota. Sesuai ketentuan, minimal dua nama yang diajukan dan dipilih oleh DPRD.

Tempo hari di bulan Mei 2022, DPRD pernah mengajukan 3 nama ke wali kota. Yaitu Budiono, Sabaruddin, dan Denni Mappa (ketua Demokrat Balikpapan).  Tapi wali kota maunya Risti sebagai penghargaan atas perjuangan suaminya. Lalu belakangan disepakati nama Budiono dan Risti.

Tapi karena proses yang kelewat panjang akhirnya Budiono memilih mundur karena dia lebih konsentrasi ke Pileg 2024.  Itu sebabnya calonnya tinggal satu, yaitu Risti Utami Dewi.

Karena begitu lama tidak juga diisi-isi, sampai akhirnya gabungan organisasi Peradi, APTISI, Forsiladi dan ADRI mengajukan gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan agar kursi wawali Balikpapan yang kosong segera diisi.

Menurut Abdulloh, yang juga sebagai ketua Panitia Pemilihan (Panlih), pihaknya saat ini menunggu dua nama yang diajukan partai pengusung lewat wali kota terhitung sejak rapat Panlih terakhir yaitu 4 Juni 2024.

Jika dalam waktu satu atau dua minggu ke depan, partai pengusung tidak juga mengajukan dua nama, maka tugas Panlih dinyatakan selesai alias ditutup. “Sebab, kalau satu nama saja tetap tidak bisa diproses,” jelasnya kepada wartawan.

Partai pengusung pasangan Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz pada Pilwali 2020 ada 7 partai. Yaitu,  Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB dan Perindo. Ditambah 1 partai pendukung yaitu PAN.

Jika nama Risti tidak berubah, maka semua partai pengusung tinggal mengajukan satu nama lagi. Nama yang diajukan harus mendapat surat mandat atau rekomendasi dari DPP.  Lalu dibahas dalam rapat bersama sampai muncul 1 nama yang disepakati, yang nantinya diajukan ke Panlih DPRD bersama nama Risti.

Menurut Abdulloh, hasil konsultasi mereka ke Kemendagri dan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam kasus kekosongan kursi wawali Balikpapan, maka pengisian bisa dilakukan kapan saja. “Sampai H-1 dari akhir masa jabatan kepala daerah pun masih bisa diisi,” tandasnya.

Mudah-mudahan pemilihan wakil wali kota Balikpapan masa jabatan 2019-2024 tidak bersamaan dengan jadwal pencoblosan Pilwali 2024 pada 27 November. Atau sehari menjelang pelantikan wali kota dan wakil wali kota baru. Kalau itu terjadi, sang calon benar-benar jadi “Raja atau Ratu Sehari.” (*)

Festival Kampong Seraong 2024: Perayaan Budaya di Desa Jembayan Tengah

0
Foto : Festival Kampong Seraong 2024.(ist)

TENGGARONG – Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), sukses menjadi tuan rumah Festival Kampong Seraong 2024.

Acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa Jembayan dengan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) berlangsung dari 5 hingga 9 Juni 2024 lalu, bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Jembayan Tengah yang ke-18.

Dispar Kukar melihat acara ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan budaya lokal dan potensi desa.

Rangkaian acara festival mencakup berbagai pertunjukan seni, pameran produk lokal, lomba-lomba tradisional, dan kuliner khas daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata Dispar Kukar, Antoni Kusbiantoro, menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh dengan menyediakan perlengkapan, panggung, dan pertunjukan kesenian.

“Festival ini juga menjadi bagian dari program Kukar Kaya Festival, yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.

Acara menarik yang dijadwalkan meliputi pentas kesenian, pawai, perlombaan, bazar, Zumba, doorprize, serta pertunjukan Seni Adat Seraung dan Seni Adat Topeng Pantul. Selain itu, akan ada workshop pembuatan seraong, lomba gasing, dan lomba azan untuk anak-anak.

Selama ini, Dispar Kukar tidak hanya mendukung Festival Kampong Seraong, tetapi juga memfasilitasi berbagai festival di daerah lain, seperti Festival Mencaq Undat di Kecamatan Tabang dan festival di Dusun Putak Desa Loa Duri Ilir. Pihaknya berharap festival-festival ini bisa diperbanyak, terutama di kecamatan yang memiliki basis budaya kuat.

“Yang pasti Dispar Kukar selalu mendukung festival budaya di Kukar, secara berkelanjutan, ya kami berkomitmen untuk melestarikan budaya lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kukar,” tutupnya. (adv)

Penulis : Hanafi

Andi Amir Hamsyah: Pariwisata Berau Harus Berani Berubah

0
Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah

TANJUNG REDEB – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau didorong untuk melakukan perbaikan yang signifikan. Hal ini penting mengingat banyaknya wisatawan yang akan mengunjungi daerah ini.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah, menyatakan bahwa perbaikan yang dilakukan termasuk memperbaiki fasilitas penunjang agar wisatawan merasa nyaman selama berkunjung. “Kami ingin wisatawan yang datang merasa betah dan kembali lagi. Sektor pariwisata juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak ada perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, pariwisata Berau berisiko tertinggal dari daerah lain. “Berau memiliki potensi unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Kalimantan Timur. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan. Namun, tanpa upaya perbaikan yang konsisten dari OPD terkait, potensi ini bisa terbuang percuma,” tegasnya.

Andi menyoroti bahwa setiap tahunnya ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mengunjungi Berau. Namun, tanpa adanya inovasi dan perbaikan, dia khawatir Berau akan kehilangan daya tariknya. “Jika kita ingin menjadi seperti Bali atau Yogyakarta, kita harus berani melakukan perubahan yang signifikan. Tidak cukup hanya berjalan di tempat,” imbuhnya.

Dia juga mengajak pemerintah untuk berkolaborasi dengan sektor swasta guna memajukan pariwisata Berau. Menurut Andi, hanya mengandalkan OPD terkait tidak akan cukup untuk menggerakkan pariwisata ke arah yang lebih baik. “Saya telah mengunjungi Derawan, dan dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan yang terjadi. Apakah saya merasa ada yang istimewa? Tentu tidak. Oleh karena itu, saya sangat menekankan perlunya perubahan yang nyata,” pungkasnya. (ADV/KN)

Dialog di Tenggarong, Didi Tasidi Paparkan Visi Kepemimpinan Jaksa Agung

0
Didi Tasidi dalam dialog di Tenggarong. (ist)

KUTAI KARTANEGARA – Siang itu suasana hening di Kompleks Makam Raja Kutai Kartanegara (Kukar ) di kawasan Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pecah oleh langkah-langkah rombongan yang datang dengan niat ziarah. Di bawah pimpinan Dr Didi Tasidi, Calon Jaksa Agung 2024, Tim Ditas dan sejumlah wartawan melanjutkan hari dengan mengunjungi makam para raja yang menjadi saksi bisu sejarah panjang Nusantara.

Didi tampak khusyuk berdoa di hadapan makam para leluhur Kutai. Baginya, ziarah ini bukan sekadar ritual, tetapi bentuk penghormatan kepada para pendahulu dan pencarian restu spiritual untuk perjalanan kariernya.

“Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura adalah kerajaan tertua di Nusantara, dan hari ini kami bersilaturahmi dengan leluhur untuk meminta karomah dan doa,” ungkapnya penuh hormat.

Dia juga berharap bisa bertemu Sultan Aji Muhammad Arifin, yang diharapkan akan memberikan dukungan resmi atas pencalonannya.

Setelah ziarah, acara berlanjut dengan dialog di sebuah kafe di Tenggarong, tempat yang menyuguhkan suasana santai namun sarat makna. Di sini Didi berbicara mengenai berbagai dukungan yang ia terima dari berbagai tokoh penting.

Habib Luthfi bin Yahya, misalnya, menjadi salah satu pendukung kuat yang mengharapkan keyakinan penuh dari Didi untuk maju sebagai Jaksa Agung. Nasihat Habib Luthfi menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan besar, keyakinan total adalah kunci.

“Saya juga datang meminta restu ke tokoh agama di Pamekasan. ‘Jalur langit’ insyaallah sudah ada,” kata Didi.

Sementara, mengenai permasalahan hukum di Indonesia, menurut Didi, seringkali terjebak dalam sistem penilaian kinerja yang keliru. Aparat hukum, katanya, seringkali terpaksa memperbanyak kasus dan tangkapan demi mengejar jabatan. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya nanti, kinerja aparat tidak akan diukur dari banyaknya tangkapan, tetapi dari keberhasilan menjaga ketertiban dan minimnya kasus baru.

Didi juga mengungkapkan motivasinya yang tulus untuk menjadi Jaksa Agung. Menurutnya, keinginan ini bukan didorong oleh ambisi finansial, tetapi oleh tekad untuk memperbaiki sistem hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baginya, keberhasilan dalam kehidupan diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain, bukan dari kekayaan materi.

“Kalau sampai saat ini, rezeki saya dan keluarga sudah cukup. Artinya, bisa tidur di rumah sudah cukup dengan rezeki saat ini,” tegasnya.

Intervensi politik menjadi isu penting yang juga dibahas Didi dalam dialog ini. Menurutnya, sejak awal pencalonannya, ia sudah mendapat berbagai tawaran untuk posisi menteri atau wakil menteri, namun ia menolak demi fokus pada reformasi sistem hukum sebagai Jaksa Agung.

Dalam waktu dekat, ia berencana bertemu Prabowo Subianto, presiden terpilih, untuk menegaskan posisinya yang independen dari intervensi politik. Didi menegaskan meskipun ia tergabung dalam tim relawan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ia tidak terikat kontrak politik. Dukungan yang ia terima dari seluruh Indonesia, katanya, murni dan tanpa beban dari pihak manapun, termasuk dari pihak-pihak dengan kepentingan bermasalah.

“Saya tak punya beban dengan siapa pun, apalagi mendapat dukungan dari uang bermasalah. Maka, kami tak ada kepentingan,” tambahnya.

Dengan penuh optimisme, Didi menutup acara dengan keyakinan bahwa ia dan timnya bergerak dengan niat tulus dan tanpa kepentingan pribadi. Acara ini bukan hanya sekadar dialog, tetapi juga manifestasi dari komitmen dan tekad untuk membawa perubahan dalam sistem hukum di Indonesia.

“Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah yang menjadi tujuan saya menjadi Jaksa Agung,” pungkasnya. (kn)

Rupiah Merosot Akibat Sentimen Global dan Domestik

0
Ilustrasi

JAKARTA – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat ditutup merosot disebabkan sentimen global terkait pemangkasan suku bunga Amerika Serikat (AS).

Pada akhir perdagangan Jumat (14/6/2024), Rupiah melemah 142 poin atau 0,87 persen menjadi Rp16.412 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.270 per dolar AS.

“Rupiah masih akan tetap bergerak fluktuatif, hal ini disebabkan oleh sentimen global dan juga domestik,” kata ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Dari sisi global, terlihat pasar masih menyambut baik hasil rapat Federal Open Market Commettee (FOMC) AS, di mana pasar masih memprediksi kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga AS sebanyak dua kali tahun ini.

Sementara dari dalam negeri, pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dolar AS terkait pembayaran dividen, repatriasi, dan musim haji.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat turun ke level Rp16.374 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.286 per dolar AS. (ANT/KN)

Pemda Diminta Pekuat Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi

0
Ilustrasi

MAKASSAR – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak pemerintah daerah (pemda) terus meningkatkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara sebagai upaya menjaga pendistribusian jenis bahan bakar tersebut secara tepat volume dan tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran, BPH Migas terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kerja sama dengan pemda di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pemda yang lebih mengetahui jumlah konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2024).

Iwan menambahkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemda.

“Implementasi kerja sama dengan pemda, salah satunya yaitu dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepala BPH Migas dengan gubernur,” tuturnya.

Iwan pun berharap dalam rencana PKS tersebut, pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan, serta dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayah administratifnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan PKS menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menggandeng pemda dalam meningkatkan tata kelola pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi yang lebih baik lagi ke depannya.

“Pemda dapat ikut mengawal penyaluran BBM subsidi per bulan, agar sesuai kuota dan masyarakat yang benar-benar berhak dapat menerimanya,” ujarnya.

Selain itu, Wahyudi berharap dengan adanya PKS, dapat menjadi pengungkit naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dan menjaga stabilitas inflasi pemda, dikarenakan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.

“Kami harapkan urgensi PKS bisa dipahami. Jika perlu, pertemuan bilateral dan koordinasi agar lebih intensif yang menjadi perhatian pemda wilayah Sulawesi. Bisa pula dilakukan pertemuan BPH Migas bersama dengan masing-masing pemda (one on one meeting). PKS ini mari kita kawal bersama, agar efektif dan efisien,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B Tjenreng mengutarakan bahwa sesuai amanat Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kerja sama badan pengatur dalam hal ini BPH Migas dengan pemda dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

“Acara hari ini, momentum yang sangat baik, khususnya provinsi se-Sulawesi. Kita hari ini mencoba untuk duduk bersama, dalam mewujudkan bagaimana sebenarnya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam hal penyaluran JBT dan JBKP,” ujarnya.

Pertemuan juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Rapat koordinasi BPH Migas bersama pemerintah daerah ini merupakan ketiga kalinya pada 2024.

Sebelumnya, pertemuan yang sama dilakukan pada 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat, bersama Kemendagri dan pemda di Pulau Jawa, dan 31 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, bersama Kemendagri dan pemda di Pulau Kalimantan. (ANT/KN)