BANJARBARU – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengatakan Satuan Radar (Satrad) Banjarbaru di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kini mulai tahap pembangunan nantinya bertugas mengamankan pertahanan udara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jarak jangkau Radar Ground-Controlled Interception (GCI) yang dimiliki mencapai 515 kilometer, jadi selain mengamankan alur laut Kepulauan Indonesia II dan perairan di selatan Kalimantan juga sampai IKN,” kata Tonny saat peletakan batu pertama pembangunan Satrad Banjarbaru, di Banjarbaru, Jumat (10/1/2025).

Satrad Banjarbaru yang dibangun oleh PT Len Industri (Persero) ditargetkan rampung akhir tahun 2025 dan mulai beroperasi penuh pada awal 2026.

Bangunan utama termasuk tower radar dan fasilitas pendukungnya berdiri di lahan Jalan Radar Permai Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru.

Kemudian dibangun pula komplek tempat tinggal personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di Jalan Garuda, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru.

KSAU mengungkapkan pihaknya membangun 25 Satrad di Indonesia, termasuk 13 Satrad baru yang dibangun PT Len Industri, holding BUMN Industri Pertahanan, yang berkomitmen penuh dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia.

“Nantinya seluruh wilayah di Indonesia tidak ada lagi titik buta alias blind spot, sehingga semuanya bisa terpantau radar,” ujarnya.

Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan radar GCI merupakan salah satu dari bagian penting kerja sama Government to Government (G to G) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Perancis.

Sistem radarnya berfungsi untuk mendeteksi dan melacak berbagai jenis ancaman udara, seperti pesawat terbang, drone, dan rudal pada jarak yang jauh.

Dengan adanya radar ini, kata Tonny, TNI AU sebagai pengguna akan memiliki kemampuan pengawasan udara yang lebih baik serta dapat merespons dengan cepat terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi.

Kehadiran KSAU di Bumi Lambung Mangkurat disambut Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Sri Raharjo bersama Forkopimda Kalsel.

Pada kesempatan itu, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono pun menyerahkan tali asih dan bantuan kepada warga sekitar Satrad Banjarbaru sebagai bentuk kepedulian TNI AU terhadap masyarakat di wilayah binaannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menegaskan partai berlambang banteng moncong putih itu tetap solid meski saat ini tengah menghadapi berbagai dinamika.

Ia juga meminta semua pihak menghormati mekanisme internal PDIP menyusul adanya dorongan soal pergantian Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami solid, kami yakin insyaallah bahwa Kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan,” kata Puan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Seperti diketahui, mantan kader PDIP Effendi Simbolon mendorong Megawati Soekarnoputri mundur dari posisi Ketum PDIP saat menanggapi status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut Effendi sampaikan sesaat setelah bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga mantan kader PDIP.

Puan pun mengingatkan semua pihak untuk saling menghargai dan menghormati, apalagi setiap partai punya mekanisme sendiri.

“Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi, kita ikuti proses yang ada di Partai PDI Perjuangan. Prosesnya itu untuk internal adanya di Kongres,” ujarnya.

Puan mengungkap Kongres PDIP akan digelar pada bulan April mendatang.

“Nanti kita lihat di bulan April, insyaallah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongresnya. Setiap proses Kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya,” ungkap Puan.

“Jadi, kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut,” pungkasnya. (ANT/KN)

Catatan Rizal Effendi

ADA suasana berbeda di Samarinda dan Jakarta hari Kamis (9/1) kemarin. Di Samarinda sedang berlangsung Upacara peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, sementara  di Jakarta  berlangsung sidang gugatan Pilgub Kaltim hasil Pilkada Serentak 2024.

Isran Noor, gubernur Kaltim 2018-2023 tidak bisa hadir di HUT Kaltim, lantaran dia bersama  tim hukumnya yang dipimpin Refly Harun harus hadir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sedang Hadi Mulyadi mendampingi istrinya yang baru selesai menjalani operasi.

Gedung MK RI di Jl Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat benar-benar ramai dan seru. Saya lihat sejumlah petugas keamanan dikerahkan untuk berjaga-jaga. Ada juga panser ditempatkan. Soalnya ada 309 lebih gugatan perkara Pilkada yang tengah diproses. Termasuk 5 perkara dari Kaltim yang terdiri dari satu gugatan pemilihan gubernur (Pilgub) dan 4 gugatan pemilihan bupati (Pilbup).

Satu gugatan Pilgub itu datangnya dari pasangan calon (Paslon) No 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi. Sedang 4 gugatan Pilbup diajukan oleh 2 pasang dari Pilbup Kukar, yaitu paslon No 2 Awang Yacoub Lukman-Akhmad Zais dan paslon No 3 Dendi Suryadi-Alif Turiadi, satu paslon dari Pilbup Berau atas nama paslon No 1 Madri Pani-Agus Wahyudi serta satu pasang lagi dari Pilbup Mahakam Ulu (Mahulu) atas nama paslon No 2 Novita Bulan-Artya Fathra Marthin.

Dari hasil rekapitulasi Pilgub Kaltim 2024, paslon nomor urut 1. Isran Noor-Hadi Mulyadi memperoleh 793.793 suara (44,34 persen) dan No 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji meraih 996.399 suara (55,55 persen).

Sedang hasil rekapitulasi Pilbup Kukar 2024: Paslon No 1 Edi Damansyah-Rendi Solihin meraih 259.489 suara (66,17 persen), No 2 Awang Yacoub Lukman-Akhmad Zais 74.448 suara (18,99 persen) dan No 3 Dendi Suryadi-Alif Turiadi 83.153 suara (21,3 persen).

Sementara hasil rekapitulasi Pilbup Berau: Paslon No 1 Madri Pani-Agus Wahyudi 64.894 suara (48,32 persen) dan No 2 Sri Juniarsih Mas-Gamalis 65.590 suara (48,42 persen).

Hasil rekapitulasi Pilbup Mahulu: 1. Owena Mayang Shari-Stanislaus Liah 9.930 suara (44,39 persen), No 2 Novita Bulan-Artya Fathra 8.307 suara (37,42 persen) dan 3. Yohanes Avun-Y Juan Jenau 4.117 suara (17,42 persen).

Melalui kuasa hukumnya, Isran-Hadi meminta MK menganulir Keputusan KPU Kaltim Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Kaltim 2024 dan mendiskualifikasi paslon No 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji atas sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Yaitu adanya kartel politik, money politics, keterlibatan aparat atau struktur pemerintahan serta tidak netral atau tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu.

Tim hukum Isran-Hadi diketuai Dr Refly Harun, SH, LLM bersama asistennya Raden Violla Reininda Hafidz, SH, LLM serta Dr Jaidun, SH, MH, Agus Sugiono, SH, MH, Minton Situngkir, SH, MH, Jaenal Muttaqin,SH dan Yahya Ubay, SH, MH.

Menurut Refly, ada upaya memborong semua partai politik supaya terjadi calon tunggal. Tapi akhirnya ada dua calon. Tapi dia melihat ada negosiasi, yang menyebabkan Pilkada itu sudah tidak fair lagi atau tidak jujur lagi karena keterlibatan kartel politik yang ingin memenangi Pilkada  tidak saja di Kaltim, tapi  juga di tempat lain.

Refly juga mengungkapkan pihaknya menemukan fenomena money politics yang luar biasa sambil menunjukkan satu bundel data yang berjudul: ”Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudy Mas’ud-Seno Aji,”

Di situ tercantum ribuan orang yang menerima money politics. “Ada gambarnya, ada nomor handphone-nya serta ada KTP dan kartu keluarganya. Itu baru satu kabupaten,” ungkap Refly.

Dia juga menyebut ada ketidaknetralan aparat penyelenggara dan pengawas Pilgub Kaltim 2024. Karena  tidak ada satu pun laporan politik uang yang dianggap terbukti oleh Bawaslu. Padahal sangat mudah  untuk membuktikannya.

Dr Jaidun, salah seorang tim hukum Isran-Hadi menyatakan optimis gugatan yang diajukan pihaknya  lolos dari sidang pendahuluan, sehingga perkara ini bisa dilanjutkan sampai tingkat pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan.

ANWAR USMAN DIGANTI

Istilah di MK, gugatan Pilkada itu adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disingkat PHP Kada. Perkara PHP Kada yang diproses MK adalah permohonan yang diajukan paslon yang sudah teregistrasi.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz, dari 314 permohonan yang masuk, 309 lolos tahapan registrasi. Selanjutnya setelah Hakim Konstitusi menetapkan para pihak terkait, maka sejak Rabu (8/1) kemarin proses perkara di MK memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, MK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.

Baru 17 Januari sampai 4 Februari nanti sidang memasuki tahap penting dengan agenda pemeriksaan di antaranya MK mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah selaku pihak termohon. Selain itu juga akan didengarkan keterangan dari pihak terkait.

Selanjutnya tanggal 5-10 Februari 2025, hakim MK dijadwalkan menggelar rapat permusyawarahan hakim (RPH). Lalu pada 11-13 Februari mengumumkan putusannya apakah perkara dilanjutkan atau tidak.

Bagi perkara yang tidak gugur, maka berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada 14-28 Februari. Di sini agendanya mendengarkan keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Setelah itu, hakim MK kembali menggelar RPH untuk mengambil keputusan akhir. Sidang pengucapan putusan/ketetapan akhir digelar pada 7-11 Maret 2025.

Sidang PHP Pilgub Kaltim ditangani tim hakim MK Panel 3 yang diketuai Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS. Dua anggotanya selain Prof Dr Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum, juga ada mantan ketua MK Prof  Dr Anwar Usman, SH, MH. Tapi Anwar terpaksa digantikan Dr Ridwan Mansyur karena mendadak diopname di rumah sakit akibat terjatuh di kamar mandi. (*)

JAKARTA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada Kaltim 2024.

Dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK, Kamis (9/1/2025), kuasa hukum Isran-Hadi, Dr. Refly Harun, menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah dalil yang memperkuat klaim tersebut, terutama terkait dengan praktik politik uang yang disebut melibatkan berbagai pihak.

“Kami mendalilkan adanya pelanggaran TSM, termasuk yang terkait dengan politik uang, yang telah mencederai integritas proses demokrasi di Kaltim,” ujar Refly dalam sidang.

Ketua Majelis Hakim Panel III, Arief Hidayat, kemudian meminta konfirmasi mengenai fokus utama dari gugatan tersebut.

“Jadi, yang dipersoalkan adalah pelanggaran TSM?” tanya Arief.

“Iya, ada empat hal utama yang menjadi keberatan kami,” jawab Refly.

Ia kemudian merinci keempat dalil yang diajukan oleh kubu Isran-Hadi:

1. Kartel politik, di mana kekuatan politik tertentu diduga membangun monopoli untuk mengatur jalannya pemilihan.
2. Praktik politik uang, yang melibatkan penyebaran dana untuk memengaruhi hasil pemilihan.
3. Keterlibatan aparatur pemerintah, yang diduga tidak netral dan menggunakan struktur kekuasaan untuk mendukung salah satu pasangan calon.
4. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu, yang disebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, menurut Refly, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencederai prinsip dasar demokrasi yang jujur dan adil. Ia menegaskan bahwa keberpihakan aparatur negara dan praktik politik uang telah memberikan keuntungan yang tidak sah kepada kubu Rudy-Seno.

“Kami berharap Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi hitungan suara semata, tetapi juga menilai apakah proses Pilkada telah sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Refly.

Melalui gugatan ini, Isran-Hadi meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024, yang diumumkan pada 9 Desember 2024.

Dalam keputusan tersebut, pasangan calon nomor urut 2, Rudy Mas’ud-Seno Aji, dinyatakan unggul dengan perolehan 996.399 suara.

Pasangan ini mendominasi di delapan kabupaten/kota di Kaltim. Sementara itu, Isran-Hadi hanya memperoleh 793.793 suara, berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Kubu Isran-Hadi sendiri optimistis bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan dalil mereka secara objektif.

“Jika kemenangan diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum, maka hal ini tidak hanya melukai demokrasi tetapi juga keadilan,” tegasnya. (MK)

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan taraf hidup para petani transmigran agar bisa memiliki pendapatan mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta setiap bulan.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama tersebut di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

“Kami tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah sokoguru pembangunan bangsa,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Ia mengatakan bahwa melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pendampingan.

“Kami yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri,” katanya.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.

“Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector (penggerak utama) dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai ‘infanteri’, kami siap mendukung sebagai ‘kavaleri’,” ucap Iftitah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan bahwa bantuan alsintan merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani.

“Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua sudah bisa mendapatkan Rp15-20 juta bersih per bulan. Kami ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas),” ucapnya.

Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementan berencana melakukan optimalisasi 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru di sejumlah kawasan prioritas.

Dengan menggunakan pendekatan ‘Brigade Pangan’, setiap 200 hektar lahan sawah akan dikelola oleh 15 petani yang telah mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) terhadap rupiah dipengaruhi sikap investor mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump seperti deregulasi dan pajak yang lebih rendah.

Pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (9/1/2025), rupiah ditutup melemah 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.217 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.211 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis turut melemah ke level Rp16.238 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.201 per dolar AS.

“Investor mengantisipasi kebijakan Trump seperti deregulasi dan pajak yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut, bersama dengan tindakan tarif yang belum dikonfirmasi, dapat menyebabkan percepatan kembali inflasi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Faktor selanjutnya ialah rencana Trump mendeklarasikan darurat nasional untuk mendorong rencana pengenaan bea masuk impor lebih tinggi, sehingga mendorong penguatan dolar AS.

Menurut Pengamat pasar uang Ariston Tjendra, kebijakan tarif ini bisa menyurutkan aktifitas produksi di negara-negara produsen seperti China, Meksiko, hingga Kanada, yang memicu pelambatan ekonomi.

Perang tarif yang akan muncul juga semakin memperlambat ekonomi, dan ekspektasi ini mendorong pasar masuk ke aset aman, yakni dolar AS.

Terkait kepesertaan Indonesia menjadi di BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Ibrahim Assuaibi menilai bahwa aliansi BRICS tak begitu memberikan keuntungan kepada Tanah Air karena ekonomi China akan melambat, terutama pasca kembali terpilihnya Trump yang memicu proteksionisme dagang.

“Ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS akan mengacak stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia. Ditambah lagi ancaman Trump pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi,” ungkap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019 – 2024 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan kasus korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina terjadi sebelum dirinya menjabat.

“Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kami yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu saja sih,” kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Kasus dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair diketahui terjadi di PT Pertamina pada periode 2011–2014. Basuki mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut ditemukannya pada tahun 2020 dan dilaporkan ke Menteri BUMN hingga akhirnya ditangani oleh KPK.

“Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020.” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama Pertamina

Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

Karen divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirut Pertamina periode 2009—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya dituntut pidana 11 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011–2014.

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum KPK turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.

Penyidik KPK pada Selasa, 2 Juli 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina (Persero) yang juga menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

“Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Tessa saat itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar penegakan hukum di Indonesia bisa disorot kancah dunia.

“Mas Hasto sampaikan kepada saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

“Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui kancah internasional,” ujarnya.

Ronny mengatakan bahwa proses KPK terhadap Hasto sebenarnya penuh drama. Misalnya, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah diska lepas.

Diketahui bahwa KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada hari Selasa (7/1). Sebuah diska lepas disita dari langkah hukum itu.

“Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone,” jelas Ronny.

Ronny melanjutkan, “Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika menersangkakan Hasto Kristiyanto.”

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum karena bocornya sprindik.

“Kebocoran sprindik yang bahkan Juru Bicara KPK sendiri sampaikan kepada publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK,” kata Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Sementara itu, KPK menepis tudingan pihaknya mendramatisasi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Asep mengatakan bahwa kegiatan penggeledahan adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan alat bukti. Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik Hasto juga dalam rangka pencarian barang bukti.

Perwira tinggi Polri berbintang satu itu mengatakan bahwa kedua lokasi tersebut diduga menyimpan barang bukti yang terkait dengan perkara yang melibatkan Hasto.
Asep juga menepis tudingan pemanggilan terhadap saksi-saksi kasus Hasto sebagai upaya mendramatisasi penyidikan perkara Hasto. (ANT/KN)