Beranda blog Halaman 901

Mendag : HET Minyakita Naik Minggu Depan

0
Ilustrasi

SURABAYA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita  akan naik menjadi Rp15.500 per liter pada minggu depan.

“Sudah dibikin dan juga dibahas. Kenaikannya minggu depan,” ucap.Mendag di sela kegiatan Forum Sinergitas Ekspor “Strategi Hilirisasi Industri dalam Meningkatkan Ekspor Bernilai Tambah” di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2024).

Sebelumnya, harga HET Minyakita Rp14.000 per liter dan pihaknya mengusulkan kenaikan karena sudah waktunya untuk mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini sudah melebihi Rp16.000.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan di Jakarta, pada Rabu (19/6/2024).
Selain itu, HET Minyakita yang berlaku saat ini, dinilainya sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

“Karena kan disesuaikan juga, dulu kan rupiah Rp14.500, sekarang sudah Rp16.000 lebih. Nanti khawatir kalau nggak disesuaikan ekspornya jauh beda harganya. Nanti kami kurang lagi,” kata Mendag.

Kenaikan tersebut, juga menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, seperti beras yang saat ini sudah mengalami kenaikan harga.

“Karena kan sekarang di pasar juga memang beras saja kan dari harga Rp10.900 per kg (beras premium) jadi Rp12.500 per kg. Jadi, naiknya Rp1.600, itu harga beras,” tutur Menteri Perdagangan yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Meski begitu, ia menegaskan tidak ada rencana untuk mengubah aturan domestic market obligation (DMO) untuk bahan baku minyak goreng domestik.
Pada sisi lain, naiknya harga Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium.

“Jadi, memang sudah saatnya (harga) Minyakita naik. Kalau minyak premium lebih mahal lagi (dari harga Minyakita),” kata Zulhas. (ANT/KN)

Dirut Bulog Sebut “Demurrage” Impor Beras Akibat Faktor Cuaca

0
Ilustrasi

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, denda pelabuhan atau demurrage yang dialami Bulog disebabkan faktor cuaca seperti hujan.

Bayu mengakui, Bulog harus membayar denda atas keterlambatan bongkar muat beras impor di pelabuhan. Namun hal tersebut sangat wajar dan telah diperhitungkan sebelumnya.

“Namanya demurrage biasa, itu biaya yang biasa. Karena tertunda, kapalnya harusnya direncanakan 5 hari sandar selesai atau 3 hari sandar, ternyata harus nambah 1 hari lagi, atau ini hujan, tutup dulu, nggak jadi (bongkar muat),” ujar Bayu di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Demurrage merupakan denda yang dikenakan agen pelayaran kepada penyewa kapal, yang menyebabkan kapal harus bersandar di pelabuhan melebihi batas waktu yang diberikan untuk melakukan bongkar muat barang. Bayu menjelaskan, dalam kegiatan ekspor dan impor denda atas keterlambatan bongkar muatan sudah dimasukkan dalam anggaran atau biaya.

Apa yang dialami Bulog saat ini pun sudah menjadi konsekuensi dalam perdagangan. “Adanya biaya demurrage adalah menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor,” kata Bayu.

Namun demikian, Bayu menyebut nilai denda tersebut tidak melebihi 3 persen dari nilai 490 ribu ton beras impor yang sempat tertahan di pelabuhan.

Saat ini, Bulog sedang melakukan negosiasi dengan agen pelayaran untuk pengurangan biaya denda. Ia membantah ada aturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mewajibkan Bulog melakukan impor menggunakan kontainer agar tidak terjadi demurrage.

“Jadi ada negosiasi, minta diskon dan lain-lain. Sekarang saja nggak lebih dari 3 persen,” katanya. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan Pembangunan Rusun ASN IKN Skema KPBU

0
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Aji Cakti

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas pembangunan rumah susun (rusun) bagi ASN di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Basuki mengatakan banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat untuk membangun Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU.

“Pasti karena itu dibeli oleh pemerintah, siapa yang tidak mau. Kalau memang ada pengembang lebih baik pengembang (bangun langsung) nanti bisa dibeli. Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas itu terlalu mahal menurut saya. Ini yang saya bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kalau beliau ibu Menteri Keuangan tidak mau, ya sudah tapi saya harus memberikan informasi kepada Menkeu. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Menurut saya cost of money atau biaya dananya terlalu mahal,” ujar Basuki, di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Basuki mengungkapkan pembangunan rusun bagi ASN di IKN dengan skema KPBU dinilai terlalu mahal dalam aspek cost of money. Dirinya juga menyampaikan bahwa rusun ASN di IKN dengan skema KPBU belum dibangun.

“Belum dibangun. Kalau saya untuk ASN, itu mahal kalau dengan skema KPBU, mahal. Cost of money atau biaya dananya mahal bisa sampai dua-tiga kali lipat. Yang saya ketahui di bidang pekerjaan umum (PU),” ujarnya lagi.

Dia mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU dengan 37 jembatan yang sudah selesai investasinya sekitar Rp600 miliar, namun Kementerian PUPR mengembalikan selama 15 tahun bisa sampai Rp1,5 triliun.

Menteri PUPR akan melakukan evaluasi terhadap rusun ASN di IKN dengan skema KPBU.

“Jadi kita masih hitung betul, mendingan loan (pinjaman). Kalau dengan loan masih lebih kecil bunganya 1 persen paling,” katanya pula.

Pembangunan IKN Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.

Berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, kemudian skema KPBU untuk mendukung IKN.

Selanjutnya skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.

Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.

Skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi. (ANT/KN)

Menko Luhut Ancam Tutup Tambang Pelanggar Aturan Lingkungan

0
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Ia tak segan untuk menutup usaha pertambangan yang melanggar aturan pemerintah, terutama yang menimbulkan permasalahan lingkungan.

Penegasan tersebut ia sampaikan terkait dengan kunjungan Perburuhan Internasional (ILO) ke kantornya yang mengungkit permasalahan lingkungan akibat industri pertambangan.

“Saya bilang, kamu (ILO) pergi deh ke Morowali. Kamu kritik. Apa yang kamu kritik, nanti biar alasan saya tambah kuat untuk menutup tambang yang tidak taat terhadap aturan pemerintah soal climate, soal lingkungan ini,” ujar Luhut dalam acara bertajuk, “Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical” yang digelar di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik yang disampaikan terkait industri pertambangan yang menimbulkan permasalahan lingkungan. Justru, tutur dia melanjutkan, pemerintah suka dengan kritik tersebut.

“Kita (Indonesia) juga negara yang pengen masa depan anak-cucu kita bagus,” kata Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan pembicaraannya bersama John Kerry yang merupakan utusan khusus Presiden Amerika Serikat urusan iklim.

Dalam percakapan bersama John Kerry, Luhut menyatakan Amerika Serikat tidak perlu mendikte Indonesia terkait perubahan iklim.

Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan generasi Indonesia yang selanjutnya.

“Sesederhana itu. Saya tidak akan menghancurkan (masa depan) cucu saya dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Jadi, Anda (John Kerry) tak perlu mendikte kami tentang hal itu,” kata Luhut.

Dengan demikian ia berpesan kepada industri pertambangan untuk memerhatikan permasalahan lingkungan dan ketaatan terhadap aturan-aturan, khususnya terkait lingkungan dan perubahan iklim.

“Lingkungan itu menurut saya penting sekali,” kata Luhut.

Dikutip dari laman Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng), pemerintah baik pusat maupun daerah didesak untuk menindak tegas aktivitas pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah.

Walhi menilai aktivitas kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, contohnya mendatangkan banjir setiap tahun. (ANT/KN)

Moeldoko Yakini KPK Bisa Tangkap Harun Masiku

0
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Yashinta Difa

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat.

“Ya mestinya. Mestinya bisa (KPK menangkap Harun dalam waktu dekat),” kata Moeldoko secara singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Keyakinan serupa sebelumnya juga disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan.

Yudi meyakini AKBP Rossa Purbo Bekto selaku Kasatgas Penyidikan KPK dapat menangkap Harun Masiku, tersangka kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di KPU RI.

“Tim penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku,” kata Yudi di Jakarta, Selasa (18/6). Keyakinan ini, kata Yudi, didasari oleh rekam jejak AKBP Rossa Purbo Bekti selaku penyidik KPK.

Selain AKBP Rossa Purbo Bekti sudah berpengalaman ikut menangkap DPO kasus korupsi seperti Samin Tan, Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto. Menurut dia, Rossa juga pernah terlibat sebagai penyelidik dalam operasi tangkap tangan (OTT) suap komisioner yang melibatkan Harun Masiku.

Adapun KPK sejauh ini terus memburu keberadaan buron kasus dugaan suap Harun Masiku. KPK sudah memeriksa, antara lain Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan staf Hasto yang bernama Kusnadi.

Kepada wartawan Kusnadi mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku. “Pernah,” kata Kusnadi kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Namun, Kusnadi mengatakan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku melalui ponsel. (ANT/KN)

Prabowo Tak Hadir di PTUN, Soal Gugatan Pangkat Jenderal Kehormatan

0
Para pihak yang menggugat pangkat jenderal bintang empat kehormatan Prabowo Subianto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (20/6/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Prabowo Subianto tidak hadir ke dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan pangkat jenderal bintang empat kehormatan yang ia terima dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, selaku salah satu pihak penggugat, mengatakan majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

“Pihak intervensi yang minggu lalu sudah dipanggil oleh majelis hakim, yaitu Prabowo Subianto yang seharusnya hari ini hadir ke persidangan, namun hari ini mangkir di persidangan,” ucap Jane ditemui usai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Selain Prabowo, imbuh Jane, pihak Jokowi selaku tergugat juga tidak hadir dalam persidangan tersebut. “Presiden belum memberikan kuasa kepada pihak jaksa pengacara negara,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa majelis hakim PTUN pada persidangan tanggal 12 Juni 2024 telah memanggil Prabowo. Pemanggilan itu, kata dia, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Prabowo Subianto merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terkait sengketa ini,” katanya.

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 186/G/2024/PTUN.JKT. Pihak penggugat, yakni KontraS, Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), serta keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998.

Objek gugatan, kata Jane, ialah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024. Oleh sebab itu, menurut dia, kehadiran Prabowo penting karena ia terkait dalam objek yang digugat.

“Prabowo Subianto dipanggil hari ini sebetulnya untuk dimintai keterangan terkait dengan pengaruh dia atau pun kepentingan dia terhadap objek gugatan ini ke depannya. Karena jika gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, tentu pangkat Prabowo Subianto itu akan dicabut atau dinyatakan tidak sah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait landasan menggugat, Jane menjelaskan bahwa Keppres pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“(Undang-undang) itu tidak mengatur tentang pemberian pangkat kehormatan berupa jenderal bintang empat,” ucap Jane.

Di samping itu, pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo yang merupakan seorang purnawirawan juga dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Karena di dalam Undang-Undang TNI maupun peraturan administrasi prajurit itu hanya memberikan pangkat kepada seseorang yang masih dinyatakan sebagai prajurit aktif atau setidaknya satu bulan maupun tiga bulan sebelum pensiun,” ujarnya. (ANT/KN)

Tiga Kapal Pinisi Siap Berlayar Layani Wisata Kota Nusantara

0
Ilustrasi Kapal Pinisi

BALIKPAPAN – Tiga Kapal Pinisi ditargetkan siap berlayar melayani transportasi laut untuk wisata Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada Juli 2024.

“Kami sedang melakukan lelang untuk pengadaan dua Kapal Pinisi transportasi laut untuk berwisata di Kota Nusantara,” jelas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (20/6/2024).

“Peserta lelang sudah dari pemilik kapal pinisi daerah lokal, termasuk pemilik kapal pinisi di Kota Balikpapan dan pemenang lelang diumumkan awal Juli 2024,” tambahnya.

Satu kapal sudah siap, yakni Mahligai Pinisi, lanjut dia, apabila sudah ada pemenang lelang untuk dua kapal pinisi lainnya, maka pada Juli 2024 tiga kapal pinisi melayani wisata laut ibu kota negara baru Indonesia.

Tiga Kapal Pinisi itu ditempatkan dan beroperasi masing-masing di Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan ITCI Kartika Utama di Kota Balikpapan, serta Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kementerian Perhubungan instruksikan menyediakan sarana transportasi khususnya jalur laut Kota Nusantara, karena transportasi jalur laut ke ibu kota negara baru Indonesia lebih cepat dibandingkan jalur darat.

“Kami dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat membantu percepatan operasional transportasi laut berkonsep wisata itu,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan mendukung dari kapal, pelabuhan, maupun dukungan fasilitas lainnya, menurut Hartanto, guna mendapatkan transportasi laut yang aman dan nyaman mengutamakan keselamatan.

Potensi pariwisata cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur, kata Deputi Bidang Perkembangan Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu, selain wisata susur laut atau Teluk Balikpapan menuju Kota Nusantara.

Sehingga, ia menimpali lagi, dapat di konsep dalam satu paket wisata dengan daerah mitra Kota Nusantara, ia menimpali lagi, agar pariwisata di ibu kota negara baru Indonesia berkembang bersama daerah.di sekitar.

Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan daerah terdekat Kota Nusantara berkolaborasi untuk menghidupkan pariwisata, demikian Thomas Umbu. (ANT/KN)

Tingkatkan Pengetahuan Pelaku UP2K Lokal, Dinas KUKM Perindag PPU Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Pengemasan Produk Olahan

0
Foto: Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten PPU Linda Romauli Siregar dalam acara pembukaan kegiatan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis, (20/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas desain produk olahan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (KUKM Perindag) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi dan pelatihan packing produk olahan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten PPU Linda Romauli Siregar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. Acara ini diikuti oleh seluruh pengurus PKK kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa di lingkup PPU, Kamis, (20/6/2024).

Linda mengatakan bahwa UP2K menjadi salah satu program kelompok kerja (Pokja) II PKK PPU. Di dalam program tersebut, ada tugas pembinaan bagi seluruh anggotanya dalam rangka peningkatan produk olahan termasuk didalamnya terkait packing dan pemasaran.

“Cita-cita kami adalah untuk mewujudkan ekonomi mandiri yang bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat kabupaten PPU,” ucapnya.

Kemudian juga, bahwa kemasan dan pemasaran produk makanan seringkali menjadi permasalahan bagi pengusaha. Khususnya ditingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah berjuluk Benuo Taka ini.

Untuk itu, Linda berharap melalui sosialisasi dan pelatihan yang digelar tersebut, seluruh peserta yang hadir akan memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas produk mereka masing-masing. Sehingga mampu berdaya saing bukan hanya di pasar lokal tetapi hingga nasional.

“Harapannya yang digagas dan dikelola PKK ini mampu unggul dan berdaya saing memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Linda juga menekankan bahwa persoalan kemasan suatu produk olahan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karenanya dia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh hingga akhir kegiatan.

“Kemasan produk ini perlu didesain sedemikian rupa sehingga punya daya tarik dan menunjukkan bahwa produk ini binaan siapa, mereknya apa dan sebagainya. Dan tulisannya juga harus besar dan jelas agar mudah dilihat serta dihafal oleh pelanggan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Susanto menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, harapannya seluruh peserta khususnya kader PKK PPU dapat memperoleh pengetahuan baru. Khusunya terkait pengemasan produk hasil olahan lokal yang dipaparkan dari narasumber yang dihadirkan.

“Hari ini kami menghadirkan narasumber dari SMK 2 PPU sebagai pembicara dibidang ini. Terimakasih kepada Ketua PKK kabupaten PPU dan seluruh kader PKK yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan hari ini. Harapan kita kegiatan ini akan menambah wawasan bagi kita semua,” tutupnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Wujudkan Penambangan Berkelanjutan Ramah Lingkungan, MHU Gelar Seminar Implementasi Good Mining Practice

0
Foto bersama dalam seminar implementasi Good Mining Practice yang digelar PT MHU. (istimewa)

SAMARINDA – PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Dengan menggelar seminar bertajuk “Implementasi Good Mining Practice Guna Keberlanjutan Kelestarian Lingkungan” di Universitas Mulawarman, Sabtu (15/6/2024) silam.

Kepala Teknik Tambang MHU Aris Subagyo dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi teknologi untuk melakukan pengelolaan dampak lingkungan. ”Kami percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, penambangan bisa dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.” ujar Aris.

Pada agenda ini juga menghadirkan beberapa pihak yang turut memberikan sambutan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Anwar Sanusi; Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Horas Pasaribu, dan Wakil Dekan II Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Muslimin.

Koordinator Perlindungan Mineral dan Batubara KESDM Horas Pasaribu menekankan pentingnya komitmen perusahaan dalam menjalankan kaidah pertambangan yang baik. ”Kami berharap komitmen dari MHU dan perusahaan-perusahaan tambang lainnya untuk terus menjalankan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” tegas Horas.

Adapun pemateri dari seminar ini berasal dari berbagai ahli di bidangnya, di antaranya Inspektur Tambang KESDM Anggiat Parsulian Manalu, Sekretaris DLH Kaltim Noor Utami, Dosen Teknik Pertambangan Unmul Lucia Litha Respati, dan Community Development Superintendent MHU Muslim Gunawan.

Agenda ini merupakan bagian dari program MHU Goes to Campus yang membahas berbagai topik, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan, strategi mitigasi dampak lingkungan, serta kolaborasi antara perusahaan tambang, masyarakat dan pemerintah. Penggunaan teknologi modern untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, seperti teknologi pemulihan lahan pascatambang dan penggunaan energi terbarukan, turut menjadi materi diskusi.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan dengan inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti program edukasi lingkungan, dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta proyek sosial yang berdampak positif juga menjadi bahasan dalam seminar. Selain itu juga dipaparkan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari operasi penambangan, seperti pengelolaan air limbah, kontrol debu, dan pemantauan kualitas udara.

Berlangsung di Unmul, seminar ini dihadiri para akademisi, mahasiswa, perwakilan MHU, dan praktisi di bidang pertambangan dan lingkungan. Universitas Mulawarman, yang didirikan pada tahun 1962, dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Kaltim.

Keterlibatan MHU dalam kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara dunia industri dan akademisi untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan penambangan berkelanjutan. (kn)

Kajati Baru ke Makam Sultan Kutai

0
Kajati Kaltim yang baru, Iman Wijaya bersama istri, Ny Nia Iman

Catatan Rizal Effendi

MENARIK juga langkah Dr Iman Wijaya, SH, M.Hum. Dia adalah kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim yang baru menggantikan Hari Setiyono. Sehari setelah dilantik di Jakarta, Iman bersama istri, Ny Nia Iman langsung melaksanakan ziarah ke Makam Sultan Kutai Kartanegara di Kompleks Museum Mulawarman Tenggarong.

Iman didampingi para asisten dan sejumlah kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bersama istri. Dia disambut langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Sultan Aji Muhammad Arifin. Kemudian menuju kompleks pemakaman keluarga kesultanan di depan Istana Sultan. Dia mengirim doa, menabur bunga sambil mengenal dan mengenang perjalanan sejarah Kesultanan Kutai.

Mengutip Wikipedia, Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura tidak lain adalah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Singkatnya disebut Kesultanan Kutai, sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian timur yang bermula dari Kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama dan kemudian berganti menjadi Kerajaan Islam di tahun 1575.

Pemerintahannya secara politik dan administratif berakhir pada tahun 1960. Kerajaan ini diceritakan berawal dari Jaitan Layar dan kemudian berpusat di Tepian Batu atau Kutai Lama. Raja pertamanya adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325).

Pada tahun 1999 Kesultanan Kutai dihidupkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai upaya pelestarian adat dan budaya Kutai Keraton. Dua tahun kemudian tepatnya 22 September 2001,  Putra Mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-20 bergelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II.

Salah satu Sultan yang dikenang warga Tenggarong, Ibu kota Kukar adalah Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Sultan Aji Imbut. Dia adalah Sultan Kutai ke-15 yang dikenang sebagai pendiri Kota Tenggarong.

Di era Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, nama salah seorang Sultan Kutai, yaitu Sultan Aji Muhammad Sulaiman diabadikan menjadi nama Bandara Sepinggan di Balikpapan. Dia adalah Sultan Kutai ke-17, yang berkuasa pada tahun 1899-1910.

Sultan Arifin menghargai dan memberi apresiasi apa yang dilaksanakan Kajati Baru Iman Wijaya. “Saya berterima kasih karena beliau menghargai para leluhur etam. Langkah baik mengawali tugas beliau di Kaltim, semoga sukses,” ucapnya.

Kepada Sultan, Iman dan istri memohon dukungan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dia juga sangat menghormati peran Kesultanan Kutai dalam menjaga adat dan budaya di daerah ini.

Iman sebelumnya menjabat sebagai kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kejaksaan Agung di Jakarta. Dia dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin di lantai 11 gedung utama Kejagung, Selasa (11/6) lalu.

Selain dia, Roch Adi Wibowo yang sebelumnya wakil Kajati Kaltim juga dilantik menjadi kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung.

Pesan Jaksa Agung yang dibawa Iman di antaranya penegakan hukum yang humanis dan proporsional dengan memerhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan pengawasan melekat di satuan kerja masing-masing.

Selain itu dia diingatkan agar prestasi Kejaksaan yang selama tiga tahun terakhir sebagai lembaga paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan berada di urutan pertama sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya dengan angka 74,7 persen.

“Saya berharap para pejabat baru dapat menunjukkan kinerja dan prestasi nyata, bekerja dengan nurani dan akal sehat yang konsisten pada kebenaran,” ucap ST Burhanuddin menekankan amanatnya.

MEMBAWA ANGIN SEGAR

Sebagaimana lazimnya pejabat baru, Pemprov Kaltim menggelar malam perkenalan dan silaturahim dengan Kajati Kaltim Iman Wijaya bersama istrinya, Ny Nia Iman, yang sekaligus menjadi ketua IAD Wilayah Kaltim, Kamis (13/6).

IAD adalah Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. Tempat berhimpunnya istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan dan janda pegawai Kejaksaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya terutama di bidang kemanusiaan, sosial budaya serta ekonomi dan pendidikan.

Malam ramah tamah itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, kediaman resmi gubernur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jl Jend Sudirman 1 Samarinda. Kebetulan Pj Gubernur Akmal Malik bertugas ke luar daerah, sehingga diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni.

Sejumlah kepala daerah dan wakilnya hadir. Anggota Forkopimda Kaltim juga datang. Sri Wahyuni diserta sejumlah asisten dan kepala dinas.  Mereka menyambut hangat kehadiran Iman dan istri, yang dipercaya Jaksa Agung bertugas di Benua Etam.

“Saya dan seluruh keluarga serta sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim yang baru, kiranya bisa diterima menjadi warga Kaltim. Serta mohon dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan  tugas-tugas  Kejaksaan dalam penegakan hukum,” kata Iman.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang baik serta proyek strategis nasional di Kaltim termasuk IKN sesuai arahan dari Jaksa Agung.

Sri Wahyuni menyebut kedatangan Iman tentu membawa angin segar. Selama ini Kejati Kaltim banyak membantu tugas-tugas pemerintah daerah, memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) dan membentuk tim bersama untuk menangani berbagai persoalan hukum.

“Kami siap terus bekerjasama dengan Bapak Kajati yang baru dan semoga Kaltim menjadi daerah yang kondusif dengan kepastian hukum yang tetap terjaga,” tambahnya.

Ucapan yang sama juga disampaikan sejumlah kepala daerah. “Kami siap bekerjasama dan siap mendukung program Kejaksaan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah.

Selamat datang dan selamat bertugas di Benua Etam Pak Kajati. Biasanya orang yang sudah meminum air Mahakam, perjalanan karier dan tugasnya selalu penuh berkah dan kearifan. Seperti juga semangat Kejaksaan dengan motonya: Satya Adhi Wicaksana. (*)