Beranda blog Halaman 775

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gubernur Kalsel

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya.

“KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Tessa mengatakan pihaknya juga mempersilakan Sahbirin Noor untuk menempuh jalur hukum terkait penetapan status tersangka tersebut.

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK.

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10) dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024.

KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Larangan keluar negeri tersebut diberlakukan sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama enam bulan ke depan.

Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

Selain Sahbirin, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean. (ANT/KN)

15 Desa di Nagan Raya Terendam Banjir Setinggi 30 Sentimeter

Penulis
redaksi2
-
0
Kondisi banjir di Kabupten Nagan Raya, Aceh.

ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mencatat sebanyak 15 desa yang tersebar di empat kecamatan di daerah itu terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter.

“Hingga malam ini kami masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap desa yang terendam banjir,” kata Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya, Irfanda Rinadi, kepada ANTARA, Jumat (11/10/2024) malam.

Menurut dia, terjangan banjir yang melanda 15 desa di Nagan Raya terjadi karena tingginya intensitas hujan sejak sepekan terakhir, sehingga mengakibatkan aliran sungai di daerah tersebut meluap ke permukiman warga.

Ada pun desa yang terdampak banjir di antaranya di Kecamatan Darul Makmur meliputi Gampong (Desa) Kuta Tring, Lamie, Gunong Cut, Geulangang Gajah, dan Gampong Kaye Unoe.

Di Kecamatan Tripa Makmur merendam Gampong Panten Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, Nuebok Yee PP, Nuebok Yee PK, Pasie Keube Dom, serta Gampong Drien Tujoh.

Lalu di Kecamatan Kuala Pesisir banjir merendam dua desa yaitu Gampong Langkak dan Gampong Lueng Teuku Ben.

Di Kecamatan Beutong banjir merendam satu desa atau Gampong Panton Bayam.

Irfanda mengatakan saat ini air masih belum surut, sementara pemerintah daerah masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap dampak yang disebabkan akibat bencana alam tersebut.

“Sejauh ini belum ada informasi warga yang mengungsi akibat banjir,” katanya. (ANT/KN)

Perdana, Kantor ATR/BPN Penajam Terbitkan Surat Tanah Elektronik untuk Istana Negara dan Istana Garuda

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara di IKN, ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). ANTARA/Dokumen Humas Kementerian ATR/BPN

PENAJAM PASER UTARA – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menerbitkan surat tanah elektronik pertama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Istana Negara dan Istana Garuda.

Sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (11/10/2024), ialah sertifikat pertama di KIPP IKN untuk Istana Negara dan Istana Garuda.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri AHY usai Presiden Joko Widodo melakukan peresmian bangunan Istana Negara di IKN, ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sertifikat tanah elektronik yang diserahkan Menteri AHY kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno merupakan hak pakai untuk kedua istana tersebut.

“Pemegang sertifikat hak pakai adalah Pemerintah Republik Indonesia, sebagai wakil yang sah Kementerian Sekretariat Negara itu memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi,” jelasnya.

Diharapkan peresmian istana negara di ibu kota masa depan Indonesia, kata AHY, bakal menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Yang diresmikan baru Istana Negara, Istana Garuda masih dalam tahap penyelesaian akhir,” tambah Presiden Jokowi.

Penyelesaian tahap akhir Istana Garuda diperkirakan memakan waktu satu bulan, sedangkan masa jabatan kepala negara periode ini berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Jadi yang resmikan Istana Garuda itu Presiden Prabowo Subianto, karena sudah dilantik sebagai kepala negara,” ujar Jokowi lagi.

Istana Negara dan Istana Garuda di ibu kota masa depan Indonesia, diharapkan menjadi simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad XXI.

Presiden Jokowi pada hari yang sama juga meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara serta Mayapada Hospital Nusantara, selain meresmikan bangunan istana negara di ibu kota baru Indonesia. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Kesal Tindakan Wasit saat Pertandingan Indonesia Lawan Bahrain

Penulis
redaksi2
-
0
Pertndingan Indonesia melawan Bahrain.

PENAJAM PASER UTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal dengan kepimpinan wasit Ahmed Abubakar Said Al-Kaf saat memimpin pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Bahrain pada Jumat (11/10/2024) dini hari.

“Ya, kalau boleh dibilang kesal banget,” kata Presiden Jokowi di sela kegiatan peresmian sejumlah gedung fasilitas di Ibu Kota. Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi mengaku heran mengingat wasit tidak juga meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, padahal saat itu waktu sudah melebihi enam menit yang menjadi waktu tambahan di babak kedua.

“Sudah 2-1 Indonesia unggul dan ada tambahan waktu enam menit, tapi sudah sembilan menit peluit belum dibunyikan dan pada detik akhir gol,” jelas Presiden Jokowi.

Kepemimpinan wasit Ahmed Abubakar Said Al-Kaf tersebut dinilai kontroversial, sehingga mengubur mimpi Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia meraih poin penuh dalam melawan Bahrain.

Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) mengirimkan surat protes kepada federasi sepak bola internasional (federation internationale de football association/FIFA).

“Kami kirim surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit,” tegas anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui pesan pendek Whatsapp.

Dia mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit yang dinilai seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Di mana Indonesia yang sempat tertinggal oleh Bahrain berhasil membalikkan keadaan dengan skor 2-1 hingga akhir tambahan waktu 6 menit.

“Tapi peluit juga tidak ditiup hingga menit 99 dan Bahrain menyamakan kedudukan,” ujar Arya Sinulingga. (ANT/KN)

Ajak Pemuda Gunakan Hak Pilih, Gideon: Jangan Sampai Golput

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mengajak pemuda Kabupaten Berau untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Berau 2024 sesuai dengan hati nurani.

Saat ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memasuki tahapan kampanye, dan peran pemuda sangat diperlukan, termasuk dalam penggunaan hak pilih. Gideon mencatat bahwa sekitar 74 ribu pemuda telah memiliki hak suara pada Pemilu Februari lalu, dan angka ini diperkirakan akan bertambah pada Pilkada November mendatang.

Dengan demikian, ia mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Berau untuk tidak menjadi bagian dari golongan putih (golput) dan menggunakan hak pilih mereka demi kelancaran Pilkada.

“Untuk seluruh anak muda, jangan sampai golput. Satu suara sangat berharga,” ujarnya.

Gideon menegaskan bahwa ajakannya ini didasari oleh peran pemuda sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, pemuda harus menjadi teladan bagi masyarakat.

“Pemuda adalah pemimpin masa depan, sudah seharusnya menjadi agen perubahan dan menjadi panutan di Kabupaten Berau,” jelasnya.

Politisi muda dari Partai Gerindra ini juga berharap agar pemuda Berau menjadi penggagas dan pengawal dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Berau.

“Semoga anak muda turut mengawal jalannya demokrasi di Kabupaten Berau,” harapnya.

“Pemuda harus berperan aktif dalam setiap tahapan Pilkada agar Pilkada Berau berjalan dengan kondusif,” tandasnya. (ADV/KN)

APBD Berau Naik, Sri Kumalasari Dorong OPD Tingkatkan Kinerja Layanan Publik

Penulis
redaksi
-
0
Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2024. Menurutnya, dengan bertambahnya APBD, kinerja perangkat daerah juga harus mengalami peningkatan yang signifikan.

APBD Berau tahun 2024 mencapai total pendapatan sebesar Rp 4,271 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 254 miliar dan dana pendapatan transfer Rp 4,10 triliun. Sementara itu, total belanja daerah mencapai Rp 4,7 triliun.

“Peningkatan ini harus mampu menjawab berbagai dinamika pembangunan daerah, yang tentu saja akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sri Kumalasari juga berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer di lingkungan Pemkab Berau semakin bersemangat, mengingat sebagian dari APBD tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan mereka.

Selain itu, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah secara profesional, sehingga benar-benar memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD.

“Dengan pendapatan yang cukup signifikan, semoga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.

Sri juga menekankan pentingnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan jaringan komunikasi. Ia juga mendorong semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengoptimalkan serapan anggaran dalam APBD Berau 2024, serta meningkatkan kinerja dan pengawasan agar pelaksanaan APBD tersebut sesuai dengan rencana dan kebijakan pembangunan daerah.

“Semoga tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tegasnya. (ADV/KN)

Bawa Latar Belakang Olahraga, Sutami Komitmen Majukan Atlet Berau

Penulis
redaksi
-
0
Anggota DPRD Berau, Sutami.

TANJUNG REDEB – Sebagai seorang yang memiliki latar belakang di bidang olahraga dan kini menjabat sebagai anggota DPRD Berau, Sutami berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan olahraga di Kabupaten Berau.

Sutami, yang akrab disapa Dodong, memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia olahraga, terutama di cabang sepak bola. Selain itu, ia juga menjabat sebagai bagian dari Exco di Askab PSSI Berau dan aktif di bidang otomotif.

“Kedepannya, saya akan memperjuangkan dan mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, baik dari daerah pemilihan (Dapil) 3 maupun dari seluruh wilayah Kabupaten Berau, telah dititipkan kepadanya dan akan diperjuangkannya di legislatif.

Dodong juga menyoroti adanya “kesenjangan” antara keinginan para olahragawan di Berau dengan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan dan pembinaan atlet. Salah satu bukti nyata adalah anggaran yang dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan saat ini.

“Kami akan berjuang untuk penambahan anggaran, termasuk peningkatan bonus bagi atlet. Saya yakin teman-teman di DPRD yang juga memiliki latar belakang olahraga akan mendukung penuh pengembangan olahraga di Berau,” jelasnya.

Sebagai anggota legislatif baru, Dodong berharap dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan olahraga serta sektor-sektor strategis lainnya di Kabupaten Berau.

“Saya berkomitmen untuk bekerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan Berau yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau: BLK Diperlukan untuk Dukung Kompetensi Tenaga Kerja dan Penyandang Disabilitas

Penulis
redaksi
-
0
Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengungkapkan bahwa Kabupaten Berau saat ini sangat membutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan 18 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau.

Diketahui, hingga saat ini, pembangunan BLK masih berada dalam tahap perencanaan. Madri Pani menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja guna memenuhi kebutuhan kesempatan kerja di dalam negeri.

“Saat ini, Pemkab Berau baru sampai tahap perencanaan, namun pembangunannya belum juga terlaksana,” ucap Rudi.

Menurutnya, BLK tersebut seharusnya sudah lama dibangun untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

“Saya meminta agar saat pembangunan BLK dimulai, perlu dipikirkan juga terkait sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sapras) yang ada di dalamnya,” tuturnya.

Rudi menegaskan bahwa Kabupaten Berau memiliki banyak perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar, yang setiap tahun membuka lapangan pekerjaan. Namun, tenaga kerja lokal sering kali tidak mampu bersaing akibat minimnya kemampuan dan pengalaman.

“Bagaimana tenaga kerja lokal bisa bersaing jika kualitasnya tidak memadai? Ini harus menjadi perhatian Pemkab Berau agar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Untuk itu, Rudi mendorong Pemkab Berau untuk mencari cara meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, seperti melalui penyelenggaraan job fair atau kegiatan serupa lainnya.

Selain itu, Rudi juga memberikan perhatian khusus terhadap pekerja penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja.

“Kita tidak akan melupakan masyarakat Berau yang memiliki keterbatasan. Mereka juga harus diberikan kesempatan yang sama,” tandasnya. (ADV/KN)

Disdikbud Pastikan BCC Bebas dari Unsur Politik

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono, menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Bontang adalah “Kreativitas Bontang Istimewa, Budaya Nusantara Maju.” Salah satu rangkaian kegiatan yang akan digelar adalah Bontang City Carnival (BCC) dan Pawai Budaya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2024.

Bambang mengungkapkan bahwa pelaksanaan BCC dan Pawai Budaya tahun ini cukup berisiko karena bertepatan dengan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Pelaksanaan pawai karnaval ini memang cukup berisiko,” ujarnya pada Rabu (9/10/2024).

Namun, dalam rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis), Bambang menegaskan kepada para peserta agar tidak membawa unsur politik selama pawai berlangsung.

“Situasi demokrasi saat ini sangat sensitif, sehingga penting untuk menjaga persatuan di perayaan HUT Kota Bontang. Kami juga mengimbau kepada peserta untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Pendaftaran BCC telah resmi ditutup pada Jumat (11/10/2024). Mengenai mekanisme pelaksanaannya, rutenya tetap sama seperti tahun lalu, dimulai dari depan Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, kemudian melalui Jalan MH. Thamrin hingga Simpang Tiga Ramayana, dan berakhir di lampu merah Rumah Sakit Amalia. (sya/adv)

Forum Jamiyyatussadah Samarinda Desak Isran Noor Klarifikasi Soal Ucapan Kontroversial

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: masa aksi Forum Jamiyyatussadah Samarinda. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Ketua Forum Jamiyyatussadah Samarinda, Sayid Noviar Ibrahim bin Husein Al Qadrie, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, yang dianggap telah melukai hati para Habaib.

Hal itu disampaikannya dalam aksi damai yang dilakukan di lapangan parkir Komplek Stadion Gelora Kadrie Oening, Sempaja Samarinda, Jumat (11/10/2024).

Pernyataan kontroversial disampaikan Isran Noor dalam sebuah acara di kantor KPU pada 23 September 2024, di mana dia mengaku sebagai “Habib yang diartikan sebagai Hantu Bebinian.”

Sayid Noviar menegaskan bahwa pernyataan itu telah lama menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan Habaib di Samarinda.

“Kami menunggu klarifikasi, tetapi tidak ada tanggapan dari beliau. Karena itu, kami mengadakan aksi lagi. Kami sebagai masyarakat Samarinda berharap kita cerdas dalam memilih pemimpin dan tidak mau dipimpin oleh “hantu bebinian” atau pemerintahan “hantu’,” ujar Sayid Noviar.

Menurut Sayid Noviar, kata “Habib” adalah gelar suci yang pertama kali disandang oleh Nabi Muhammad SAWT, diberikan oleh Allah dengan sebutan “Habibullah” dan “Habibul Musthofa.”

Oleh karena itu, ia menyayangkan bahwa Isran Noor, yang bukan keturunan langsung Nabi, bisa mengucapkan kata-kata yang dianggap melukai perasaan para Habaib.

“Kami tidak ridho dan tersinggung berat. Kami tidak akan berhenti menyuarakan penolakan terhadap pernyataan beliau karena telah menyinggung perasaan kami,” tambah Sayid Noviar.

Menurutnya, istilah “hantu bebinian” memiliki konotasi negatif yang mengarah pada pelaku maksiat, sehingga tidak dapat diterima jika dikaitkan dengan Habaib, yang mengajarkan kebaikan kepada umat.

Forum Jamiyyatussadah menyatakan akan terus menggelar aksi untuk menyuarakan ketidaknyamanan mereka.

“Kami akan terus mengadakan aksi-aksi seperti ini agar beliau tahu bahwa tindakannya melukai kami dan tidak boleh diulangi,” kata Sayid Noviar.

Ia menambahkan bahwa Isran Noor dipersilakan memberikan klarifikasi, namun pihaknya tidak memaksa.

“Kami tidak menyuruhnya untuk meminta maaf sekarang, tapi jika dia ingin membuat klarifikasi, silakan saja,” tegasnya.

Muhammad Subhan, perwakilan dari kelompok Muhibbin, yang juga hadir dalam aksi tersebut, turut menyampaikan kekecewaannya.

“Kami dari Muhibbin, pencinta Habib, ulama, dan guru-guru, sangat kecewa mendengar perkataan tersebut. Kami sangat menghormati Pak Isran, tapi kami berharap ke depan tidak ada lagi ucapan bercanda atau komedi yang tidak pantas di tempat umum.”

Para peserta aksi mengharapkan agar pernyataan serupa tidak terulang di masa mendatang. Mereka ingin tercipta suasana kebersamaan dan harmoni di antara masyarakat Samarinda tanpa ada ungkapan yang dapat memecah belah.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi ucapan-ucapan yang tidak pantas di tempat umum atau lembaga resmi. Mari kita jaga kebersamaan agar tidak terjadi keributan di kalangan kita,” tutupnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R

1...774775776...1,263Halaman 775 dari 1,263