Beranda blog Halaman 798

Dewan Harapkan Pemerintah Dorong Pengadaan Jargas di Bontang Lestari

0
Alfin Rausan Fikry, Anggota DPRD Bontang

BONTANG – Pemasangan Jaringas Gas (Jargas) rumah tangga akan kembali hadir untuk masyarakat Kota Bontang. Namun, Warga Kelurahan Bontang Lestari harus gigit jari karena instalasi Jargas belum menyentuh wilayah tersebut.

Alfin Rausan Fikry, Anggota DPRD Kota Bontang mengatakan  pemerintah Kota Bontang harus mendorong pembangunan pipa Jargas hingga menuju Kelurahan Bontang Lestari.

“Kita harus wujudkan pemerataan pembangunan termasuk Jargas juga,” terangnya saat ditemui, Minggu (22/9/2024).

Ia memahami bahwa pembangunannya tentu perlu dengan perencanaan yang jelas dan matang. Sehingga masyarakat yang harusnya mendapatkan fasilitas tersebut dapat benar-benar menikmatinya.

“Masyarakat Bontang Lestari juga merupakan masyarakat kita yang harus merasakan pembangunan,” tambahnya.

Jargas juga merupakan salah satu fasilitas pemerintah Kota Bontang, apalagi subsidi Jargas sudah masuk ke Kota Bontang cukup lama. Maka ada baiknya jika pemerintah melayangkan pengajuan untuk pembangunan pipa ke Bontang Lestari.

Karena masyarakat yang tinggal di atas perairan juga belum bisa dialiri Jargas dengan kendala pemukiman yang berada di atas air. Sementara Kelurahan Bontang Lestari masihlah berupa daratan, hanya saja posisinya yang cukup jauh dari pusat kota.

“Semoga secepatnya dapat akan dilaksanakan perencanaan Jargas tersebut,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

DPRD Bontang Sayangkan Terlambatnya Pembagian Seragam Sekolah

0
Anggota DPRD Kota Bontang, Aloysuis Roni (ist)

BONTANG – Terlambatnya pembagian seragam sekolah untuk para siswa yang memasuki masa transisi ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat disayangkan oleh DPRD Kota Bontang.

Anggota DPRD Kota Bontang, Aloysius Roni mengungkapkan, para siswa yang memasuki tahun ajaran baru terpaksa harus membeli seragam sendiri. Sehingga penyaluran seragam tersebut dirasa tidak maksimal. Apalagi, tahun ajaran baru sudah berjalan kurang lebih 2 bulan.

“Seharusnya sebelum mereka mulai bersekolah seragam itu sudah dibagikan. Kalau mereka sudah sekolah, sama saja ujung-ujungnya beli sendiri,” ujar Anggota DPRD Kota Bontang, Aloysius Roni saat ditemui, Minggu (22/9/2024).

Pemerintah Kota Bontang diminta untuk serius dalam melaksanakan program tersebut. Seharusnya sejak awal tahun mereka sudah melakukan pengukuran pakaian sehingga produksi seragam dapat dilakukan lebih cepat.

Program ini tentu diharapkan bisa membantu para orang tua dalam meminimalisir pengeluaran mulai dari segaram, atributnya, tas serta sepatu.

“Mereka sudah keburu beli sendiri, jadi seragam yang pemkot kasihkan nanti bisa disimpan saja. Jangan sampai mereka sudah berharap, malah tidak ada,” tambahnya.

Roni menjelaskan bahwa timeline harus diperbaiki. Padahal program retribusi seragam sudah merupakan niat baik pemerintah, namun masih harus dibenahi. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Sandiaga Uno Menilai Bandara IKN Sudah Layak Digunakan

0
Pesawat Kepresidenan RJ-85 yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat tiba di Bandara Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Selasa (24/9/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa. (Handout Biro Pres Sekretariat Kepresidenan)

TANGERANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa fungsi landasan pacu di bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang bernama Nusantara Airport telah layak dipergunakan.

Hal itu, dirasakan Sandiaga usai melakukan pendaratan pertama bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menghadiri agenda groundbreaking atau peletakan batu pertama D’prima Hotel Nusantara di IKN pada Rabu (25/9/2024).

“Pendaratan perdana mulus, menurut Presiden Jokowi runway sudah dapat dipakai. Dan saya bersama pak Menhub,” ucapnya di Tangerang, Kamis (26/9/2024).

Ia mengungkapkan, ketika ketibaannya di Nusantara Airport, sejumlah fasilitas perlengkapan Bandara udara seperti tempat parkir pesawat sudah hampir rampung untuk digunakan. “Apron sudah hampir selesai,” sebutnya.

Dia menyampaikan, dengan hampir selesainya pembangunan Bandara IKN yang telah dilakukan uji laik fungsi oleh Kementerian Perhubungan tersebut diharapkan dapat segera digunakan pada akhir tahun ini.

“Diharapkan keseluruhan bisa diselesaikan pada Desember 2024,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan proses kalibrasi Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum siap dioperasikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penerbangan misi kalibrasi dilakukan pada Selasa (10/9), sebagai tindak lanjut pelaksanaan verifikasi Bandara Nusantara yang dilakukan pada 8-9 September 2024.

Kemudian, tahapan pengujian fungsi bandara di IKN dilanjutkan dengan mencoba mendaratkan pesawat Boeing 777-300ER seperti jenis pesawat kepresidenan.

Selain kalibrasi, dilaksanakan pula penerbangan validasi prosedur terbang dengan Perfomance Base Navigation (PBN). Selanjutnya, Kemenhub akan melakukan sejumlah asesmen lainnya sebelum mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pengelola bandara.

Proses pembangunan Bandara Nusantara sendiri terus berlangsung dengan perkembangan yang cukup signifikan. Runway yang tersedia sekarang sudah mencapai 2.200 x 30 meter. Sementara itu, pembangunan terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan untuk terminal VIP telah rampung hampir 80 persen.

Fasilitas penunjang berupa tower ATC, gedung administrasi dan operasional serta Gedung PKP-PK juga terus dikebut pembangunannya. Adapun untuk jalan akses utama bandara telah hampir siap 100 persen, dimana nantinya akan menunjang akses dari dan menuju bandara.

Secara keseluruhan, melihat progres pekerjaan, Menhub optimis Bandara Nusantara selesai dibangun pada 31 Desember 2024. (ANT/KN)

Rudy Mas’ud Diangkat Sebagai Anggota Kehormatan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Samarinda

0
Foto: Calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, saat menerima Perguruan Silat Pagar Nusa Samarinda, di Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Rabu (25/9/2024) sore, resmi diangkat sebagai anggota kehormatan dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Kota Samarinda. Acara Pembaiatan Calon Gubernur nomor urut 2 itu dilaksanakan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim jalan Mulawarman Samarinda.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Rudy terhadap perkembangan seni bela diri tradisional Indonesia, khususnya pencak silat.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud mengungkapkan rasa syukur dan harapannya terhadap perkembangan pencak silat, terutama agar warisan budaya ini dapat terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan Indonesia di berbagai kejuaraan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

“Kami berharap pencak silat, sebagai warisan budaya Indonesia, dapat semakin dikenal di kancah internasional. Kami juga berharap Pagar Nusa bisa terus berkontribusi dalam dunia pencak silat dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi,” ujar Rudy.

Rudy juga menekankan pentingnya mendukung eksistensi perguruan pencak silat, bukan hanya di Samarinda, tetapi juga di seluruh Kalimantan Timur. Ia berharap Pagar Nusa dapat berkembang lebih besar di 10 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Ketua Pagar Nusa Samarinda, Muhammad Saidun, turut menyampaikan rasa bangganya atas pengangkatan Rudy Mas’ud sebagai anggota kehormatan. Menurutnya, pemilihan Rudy didasarkan pada harapan bahwa kehadirannya akan membawa perubahan yang lebih baik bagi Pagar Nusa ke depannya.

“Alasan kami memilih Pak Rudy adalah karena kami percaya beliau bisa membawa Pagar Nusa menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Saidun.

Ia juga menambahkan bahwa Pagar Nusa Samarinda saat ini memiliki lebih dari 2.000 anggota yang tersebar di 18 rayon dan PAC (Pimpinan Anak Cabang).

Selain itu, Pagar Nusa Samarinda juga aktif dalam berbagai program, seperti koperasi, pertanian, serta menggelar turnamen pencak silat. Prestasi terbaru mereka adalah meraih juara umum kedua dalam turnamen tingkat utama pada tahun 2023. (Han)

Penulis: Hanafi

Perludem Sebut Perlunya Antisipasi Duplikasi Kecurangan pada Pilkada 2024

0
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati (kedua kiri) saat menjadi narasumber pada diskusi di Jakarta, Rabu (25/9/2025). ANTARA/Khaerul Izan

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu antisipasi modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, karena dikhawatirkan bisa diduplikasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kalau dilihat dari putusan MK masalah Pilpres maupun Pileg hasilnya ada beberapa dugaan kecurangan, misalkan netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, dan lainnya bisa terulang lagi di daerah,” kata Khoirunnisa di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Menurut dia, putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 memang masih ada celah untuk dimanfaatkan lagi oleh oknum atau siapapun yang maju pada Pilkada serentak 2024.

Ia mengatakan, ada beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024 yang tidak dapat terbukti secara sah, padahal dalam kasat mata orang awam itu merupakan pelanggaran Pemilu.

Untuk itu, Khoirunnisa mengaku khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu kemarin.

“Karena MK menyatakan dalil dari pemohon tidak terbukti, kalau kita mau tarik kesimpulan MK menyadari bahwa Mahkamah kekurangan waktu untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk memberi keyakinan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa semua perlu mengantisipasi duplikasi kecurangan, apalagi pada Pilkada 2024 ini cukup rawan mengingat pilkada dekat dengan konflik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu memetakan berbagai potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

“Melalui forum ini diharapkan segenap insan untuk dapat memetakan kembali potensi-potensi kerawanan pemilu ke depan,” kata Hadi Kamis (19/9).

Ia menjelaskan ihwal ini sangat penting karena Sentra Gakkumdu memiliki tugas mengawal jalannya pesta demokrasi secara jujur dan adil, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Selain itu, kinerja antarlembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sukses pada pemilu sebelumnya sebab telah melalui persiapan yang panjang.

“Yang diawali dengan pemetaan kerawanan pemilu oleh Bawaslu dan baru-baru saja kita sudah me-launching dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya untuk mengetahui potensi kerawanan masing-masing daerah,” ujarnya. (ANT/KN)

MPR RI Dorong Soeharto dan Gus Dus Diberi Gelar Pahlawan Nasional

0
Pimpinan MPR RI memimpin Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019-2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024). ANTARA/HO-MPR

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan bahwa pimpinan MPR mendorong agar presiden ke-2 RI H.M. Soeharto dan presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional.

Menurut Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo), jangan sampai ada warga negara Indonesia, apalagi seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman tanpa adanya proses hukum yang adil.

“Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam pada masa lalu,” kata Bamsoet usai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Bamsoet menekankan bahwa sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa.

Oleh karena itu, pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian dari mantan Presiden RI Ir. Soekarno, mantan Presiden Soeharto, dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dapat mendapat penghargaan yang layak.

Ia mengatakan bahwa MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 perihal kedudukan Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang membahas soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pimpinan MPR pun menurutnya bersepakat perihal kedudukan hukum Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 menyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Namun, kata dia, terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 secara pribadi Pak Harto (sapaan akrab presiden ke-2 RI) dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah wafat.

Selain itu, lanjut Bamsoet, pimpinan MPR juga menerima surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perihal Kedudukan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pemberhentian sebagai presiden.

Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan, pimpinan MPR menegaskan bahwa ketetapan MPR tersebut saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

“Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa MPR adalah aktualisasi dari permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia. Maka, sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa.

“Layaknya benang yang mengikat kain berbagai warna, MPR menganyam harapan dan cita-cita bangsa dalam satu harmoni,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANT/KN)

Menhan Prabowo Sampaikan Salam Perpisahan kepada Komisi I DPR RI

0
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto saat menghadiri rapat kerja terakhir dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Melalusa Susthira K.)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan salam perpisahan mewakili Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI kepada Komisi I DPR RI.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.

“Atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kami mohon diri. Selamat penghargaan atas pengabdian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2024).

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi I DPR RI selama lima tahun bermitra dengan Kemenhan RI.

Dia menekankan kerja-kerja yang dilakukannya selama memimpin Kemenhan RI dilakukan demi kepentingan bangsa.

“Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama lima tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian, tapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, dia menyampaikan pula salam perjumpaan di masa yang akan datang dengan Komisi I DPR dalam kaitan bekerjasama menjaga kedaulatan bangsa.

“Mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua,” katanya.

Dia lantas berkata, “Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya”.

Selain Prabowo, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Teuku Riefky Harsya, Sugiono, dan Utut Adianto. (ANT/KN)

Ombudsman RI dan Kedubes Australia Diskusi Rumuskan Kajian Sistemik Pembangunan IKN

0
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam diskusi secara daring dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta, Rabu (25/9/2024). ANTARA/HO-Ombudsman RI

JAKARTA – Ombudsman RI melakukan diskusi secara daring dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta, Rabu (25/9/2024), dalam rangka merumuskan kajian sistemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan catatan sejarah, kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Australia memiliki pengalaman dalam memindahkan ibu kota ke Canberra dari sebelumnya di Melbourne.

“Diskusi dan pembahasan mendalam mengenai hal tersebut sebagai bahan bagi kami untuk merumuskan kajian sistemik pembangunan IKN,” ucap Bobby seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi.

Dengan demikian, kata dia, Ombudsman RI nantinya bisa memberikan masukan kebijakan secara komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai pembangunan dan penyediaan infrastruktur di IKN sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Bobby berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ke IKN tentu memerlukan waktu dan proses yang panjang, serta memiliki berbagai tantangan, yakni keberlanjutan pembangunan, aspek lingkungan hidup, serta kesiapan infrastruktur kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, akulturasi budaya, dan aksesibilitas terhadap pelayanan publik di pemerintah pusat.

Mengingat unsur pendukung IKN luas dan kompleks, Ombudsman RI ingin memastikan dan mengawal agar pelayanan publik di sana berjalan dengan baik, terutama dari kesiapan infrastruktur di IKN pada masa awal relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.

Sementara itu, sejarawan dari Australian National University David Headon, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi itu, mengemukakan bahwa upaya pemindahan ibu kota ke Canberra kala itu bukan suatu hal yang mudah, melainkan butuh proses yang panjang hingga akhirnya dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Dalam pemindahan ibu kota Australia, dia mengungkapkan bahwa sempat terdapat permasalahan terkait luas lahan, jumlah populasi, anggaran, situasi politik, hingga infrastruktur yang harus dihadapi, khususnya pada tahap awal.

“Namun, hal tersebut harus diselesaikan satu per satu secara beruntun dalam sebuah masa transisi yang panjang sehingga akhirnya tercipta ibu kota yang baru di Canberra,” ungkap David.

David menambahkan bahwa kondisi Canberra pada awal masa transisi pun memiliki berbagai masalah kompleks, di antaranya kondisi wilayah yang masih sangat minim infrastruktur, jumlah populasi yang sangat sedikit, pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat minim, serta keraguan berbagai pemangku kepentingan atas kebijakan pemindahan ibu kota ke sana.

Meskipun demikian, setelah melalui proses panjang, lanjut dia, Canberra kini telah bertransformasi menjadi Ibu Kota Australia yang bisa dibilang sangat membanggakan.

“Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang akan mengalami pemindahan ibu kota ke IKN,” tutur dia.

Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus didampingi Kepala Keasistenan Utama V Ombudsman RI Irma Syarifah dan jajaran.

Sementara itu, dari pihak Kedubes Australia, hadir First Secretary Economy and Investment Sophie Mackinnon, Second Secretary Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) Jonathan MacManus, serta Investment Outreach Officer Arlitadian Pratama. Hadir pula sejarawan dari Australian National University David Headon.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan agenda diskusi selanjutnya guna menambah data dalam kaitan merumuskan kajian sistematik oleh Ombudsman RI. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Bertolak Menuju Paser Naik Super Puma

0
Presiden RI Joko Widodo saat akan bertolak ke Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dari Helipad MBH, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

PASER – Presiden RI Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024) pagi, menggunakan helikopter Super Puma dari Helipad MBH, Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melakukan kunjungan kerja.

Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9/2024), Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.15 WITA dan tiba di Kabupaten Paser sekitar pukul 08.00 WITA.

Di Kabupaten Paser, Presiden Jokowi melakukan peninjauan fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot.

Selain itu, Presiden juga akan melakukan peninjauan persediaan beras di kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Setelah dari Kabupaten Paser, Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke kawasan IKN dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Setibanya di Bandara Nusantara kawasan IKN, Presiden Jokowi akan berganti moda transportasi dengan Pesawat Kepresidenan RJ-85 untuk lepas landas menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

“Di Kabupaten Berau, Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi Pasar Sanggam Adji Dilayas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai. Usai peninjauan, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Paser adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Nanang Avianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Helipad MBH kawasan IKN adalah Dandim 0913/PPU Letkol Inf. Arfan Affandi serta Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Suprianto. (ANT/KN)

Masuknya Investor Asing Tunjukkan Kepercayaan pada Potensi IKN

0
Presiden Jokowi sedang berbincang dengan salah investor dari luar negari saat kegiatan groundbreaking tahap delapan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. (ANTARA/Muhammad Solih Januar)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan masuknya investasi swasta luar negeri menunjukkan kepercayaan investor global terhadap potensi Nusantara sebagai pusat ekonomi masa depan.

“Pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara menunjukkan kepercayaan investor global yaitu dari Tiongkok kepada potensi Nusantara sebagai pusat ekonomi masa depan,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Delonix Nusantara merupakan salah satu dari lima groundbreaking yang diresmikan Presiden RI di rangkaian groundbreaking ke 8 ini dengan investasi mencapai Rp500 Miliar.

Pada groundbreaking kali ini, total estimasi keseluruhan nilai investasi yang masuk mencapai Rp1,57 trilliun, di mana nilai ini diperoleh dari gabungan investasi yang melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

Sebagai informasi, Otorita IKN telah meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara sebagai investasi swasta asing pertama yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Nusantara, Kalimantan Timur.

Investasi dari mancanegara khususnya Delonix ini menunjukkan kepercayaan dan membuktikan kepercayaan diri bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik dalam sektor investasi.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan Otorita IKN dan Akta Notariil Perjanjian antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PT. Delonix Group Indonesia.

Delonix Nusantara akan membangun kompleks mix used di atas lahan seluas 24.200 meter persegi tersebut memiliki konsep pembangunan kawasan mixed-use yang mencakup Model J Hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

Model J Hotel direncanakan akan memiliki 200 kamar dilengkapi dengan berbagai fasilitas ramah lingkungan, mencerminkan keselarasan dengan fokus Nusantara pada keberlanjutan. Delonix Nusantara bukan hanya akan menjadi sebuah destinasi, tetapi juga sebuah ekosistem yang menggabungkan inovasi, keunggulan, dan keberlanjutan dalam konsep hunian terpadu.

Presiden Delonix Group Indonesia Bill Lin menyatakan bahwa kehadiran Delonix Nusantara di IKN mencerminkan keyakinan mereka terhadap potensi Nusantara dalam memposisikan Indonesia sebagai negara terdepan di kawasan Asia Pasifik.

Pembangunan ini juga sejalan dengan harapan Delonix Group untuk berkontribusi melalui keahlian dan sumber daya Delonix Group dalam pengembangan industri perhotelan dan pariwisata Indonesia. (ANT/KN)