Beranda blog Halaman 785

WHO Sebut Lebih 6 Persen Warga Gaza Tewas atau Terluka Dalam Setahun Terakhir

0

JENEWA – Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan pada Jumat (4/10) bahwa lebih enam persen dari seluruh populasi Gaza telah tewas atau terluka seiring dengan hampir setahun kampanye brutal militer Israel meluluhlantakkan wilayah Palestina tersebut.

“Sudah 12 bulan, dan konflik di Gaza terus berkobar. Lebih dari 6 persen populasi telah tewas atau terluka, sementara setidaknya 10.000 orang masih terjebak di bawah puing-puing,” kata Ayadil Saparbekov, kepala tim darurat kesehatan WHO di wilayah pendudukan Palestina, dalam konferensi pers di Jenewa.

Populasi Gaza sebelum perang sekitar 2,3 juta.

Sistem kesehatan di Gaza “telah lumpuh secara signifikan” akibat serangan yang berulang, serta kekurangan pasokan, obat-obatan, bahan bakar, dan tenaga medis, tambah Saparbekov.

Ia juga menyebutkan bahwa telah terjadi setidaknya 516 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza, yang mengakibatkan 765 kematian, sejak 7 Oktober 2023.

Hanya setengah dari rumah sakit di Gaza yang beroperasi sebagian, sementara hanya 43 persen dari pusat kesehatan primer yang berfungsi, katanya.

“Rumah sakit yang masih beroperasi menyediakan kapasitas tempat tidur sekitar 1.500, ditambah lebih dari 650 tempat tidur di 10 rumah sakit lapangan yang beroperasi,” ungkapnya, menegaskan bahwa angka ini “jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.”

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan Palestina, ia menyebutkan sekitar 1.000 tenaga kesehatan telah tewas, “suatu kehilangan yang tidak tergantikan dan pukulan besar bagi sistem kesehatan.”

Saparbekov juga menyatakan bahwa setidaknya 24.090 orang menderita cedera yang mengubah kehidupan, tanpa akses ke rehabilitasi atau perawatan khusus.

Mengenai kesehatan mental, ia mengungkapkan keprihatinan tentang dampak konflik di Gaza, di mana lebih dari 485.000 orang telah didiagnosis menderita gangguan mental bahkan sebelum perang.

“Malnutrisi adalah masalah besar lainnya,” tambahnya, mencatat bahwa 20.241 anak telah dirawat karena malnutrisi, termasuk 4.437 anak dengan malnutrisi akut berat, sejak Januari.

Lebih dari 96 persen perempuan dan anak-anak berusia 6-23 bulan tidak memperoleh kecukupan gizi akibat kurangnya keberagaman pola makan, menurut pejabat tersebut.

Terkait evakuasi medis, ia mengatakan dari 15.600 kasus yang diminta, hanya 5.138 (32,9 persen) yang disetujui.

“Kami mendesak agar dibentuk beberapa koridor evakuasi medis untuk memastikan perjalanan pasien yang aman, terorganisir, dan tepat waktu melalui semua jalur yang tersedia,” ujarnya, menambahkan bahwa sejak penutupan perbatasan Rafah pada Mei, hanya 219 pasien yang berhasil dievakuasi.

Ia juga menyebutkan komitmen WHO untuk beroperasi di Gaza di tengah “tantangan ekstrem.” Dari 214 misi yang direncanakan sejak Oktober 2023, hanya 44 persen yang dapat difasilitasi.

“Kami telah mengirimkan bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan, membantu memulihkan rumah sakit, dan mengerahkan tim medis darurat untuk mendukung sistem kesehatan Gaza,” katanya.

“Bersama mitra, kami juga telah memvaksinasi 560.000 anak dalam putaran pertama kampanye polio.”

Pada 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh Hamas yang menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Dalam setahun sejak saat itu, pasukan Israel telah menewaskan hampir 41.800 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 97.000 orang lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah menjadikan hampir seluruh populasi Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade berkelanjutan, yang menyebabkan kekurangan parah akan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait tindakan mereka di Gaza. (Anadolu/ant/KN)

Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Rektor Unmul di Pilgub Kaltim, Bawaslu Serahkan ke BKN

0
Foto: Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung. (Dok. Media Kaltim)

SAMARINDA – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Abdunnur, di Pilkada Gubernur Kaltim terus berlanjut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim sudah meminta klarifikasi, dengan mengundang saksi-saksi dari Rektor Unmul dan beberapa pihak dari rektorat.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, mengungkapkan perkembangan terbaru dalam acara “Ngobrol Pemilu (Ngopi) Kaltim” yang digelar di Teras Samarinda pada Jumat (4/10/2024).

Sejak pemanggilan Rektor Unmul pada Jumat, 27 September 2024 lalu, Bawaslu Kaltim telah memanggil lima saksi terkait dugaan adanya unsur kampanye dalam pidato Rektor saat acara wisuda pada 21 September 2024.

Di antara saksi tersebut adalah seorang wisudawan yang hadir dalam acara tersebut, yang diduga memiliki informasi penting.

“Dalam waktu dekat, kami akan meneruskan kasus ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau memutuskan terkait dugaan pelanggaran ini,” jelas Galeh.

Ia menambahkan bahwa BKN adalah lembaga yang berwenang memberikan sanksi terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menggantikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya memegang peran tersebut.

Keputusan akhir mengenai netralitas Rektor Unmul akan ditentukan oleh BKN setelah penilaian lebih lanjut dilakukan.

“Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan melakukan klarifikasi. Jika ada potensi pelanggaran, BKN akan menentukan apakah pidato tersebut melanggar prinsip netralitas atau tidak,” tutup Galeh.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

DPRD Berau: Pariwisata Harus Didorong untuk Tingkatkan PAD dan Ekonomi Masyarakat

0
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata.

Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mengatakan sektor pariwisata di Kabupaten Berau semakin menunjukkan eksistensinya sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diproyeksikan akan menggantikan sektor pertambangan.

Menurutnya, upaya peningkatan PAD dari sektor pariwisata bukanlah hal yang sepele, karena dapat memberikan efek domino, seperti peningkatan ekonomi masyarakat.

Elita melihat potensi besar Berau untuk menjadi kiblat pariwisata bagi daerah lain, mengingat keunikan dan keindahan alamnya, seperti populasi ubur-ubur tidak menyengat di Pulau Kakaban dan spot renang indah di Kepulauan Maratua.

“Pemkab Berau harus menjalin komunikasi dengan daerah lain yang memiliki strategi dalam mengembangkan pariwisata di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia menyampaikan, bukan hanya wacana dan rencana yang perlu dipersiapkan, melainkan juga dukungan anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi instansi terkait dalam berinovasi dan berkreasi.

Pasca pandemi Covid-19, banyak sektor yang lumpuh, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, ia menilai momen ini perlu dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Elita juga mengingatkan Pemkab Berau untuk segera mengatasi kendala-kendala yang menghambat, seperti kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata.

“Intinya, fokus dan berikan dukungan anggaran yang maksimal jika ingin pariwisata kita maju dan berkembang,” tandasnya. (ADV/KN)

Dedy Okto: Drainase Tak Memadai, Perkotaan Berau Butuh Saluran Permanen

0
Anggota DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti banjir yang kerap terjadi di wilayah perkotaan saat curah hujan tinggi melanda Kabupaten Berau.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh drainase di perkotaan yang tidak mampu menampung air hujan. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya saluran permanen yang akan mengalirkan air langsung ke sungai.

“Seharusnya, konservasi tanah dan air di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sei Tarum difungsikan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, konservasi tanah dan air di DAS Sei Tarum, Kelurahan Bedungun, harus dinormalisasi atau dibangun saluran permanen. Penampungannya harus besar agar air dapat mengalir secara lancar hingga ke Sungai Segah.

Selain itu, ia menambahkan perlunya pembersihan lumpur pada drainase, baik yang tertutup maupun terbuka. Ia mencontohkan daerah rawan banjir di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb.

“Di Kelurahan Bedungun perlu adanya pengendapan sedimentasi pada drainase serta harus ada saluran utama,” jelasnya.

Politisi Partai NasDem tersebut mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau terkait masalah drainase ini.

“Saya sudah menghubungi Dinas PUPR. Mereka telah turun dan meninjau titik banjir, termasuk di Kelurahan Bedungun,” ucapnya.

“Semoga masalah ini dapat segera teratasi, sehingga jika terjadi hujan deras, tidak lagi menimbulkan banjir,” tandasnya. (ADV/KN)

Sri Kumalasari: Posyandu Harus Diperkuat sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan

0
Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyoroti pentingnya peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pelayanan kesehatan pertama untuk bayi, balita, hingga wanita hamil.

Menurutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kader Posyandu sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pemkab Berau harus memberikan pembekalan dan pelatihan yang berperan penting dalam peningkatan kualitas SDM kader Posyandu,” ungkap Sri.

Kader Posyandu di setiap kelurahan, kampung, dan RT menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat sebelum masyarakat dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit.

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) maupun Dinas Kesehatan, Pemkab Berau diharapkan dapat bersinergi dalam memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas kader Posyandu.

“Pemkab Berau perlu merangkul para kader Posyandu untuk meningkatkan kualitas mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain peningkatan kualitas SDM, Sri juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana Posyandu. Menurutnya, dua komponen ini harus berjalan seiring agar dapat berdampak pada pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan kualitas Posyandu yang baik, diharapkan dapat mendukung pencapaian standar layanan kesehatan primer bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia (lansia).

Sri Kumalasari juga menyadari bahwa masih banyak kader Posyandu yang mengeluhkan kurangnya ketersediaan alat penunjang pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, Sri meminta pemerintah daerah lebih serius dalam meningkatkan layanan Posyandu. Ia menilai masih banyak tugas yang harus diselesaikan pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi program-program Posyandu.

“Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh kader Posyandu adalah kurangnya ketersediaan alat screening, baik untuk Posyandu lansia maupun Posyandu balita,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua dan ibu hamil, untuk rutin mengikuti kegiatan dan program Posyandu, karena hal ini penting untuk kesehatan mereka dan anak-anak.

“Jangan sepelekan peningkatan Posyandu. Ini sangat penting dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tandasnya. (ADV/KN)

Asuransi Tak Berlaku untuk Cuci Darah di RSUD Berau, DPRD Dorong Pendidikan Dokter Spesialis

0
Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menyayangkan bahwa layanan cuci darah di RSUD dr. Abdul Rivai tidak dapat menggunakan asuransi kesehatan seperti BPJS dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Ratna menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya dokter spesialis hemodialisis yang bersertifikasi. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menyediakan anggaran khusus bagi pendidikan dokter spesialis.

“Hingga saat ini, rumah sakit di Berau masih sangat minim dokter spesialis, yang tentunya berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap Ratna.

Ia mengusulkan agar Pemkab Berau mengalokasikan anggaran beasiswa bagi para dokter di Berau agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis dan subspesialis.

Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan di Berau akan semakin berkualitas dan terpenuhi secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi arus masyarakat yang harus berobat keluar daerah untuk penyakit tertentu karena minimnya dokter spesialis di Berau.

Ratna menambahkan bahwa pendidikan bagi para dokter spesialis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga untuk menunjang pengembangan rumah sakit, termasuk RSUD Tanjung Redeb yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan.

Ia menegaskan bahwa memiliki banyak rumah sakit akan percuma jika tenaga kesehatan masih kurang, terutama tenaga ahli atau dokter spesialis. Hal ini menjadi pertimbangan serius yang harus segera dipenuhi.

“Kebutuhan SDM tenaga kesehatan harus diperhatikan dengan lebih serius, terutama pendidikan dokter spesialis, agar kriteria dokter spesialis yang dibutuhkan dapat terpenuhi,” tandas Ratna. (ADV/KN)

Penuhi Peran sebagai Penyangga IKN, Berau Fokus Kembangkan Sektor Pertanian dan UMKM

0
Anggota DPRD Berau, Sakirman.

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau ditetapkan sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan di berbagai sektor yang dilakukan Pemkab Berau untuk mewujudkannya.

Anggota DPRD Berau, Sakirman, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus aktif mengembangkan berbagai sektor yang dimiliki Kabupaten Berau sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya.

Ia menyebutkan, berbagai sektor yang dimiliki Pemkab Berau perlu dikembangkan, seperti ketahanan pangan, pemenuhan sumber daya manusia (SDM), pariwisata, perkebunan, pertanian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Semua sektor perlu mendapatkan dukungan untuk perkembangannya,” ucapnya.

Sakirman juga menekankan bahwa sektor pertanian memerlukan dukungan dalam hal teknologi pertanian yang modern dan tepat guna.

“Di era modern ini, semua perlu diperbarui untuk menciptakan hasil yang maksimal,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa digitalisasi pemasaran sangat penting dalam memasarkan produk lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maupun daerah.

“Saya yakin, dengan menerapkan digitalisasi pemasaran, hasil produksi akan meningkat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan bertambah,” tandasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Minta Penambahan Guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Negeri

0
Anggota DPRD Berau, Feri Kombong.

TANJUNG REDEB – Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah negeri menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), hal ini perlu diimbangi dengan penambahan tenaga pendidiknya.

Anggota DPRD Berau, Feri Kombong, mendorong Pemkab Berau untuk mempertimbangkan penambahan tenaga pendidik khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Menurut Feri, jumlah pengajar khusus ABK di Berau masih kurang. Padahal, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi komitmen Pemkab Berau untuk pemerataannya.

“Dengan penambahan guru khusus ABK, ini merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang setara di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Selain itu, penambahan tenaga pendidik ABK ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan pengalokasian anggaran yang tepat.

Feri menyatakan bahwa pertimbangan penambahan ini juga berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang cukup besar, sehingga penambahan tenaga pendidik untuk ABK seharusnya bisa direalisasikan.

“Dengan anggaran yang memadai, pelaksanaan program yang terencana, termasuk perekrutannya, dapat lebih mudah dilaksanakan. Dana BOSDA dan sumber dana lainnya bisa dioptimalkan untuk hal ini,” tambahnya.

Feri juga menambahkan bahwa pendidikan inklusi bagi anak-anak ABK, khususnya di Kabupaten Berau, tidak hanya berjalan dengan baik melalui pembangunan infrastruktur. Tenaga pendidik adalah faktor penunjang utama agar anak ABK bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai.

“Tenaga pendidik ABK ini sangat dibutuhkan, apalagi Pemkab Berau ingin setiap sekolah memiliki ruang belajar khusus bagi ABK,” tandasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Dorong Pemuda Berkontribusi Aktif dalam Pembangunan Daerah

0
Anggota DPRD Berau, Oktavia.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Oktavia menyebut peran generasi muda sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Berau.

Menurutnya, Pemuda dan pemudi memiliki peran penting dalam berjalannya roda pemerintahan. Kemudian, sebagai sosial kontrol masyarakat untuk mengikuti alur pemerintahan. Serta menjadikan pemuda hadir dalam kegiatan-kegiatan positif.

Para pemuda dan pemudi dianggap tidak boleh pasif, harus turut serta aktif dalam berkontribusi untuk jalannya roda pemerintahan Kabupaten Berau.

“Pemuda harus memberikan ide dan gagasannya untuk Kabupaten Berau. Kritik pun boleh asalkan bersifat membangun,” ucapnya.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan Pemkab Berau perlu mengadakan kegiatan kepemudaan untuk menyerap ide dan gagasannya. Sehingga, nalar kritis tetap terbangun dan terus dijaga.

Menurut Anggota DPRD Milenial tersebut, Pihak pemerintah memerlukan kegiatan seperti duduk bersama pemuda pemudi Berau dalam diskusi publik untuk mendengarkan aspirasi mereka.

“Pasti ada ide dan gagasan cemerlang dari meraka untuk pembangunan Kabupaten Berau,” sebutnya.

Oktavia mengharapkan kepada generasi muda Berau agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Berau.

“Kita semua berharap kepada generasi muda Berau dapat memimpin Kabupaten Berau menjadi lebih baik dan maju dimasa depan,” tandasnya. (KN/ADV)

DPRD Berau Tegaskan Pentingnya Perda untuk Proteksi Tenaga Kerja Lokal

0
Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau yang mengalami kenaikan pada tahun 2023.

Menurutnya, hal ini menjadi catatan serius bagi DPRD Berau. Ia menyebut ada tiga faktor penyebab persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan. Pertama, belum maksimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

“Masih tingginya penerimaan tenaga kerja dari luar, padahal keterampilan yang mereka miliki juga dimiliki oleh calon tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Rudi melanjutkan, faktor kedua adalah minimnya pengalaman kerja dari calon tenaga kerja lokal yang sedang mencari pekerjaan. Ketiga, banyak lowongan pekerjaan yang tetap mengharuskan pelamar memiliki pengalaman kerja.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menuntaskan permasalahan ini,” ujarnya.

Rudi menjelaskan bahwa terkait hal tersebut, ia meminta Pemkab Berau untuk melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Perda ini bukanlah peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap pekerja dari luar daerah, melainkan memberikan perlindungan dan proteksi bagi tenaga kerja lokal agar mereka mendapatkan pekerjaan.

“Perlu diketahui, pada tahun 2018, satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal hanya Kabupaten Berau. Sehingga kabupaten/kota lainnya mengikuti Perda ini,” tandasnya. (ADV/KN)