JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

“Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dia melanjutkan menu-menu yang standar untuk program makan bergizi gratis memang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga makanan yang dinikmati anak-anak, balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui tidak selalu ayam, atau ikan, tetapi bisa juga daging sapi atau telur.

“Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menekankan susu bukan bagian dari menu wajib makan bergizi gratis sehingga susu tidak harus diberikan setiap waktunya kepada penerima manfaat makan bergizi gratis.

“Suplai susu belum merata di setiap daerah,” kata Hasan menjelaskan alasan susu tak masuk dalam menu wajib.
Terlepas dari tidak adanya susu, dia menjelaskan pemerintah memastikan tiap porsi yang disajikan kepada anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan balita memiliki kandungan gizi dan besaran kalori yang cukup.

“Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1/2025).
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta apabila ujian nasional (UN) kembali diterapkan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat menghadirkan sistem UN berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.

“Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut dia, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

Lebih lanjut, Lalu menyampaikan selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Kemudian, dibutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal.

Ada pula, kata dia melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.

Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurut dia, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.

“Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” ujar dia.

Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

“Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti,” ucap dia.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.

“Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan,” ucapnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Walaupun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menurut dia, pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Ia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, menurut dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

“Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI,” kata dia.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri. (ANT/KN)

BANDUNG – Lima kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di KM 97+200 ruas Tol Cipularang atau Purbaleunyi arah Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/1/2025) pagi.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Jabar, Minggu (5/1/2025), mengatakan bahwa kecelakaan beruntun itu terjadi pada pukul 09.11 WIB.

Kecelakaan beruntun ini melibatkan lima kendaraan yang terdiri atas satu truk, satu bus, satu angkutan travel, dan dua minibus atau kendaraan pribadi.

Sesuai dengan informasi petugas di lapangan, kecelakaan beruntun terjadi diduga truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur. Jalan di KM 97+200 ruas Tol Cipularang arah Bandung itu kondisinya menanjak.

Akibat tidak kuat menanjak, truk muatan batu bara itu mundur dan menghantam kendaraan lainnya yang ada di belakangnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, berdasarkan data sementara, terdapat dua korban luka dan keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rodjak Purwakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Setelah kejadian, kata Agni, Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga dari Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Cipularang bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan, kemudian melakukan pengaturan lalu lintas.

Meski sempat terjadi kepadatan akibat kecelakaan beruntun itu, sekitar pukul 10.05 WIB seluruh kendaraan telah berhasil dievakuasi ke bahu luar jalan tol sehingga seluruh lajur telah dapat dilalui.

Pihak Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi arah dan waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan. Antisipasi perubahan cuaca dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan terhadap bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten yang terjadi pada Kamis (2/1/2025).

“Komplotan pencurian kendaraan mobil rental ini bekerja secara sistematis dengan perannya masing-masing, ada yang menyewa, ada yang menggelapkan hingga menadah dan menjualnya.

Kasus ini harus diusut tuntas dan komplotannya harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Mas Abduh, sapaan akrabnya, menilai bahwa rental mobil memiliki peran strategis bagi masyarakat dalam bermobilitas, khususnya menuju lokasi wisata.

Akan tetapi, menurutnya, pelindungan terhadap pemilik usaha rental mobil masih kurang dan harus ditingkatkan secara lebih serius.

“Misalnya melalui kerja sama antara pengusaha rental mobil dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan mengatasi pencurian mobil oleh komplotan pencuri mobil rental yang bekerja secara sistematis,” ujarnya.

Selain kerja sama dengan kepolisian, menurutnya pemilik usaha rental mobil juga harus lebih awas ketika menyewakan mobilnya.

“Misalnya dengan melakukan screening terhadap peminjamnya melalui pemeriksaan KTP, nomor telepon, rekening bank dan identitas lainnya. Ini dilakukan demi keamanan dan keselamatan semua pihak,” ujarnya.

Adapun terkait Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya yang diperiksa oleh Bidpropam Polda Banten atas dugaan menolak memberikan pendampingan kepada korban saat hendak menemui pelaku, Mas Abduh meminta agar pemeriksaan itu dilaksanakan secara profesional dan transparan.

“Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan Propam tersebut, dari situ kita pelajari untuk mitigasi ke depannya,” ucapnya.

Diketahui, terjadi peristiwa penembakan di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1) dini hari,

Akibat kejadian itu, terdapat dua orang menjadi korban, yakni berinisial IAR dan RAB.

Diketahui, IAR adalah bos rental mobil yang kini telah dinyatakan meninggal dunia setelah terkena peluru di bagian dadanya.

Dalam hal ini, jajaran Polresta Tangerang sudah berhasil menangkap empat pelaku, yaitu Ajat Supriatna alias AS, I, dan dua pelaku dari oknum personel TNI yang penanganannya langsung dilakukan pihak Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

Pada Sabtu (4/1), Polresta Tangerang resmi menetapkan Ajat Supriatna yang menyewa mobil milik korban IAR, sebagai tersangka penembakan.

Selain Ajat Supriatna, tim penyidik Polresta Tangerang juga telah berhasil mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial I yang diduga telah membantu dan terlibat dalam upaya penggelapan terhadap kendaraan rental milik korban. (ANT/KN)