Beranda blog Halaman 818

Pengukuhan Tim Pemenangan Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo Menuju Pilkada Balikpapan 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bapaslon Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo bersama Ketua Partai Pengusung dan Pendukung.

BALIKPAPAN – Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo bakal mengukuhkan Tim Pemenangan serta relawan untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

Sekretaris Tim Pemenangan, Andi Arif Agung mengatakan, kegiatan ini akan di lakukan di Balikpapan Sports and Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan pada Kamis (5/9/2024) pukul 19.00 Wita.

“Tim Pemenangan yang akan dikukuhkan ini komposisinya terdiri dari Dewan Pembina yang berisikan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif Agung menjelaskan, dalam ramah tamah yang dilakukan pada Rabu (4/9/2024), terpilih sebagai Ketua Tim Pemenangan adalah Eddu Salasa, Koordinator Koalisi Partai adalah Abdulloh, Sekretaris Tim adalah Andi Arif Agung dan Bendahara Tim adalah Ahmad Malollongan.

“Jumlah Tim Pemenangan ini sebanyak 106 orang, hal ini sesuai rekomendasi dan usulan dari para partai pengusung Rahmad-Bagus,” jelasnya.

Selain itu juga ditambah dengan 100 kelompok relawan yang beranggotakan sekitar 1.500 orang. Di mana mereka telah berkomitmen untuk memenangkan Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo pada Pilkada Balikpapan.

Pihaknya juga akan mengundang ribuan warga simpatisan dan pendukung Bapaslon Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo. Di mana undangan tersebut terdiri dari  Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PPP,
HANURA, PKB, PAS sebagai 8 partai pengusung dan partai prima sebagai partai pendukung beserta pengurus dan simpatisannya se-Balikpapan.

“Estimasi massa yang akan datang sebanyak lebih kurang sebanyak 2.500 orang, termasuk sebanyak 1.500 relawan yang siap memenangkan pasangan bakal calon Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo,” tambah Andi Arif Agung.

Koalisi partai ini didasari oleh semangat gotong royong, semangat persatuan dan semangat kebersamaan untuk kemudian kompak bersama melanjutkan pembangunan Kota Balikpapan 5 tahun ke depan.

“Kami yakin Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo adalah jawaban untuk Balikpapan 5 tahun ke depan,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R

Lomba Masak Serba Ikan di Kutai Kartanegara, Wujud Inovasi Cegah Stunting

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: (ist)

TENGGARONG – Di bawah langit cerah pada Rabu pagi (4/9/2024), halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara disulap menjadi arena perlombaan yang sarat kreativitas.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara, Ahyani Fadianur Diani, dengan penuh semangat membuka Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tahun 2024, sebuah ajang kuliner yang tidak hanya merayakan kelezatan olahan ikan, namun juga menjadi bagian dari upaya mencegah stunting di daerah tersebut.

Lomba yang diikuti oleh perwakilan dari tiga zona ini—Zona Hulu, Zona Tengah, dan Zona Pesisir—memamerkan kreasi menu ikan yang menggugah selera.

Kecamatan Anggana, yang mewakili Zona Pesisir, keluar sebagai juara pertama, membawa pulang uang pembinaan sebesar enam juta rupiah.

Sementara Kecamatan Muara Kaman dari Zona Tengah berada di posisi kedua dengan hadiah lima juta lima ratus ribu rupiah, dan Kecamatan Muara Wis dari Zona Hulu di posisi ketiga dengan lima juta rupiah.

Kemenangan ini bukan hanya tentang piala atau hadiah uang, namun juga kesempatan berharga untuk mewakili Kutai Kartanegara di tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Ahyani menekankan bahwa lomba ini bukan sekadar perlombaan kuliner, melainkan sebuah gerakan untuk memperkuat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting.

“Dengan menyebarluaskan informasi tentang kandungan gizi ikan, khususnya kepada para ibu, kita berharap ini bisa berdampak signifikan pada kesehatan dan kecerdasan anak-anak,” ujarnya dengan penuh harapan.

Ia juga mengajak para peserta untuk terus berinovasi dalam mengolah ikan. “Olahan ikan yang kreatif, dengan penyajian menarik dan cita rasa yang lezat, dapat menjadi solusi agar ikan lebih digemari, terutama oleh ibu hamil dan balita. Inovasi seperti inilah yang kami harapkan dari lomba ini,” tambah Ahyani.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi para ibu, khususnya penggerak PKK, dalam meningkatkan keterampilan memasak dengan bahan dasar ikan.

Ahyani berharap bahwa gerakan masyarakat makan ikan yang semakin kuat dapat mengubah pandangan masyarakat, menjadikan ikan sebagai sumber pangan penting di Kutai Kartanegara, yang pada gilirannya akan membantu mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut.

Turut hadir dalam acara ini adalah Yulaikah Sunggono, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muslik, serta sejumlah ketua PKK kecamatan dan tamu undangan lainnya.

“Dengan acara ini kami berharap makanan ikan semakin menjadi bagian penting dari menu harian masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan gizi seperti ibu hamil dan balita,” tutupnya. (*)

Penulis: Hanafi

Dongkrak Nilai Investasi, Smelter Nikel MMP Raih Balikpapan Investment Award 

Penulis
redaksi
-
0
PT MMP meraih Balikpapan Investment Award. (ist)

BALIKPAPAN – PT Mitra Murni Perkasa (MMP) sebagai perusahaan nikel dengan 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menerima penghargaan bergengsi Balikpapan Investment Award 2024 dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan. MMP merupakan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) yang telah berpengalaman selama 19 tahun di sektor energi, yang memulai bisnis dari batubara kini bertransformasi ke bisnis energi terbarukan. 

Acara yang digelar di Ballroom, Pentacity Mall Balikpapan  pada Rabu (4/9), dihadiri Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi, Direktur Wilayah IV Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Yos Harmen dan Perwakilan dari Pemerintah Kota Balikpapan Muhammad Andi Yusri  sementara MMP diwakili oleh Totok Risantono selaku General Manager Operation Readiness. 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan MMP dalam membantu mencapai realisasi investasi Kota Balikpapan pada tahun 2023, yang mencapai Rp 24,1 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui DPMPTSP Kaltim sebesar Rp 17,2 triliun. MMP sendiri menyumbang realisasi investasi untuk pelaku usaha PMDN pada tahun 2023 sebesar Rp 1.003.796.800.000. 

Penghargaan ini menekankan peran penting MMP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. PT MMP sebagai salah satu pemain utama di sektor nikel, telah berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya kolektif perusahaan dalam menjalankan berbagai proyek yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan dengan standar keberlanjutan yang tinggi. 

Adhi Dharma Mustopo selaku Direktur Utama PT MMP menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung agenda pemerintah dalam mencapai target investasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Adhi juga menambahkan jika smelter nikel MMP akan fokus pada bisnis keberlanjutan dengan penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) untuk pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia dan teknologi di Balikpapan khususnya dan Kaltim pada umumnya. 

“Kami sangat bangga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan Kalimantan Timur. Tidak hanya membangun smelter nikel saja tapi dengan praktik ESG dan juga kontribusi ke masyarakat Balikpapan dengan membuka rekrutmen tenaga kerja domestik hingga 1000 karyawan dan membangun kapasitas lokal untuk industri ini. Selain itu, Balikpapan juga merupakan area penyangga IKN yang menandai Nusantara Baru,” ujarnya. 

Smelter nikel MMP membawa semangat “100 persen dari dan untuk negeri”, dengan seluruh pengelolaan dan operasional yang didukung oleh tenaga kerja lokal Indonesia. Selain berkontribusi pada agenda hilirisasi mineral nasional, smelter nikel MMP juga berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. 

Dalam mencapai target investasi yang melampaui ekspektasi, MMP telah menjalankan sejumlah inisiatif strategis, termasuk pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta penerapan teknologi terbaru dalam kegiatan penambangan. Semua ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Indonesia. 

Dengan penghargaan ini, PT MMP berharap dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada kemajuan Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan. (kn)

Transformasi Smart City di PPU, Pemkab Usulkan Penambahan CCTV untuk Keamanan Publik

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Khairudin, Kepala Diskominfo PPU. (Istimewa for MKN)

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan penambahan unit kamera pengawas atau CCTV melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

Kepala Diskominfo PPU, Khairudin, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah melaksanakan pengadaan CCTV untuk memantau ruang-ruang publik secara digital sepanjang tahun 2024.

“Ini merupakan transformasi digitalisasi dalam konteks Smart City,” ujar Khairudin ketika ditemui di kantornya, Senin (2/9/2024).

Pada tahun ini, pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp200 juta untuk pengadaan 143 titik CCTV.

“Ada di fasilitas umum, pendidikan, dan pemerintahan serta di kawasan lain,” ucapnya.

Selanjutnya, Diskominfo PPU akan menambah jumlah CCTV melalui APBD Perubahan dengan mengalokasikan sekitar Rp120 juta untuk pengadaan 24 unit CCTV yang menerapkan teknologi lebih modern.

“Sistem kelistrikannya sudah menggunakan solar cell dan terhubung dengan internet,” ulasnya.

Sementara 143 CCTV sebelumnya memerlukan sambungan listrik dan internet agar bisa diakses melalui monitor.

Menurut Khairudin, pemanfaatan CCTV cukup menarik perhatian warga dan mendapat beragam tanggapan. Namun, setelah sosialisasi dan edukasi mengenai manfaatnya, semakin banyak warga yang setuju dengan program tersebut.

“Karena tidak dipasang di area privat. Adanya di area publik,” ucapnya.

Lebih jauh, proses pemasangan CCTV selalu melalui proses persetujuan, termasuk di sekolah-sekolah. Program ini bisa diintegrasikan dengan pihak sekolah sehingga para guru juga bisa mengakses dan memantau kondisi keamanan sekolah mereka.

“Ternyata banyak sekolah yang berminat,” terangnya.

Khairudin menjelaskan bahwa dalam perencanaan APBD Perubahan, 24 CCTV itu akan dipasang di beberapa titik, seperti di kawasan publik Perumahan Korpri, Perumahan Alam Permai, dan beberapa ruas jalan, termasuk Simpang Silkar dan Simpang Gunung Steleng.

“Fokusnya untuk kawasan padat penduduk guna meminimalisir tindak kejahatan,” ungkapnya.

Ia memastikan bahwa pemasangan CCTV di kawasan Penajam digunakan untuk mengurangi gejala sosial negatif.

“Umpamanya ada tindak kejahatan dan kejadian tabrakan lari atau sebagainya,” pungkasnya.

Dengan demikian, pemasangan CCTV diharapkan bisa menjadi solusi bagi persoalan keamanan warga. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Kementerian Dalam Negeri Apresiasi Pemkab PPU untuk Pengelolaan Anggaran dan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Asisten I Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, saat menjelaskan capaian Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. (Istimewa PPU for MKN)

PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan prestasi luar biasa dengan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Atas pencapaian ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, sebagai salah satu Penjabat Kepala Daerah Terbaik di Indonesia dalam kategori Kesejahteraan Rakyat Fiskal Rendah.

Penganugerahan penghargaan tersebut dilakukan pada malam puncak yang diselenggarakan oleh Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/8/2024).

Nicko mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti dari kemampuan Pj Bupati PPU dalam mengakselerasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sangat baik selama satu tahun kepemimpinannya. “Beberapa penurunan signifikan terlihat,” ujar Nicko Herlambang.

Salah satu capaian terbesar adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem yang drastis. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sekitar 2.000 jiwa atau 1,13 persen penduduk PPU hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Namun, sepanjang tahun 2023 dan awal 2024, Dinas Sosial PPU bekerja keras mengurangi jumlah tersebut, mencatatkan angka kemiskinan ekstrem hanya tersisa 74 jiwa pada Maret 2024.

“Capaiannya cukup luar biasa,” tambahnya. Dengan kerja keras dari pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, PPU berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Nicko menambahkan bahwa penghargaan dalam kategori kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat fiskal rendah ini tergolong prestisius, karena tidak semua penjabat kepala daerah di Indonesia berhasil mencapai hal tersebut. Pengelolaan anggaran daerah yang fiskalnya rendah justru memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Jika berbicara tentang kesejahteraan rakyat, kecenderungannya adalah mencapai fiskal yang tinggi. Namun, dengan kondisi fiskal rendah di PPU, pemerintah daerah tetap dapat mengelola anggaran secara maksimal,” ungkap Nicko Herlambang.

Pencapaian ini menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan anggaran yang tepat dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Dinas PUPR PPU Lakukan Survei Jalan Berlubang, Mitigasi Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, Khairudin, saat menjelaskan pelaksanaan survei jalan berlubang di Kecamatan Penajam. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Negara (BBPJN) untuk melaksanakan survei dan perbaikan jalan berlubang yang tersebar di sepanjang Kecamatan Penajam. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU, Khairudin, menyampaikan bahwa survei dilakukan untuk memitigasi risiko kecelakaan yang dapat disebabkan oleh kerusakan jalan beraspal, terutama bagi pengendara roda dua (R2) dan roda empat (R4).

“Memang kewenangannya di Balai, namun kami mencoba memitigasi agar jalan-jalan berlubang tersebut bisa diperbaiki,” ujar Khairudin saat ditemui di kantornya, Selasa (3/9/2024).

Khairudin menjelaskan bahwa kerusakan jalan yang terjadi secara sporadis di beberapa titik menyebabkan potensi bahaya bagi pengendara. “Secara estetika memang tidak bagus juga kalau ada lubang di jalan,” tambahnya. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa jalan yang berlubang dapat segera ditangani dan tidak menambah potensi kecelakaan.

Survei ini juga merupakan arahan dari Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, untuk menutupi atau menambal lubang yang ada di jalan. Meskipun kerusakan jalan tersebut tidak terlalu panjang, namun titik-titik lubang tersebar setiap satu hingga tiga kilometer, yang perlu segera diperbaiki.

Khairudin juga menekankan bahwa meskipun kewenangan perbaikan jalan berada di tangan BBPJN, pihak PUPR PPU tetap berinisiatif untuk melakukan survei dan mitigasi demi menjaga keselamatan masyarakat. “Kami mencoba mengurangi risiko yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Khairudin menambahkan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas di Kabupaten PPU, yang membutuhkan perhatian lebih pada kondisi jalan raya. “Apa lagi kalau malam, pengendara melaju sedangkan ada jalan yang berlubang,” ujarnya.

Ke depan, Khairudin berencana untuk melanjutkan survei ke jalan-jalan di pemukiman padat penduduk, tidak hanya di jalan provinsi atau nasional, demi memastikan keselamatan pengendara dan masyarakat PPU. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

KPK Surati KPU Soal Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka Korupsi

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

“Dari pimpinan informasi-nya sudah memerintahkan struktural terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Tessa belum bisa menyampaikan kapan surat tersebut akan dikirimkan ke KPU, menurutnya saat ini surat tersebut sedang disusun oleh internal KPK.

Lebih lanjut dia mengatakan pihak KPK dalam hal ini hanya akan menyampaikan informasi tersebut kepada KPU, sedangkan bagaimana KPU menindaklanjuti surat tersebut adalah sepenuhnya kewenangan KPU.

“Nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap,” ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri tersebut enggan berkomentar lebih lanjut soal siapa saja dan berapa calon kepala daerah yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.

Sesuai dengan kebijakan KPK, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi beserta rincian perkaranya akan diumumkan saat dilakukan penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya tidak bisa memberikan informasi lebih dalam, karena berdasarkan kebijakan saat ini untuk nama tersangka baru bisa diumumkan saat penahanan,” ucap Tessa.

Sebelumnya, pihak KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 dan memastikan penyidikan-nya tidak akan mengganggu jalannya Pilkada.

“KPK akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan, tidak akan mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung dan tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Tessa juga mengatakan proses hukum di KPK akan berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana penyidikan yang disusun, termasuk proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.

“Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Sikap KPK tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan akan melakukan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024 untuk menjaga objektivitas proses demokrasi yang berjalan.

“Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak ada satu calon yang menjadikan suatu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9).

Harli menegaskan bahwa instruksi Jaksa Agung soal penundaan proses hukum calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024, bukan untuk melindungi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dia memastikan bahwa Kejagung akan melanjutkan proses hukum kepala daerah yang bermasalah setelah pilkada berakhir.

“Setelah itu (Pilkada 2024), tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan,” ucapnya. (ANT/KN)

Fahri Hamzah : Putusan MK Pastikan Otonomi Daerah Jadi Bermakna

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. ANTARA/Melalusa Susthira K

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah turut memastikan otonomi daerah menjadi bermakna.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena lanskap Pilkada 2024 berubah di banyak daerah.

“Kotak kosong pecah menjadi suara-suara yang berserakan, dan kandidat bertambah banyak di mana-mana,” kata Fahri dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Oleh sebab itu, ia menyampaikan perubahan lanskap Pilkada 2024 usai putusan MK menjadi nafas penting bagi otonomi daerah agar pembangunan dapat terselenggara lebih masif dan cepat.

Walaupun demikian, ia mengingatkan agar otonomi daerah pasca-Pilkada 2024 tidak membuat perlambatan pembangunan karena adanya ‘raja-raja kecil di daerah’.

“Dan mereka kemudian melakukan bargain (tawar-menawar, red.) dengan Pemerintah pusat, sehingga eskalasi daripada pembangunan yang kita harapkan tumbuh lebih cepat malah melambat,” ujarnya.

Padahal, kata dia, seharusnya pemimpin-pemimpin baru yang dipilih dari Pilkada 2024 dapat mewujudkan Indonesia untuk tumbuh menjadi negara industri yang lebih maju atau menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, dia mengatakan pemimpin baru nantinya perlu memikirkan terobosan untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita nasional.

Sebelumnya, MK pada Selasa (20/8) mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen. (ANT/KN)

Kebakaran di Tenggarong: Puluhan Rumah Terbakar dan Satu Korban Jiwa Tewas Terjebak

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Lokasi kebakaran di Jalan Gunung Belah. (Rafi'i/Media Kaltim)

TENGGARONG – Kebakaran hebat terjadi di Gang Barokah dan Gang Wahyu yang berada di Jalan Gunung Belah RT 74, Kecamatan Tenggarong. Api diperkirakan bermula sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, dari salah satu rumah bangsalan, pada Kamis (5/9/2024).

Dari keterangan warga sekitar, memang lokasi padat penduduk tersebut, merupakan kawasan rumah bangsalan, yang disewakan untuk anak-anak yang kuliah.

Mirisnya, kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah tersebut, memakan korban. Yakni pemuda 18 tahun bernama Davi Nur Hidayat, asal Kecamatan Muara Wis. Dari informasi yang dihimpun, saat kejadian korban sendirian di dalam kosnya dan terjebak.

“Awal api dari gang sebelah (Gang Wahyu). Meninggal dunia 1 orang, ada juga yang luka bakar,” ujarnya.

Lokasi kebakaran yang padat penduduk, ditambah di dalam gang membuat penanganan sedikit terkendala. Ditambah struktur bangunan yang dari kayu, membuat api cepat membesar. Hingga berhasil dipadamkan pada pukul 06.00 Wita.

Hingga kini, terkait jumlah bangunan, korban dan penyebab terjadinya api, masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R

Mahakam Ulu Perkuat Kapasitas Pengelola Perpustakaan Melalui Bimtek 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Asisten Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, saat membuka Bimtek. (Dok. Diskominfostandi Mahulu)

MAHAKAM ULU – Dalam upaya memperkuat literasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Bagian Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi tenaga pengelola perpustakaan pada tahun 2024.

Bimtek ini mengusung tema “Penguatan Literasi di Mahakam Ulu Melalui Tenaga Profesional Menuju Perpustakaan yang Berstandar” dan digelar di ruang Cafetaria lantai satu Kantor Setkab Mahulu pada Selasa (3/9/2024).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, dalam sambutannya yang mewakili Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, menegaskan bahwa perpustakaan memainkan peran vital dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku, perpustakaan kini dituntut menjadi pusat ilmu pengetahuan, informasi, dan kebudayaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan menjawab tantangan di era digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Perpustakaan dan Arsip, Agnes Luaq, menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan secara mandiri dan profesional, serta membekali mereka dengan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan perpustakaan di masa depan.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 3 hingga 4 September 2024, dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu Marthen Rukmana, Pustakawan Ahli Madya dari DPK Provinsi Kaltim, dan Andi Anwar. Sebanyak 46 peserta dari lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu mengikuti kegiatan ini.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

1...817818819...1,259Halaman 818 dari 1,259