JAKARTA – Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hal itu sudah didaftarkan sejak 28 Mei 2024 dengan perkara Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT.

Diketahui, penggugatnya adalah Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya.

“Dalam hal ini, Koalisi telah menghadiri dua kali sidang pemeriksaan awal yakni di tanggal 5 Juni 2024 dan 12 Juni 2024 untuk diperiksa terkait dengan kelengkapan administrasi, format Surat Kuasa dan Gugatan,” kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy melalui pesan singkat seperti dikutip dari Liputan 6, Rabu (19/6/2024).

Andi menjelaskan, pada persidangan 12 Juni 2024, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Prabowo Subianto patut dimintai keterangan saat pemeriksaan persiapan. Alasannya, gugatan tersebut akan sangat berpengaruh pada pangkat yang ia sandang.

“Sehingga, Majelis Hakim kemudian memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Prabowo Subianto dalam Pemeriksaan Persiapan sebagai pihak yang berkepentingan dalam objek gugatan berdasarkan kewenangan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun),” jelas Andi.

Andi menambahkan, pemanggilan terhadap Prabowo dalam kapasitas untuk dimintai keterangan. Berdasarkan jadwal diterima, pemanggilan akan dilaksanakan pada Kamis 20 Juni 2024.

“Jadwal pemanggilan, Kamis 20 Juni 2024. Pukul: 10.00 WIB, Tempat: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950,” jelas Andi.

Andi tidak bisa memastikan, apakah yang bersangkutan hadir atau tidak besok. Namun menurut dia, Prabowo berdasarkan kewenangan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) memenuhi kriteria untuk dihadirkan.

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas Prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa,” Andi menandasi.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan yang dilayangkan KontraS dan Imparsial terkait Keputusan Presiden (Keppers) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dalam gugatannya, penggugat meminta hakim PTUN agar memerintahkan tergugat membatalkan Keppres tersebut. Diketahui, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 186/G/2024/PTUN.JKT, seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN.

Sebagai informasi, sidang pemeriksaan awal akan dilangsungkan pada 5 Juni 2024 mendatang dengan susunan majelis hakim adalah Irvan Mawardi sebagai hakim ketua dan Hakim Anggota terdiri dari Novy Dewi Cahyati dan Mohammad Hery Indrawan. (LPT/KN)

KARANGANYAR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik wacana pelaku judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Kepala negara menegaskan, tidak ada pemberian bansos untuk pelaku judi online.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (19/6/2024).

“Hehehe enggak ada (rencana bansos untuk pelaku judi online),” kata Jokowi.

Jokowi pun kembali menekankan tidak ada wacana tersebut. “Enggak ada,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menyampaikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online. Ia menegaskan, penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online, melainkan anggota keluarga.

“Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami,” ucap Muhadjir di kantor Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Jakarta, Senin (17/6/2024).

Gagasan pemberian bansos kepada korban judi online sempat diusulkan Muhadjir dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Ia mengutarakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pihak keluarga yang akan menerima bansos dari korba perjudian online.

“Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting. Mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus.

“Kalau dia masih menganggur kita beri kemampuan keterampilan, dari kartu prakerja, kalau dari kartu pra kerja sulit ya di Kemensos ada program namanya pena, kan pena itu singkatan dari pahlawan ekonomi Nusantara, itu mereka-mereka yang salah satunya korban TPPO ini kemudian diberdayakan diberi modal untuk bisa survival,” pungkas Muhadjir. (JP/KN)

JAKARTA – Beredar foto 15 anggota Polrestabes Medan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Namun, para orang-orang di dalam foto tersebut dipastikan sudah tidak lagi berstatus anggota Polri.

15 polisi yang ada di foto tersebut yakni, Bripda Hasanuddin Sitohang, Bripda Edi Kurniawan, Briptu Haris K Putra, Brigadir Rudianto Ginting, Brigadir Refandi, Brigadir Sapril, Brigadir Ade Nugraha, Brigadir Zefri Suzaldi, Brigadir Eliod Silitonga, Brigadir Muliadi, Brigadir Afriyanto Maha, Bripka Sutrisno, Bripka Ari Galih Gumirlang, Bripka Riswandi, dan Aiptu Sutarso.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, 15 anggota di dalam foto tersebut sudah dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pasalnya mereka melakukan berbagai pelanggaran etik berat.

“Mereka sudah di PTDH semua terkait berbagai pelanggaran kode etik profesi Polri,” kata Hadi seperti dikutip dari Jawa Pos, Rabu (19/6/2024).

Jenis pelanggaran 15 orang tersebut adalah indisipliner, desersi dan pengguna narkoba. Setelah melalui sidang kode etik Polri, mereka dijatuhi sanksi maksimal berupa PTDH.

Tak hanya itu, di antara 15 orang tersebut juga ada yang melakukan tindak pidana. Mereka sudah menjalani proses persidangan di pengadilan, adapula yang sudah dijatuhi vonis.

“Pelanggaran-pelanggaran Indisipliner atau disersi yang mereka lakukan tercatat ada yang di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, meninggalkan tugas ada yang 30 hari, 40 hari, 48 hari, 50 hari, 60 hari bahkan 86 hari dan kesemuanya telah diproses serta telah disidang KKEP, putusannya pecat/PTDH,” imbuh Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menekankan, Polri berkomitmen transparan kepada publik. Seluruh anggota yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku.

“Tujuan awalnya dari Propam Polrestabes memasang foto-foto mereka adalah untuk kepentingan internal mengingatkan kepada anggota lain tidak melakukan perbuatan yang merusak citra Polri, dan jika ada laporan masyarakat terkait 15 orang mengaku-aku Polisi agar dipertegas mereka bukan Polisi,” pungkas Hadi. (JP/KN)