JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ketentuan pilkada ulang bila kotak kosong memenangkan kontestasi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ketentuannya tertuang dalam Pasal 54D ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pilkada,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Lolly menjelaskan bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka bila pasangan calon tunggal di Pilkada 2024 tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara sah, maka calon kepala dan wakil kepala daerah tersebut boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, kata dia, pemilihan berikutnya dapat diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan pilkada ulang sebagaimana tertuang dalam pasal 54 ayat (3) UU Pilkada dapat dimaknai dua hal, yakni pada tahun berikutnya atau 2025, atau pemilihan berikutnya, yakni Pilkada 2029,” ujarnya.

Berikut bunyi lengkap Pasal 54D ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pilkada:

Pasal 54D
(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sudah beres-beres untuk meninggalkan rumah dinas menteri menjelang kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai pada Oktober 2024.

Dia mengaku akan meninggalkan rumah dinas pada September 2024 ini agar nantinya tidak terburu-buru. Dengan begitu, menurutnya menteri penggantinya yang nantinya bakal dilantik bisa langsung meninggalkan rumah dinas tersebut.

“Jadi kita tinggalkan agar segera bisa digunakan oleh menteri yang nanti akan ditunjuk bulan depan. Tinggal nggak sampai enam minggu lagi sudah ada menteri baru,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sejauh ini, dia mengaku jarang meninggali rumah dinasnya tersebut karena biasanya hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja.

Di samping itu, dia pun tidak mau berekspektasi soal potensi dirinya bakal kembali menjadi menteri di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut dia, penunjukan menteri pada kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo, walaupun dirinya sempat berjuang untuk Prabowo selama beberapa tahun lalu.

“Kita harus mawas diri. Harus tahu diri bahwa prioritas adalah bagi para pejuang-pejuang yang telah mendorong akhirnya pak Prabowo menjadi presiden,” kata dia.

Adapun Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilantik sejak 2020 di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Sandiaga merupakan Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan.

Setelah itu, Sandiaga berhenti dari kursi Wakil Gubernur Jakarta untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta polisi agar mendalami motif pelaku anak dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung kematian korban di Palembang, Sumatera Selatan.

“Kami berharap kasus ini dapat diproses dan diungkap dengan baik, termasuk motif mengapa anak-anak melakukan kejahatan berat seperti itu,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Menurut Nahar, kasus ini kemungkinan terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembang pelaku anak.

“Kasus ini bisa jadi akibat dari kondisi anak memiliki masalah lain karena kurang perhatian orang tua, kurang pengetahuan memanfaatkan teknologi informasi, atau menjadi korban pornografi, sehingga memosisikan anak sebagai korban tidak terpenuhi haknya sebagai anak,” katanya.

Sebelumnya, terungkap kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial AA (13) di sebuah kuburan China di Palembang.

Polrestabes Palembang kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini.

Keempat tersangka tersebut masih berusia anak yang berinisial IS, MZ, NS, dan AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp40,5 miliar uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

KPK menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (plt.) Menteri Sosial.

Penunjukan itu menyusul disetujuinya pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatan Mensos karena maju sebagai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

“Presiden menunjuk Bapak Muhadjir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ari mengatakan bahwa pemberhentian Risma dari jabatan Mensos tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019—2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya pada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

Keppres tersebut, kata Ari, merupakan tindak lanjut dari permohonan pengunduran diri Tri Rismaharini sebagai Mensos yang telah disetujui oleh Presiden.

“Permohonan pengunduran diri Ibu Tri Rismaharini terkait dengan pencalonan dan pendaftaran yang bersangkutan sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur,” ujarnya.

Muhadjir sebelumnya sudah pernah menjabat Plt. Mensos pada tahun 2020. Kala itu Muhadjir mengisi kursi Mensos karena Mensos Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya menyatakan sudah menyetujui pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatan Menteri Sosial karena yang bersangkutan maju Pilkada 2024.

“Sudah … sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi singkat di sela kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024). (ANT/KN)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan letusan setinggi 400 meter di atas puncak pada Kamis malam pukul 19.34 WIB.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Kamis, 5 September 2024, pukul 19.34 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak atau 4.076 meter di atas permukaan laut,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Ghufron Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (5/9/2024) malam.

Menurut dia kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik.

Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu sebelumnya mengalami erupsi pada Kamis pukul 00.59 WIB yang terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 132 detik, namun visual letusan tidak teramati.

Kemudian erupsi juga terjadi pada pukul 02.53 WIB dan visual letusan tidak teramati, namun erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 141 detik.

Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 05.26 WIB dan visual letusan tidak teramati, namun erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 109 detik.

Status Gunung Semeru pada Level II atau Waspada, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Kemudian di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak.

Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius tiga km dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Selain itu perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjanjikan pengembalian dana atau refund bagi para pembeli meterai elektronik (e-Meterai) melalui situs web Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

“Tentunya kalau ada kerugian di sisi pengguna yang kemudian dia sudah bayar, tapi belum tereksekusi tentu kita akan refund, pasti,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, usai menghadiri sesi tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Hal itu merespons keluhan para peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 beberapa waktu lalu yang ramai telah membeli e-Meterai, namun tidak dapat digunakan dalam dokumen persyaratan pendaftaran.

Namun terkait kapan dilakukannya refund, Kartika mengatakan bakal melakukan diskusi lebih lanjut dengan Direktur Utama Perum Peruri.

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa kesulitan peserta CASN dalam membeli e-Meterai dikarenakan lonjakan para pembeli yang mengakses website di waktu yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan error pada server Peruri.

“Jadi memang kita terus meningkatkan kapasitas digital kita di berbagai BUMN termasuk Peruri. Peruri kan menjadi distributor e-Meterai, memang kapasitas kita kemarin terkendala saat terjadi antrian besar waktu orang mendaftar (CASN),” katanya lagi.

Berkaca dari hal tersebut, Tiko mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan evaluasi besar-besaran terhadap akses digital Peruri.

“Memang ini kita evaluasi, kita sudah bicara dengan Dirut Peruri untuk dievaluasi, baik dalam proses pendistribusian e-Meterai maupun kapasitas server dan keandalan daripada infrastruktur di Peruri sendiri,” ujarnya.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah memastikan saat ini kendala sistem e-Meterai yang sempat terjadi untuk pendaftaran CASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah diatasi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Prabunindya Revta Revolusi mengatakan kini sistem yang dikelola oleh Peruri tersebut telah pulih dan kembali bisa diakses oleh para peserta CPNS 2024.

“Saat ini sudah bisa diakses kembali,” kata Prabu dalam pesan singkatnya kepada ANTARA, Kamis.

Hal itu juga telah diumumkan langsung oleh Peruri selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang dipercaya pemerintah untuk menangani sistem e-Meterai. (ANT/KN)