Beranda blog Halaman 797

BPOM Siapkan Strategi Pengawasan Obat dan Makanan di IKN

0
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berbincang dengan ASN Loka POM di Balikpapan. ANTARA/HO - Badan Pengawas Obat dan Makanan

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektor dalam mempersiapkan pengawasan obat dan makanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Secara organisasi kita sudah mengusulkan ke Kementerian PANRB untuk menjadikan Loka POM di Balikpapan naik kelas menjadi Balai (POM). Untuk mencapai hal itu, fasilitas seperti gedung dan laboratorium serta fasilitas lainnya harus siap,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Taruna menyebutkan wilayah kerja Loka POM di Balikpapan strategis karena dekat dengan pelabuhan, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, dan Bandara Nusantara IKN. Namun demikian Balikpapan memiliki tantangan sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

“Jumlah penduduknya juga besar di Samarinda dan Balikpapan, namun baru Samarinda yang statusnya sebagai balai besar,” katanya.

Dia optimis dengan jumlah pegawai yang ditempatkan di Loka POM di Balikpapan, tempat itu bisa diusulkan ke Kementerian PANRB untuk kenaikan tingkat. Dia juga berharap agar anggaran pengawasan obat dan makanan di Balikpapan dapat digunakan dengan tepat tanpa ada kendala dan hambatan.

Selain itu, katanya, BPOM telah mempersiapkan lahan untuk menunjang Loka POM di Balikpapan naik kelas menjadi Balai POM.

“Karena strategisnya Loka POM di Balikpapan ini, kita akan mengamati dan memantau secara maksimal dari pusat terkait pengurusan tanah yang akan dibangun menjadi Kantor UPT BPOM,” ucapnya.

Terkait dengan rencana tersebut, Taruna Ikrar meminta Balai Besar POM di Samarinda dan Loka POM di Balikpapan untuk bersiap dilakukan monitoring secara berkala dari pusat. Nantinya, kata dia, apabila kenaikan kelas itu telah disetujui oleh Kementerian PANRB, maka Loka POM di Balikpapan juga perlu bersiap atas tanggung jawab yang lebih.

Taruna berharap Balai Besar POM memiliki peran penting dalam pengawasan di wilayah strategis.

Dia menyebutkan komitmennya untuk memberikan penguatan yang dibutuhkan oleh daerah, khususnya Balai Besar POM, supaya bisa menjadi penopang utama untuk organisasi dalam pengawasan obat dan makanan. (ANT/KN)

KPK Resmi Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Izin Tambang di Kaltim

0
Jubir KPK, Tessa Mahardik (kanan), dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta/ Foto: KPK RI (IST)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat di Kalimantan Timur.

Tiga tersangka tersebut adalah Awang Faroek Ishak (AFI), mantan Gubernur Kalimantan Timur, DDWT, dan ROC.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan bahwa KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap ketiga tersangka untuk memastikan mereka tetap berada di wilayah hukum Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

Pencegahan ini dilakukan atas kerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan berlaku selama enam bulan.

“Penggeledahan yang kami lakukan merupakan bagian dari upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat. Kami berharap dengan penetapan tersangka ini, kasus dugaan korupsi di Kaltim dapat segera terungkap,” ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Kasus dugaan korupsi ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur yang menjadi perhatian publik karena Kaltim merupakan salah satu daerah terkaya akan sumber daya di Indonesia. Masyarakat berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan efek jera bagi para koruptor.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Awang Faroek Ishak di Jalan Sei Barito, Samarinda, pada Senin (23/9/2024) malam. Penggeledahan berlangsung selama hampir tiga jam, mulai pukul 21.55 – 00.50 Wita, dan menghasilkan penyitaan tiga koper yang dibawa oleh tim penyidik KPK.

Perkara ini naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024, dan KPK berharap dapat segera merampungkan penyidikan untuk kemudian membawa kasus ini ke proses hukum lebih lanjut.

Penulis : Tim MK
Editor: Nicha R

Liliansyah: Orientasi Anggota DPRD Berau Jadi Bekal Penting Jalankan Tugas

0
Ketua DPRD Berau sementara, Liliansyah

TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau periode 2024-2029 telah menyelesaikan orientasi dan pendalaman tugas sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Berau sementara, Liliansyah, yang menyebutkan bahwa orientasi tersebut berlangsung pada 16-20 September 2024.

Selain orientasi, Liliansyah juga menambahkan bahwa penyusunan Tata Tertib (Tatib) serta pembentukan fraksi-fraksi DPRD sudah dilakukan, yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas-tugas legislatif ke depan.

“Orientasi ini sangat penting sebagai bekal bagi kami untuk menjalankan tugas, termasuk penyelesaian berbagai kendala administratif yang dihadapi sebelumnya. Sekarang, kami sudah mendapatkan pencerahan mengenai hal-hal tersebut,” jelasnya.

Dengan semangat kebersamaan dan persiapan yang matang, Liliansyah optimistis bahwa para wakil rakyat akan mampu menjalankan tugas mereka dengan maksimal. Meski tantangan pasti akan ada, ia yakin penyusunan kebijakan ke depan akan berdampak positif bagi masyarakat Berau. (ADV/KN)

Ratna Kalalembang Minta Dinkes Perketat Pengawasan Penyebaran Monkeypox

0
Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang, mengimbau Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau untuk segera mengambil langkah antisipasi guna mencegah penyebaran virus cacar monyet atau Monkeypox di wilayah Berau. Ratna menekankan bahwa virus ini lebih berbahaya dibandingkan cacar air, sehingga diperlukan kewaspadaan bersama.

“Virus Monkeypox ini lebih berbahaya dari cacar air, jadi kita semua harus waspada,” tegas Ratna saat berbicara dengan media.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala awal dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan, mengingat banyak yang mungkin belum memahami bahaya virus tersebut.

“Sosialisasi kepada masyarakat adalah langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan agar mereka bisa mengenali gejala dan tindakan pencegahannya,” tambahnya.

Ratna juga menyoroti perlunya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Berau, seperti Bandara Kalimarau dan dermaga Sanggam, untuk memastikan virus tidak masuk ke wilayah Berau.

“Pengawasan di pintu masuk harus diperketat, dan jika ada pengunjung yang suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celsius atau lebih, segera lakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan,” tutup Ratna. (ADV/KN)

Saga Harap Dana Inpres Tahun Ini Naik, Infrastruktur Jalan Berau Jadi Prioritas

0
Anggota DPRD Berau, Saga

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Saga, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang terus berupaya mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Pusat, salah satunya melalui Dana Instruksi Presiden (Inpres), guna memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Berau. Saga berharap nilai pendanaan ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Harapan kami, anggaran Dana Inpres tidak hanya tetap, tetapi bisa ditingkatkan tahun ini,” ungkapnya.

Saga menekankan pentingnya infrastruktur jalan sebagai akses utama bagi mobilisasi masyarakat dan kegiatan ekonomi antar kecamatan di Berau. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

“Jalan merupakan jalur vital bagi masyarakat, baik untuk mobilisasi sehari-hari maupun kegiatan ekonomi,” paparnya.

Ia juga mengingatkan agar kenaikan keuangan daerah tidak dijadikan alasan untuk mengurangi Dana Inpres dari pemerintah pusat. Konsultasi dan komunikasi intensif dengan pihak pusat sangat diperlukan agar anggaran untuk infrastruktur tidak mengalami penurunan.

“Kondisi keuangan kita saat ini memang lebih baik, namun jangan sampai Dana Inpres dikurangi. Kita perlu perjuangkan hal ini,” tambahnya.

Saga berharap upaya ini bisa menghasilkan perbaikan infrastruktur di daerah pesisir, yang sering menjadi keluhan warga. Menurutnya, perluasan cakupan daerah yang mendapatkan perhatian melalui Dana Inpres juga akan sangat bermanfaat.

“Daerah yang mendapat manfaat dari Dana Inpres diharapkan bisa lebih luas, tidak hanya di Batu Putih saja. Ini akan membantu pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan infrastruktur lain yang mendesak,” pungkasnya. (ADV/KN)

Sektor Pertanian Berau Stagnan, Sujarwo Dorong Program Kemandirian Petani

0
Teks Foto: Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menilai bahwa program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di sektor pertanian hingga saat ini masih terkesan monoton dan belum mampu membawa peningkatan yang signifikan. Politisi Partai NasDem ini menyebut, meski banyak bantuan yang telah diberikan, seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit tanaman, kemandirian petani masih jauh dari harapan.

“Banyak bantuan yang disalurkan, tetapi hal itu belum cukup untuk membuat petani mandiri. Salah satu masalah utamanya adalah harga pupuk yang masih tinggi, sehingga berdampak pada tingginya harga jual hasil pertanian,” ujar Sujarwo.

Ia menyarankan agar Pemkab Berau menghadirkan tenaga ahli dari luar daerah untuk melatih para petani membuat pupuk sendiri. Langkah ini, menurutnya, dapat menjadi solusi agar para petani bisa mandiri dan mengurangi ketergantungan pada produk dari luar.

Tak hanya sektor pertanian, Sujarwo juga menyoroti sektor perikanan. Menurutnya, harga jual ikan di Berau masih lebih mahal dibanding daerah lain karena tingginya biaya pakan ikan. Ia menyarankan agar pembudidaya ikan dibekali keterampilan untuk membuat pakan ikan sendiri, sehingga harga jual ikan dapat ditekan.

“Sama seperti petani, para pembudidaya ikan juga perlu dilatih membuat pakan sendiri, agar tidak lagi tergantung pada pakan dari luar. Dengan begitu, harga jual ikan di pasaran bisa lebih terjangkau,” lanjutnya.

Sujarwo berharap Pemkab Berau, melalui visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang ingin memajukan dan menyejahterakan masyarakat, dapat mengupayakan program kemandirian ini. Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM untuk berperan aktif dalam membangun program yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat.

“OPD terkait perlu mengambil peran besar dalam menciptakan program-program yang membekali masyarakat dengan keterampilan agar mereka bisa mandiri,” tutupnya. (ADV/KN)

Dorong Produktivitas Padi, DPRD Berau Minta Fasilitas Pertanian di Sentra Utama Ditambah

0
Anggota DPRD Berau, Peri Kombong.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menetapkan tiga daerah sebagai sentra pertanian utama di Kabupaten Berau, yaitu Labanan, Buyung-Buyung, dan Merancang. Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, mendesak Pemkab Berau untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas di ketiga daerah tersebut.

Peri Kombong menegaskan bahwa tiga sentra pertanian ini merupakan penyokong utama produksi padi terbesar di Berau. Oleh karena itu, berbagai fasilitas yang dibutuhkan para petani harus dipenuhi agar produksi pertanian di daerah tersebut semakin optimal.

“Kami meminta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk menyediakan mesin pengering padi (dryer) bagi tiga daerah sentra pertanian, yaitu Labanan, Buyung-Buyung, dan Merancang,” ungkap Peri Kombong.

Menurutnya, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan kualitas padi yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Ia juga menambahkan bahwa pengadaan fasilitas pertanian yang memadai akan sangat berguna dalam mendukung sektor pertanian Berau ke depannya.

“Tentu fasilitas lain juga penting diperhatikan, terutama dengan rencana menjadikan hasil pertanian Berau sebagai pasokan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan,” jelasnya.

Selain pengadaan mesin pengering, Peri Kombong juga mendorong Pemkab Berau untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani. Ia menekankan bahwa jalan usaha tani merupakan infrastruktur penting yang harus difasilitasi, terutama mengingat besarnya anggaran daerah yang tersedia.

“Fokus kita pada sektor pertanian ini, jika dijalankan dengan baik, akan berkontribusi pada pembangunan desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat kampung,” tutup Peri. (ADV/KN)

Suriansyah: Fasilitas Pendidikan di Pelosok Berau Harus Segera Ditingkatkan

0
Anggota DPRD Berau, Suriansyah.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Suriansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan di daerah pelosok. Menurutnya, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas agar fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedalaman, dapat terpenuhi dengan baik.

“Tidak hanya pendidikan di perkotaan yang perlu ditingkatkan, tetapi juga di pelosok. Pemerataan pendidikan harus dipastikan agar fasilitas yang dibutuhkan, seperti ruang kelas, meja, kursi, dan tenaga pengajar, tersedia dengan memadai,” ujar Suriansyah dalam rapat komisi yang digelar secara berkala.

Suriansyah, yang merupakan politisi Partai Hanura, menyoroti minimnya sarana penunjang pendidikan di beberapa sekolah, seperti ruang kelas, meja, kursi, serta jumlah guru yang masih kurang di beberapa wilayah. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Berau tidak akan optimal jika masalah ini tidak segera diatasi.

“Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan. Semua persoalan terkait pendidikan harus didata dengan baik, dan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” tegas Suriansyah.

Sebagai anggota legislatif dua periode, Suriansyah menilai penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan cepat. Kekurangan sarana belajar berdampak langsung pada kenyamanan siswa di dalam kelas, sehingga diperlukan tindakan segera.

Ia juga menyoroti bahwa masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, ruang guru, fasilitas penunjang seperti WC, dan ruang belajar yang menampung terlalu banyak siswa. Menurutnya, Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi dan pendataan agar masalah ini dapat segera diatasi.

“Mengingat pentingnya kenyamanan siswa dalam belajar, permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dinas Pendidikan harus segera bertindak setelah ada laporan masuk,” pungkasnya. (ADV/KN)

Buka Mimbar Sarasehan KTNA, Pj Bupati PPU Dorong Penguatan Komoditi Lokal untuk Kemandirian Pangan IKN

0
Foto: Pj Bupati PPU Zainal Arifin dalam kegiatan Mimbar Sarasehan KTNA, Kamis (26/9/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, secara resmi membuka Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten PPU pada Kamis, (26/9/2024). Acara yang diselenggarakan di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU ini mengusung tema “Memantapkan Penguatan Potensi dan Posisi Tawar Komoditi Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Menuju PPU Lumbung Pangan IKN”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat potensi komoditi lokal dalam mendukung ketahanan pangan serta menjadikan Kabupaten PPU sebagai lumbung pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Zainal menyampaikan apresiasi kepada pengurus KTNA dan Dinas Pertanian Kabupaten PPU atas kontribusi besar mereka dalam memajukan sektor pertanian di daerah tersebut.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat dalam meningkatkan posisi tawar komoditi lokal. “Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat peran kita dalam mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Kabupaten PPU, terutama dengan hadirnya IKN yang akan membuka peluang besar bagi sektor pertanian kita,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan IKN di Kalimantan Timur menjadi peluang emas bagi petani di Kabupaten PPU untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai wilayah penyangga IKN, PPU harus berfokus pada percepatan pembangunan di sektor pertanian.

“Kami berharap Mimbar Sarasehan ini dapat memberikan solusi strategis untuk peningkatan sektor pertanian di Kabupaten PPU,” tambahnya.

Lebih lanjut, Zainal mengajak para petani serta lembaga pertanian seperti KTNA untuk aktif terlibat dalam pembangunan pertanian, agar PPU dapat menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan IKN. Ia menyoroti bahwa Kecamatan Babulu saat ini telah menjadi sentra produksi padi dengan luas lahan fungsional mencapai 9.020,26 hektar, dan produktivitas mencapai 5 ton per hektare.

Ia menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti ketersediaan air, pengelolaan pascapanen, serta akses pasar. “Melalui Mimbar Sarasehan ini, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini agar PPU dapat menjadi lumbung pangan yang tangguh,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) PPU, Andi Traso, dalam laporannya menyebutkan potensi besar sektor pertanian di daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdiri dari 54 desa dan kelurahan, memiliki sumber daya yang luar biasa di bidang pertanian.

“Kita harus bersyukur, hampir seluruh desa dan kelurahan di PPU memiliki potensi lahan pangan berkelanjutan yang luar biasa,” ungkapnya.

Ia melaporkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 700 kelompok tani di Kabupaten PPU dengan total anggota mencapai 8.000 orang. Dengan luas lahan pertanian sekitar 9.000 hektar, PPU tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan internal tetapi juga berpotensi mendukung kebutuhan pangan wilayah lainnya.

Andi Traso juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian PPU, seperti kualitas tanah yang memiliki pH rendah dan ketergantungan pada curah hujan. “Sistem pertanian kita masih berbasis hujan, sehingga saat air tersedia, baru kita bisa mulai bertani. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, ia menekankan pentingnya modernisasi sektor pertanian, termasuk penggunaan alat-alat mekanisasi yang lebih efisien. Sebagai contoh, ia menyebutkan penggunaan Rotavator yang mampu mencetak lahan sawah seluas satu hektar hanya dalam waktu lima jam, jauh lebih cepat dibandingkan hand traktor yang memakan waktu hingga tujuh hari.

Ia juga mengapresiasi kemunculan petani milenial di Kabupaten PPU yang telah mulai menggunakan teknologi modern dalam kegiatan pertanian mereka. “Petani milenial kita sudah mengadopsi teknologi canggih dalam pertanian mereka. Ini adalah langkah penting dalam membangun pertanian berkelanjutan,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Andi Traso mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan bangga mengonsumsi produk-produk pertanian lokal Kabupaten PPU. “Kenapa harus bangga dengan produk luar, sementara kita bisa memproduksi sendiri? Mari kita bangga mengonsumsi hasil pertanian Kabupaten PPU,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sekretaris Daerah, Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim, Ketua KTNA Nasional dan Ketua P4S Nasional, serta para peserta Mimbar Sarasehan yang terdiri dari kelompok tani, penyuluh, dan berbagai elemen masyarakat terkait. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Festival Seafood Babulu Laut Resmi Dibuka, Momentum Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka kegiatan Festival Seafood ke-4 Desa B Babulu Laut, Rabu (25/9/2024). (Prokopim PPU for MKN) 

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Zainal Arifin membuka pagelaran Festival Seafood ke-4 di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Rabu (25/09/2024). Dengan dikenalnya wilayah Babulu Laut sebagai destinasi wisata kuliner berbasis seafood, acara rutin ini diharapkan akan mendorong pengembagan UMKM daerah.

Pusat kegiatan berlangsung di yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Babulu Laut. Festival kuliner ini tidak hanya menjadi ajang untuk memamerkan makanan khas desa, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam mendukung, memperkenalkan, dan mempromosikan berbagai produk lokal.

Acara Festival Seafood ke-4 tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Babulu Laut, bekerjasama dengan Karang Taruna yang ada di wilayah Babulu Laut. Acara tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 25 – 28 september 2024.

Membuka acara, Pj Bupati PPU Muhammad Zainal Arifin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap pelaksanaan acara tersebut. Karena dengan terlaksananya festival ini, secara otomatis akan mendorong pergerakan ekonomi di wilayah tersebut dan juga sebagai sarana promosi wilayah yang memiliki potensi di bidang perikanan kelautan.

“Kami berharap dengan adanya festival ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Desa Babulu Laut. Sehingga nantinya wilayah Babulu Laut dapat dikenal luas sebagai wilayah penghasil produk laut yang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Dalam puncak acara pembukaan festival seafood tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Zainal Arifin, dan memberikan potongan pertama kepada Ketua Panitia Acara sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Festival Seafood #4 Desa Babulu Laut.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kab. PPU, Asisten 1 Kab. PPU, Camat Babulu, Kades Babulu Laut, Perwakilan Polres, Perwakilan Kodim, Kepala Dinsos, Perwakilan Kepala Desa se Babulu, Perwakilan Balai Konservasi Mangroove dan Tokoh Masyarakat setempat.

Sementara itu, Camat Babulu, Kansip mengapresiasi acara Festival Seafood ke-4 tersebut yang telah menggerakkan UMKM di Kecamatan Babulu. Dengan adanya pagelaran acara tersebut dapat memperkenakan produk unggulannya, karena seafood merupakan produk andalan dari Desa Babulu Laut.

“Seafood  ini adalah andalan yang ada di Desa Babulu Laut, alhamdulillah kita bisa memperkenalkan dan mempromosikan produk lokal kita ini, mudah – mudahan tahun depan bisa lebih meriah lagi acaranya”, ucapnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan Zainal telah mengunjungi Desa Babulu Laut. Yang merupakan kunjungan pertama ke desa, setelah dilantik menjadi Pj Bupati PPU. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)