DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya dinilai nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.
Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.

Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis (4/7) mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen. (ANT/KN)

GARUT – Kepolisian Resor(Polres) Garut masih terus menelusuri untuk bisa mengungkap identitas diri korban mutilasi di Jalan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang sampai saat ini status korban masih misterius.

“Belum, belum diketahui identitasnya,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Ari Rinaldo di Garut, Jumat (5/7/2024).

Ia menuturkan korban mutilasi merupakan sosok laki-laki yang menjadi korban pembunuhan oleh seorang pemuda Erus (23) warga Garut yang saat ini sudah ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut.

Terkait korban yang dimutilasi pelaku beberapa bagian itu, kata Ari, sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut untuk dilakukan autopsi sebelum akhirnya korban dimakamkan.

“Korbannya sudah dievakuasi, sudah didata ciri-cirinya, dan kami juga sudah melakukan sidik jari korbannya,” kata Ari.

Ia menyampaikan hasil pemeriksaan dan ciri-ciri korban, kemudian sudah didapatkan data sidik jarinya dan dilakukan pengecekan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Garut.

Namun data sidik jari korban, kata Ari, belum bisa diketahui identitasnya, meski begitu pihaknya akan terus mencari tahu dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain, maupun dengan Disdukcapil.

“Melakukan pencarian identitas dengan menggunakan IPS dan alat dari Disdukcapil dengan hasil tidak ditemukan data, kemungkinan korban belum rekam e-KTP,” katanya.

Sambil mengungkap identitas korban, polisi juga sedang melakukan proses pemeriksaan kondisi kejiwaan tersangka mutilasi yang saat ini sedang menjalani observasi medis di Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung.

Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapatkan laporan hasil autopsi bahwa korban meninggal dunia akibat luka terbuka di bagian leher, lalu tersangka memutilasinya menjadi 12 bagian.

“Korban dari hasil autopsi meninggal akibat luka terbuka di daerah leher yang menembus pembuluh nadi leher sebelah kanan,” katanya.

Sebelumnya, warga Cibalong perbatasan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya sempat geger adanya mutilasi orang yang jasadnya disimpan di pinggir jalan.

Kepolisian langsung menyelidiki kasus temuan potongan jasad manusia berjenis kelamin pria itu hingga akhirnya terungkap orang yang memutilasinya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) terkait pemberhentian Ketua Hasyim Asy’ari atas kasus dugaan asusila.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan, KPU juga sedang menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan komisioner KPU RI setelah ditinggalkan Mochammad Afifuddin yang kini menjadi Plt Ketua KPU RI.

“Tentu kan Keppres pemberhentian untuk Ketua KPU Pak Hasyim Asy’ari nanti ada di presiden. Soal PAW nanti mekanismenya ada di DPR dan presiden,” ujar Mellaz.

Selain itu, Mellaz mengungkapkan bahwa posisi Plt Ketua KPU RI saat ini hanya berlaku selama tiga bulan.

Kendati demikian, masa jabatannya masih bisa diperpanjang satu kali lagi sebelum menentukan ketua definitif.

“Plt itu dikasih ruang gerak maksimalnya sampai tiga bulan dan bisa diperpanjang satu kali,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (3/7/2024), DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait dengan kasus dugaan asusila.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, kemudian meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu putusan hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Sidang Putusan Nomor Perkara 90-PKE-DKPP/V/2024 tersebut dimulai pukul 14.10 WIB dan dibuka oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito. Pada sidang kali ini Hasyim hadir secara daring melalui aplikasi telekonferensi zoom. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku siap maju menjadi ketua umum (ketum) dan masuk arena kontestasi Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu pada Desember 2024.

Pasalnya pada Munas sebelumnya, ia mengaku tidak sempat masuk gelanggang demi menjaga keutuhan Partai Golkar, sehingga menarik diri dari pencalonan dan memberikan jalan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar.

“Jadi bukan merebut, saya masuk gelanggang untuk bertarung menjadi Golkar satu,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dengan demikian, Bamsoet akan bertarung dengan beberapa kandidat lainnya yang digadang-gadang akan maju menjadi Ketum Partai Golkar, seperti Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, serta Bahlil Lahadalia. Namun dirinya menduga masih ada nama lainnya yang akan muncul nantinya.

“Untuk kali ini, kami berharap gelanggang dibuka, sehingga terjadi proses pergantian kepemimpinan secara demokratis,” ucap dia.

Keinginan Bamsoet untuk menjadi Ketum Partai Golkar bukan kali pertama diutarakan Ketua Majelis Pemusyawaratan (MPR) itu. Sebelumnya, dirinya pernah mengutarakan niat tersebut dan akan menempuhnya melalui musyawarah nasional yang diadakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Saya akan maju pada saatnya, ketika betul-betul Munas-nya terjadi. Ya sesuai dengan periodisasi dan pilihan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, (14/7/2023).

Pada 2019, Bamsoet sempat mendaftarkan diri menjadi Ketum Partai Golkar periode 2019-2024. Selain Bamsoet, delapan nama calon lainnya mendaftar, yakni Airlangga Hartarto, Ridwan Hisjam, Ali Yahya, Achmad Annama, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunandjar Sudarsa, Derek Loupatty, dan Aris Mandji.

Bamsoet merupakan calon kuat bersama Airlangga Hartarto kala itu. Kendati demikian, pada Desember 2019, Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan calon ketua umum Golkar.

Pernyataan mundur itu disampaikan Bamsoet usai bertemu dengan Ketum Golkar yang juga calon petahana Airlangga Hartarto, Politikus Senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, dan Aburizal Bakrie.

Airlangga akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketum Partai Golkar periode 2019-2024, sedangkan Bamsoet akhirnya diberi amanah menduduki jabatan Waketum Partai Golkar. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

“Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan,” ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi.

Sedangkan untuk para pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor tetap bekerja seperti biasa, mengingat waktu penghentian pekerjaan konstruksi diproyeksikan hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

“Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari,” kata Danis.

Sebagai informasi, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang.

Perayaan tersebut merupakan upacara transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru.

Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengingat peran penting Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya dalam proses pembangunan dan pemajuan Indonesia. Setelah pelaksanaan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang, pemerintah berencana merealisasikan upacara kemerdekaan di tahun 2025 secara penuh di IKN. (ANT/KN)