Beranda blog Halaman 774

Usung Semangat Persatuan, Kota Bontang Rayakan HUT ke-25 dengan Upacara Khidmat

Penulis
redaksi
-
0
Upacara peringatan HUT ke-25 Kota Bontang, di Stadion Taman Prestasi. (ist)

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Bontang. Upacara kali ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, berlangsung di Stadion Taman Prestasi, Bontang Lestari, Sabtu (12/10/2024).

Perayaan HUT ke-25 Kota Bontang tahun ini, mengusung tema ‘Mendayung Bersama Untuk Bontang Hebat dan Beradab’.

Kegiatan upacara ini turut dihadiri Pjs Wali Kota Bontang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jajaran Pemerintahan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga keempat pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.

Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan, bahwa Kota Bontang sudah berdiri selama seperempat abad, dimana dulunya Kota Bontang terbilang masih menjadi perkampungan, dan sekarang berubah menjadi kota yang maju.

“Selamat ulang tahun ke-25 Kota Bontang, semoga Kota Bontang semakin jaya dengan umur yang terbilang matang,” ucapnya.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar menyatakan, untuk tagline ‘Bontang Hebat dan Beradab’ menunjukkan komitmen, antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa membangun Kota Bontang.

“Semangat persatuan dan kolaborasi, dari seluruh lapisan masyarakat dalam memajukan Kota Bontang harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” tutupnya. (adv/kn)

BKPSDM Kota Bontang Kembali Sabet Juara 1 Lomba GAGAS, 3 Tahun Berturut-Turut Unggul dalam Pengelolaan Kearsipan

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang kembali mempertahankan prestasinya sebagai juara 1 dalam Lomba Good Archival Governance Award (GAGAS) 2024.

Prestasi ini diraih selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan konsistensi BKPSDM dalam pengelolaan kearsipan yang unggul.

Penghargaan ini diberikan Pjs. Wali Kota Bontang dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Bontang, yang diselenggarakan pada Sabtu, 12 Oktober 2024 di Lapangan Taman Prestasi Bontang.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang bertujuan untuk meningkatkan indeks kearsipan di seluruh perangkat daerah. Lomba GAGAS dirancang untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pengelolaan kearsipan, serta mendorong perbaikan dan peningkatan tata tertib penerapan kearsipan.

Selain itu, ajang ini juga menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk belajar dan mereplikasi keunggulan satu sama lain, serta menselaraskan program pengembangan sumber daya manusia aparatur yang hebat dan beradab.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Ir. Hj. Retno Febriaryanti, menyampaikan apresiasinya kepada BKPSDM atas pencapaian luar biasa ini.

“Selamat kepada BKPSDM yang telah berhasil meraih predikat Perangkat Daerah Pengelola Kearsipan Terbaik I pada Ajang GAGAS 2024. Kami berharap BKPSDM terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsipnya dan menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya,” ungkapnya.

Retno juga menambahkan bahwa karena BKPSDM telah menjadi juara GAGAS selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024), mereka akan dinaikkan statusnya sebagai peninjau pada Lomba GAGAS 2025. “Pada tahun 2026, BKPSDM akan diizinkan kembali mengikuti lomba ini bersama perangkat daerah lainnya,” tambahnya.

Melalui pengelolaan arsip yang baik di seluruh jajaran pemerintah Kota Bontang, nilai Audit Kearsipan Pemkot Bontang meningkat, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi. Salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi adalah Nilai Indeks Kearsipan daerah.

Kepala BKPSDM Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. “Ini merupakan hasil dari kerjasama seluruh tim BKPSDM. Prestasi ini tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi setiap anggota dan dukungan dari seluruh stakeholder,” ujarnya.

Sudi juga menjelaskan bahwa lomba ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penerimaan, pengendalian, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. “Kami sangat berterima kasih kepada DPK yang telah memberikan panduan dan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah, termasuk BKPSDM, sehingga kami dapat terus membenahi pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Sudi mengatakan bahwa tahun 2024 menjadi istimewa bagi BKPSDM, bukan hanya karena mereka kembali meraih juara 1 Lomba GAGAS, tetapi juga karena Euis Dini Miharjawati, Arsiparis Ahli Pertama di BKPSDM, berhasil meraih penghargaan dalam Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mewujudkan ASN BerAKHLAK yang bangga melayani bangsa, khususnya di Kota Bontang yang Hebat dan Beradab, melalui pengelolaan arsip yang tertib dan berkualitas,” pungkas Sudi. (adv/MK)

Rakernas Bara JP Mantapkan Dukungan untuk Pilkada 2024: Isran-Hadi di Kaltim, Edi-Rendi di Kukar

Penulis
redaksi
-
0
Rakernas Bara JP Mantapkan Dukungan untuk Pilkada 2024: Isran-Hadi di Kaltim, Edi-Rendi di Kukar
Peserta Rakernas Bara JP berfoto bersama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu-Kamis, 9-10 Oktober 2024. (Istimewa)

JAKARTA – Dalam suasana yang penuh semangat dan antusiasme, Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang berlangsung selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis, 9-10 Oktober 2024, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Rakernas ini dihadiri perwakilan dari 31 pengurus provinsi serta 7 organisasi sayap, menjadikan forum ini sebagai ajang konsolidasi strategis yang sangat dinanti-nanti. Terutama dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

Sebagai organisasi relawan yang dikenal aktif dalam kancah perpolitikan nasional, Bara JP menorehkan jejak signifikan dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Kemenangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen panjang Bara JP untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan mereka berakhir.

Rakernas kali ini tak hanya fokus pada evaluasi dan perencanaan program kerja, tetapi juga menjadi forum penting bagi Bara JP untuk menentukan arah dukungan politiknya di tingkat daerah. Dalam suasana penuh optimisme, organisasi ini mengumumkan sederet pasangan calon kepala daerah yang akan didukung dalam Pilkada serentak 2024.

Dukungan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan visi perubahan yang diusung sejak awal, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di Aceh, pasangan Bustami-Fadhil telah dipilih untuk diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, Sumatera Utara mengajukan Bobby Nasution yang didampingi Surya.

Bara JP juga memberikan dukungan kepada pasangan-pasangan lainnya di berbagai provinsi, termasuk Jambi (Al Haris-Abdullah Sani), Lampung (Mirza-Jihan), Riau (Abdul Wahid-Haryanto), hingga Jakarta, yang didukung oleh Ridwan Kamil-Siswono, salah satu pasangan yang diprediksi akan menyedot perhatian publik.

Tak hanya provinsi besar yang menjadi fokus Bara JP, organisasi ini juga memberikan perhatian pada daerah-daerah strategis lainnya seperti Kaltim, di mana Isran Noor dan Hadi Mulyadi mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan kepemimpinannya. Di Kutai Kartanegara, pasangan Bupati petahana Edi Damansyah dan Rendi Solihin juga telah dipilih oleh Bara JP untuk kembali maju dalam Pilkada 2024. Dukungan ini semakin mempertegas posisi Bara JP sebagai kekuatan yang berpengaruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan sikap tersebut, Bara JP menunjukan bahwa dukungan yang diberikan organisasi ini tidak sekadar berlandaskan pada kalkulasi politik jangka pendek, tetapi lebih pada komitmen jangka panjang untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rakernas ini juga menjadi momentum penting bagi Bara JP untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antar pengurus daerah, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan segera berlangsung. Dengan dukungan yang terarah dan terkoordinasi, Bara JP menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di setiap pelosok daerah.

Dari Aceh hingga Papua, dari Sumatera Utara hingga Kutai Kartanegara, Bara JP terus menanamkan semangat perubahan di tengah masyarakat. Rakernas ini adalah bukti bahwa organisasi relawan tersebut tidak hanya berjuang di panggung politik, tetapi juga di medan nyata, di mana komitmen untuk perubahan dan kesejahteraan rakyat selalu menjadi prioritas utama.

Rakernas pun ditutup dengan optimisme tinggi bahwa kerja-kerja Bara JP akan membawa dampak nyata di daerah-daerah yang didukung, seiring dengan pengawalan ketat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mereka menangkan pada Pilpres 2024 lalu. (kn)

Muhammad Yusuf Bidik Komisi I, Siap Perjuangkan Kesejahteraan Guru di Pesisir

Penulis
redaksi2
-
0
Muhammad Yusuf, anggota DPRD Bontang

BONTANG – Muhammad Yusuf, anggota DPRD Kota Bontang, menargetkan posisi di Komisi I DPRD Bontang untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Fokus utamanya adalah meningkatkan perhatian pemerintah terhadap guru-guru yang bertugas di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar Bontang, yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya.

“Kesejahteraan tenaga pendidik di Bontang sebenarnya sudah cukup baik, namun masih ada ketimpangan antara guru di kota dan di wilayah pesisir. Mereka yang mengajar di pulau sering kali menghadapi risiko tinggi dalam perjalanan, dan ini membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah,” ungkap Yusuf.

Yusuf menyoroti risiko keselamatan yang dihadapi oleh para guru di pesisir, terutama saat harus menyeberangi lautan untuk sampai ke tempat mengajar. Menurutnya, cuaca buruk dan kondisi laut yang tidak menentu membuat tugas mereka jauh lebih berat dan berbahaya.

“Para guru di pesisir sering kali harus mempertaruhkan nyawa saat menyeberangi laut dalam kondisi ombak besar. Mereka tetap hadir demi mendidik anak-anak bangsa, dan ini membutuhkan solusi konkret dari pemerintah, seperti menyediakan fasilitas penunjang yang lebih baik,” jelas Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi dan kesejahteraan para guru.

“Bagaimana bisa menghasilkan murid yang pintar jika kesejahteraan guru belum diperhatikan dengan baik? Ini adalah masalah mendasar yang harus segera diatasi,” tegasnya.

Yusuf berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil, melalui kiprahnya di Komisi I DPRD Bontang. Ia berharap program-program pemerintah terkait pendidikan dapat dijalankan dengan lebih baik demi masa depan pendidikan yang lebih cerah bagi Kota Bontang. (Adv/KN)

Winardi Ajak Warga Bontang Bijak Memilih di Pilkada 2024: Jangan Golput, Pilih untuk Masa Depan

Penulis
redaksi2
-
0
Legislator Kota Bontang, Winardi, mengajak masyarakat Bontang untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana pada Pilkada serentak 2024.

BONTANG – Makin mendekati pemungutan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, mengajak masyarakat berperan aktif dalam menentukan masa depan kota dengan menggunakan hak pilihnya secara bijak.

Pemungutan suara yang akan digelar 27 November 2024 ini, menurut Winardi, adalah kesempatan penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan positif selama lima tahun ke depan.

“Masing-masing pasangan calon memiliki program unggulan. Inilah waktunya bagi masyarakat untuk cermat memilih pemimpin yang bisa membawa Bontang ke arah yang lebih baik,” ungkap Winardi.

Dikatakannya, masa kampanye yang masih berlangsung menjadi momen bagi warga Bontang untuk mendalami visi dan misi dari keempat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Winardi berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk menganalisa dengan cermat sebelum menentukan pilihan.

Lebih lanjut, Winardi mengimbau agar masyarakat tidak tergoda untuk menjadi golongan putih (golput). “Jangan golput, karena pilihan kita di Pilkada ini sangat menentukan nasib Bontang lima tahun ke depan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Winardi juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyaring informasi, terutama saat ini di mana berita hoaks mudah tersebar di media sosial. Ia meminta masyarakat tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Untuk mewujudkan Pilkada damai, kita harus bersikap cerdas dan saling mengingatkan agar tidak termakan hoaks atau berita menyesatkan yang dapat memecah belah kita,” tambahnya.

Winardi menutup dengan harapan agar seluruh masyarakat Bontang menjadi pemilih yang cerdas dan menggunakan hak suaranya dengan tepat. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga suasana damai selama Pilkada, meskipun setiap orang memiliki pilihan yang berbeda.

“Gunakan hak pilih Anda dengan bijak demi perubahan yang lebih baik untuk Bontang,” tutupnya. (Adv/KN)

Pemkab PPU Gelar Sosialisasi dalam Mewujudkan RIRA

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (8/10/2024) lalu. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melakukan sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Kegiatan ini digelar berkaitan dengan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.

Kepala DP3AP2KB Chairur Rozikin menyampaikan bahwa RIRA merupakan rumah ibadah dengan sistem pelayanan yang holistik dan menjamin pemenuhan hak anak. Termasuk melindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi.

Ia menyebut penguatan fungsi rumah ibadah memerlukan keterlibatan dan kerja sama antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengurus rumah ibadah.

Sehingga rumah ibadah dapat menjadi ramah anak, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menyediakan tempat bermain anak. Selain itu, rumah ibadah juga dapat melibatkan anak-anak dalam mengelola rumah ibadah menjadi ramah anak.

“Mari kita bekerja sama dan berkomitmen bersama untuk mendukung dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama PPU Muhammad Syahrir, perwakilan pengurus rumah ibadah, serta organisasi masyarakat dan perangkat daerah terkait.

Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan Umar Adi dan Sub Koordinator Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak DP3AKB Balikpapan Sofya Anita.

Pada kesempatan yang sama, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) PPU, Sri Kusuma Winahyu, menyatakan dukungannya untuk mewujudkan RIRA di Kabupaten PPU.

“Dari PKK tentunya turut mendukung dalam mengimplementasikan program RIRA ini, dan PKK siap juga untuk turut mewujudkan rumah ibadah ramah anak, menciptakan rumah ibadah yang tidak hanya menjadi tempat beribadah tetapi juga tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak kita,” ungkapnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Akselerasi Tekan Angka Stunting, Pemkab PPU Dorong KPM Pahami Aplikasi e-HDW

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pj Bupati PPU, Zainal Arifin (tengah) dalam kegiatan bimtek DPMD PPU. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU memberikan bimbingan teknis kepada seluruh Kader Pembangunan Manusia (KPM). Dalam rangka meningkatkan akeselerasi dan percepatan penurunan angka stunting dalam pengembngan teknologi berbasis aplikasi.

Kegiatan ini menyasar pada empat kecamatan dalam pengimplementasian aplikasi e-HDW yang digagas oleh kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pj Bupati PPU, Zainal Arifin saat menutup bimtek di hadapan para KPM mengatakan pengetahuan dan pemahaman terkait mengaplikasikan aplikasi e-HDW wajib dipahami dalam rangka pengisian data kelompok sasaran dan pemantau konvergensi stunting.

“Melalui Aplikasi e-HDW para kader PKM dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian baik monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa dan kelurahan sehingga kita memiliki barometer terhadap program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengentasan stunting di wilayah Kabupaten PPU” jelasnya.

Aplikasi eHDW merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan Bank Dunia untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa.

Lanjutnya, adanya bimtek ini juga untuk memberikan daya dukung kepada para KPM agar semakin terlatih. Karena untuk di level kelurahan dan desa para KPM menjadi ujung tombak dalam peranan pembangunan SDM yang berkualitas khususnya dalam program pengentasan stunting berbasis teknologi.

Bimtek ini tentunya banyak pelajaran dan pengetahuan yang penting. “Untuk itu, apa yang telah pelajari bersama akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan yang besar bagi komunitas kita” Pintanya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan salah satu tujuan pembangunan desa adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan termasuk kesehatannya. Selaras dengan hal tersebut, upaya konvergensi stunting di desa dan kelurahan merupakan investasi pembangunan SDM di PPU.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan konvergensi stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021, mengetahui peran penting tugasnya dalam aksi konvergensi stunting, utamanya mengoperasikan Aplikasi e-HDW dalam rangka pengisian data kelompok sasaran dalam aksi konvergensi stunting,” pungkas Zainal. (ADV/DiskominfoPPU/*SBK)

Adanya IKN, PAD Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Penajam Tumbuh Positif

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

PENAJAM PASER UTARA – Pendapatan asli daerah (PAD) pungutan dari sektor pajak hotel dan restoran Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tumbuh positif seiring keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada sebagian wilayah di daerah yang dikenal Benuo Taka itu, yakni di Kecamatan Sepaku.

“Pungutan pajak hotel hingga Oktober 2024 sudah melampaui target, yakni terealisasi Rp548 juta dari target Rp500 juta,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara Hadi Saputro, di Penajam, Jumat (11/10/2024).

“Kemudian pajak restoran terealisasi Rp3,4 miliar dari target dari target Rp3,2 miliar,” katanya pula.

Pertumbuhan pendapatan daerah sektor pajak dan restoran, kata dia lagi, tidak terlepas dari IKN, ibu kota baru Indonesia yang dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku.

Diperkirakan pajak restoran bakal terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya warga dari luar Kalimantan Timur yang berkunjung ke ibu kota masa depan Indonesia itu.

Kini, sudah ada satu hotel yang sudah beroperasi di IKN, ujar dia, dan ke depan potensi pajak hotel bakal meningkat karena ada sejumlah hotel yang sedang dibangun mulai beroperasi pada 2025.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, belum menetapkan target pajak hotel terlalu besar, karena hotel yang ada di daerah Benuo Taka itu masih tergolong kecil.

Hotel yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara atau di luar kawasan IKN masih hotel kecil, target pajak hotel bakal meningkat kalau Hotel Nusantara di ibu kota baru Indonesia beroperasi, demikian Hadi Saputro. (ANT/KN)

Kejagung Enggan Berpolemik Soal Cincin Kawin Sandra Dewi

Penulis
redaksi2
-
0
Artis Sandra Dewi (kanan) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan enggan berpolemik soal Sandra Dewi, istri dari terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis, yang menolak memberikan cincin kawinnya kepada penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat (11/10/2024), mengatakan bahwa pihaknya sudah melalui tahapan penyidikan sesuai dengan aturan untuk menelusuri aset-aset Sandra Dewi maupun Harvey Moeis, termasuk cincin kawin.

“Kalau dia bilang ini cincin kawinnya beli dari mana? Wah, ini uang saya, ya selesai. Apa masalahnya? ‘Kan harus dilihat juga tempus delicti-nya. Kejahatan ini kapan? Lalu perolehannya kapan? Itu yang dilihat penyidik. Misalnya, jika dari tahun ini, bisa dilakukan penyitaan. Jadi, itu juga dikaji. Enggak akan sembarangan,” kata dia.

Kapuspenkum memastikan bahwa penyidik telah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dia meminta agar hal ini tidak perlu menjadi polemik yang terus diperdebatkan.

“Maksud saya, ya enggak usah berpolemiklah seolah-olah penyidikan kami ini enggak profesional. Oh, enggak boleh,” ucapnya.

Diketahui bahwa pada hari Kamis (10/10) Sandra Dewi menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022 yang suaminya, Harvey Moeis, menjadi terdakwa.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, Hakim Ketua Eko Aryanto bertanya mengenai barang bukti emas yang diberikan oleh Harvey Moeis. Sandra mengaku suaminya hanya memberikan cincin pertunangan dan cincin kawin.

“Ada. Cincin kawin dan dan cincin pertunangan,” kata Sandra.

“Masih ada sekarang?” tanya hakim Eko.

“Masih. Mau disita penyidik, enggak saya kasih,” jawab Sandra.

Dalam kasus dugaan korupsi timah, nama Sandra Dewi mencuat dalam dakwaan terkait dengan aliran uang senilai Rp3,15 miliar.

Sandra disebutkan menerima uang itu melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin pada tahun 2018—2023.

Uang tersebut diduga berasal dari biaya pengamanan peralatan processing (pengolahan) penglogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empat smelter swasta. (ANT/KN)

Kementerian Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran Bakal Berjumlah 44-46 Kementerian

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.

“Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024). 

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa nomenklatur kementerian-kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat buat rakyat.

Menurut dia, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu bakal berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” kata dia.

Selain itu, menurutnya DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.

“Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix,” kata dia.

Sebelumnya (10/10), ANTARA mendapat dokumen yang berisi daftar “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD” yang berisi jumlah komisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian yang diduga dirancang untuk pemerintahan selanjutnya.

Berikut daftar nomenklatur kementerian yang diterima ANTARA dari dokumen tersebut, yang masih bersifat sementara dan belum pasti:

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan. (ANT/KN)

1...773774775...1,263Halaman 774 dari 1,263