Beranda blog Halaman 878

Projo Harap PDIP Usung Calon Gubernur Penantang Bobby Nasution di Pilkada Sumut

0
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjalin silahrurahmi ke Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 (ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Joko Widodo (Projo) berharap PDI Perjuangan mengusung calon gubernur yang nantinya menjadi penantang Bobby Nasution dalam Pilkada 2024 di Sumatera Utara (Sumut).

Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus saat jumpa pers di Kantor DPP Projo, Jakarta, Jumat (12/7/2024), yakin saat ini Bobby masih menjadi kandidat gubernur Sumatera Utara yang kuat, bahkan berpotensi tak ada penantang yang dapat mengimbangi alias melawan kotak kosong saat Pilkada 2024 nanti.

“Jadi, menurut saya, kalau lawan kotak kosong itu kualitas demokrasinya enggak bagus, kurang bagus. Nah, maka dari itu di Sumatera Utara, kami berharap Bobby bisa dapat lawan tanding. Saya berharap PDIP bisa memberi calon yang mengejutkan,” kata Panel Barus menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan Projo mendukung Bobby Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Keputusan Projo itu juga diamini sejumlah partai politik, yang sejauh ini juga memberikan dukungannya untuk menantu Presiden Joko Widodo itu.

“Ini bukti bahwa keluarga Pak Jokowi ini ternyata didorong oleh partai ya. Jadi walaupun enggak didorong PDI, didorong oleh partai, ternyata begitu,” kata dia.

Setidaknya, ada tujuh partai politik yang mengumumkan dukungannya untuk Bobby, yaitu PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sebagian besar partai yang mendukung Bobby merupakan partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.

PKS sempat memberikan sinyal mendukung Bobby, tetapi kemudian diralat karena belum ada keputusan resmi dari pengambil keputusan di partai.

Bobby Nasution, yang saat ini merupakan kader Partai Gerindra, menjabat Wali Kota Medan sejak 2021.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. (ANT/KN)

KPK Sambut Positif Pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji

0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas seperti apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Tessa mengatakan komisi antirasuah siap untuk menerjunkan tim, baik dari bidang pencegahan maupun penindakan, apabila ada temuan indikasi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun, tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Pengawasan Haji DPR.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” ucap dia.

Untuk mendalami indikasi itu, kata Luluk, Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI akan memanggil para pihak terkait.

“Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ucapnya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji.

“Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban “setuju” oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.

Muhaimin mengatakan pula bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Sementara itu, anggota DPR perwakilan pengusul Hak Angket Pengawasan Haji Selly Andriany Gantina mengatakan Hak Angket merupakan Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dia mengatakan para pengusul menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Menurutnya, keputusan Menteri Agama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja Komisi VIII DPR RI. (ANT/KN)

Kaesang Sebut Jakarta Jadi Tantangan Baru untuk Ridwan Kamil

0
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep

JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan bahwa Jakarta bisa menjadi tantangan baru untuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru di Jakarta,” kata Kaesang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kaesang menilai Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut merupakan seorang jagoan dari partai berlambang pohon beringin itu, dan layak berkontestasi di Pilkada Jakarta melawan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kalau kita lihat di survei, Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi, tetapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, ada Pak Ridwan Kamil,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Partai Golkar dan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengumumkan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta, yakni sampai batas akhir pendaftaran calon kepala daerah pada 29 Agustus mendatang.

“Akan tetapi, balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi, kita tunggu saja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus,” jelasnya.

KIM merupakan koalisi pengusung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. Selain PSI dan Golkar, KIM juga terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Sebelumnya, Partai Golkar menyiapkan kader internal, yakni Jusuf Hamka sebagai pasangan Kaesang, bila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memutuskan maju pada Pilkada Jakarta 2024.

“Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7).

Sementara itu, Ridwan Kamil turut menanggapi wacana partainya mengusung Kaesang dengan Jusuf Hamka untuk maju Pada pilkada Jakarta 2024.

“Pengabdian kepada bangsa negara ini di mana saja kalau saya. Kalau di Jabar lebih mudah, sudah pengalaman, hasil surveinya juga bagus. Kalau dibutuhkan di Jakarta juga tidak ada masalah,” kata pria yang akrab disapa RK, di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia mengatakan bahwa sedari awal dirinya tidak mempermasalahkan penugasan untuk Pilkada 2024 karena dirinya telah berpengalaman menjadi kepala daerah. (ANT/KN)

Rudi Mas’ud dan Seno Aji Dapat Dukungan Partai Nasdem

0
Foto : Surya Paloh saat penyerahan rekomendasi dari Partai Nasdem kepada Rudi Mas'ud.(ist)

Partai NasDem secara resmi mendukung Rudy Mas’ud dalam kontestasi Pilkada Kalimantan Timur 2024. Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Rudy di NasDem Tower, Jakarta.

Dari Video yang diterima oleh KoranNusantara.com, penyerahan berlangsung pada Jumat (12/7/2024). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh berharap Rudy Mas’ud dan bakal calon wakil gubernur, Seno Aji, dapat memenangkan Pilkada Kaltim.

“Dengan ridho Allah, kami yakin rekomendasi ini akan membawa kemenangan,” ujar Surya Paloh.

Surya Paloh menambahkan, “Tentunya kita semuanya memiliki harapan dan keyakinan, insya Allah rekomendasi ini akan berbuah dengan terpilihnya Rudy Mas’ud sebagai gubernur provinsi Kaltim dari hasil pilkada yang akan datang.”

Selain memberikan surat rekomendasi, Surya Paloh juga memberikan pesan dan ungkapan selamat kepada pasangan calon tersebut.

Dia memandatkan kepada Rudy Mas’ud untuk segera melaksanakan agenda-agenda kemenangan di Provinsi Kaltim.

Surya Paloh didampingi oleh Sekretaris Bappilu Partai NasDem, Willy Aditya, dalam penyerahan surat rekomendasi ini.

Artinya sudah 6 Partai yang memberikan dukungan ke pasangan Bakal Calon Gubernur Rudi Masud dan Seno Aji.

Enam Partai tersebut diantaranya Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, Gerinda dan terakhir Nasdem. (*)

Penulis : Hanafi
Editor :

Kaltim di Peringkat Kelima Kerawanan Pilkada Nasional, Polda dan TNI Siapkan Strategi Pengamanan

0
Foto : Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

SAMARINDA – Untuk memastikan kesiapan pengamanan Pilkada 2024, Polda Kaltim menggelar simulasi di Lapangan Eks Bandara Temindung pada Jumat (12/7/2024) pagi. Kegiatan ini melibatkan ratusan personel dari TNI/Polri serta berbagai stakeholder lainnya.

Usai simulasi, Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan apresiasinya. “Kami mengapresiasi jajaran Polda Kaltim dan semua pihak yang telah berpartisipasi,” ujarnya kepada wartawan. Akmal berharap bahwa simulasi ini dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa Polri dan TNI siap mengawal seluruh tahapan Pilkada tahun ini.

Akmal juga menjelaskan bahwa secara nasional, Kaltim berada di peringkat kelima dalam hal kerawanan Pilkada. “Oleh karena itu, simulasi ini sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pilkada,” tambahnya. Deteksi tingkat kerawanan yang tinggi memungkinkan Kaltim untuk terus meningkatkan soliditas seluruh komponen terkait guna memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan sukses.

Dalam pernyataannya, Akmal menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Kejaksaan Tinggi, dan instansi lainnya untuk memastikan Pilkada serentak di Kaltim berlangsung sukses tanpa hambatan. Meskipun simulasi ini dilakukan di Samarinda, kesiapsiagaan juga akan diberlakukan di seluruh wilayah Kaltim.

Akmal menyoroti potensi kerawanan tertinggi yang berkorelasi dengan jumlah pemilih yang besar, terutama di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.

“Kita waspadai Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Karena semakin banyak jumlah pemilihnya, pergerakan massa akan semakin besar. Namun, bukan berarti Mahulu tidak rawan. Rawan juga, misalnya karena pergerakan distribusi logistik dan bencana,” jelasnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto menambahkan bahwa simulasi pengamanan Pilkada mencakup seluruh tahap, mulai dari masa kampanye hingga pasca-Pilkada.

Ia optimistis bahwa dengan soliditas TNI/Polri serta dukungan dari seluruh stakeholder terkait dan masyarakat Kalimantan Timur, Pilkada Kaltim 2024 akan berlangsung sukses dan lancar. (*)

Penulis: Hanafi

Desa Loa Janan Ulu Rutin Salurkan Peralatan Olahraga untuk Pembinaan Olahraga

0
Foto: Kepala Desa Loa Janan Ulu Supariyo. (Foto: Hanafi)

TENGGARONG – Pemerintah Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah meluncurkan program pembinaan olahraga dengan membagikan sarana dan peralatan olahraga kepada warganya.

Program ini diinisiasi oleh Kepala Desa Supariyo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas olahraga di desa tersebut. Dalam tahap pertama ini, berbagai peralatan olahraga telah dibagikan, antara lain 30 bola kaki, dua set net voli standar, empat set seragam voli, empat set seragam sepak bola, dan dua set meja pingpong.

“Alhamdulillah, sampai di tahap satu ini kita bisa menganggarkan peralatan olahraga,” kata Kepala Desa Supariyo, usai melakukan penyerahan bantuan olahraga kepada warga Jumat (12/7/2024).

Pemerintah desa juga berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan Sekolah Sepak Bola (SSB) yang ada di desa. Setiap tahun, pemerintah desa memastikan ada program pembinaan yang konsisten, baik untuk sepak bola maupun voli.

Pembinaan ini mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari usia 10, 12, 14, 16, hingga 18 tahun untuk sepak bola, serta usia SMP untuk voli. Pembinaan olahraga di Desa Loa Janan Ulu telah membuahkan hasil yang membanggakan.

Desa ini secara rutin menempatkan pemainnya dalam turnamen besar seperti Bupati Cup Kutai Kartanegara (Kukar). “Club Sepak Bola Desa Loa Janan Ulu sering masuk empat besar, dalam Bupati Cup Kukar,” ungkap Kades pensiuanan TNI ini.

Ketua RT 16, Selamat Ridhoi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dari pemerintah desa.

“Kami sangat berterimaksih kepada kepala desa, ini merupakan bukti pemerintah desa mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, semoga olahraga di desa kita semakin maju,” pungkasnya.

Program pembinaan olahraga ini diharapkan dapat mencetak atlet-atlet berprestasi dari Desa Loa Janan Ulu, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berolahraga, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan bugar. (adv)

Penulis: Hanafi

Banjir di Bontang Kian Berkurang, Rustam: Upaya Pemkot Patut Diapresiasi

0
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam (Ist)

BONTANG – Diketahui banjir di Kota Bontang dari tahun ke tahun kini kian mereda, pastinya dalam hal ini upaya Pemerintah Kota (Pemkot) tak lepas dari pemantauan lokasi hingga pembangunan yang ada.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam mengatakan jika upaya Pemkot Bontang patut diberi apresiasi, lantaran untuk permasalahan banjir yang ada hingga saat ini cukup efektif untuk penanganan.

“Pastinya kita beri apresiasi, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Perlu diketahui, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun banjir bisa saja terjadi hingga beberapa kali, dan untuk sekarang pun banjir bisa dikatakan hanya seperti angin lewat saja.

“Kemarin pernah dalam setahun 5 kali banjir, sekarang sudah berkurang. Luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ,  mengingat di wilayah pesisir masih seringkali terdampak dengan banjir rob akibat air laut yang meluap.

“Kalau untuk banjir rob masih saja ada di wilayah pesisir dan sekitarnya, saya rasa untuk Pemkot bisa segera membangun polder,” tambahnya.

Baginya untuk pembangunan folder sangat diperlukan, untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait banjir rob nantinya. Sehingga pemerintah selalu berkomitmen, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Bontang. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Soal Air di BIC dan Banjir

0
Masjid Madinatul Iman, BIC yang bernilai Rp329 miliar.

Catatan Rizal Effendi

BEBERAPA hari lalu ada video yang beredar di media sosial. Kalau tak salah, hari Ahad 7 Juli. Ada seorang jamaah melaporkan situasi Masjid Madinatul Iman, Islamic Center Balikpapan di kawasan Gunung Bahagia.

Kamera HP-nya diarahkan ke tandon air wudhu sambil membuka keran. Tak ada air yang keluar. Lalu dia berujar:  “Hai guys, saya lagi di Islamic Center Balikpapan. Tak ada air untuk wudhu. Ini bangunan megah sekali, tapi air buat wudhu nggak ngalir. Apa orang-orang pada tayamum ya?” tanyanya.

Lalu kameranya dia arahkan ke bangunan utama dan menara. Ironisnya, saat itu hujan dengan curah yang lumayan. Seakan air berlimpah. “Wow bangunannya sangat megah seperti Masjid Nabawi. Menaranya luar biasa. Pak Wali Kota tolong, Pak, kita nggak bisa wudhu, Apa masjidnya tak dipakai salat,” katanya lanjut.

Warganet banyak berkomentar. Tentu nadanya tak mengenakkan telinga. Di beberapa masjid juga membicarakan “musibah air” di Islamic Center. Ada yang menilai itu gambaran mismanagement. “Kalau mushalla atau masjid kecil tak masalah, tapi sekelas Islamic Center harusnya tidak terjadi,” kata mereka.

Ada yang mengusulkan sebaiknya urusan ibadah dipisahkan dengan urusan maintenance building. Berikan kepercayaan yang menjadi koordinator urusan perawat gedung adalah orang yang mengerti urusan teknis gedung.

Saya jadi miris juga. Soalnya Islamic Center yang dibangun pada era Wali Kota Imdaad Hamid itu, saya yang meresmikannya bertepatan pada HUT ke-120 Kota Balikpapan, 10 Februari 2017. Tujuh tahun silam.

Saya dengar ikut menyoal masalah itu mantan ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong (ABS). Tokoh yang satu ini sesekali salat di sana. Rumahnya kebetulan dekat. Dia ikut terlibat  dalam rencana dan persetujuan Dewan dalam membangun Balikpapan Islamic Center (BIC).

BIC dibangun di atas lahan seluas 15 hektare dengan dana APBD sekitar Rp329 miliar. Desainnya memang mirip Masjid Nabawi. Ada kubah utama berwarna hijau dan payung-payung khusus. Dengan daya tampung 10 ribu jamaah.

Tak beberapa lama saya mendapat kiriman video klarifikasi dari Ustaz Damuri, yang menjadi penanggung jawab sehari-hari di sana. Dia menjelaskan gangguan teknis berkaitan dengan pengadaan air wudhu di Masjid Islamic Center, sampai tidak ada air untuk berwudhu.

“Kami dari pengurus Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center ingin mengklarifikasi gangguan instalasi air selama dua hari ini, sehingga kami banyak masukan dan kritikan dari masyarakat. Betul sekali terjadi ketidaktersediaan air wudhu, karena adanya pipa bocor. Perbaikan sudah dilakukan selama 24 jam, dan sekarang sudah selesai,” kata Damuri.

Seraya menyampaikan permintaan maaf, Damuri menjelaskan bahwa tahun depan Wali Kota sudah menyediakan anggaran untuk pemasangan pipa baru. “Insyaallah ke depan tidak terulang lagi karena ada pergantian pipa,” jelasnya.

Sayangnya Damuri tidak menjelaskan selama dua hari adanya gangguan pipa bocor, solusi darurat apa yang mereka lakukan. Apa ada papan pengumuman di ruang wudhu kalau airnya tidak ada. Lalu apakah ada disediakan air wudhu darurat, sehingga jamaah tidak bingung mencari tempat wudhu sementara.

Gangguan kelancaran air di Masjid Islamic Center itu, sepertinya ikut mempersangat kondisi krisis air yang dialami warga kota Balikpapan selama ini. Meski, seperti dijelaskan, karena pipa bocor, tapi sebagian warga kota tahu persis bahwa PDAM belum mampu mengatasi kebutuhan air seluruh warga.

Saya mendapat cerita Dirut Perumda Tirta Manuntung (PTMB) yang mengelola PDAM, Yudhi Saharuddin cukup peka menerima keluhan masyarakat, akan tetapi dia belum bisa berbuat banyak. “Saya mengapresiasi Pak Yudhi mau datang ke rumah saya mengecek, akhirnya air bisa jalan,” ujar seorang warga tak mau menyebutkan namanya.

Dalam berbagai kesempatan, Yudhi menjelaskan kelangkaan air bersih di Balikpapan terutama disebabkan terbatasnya air baku dan diperparah dengan kondisi pipa distribusi yang sudah tua. Sehingga pencarian sumber air baku yang baru menjadi prioritas, selain harus dilakukannya peremajaan atau penggantian pipa distribusi.

Warga berharap jatah air baku 500 liter per detik dari Waduk Sepaku Semoi di IKN segera ditindaklanjuti. Terutama soal pipa transmisinya, sehingga airnya bisa segera masuk dan diolah ke instalasi PDAM.

TETAP BANJIR

Setelah kejadian di Islamic Center, Selasa (9/7) warga kota kembali menyoroti soal air. Tapi bukan kelangkaan, justru gara-gara kelebihan air.  Hujan lebat dengan durasi cukup panjang sejak malam hari membuat sebagian kawasan kota Balikpapan tergenang dan longsor.

Kawasan yang tergenang atau banjir itu memang sudah menjadi langganan. Di antaranya di kawasan  Gunung Malang, Jalan Pattimura, depan Puskib dan Batu Ampar. Tapi yang paling parah ya di sekitar Jl MT Haryono, BJBJ dan Beller.

Petugas Satlantas dan Dishub habis-habisan turun ke lapangan. Soalnya kemacetan arus lalu lintas terjadi di mana-mana. Padahal sebagian orang mau turun kerja. Banyak yang mengomel dan waswas terkena teguran di kantor atau penalti gaji.

Petugas BPBD dibantu relawan dan aparat terkait selain berada di lokasi banjir, juga bergerak menangani pohon tumbang dan tanah longsor yang menimpa rumah warga. “Syukur tak ada korban jiwa,” kata mereka.

Banjir terparah memang terjadi di kawasan Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan. Lurah Damai Kanto Suharjo saya lihat turun ke lokasi bersama petugas lainnya. Sambil memantau perkembangan, mereka juga mengingatkan anak-anak yang malah suka bermain air. Takut ada yang terseret arus.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyatakan, masalah banjir yang masih terjadi karena Pemkot Balikpapan kurang kajian yang mendalam. “Sudah banyak anggaran dikeluarkan, kok malah semakin banyak titik-titik banjir,” gugatnya melalui pemberitaan di Kaltimpost.id.

Menurutnya,  Dewan sudah sering mengkritik masalah banjir yang harus segera diatasi. Misalnya soal langganan banjir di Jl MT Haryono. “Apakah karena kurang kajian yang mendalam atau cuma copy paste saja dalam menyusun program penanganan,” tambahnya.

Penanganan banjir yang difokuskan Pemkot Balikpapan dengan menangani drainase di kawasan Jl MT Haryono tahun lalu, memang cukup keras menjadi sorotan warga. Apalagi dana APBD yang dikeluarkan tidak tanggung-tanggung sekitar Rp136 miliar. Tapi nyatanya Jl MT Haryono tetap tergenang.

“Menurut saya apa yang dilakukan di MT Haryono itu, bukan mengatasi banjir, melainkan program pelebaran jalan,” kata Sabaruddin, yang pada Pileg 2024 lolos menduduki kursi DPRD Kaltim dari Partai Gerindra. (*)

Uang SYL yang Mengalir ke Partai Nasdem hingga Nayunda Nabila Dirampas Negara

0
Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan aliran uang korupsi Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke sejumlah pihak, yakni Partai NasDem hingga biduan Nayunda Nabila, dirampas untuk negara.

Hakim Anggota Fahzal Hendri menjelaskan seluruh aliran uang itu diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan SYL.

“Seluruh barang bukti tambahan tersebut sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata Fahzal saat membacakan pertimbangan Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia membeberkan aliran uang sitaan dimaksud, yakni senilai Rp820 juta untuk pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang disetor Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, uang sebesar Rp40 juta untuk pendaftaran bacaleg yang disetor Fraksi Partai NasDem ke rekening pengembalian KPK serta uang senilai Rp70 juta yang disetor Nayunda ke rekening penampungan KPK

Selain itu, Fahzal menyebutkan uang yang telah disita dan dirampas negara tersebut juga terdiri atas uang sebesar Rp253 juta yang disetor anak SYL, Kemal Redindo Syahrul ke rekening KPK serta uang sebesar Rp293,28 juta yang disetor anak SYL, Indira Chunda Thita ke rekening penampungan KPK.

“Semua uang ini bersumber dari pengumpulan pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan),” ucap dia.

Selain barang bukti tambahan, Majelis Hakim menyatakan sejumlah uang tunai SYL yang disita KPK juga dirampas negara sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, antara lain uang yang disimpan di rumah dinas SYL di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta.

“Apabila dalam perhitungan ada kelebihan uang atau sisa maka harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya,” ujar Fahzal.

Sementara itu, Majelis Hakim meminta Jaksa KPK mengembalikan barang bukti yang telah disita dari SYL dan tidak terkait dengan perkara korupsi.

Dalam perkara tersebut, SYL divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp300 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020-2023.

Mantan Mentan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Dengan demikian, SYL melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pidana utama, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS) subsider dua tahun penjara.

Sebelumnya, SYL menjadi terdakwa lantaran diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL. (ANT/KN)

KemenPUPR : 12 Tower Rusun ASN-Hankam Siap untuk Perayaan HUT RI di IKN

0
Desain rumah susun (Rusun) ASN di IKN Nusantara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan 12 tower Rumah Susun (Rusun) Hunian ASN-Hankam siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus di Nusantara, Kalimantan Timur.

“Rencananya untuk (perayaan) 17 Agustusan kita siap 12 tower,” ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam mengatakan, 12 tower rusun tersebut terdiri dari 8 tower Rusun ASN dan Empat tower Rusun Hankam.

“Yang utamanya 8 tower (rusun) untuk ASN, tapi belum dihunikan ini, kemudian empat tower untuk Hankam,” katanya.

Dalam paparannya, Imam menyampaikan bahwa 12 tower Rusun Hunian ASN-Hankam tersebut berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Adapun tiga tower Rusun ASN 1 berlokasi di KIPP.

Kemudian satu tower Rusun ASN 3 di Precint Core, KIPP, empat tower Rusun ASN 4 di West Residence, KIPP, dua tower Rusun Paspampres di Hankam Precint, KIPP, dan dua tower Rusun Polri BIN di East Precint.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR) menargetkan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) ASN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur selesai pada akhir 2024. Kendati demikian, Kementerian PUPR menargetkan sekitar 12 tower rusun dari 47 tower dapat selesai pada Juli – Agustus 2024.

Rusun ASN adalah hunian tempat tinggal untuk para ASN dan personel Pertahanan Keamanan (Hankam) yang bertugas di IKN Nusantara.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN Nusantara, populasi ASN sampai dengan tahun 2045 sebanyak 100.023 personel dan Hankam sejumlah 103.742 personel.

Sementara untuk tipe rumah dan luas unit hunian mengikuti ketentuan pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun desain hunian Rusun ASN dan Hankam didesain dengan tipe unit seluas 98 m2.

Setiap tower rusun ASN dibangun setinggi 12 lantai yang terdiri dari dua lantai podium untuk fasilitas sosial dan umum, serta 10 lantai untuk hunian. Masing -masing tower memiliki 60 unit.

Sebanyak 47 Tower Rusun ASN-Hankam berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-wilayah perencanaan (WP) 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar.

Kementerian PUPR membangun Rusun ASN dengan desain bangunan hijau, dan tentunya unit hunian yang nyaman karena dilengkapi dengan meubelair di dalamnya. Dengan demikian, para ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. (ANT/KN)