Beranda blog Halaman 769

Pemprov Kaltim Berangkatkan Haji 24 Peraih Juara MTQ Nasional

0
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyerahkan secara simbolis bonus kepada kafilah Kaltim peraih medali di MTQN XXX Tahun 2024 (ANTARA/HO-Diskominfo Kaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberangkatkan ibadah haji kepada 24 kafilah setempat yang meraih juara pertama pada Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXX Tahun 2024.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Rabu (16/10/2024), mengatakan selain hadiah berangkat ibadah ke Tanah Suci, para peraih juara MTQ tersebut juga mendapatkan bonus berupa uang.

“Alhamdulillah, untuk bonus uang sudah ditransfer ke masing-masing rekening kafilah, penerima bonus adalah semua peraih medali berjumlah 53 orang,” katanya pada acara Silaturahmi dan Syukuran LPTQ se-Kaltim, di Samarinda.

Bonus haji plus diberangkatkan secara bertahap kepada masing-masing kafilah yang menerima karena kuota untuk berangkat haji juga terbatas.

“Bonus uang sudah tidak ada masalah. Bahkan, tunggakan bonus MTQN sebelumnya yang diraih satu kafilah hari ini juga tuntas dibayarkan,” kata dia.

Dia menjelaskan bonus yang diberikan merupakan bagian dari perhatian dan motivasi serta penghargaan pemerintah kepada peserta yang berhasil mengharumkan daerah.

Untuk pembinaan yang baik, katanya, ke depan Kaltim akan terus meraih prestasi membanggakan.

“Kami meyakini itu karena LPTQ dan Pemprov Kaltim sudah berkolaborasi dengan baik,” katanya.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bonus juara pertama berupa uang pembinaan Rp100 juta, juara kedua senilai Rp40 juta, juara ketiga Rp20 juta, juara harapan masing-masing Rp10 juta.

Sebagai rasa syukur Pemprov Kaltim, melalui LPTQ Kaltim tahun depan juga mengalokasikan untuk memberikan bonus umrah kepada peserta maupun para pelatih.

“Ini semua sebagai penyemangat bagi pada kafilah maupun calon kafilah lainnya,” kata dia. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Tidak Akan Gelar Acara Khusus di Solo Usai Purnatugas

0
Presiden Joko Widodo saat ditemui usai menemui cucunya yang baru lahir, Bebingah Sang Tansahayu, di RS Bunda Jakarta, Rabu (16/10/2024) malam. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengatakan tidak menggelar acara khusus pada 20 Oktober mendatang di kediamannya yang berada di Solo, Jawa Tengah, usai dirinya resmi purnatugas.

Presiden Jokowi mengaku bahwa ia hanya akan pulang ke kampung halamannya di Solo dengan menggunakan pesawat.

“Ya pulang aja, pulang naik pesawat turun, kemudian ke rumah, udah,” kata Presiden Jokowi saat ditemui usai menemui cucunya yang baru lahir, Bebingah Sang Tansahayu, di RS Bunda Jakarta, Rabu (16/10/2024) malam.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan menggelar acara di Solo, Presiden Jokowi pun menanggapinya dengan singkat.

“Enggak ada (acara),” katanya.

Presiden Ke-7 RI itu juga menceritakan tidak ada acara kumpul bersama keluarga besar, mengingat putri keduanya, Kahiyang Ayu dan suaminya, Bobby Nasution yang juga Wali Kota Medan, berada di Medan.

Demikian juga dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep dan istri Erina Gudono, masih berada di Jakarta usai menantikan kelahiran putri pertama mereka.

“Keluarganya di mana, keluarganya di Medan sama di sini (Jakarta),” kata Presiden Jokowi saat ditanya kemungkinan berkumpul bersama keluarga setelah purnatugas. (ANT/KN)

Puji Calon Menteri Kabinet Prabowo, JK : Semua Keren-keren !

0
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla saat memberikan keterangan di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) memuji calon menteri pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Semua keren-keren,” kata JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Oleh sebab itu, dia mengharapkan seluruh calon menteri yang akan dipilih itu dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Akan sangat efektif kalau koordinasi baik, tetapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Sehingga, dia mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan, tetapi disarankan untuk dilaksanakan pada tahun depan.

“Jangan sekarang. Kalau sekarang, kita tidak bisa lihat. Nanti satu tahun, dua tahun, baru bisa diketahui pasti, selalu begitu,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pengawasan kinerja menteri dilakukan banyak pihak. Mulai dari Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian.

Sebelumnya, sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri dari politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo.

Kemudian pada Selasa (15/10), sekitar 59 calon wakil menteri maupun calon kepala badan bertemu dengan Prabowo di kediamannya.

Beberapa di antaranya adalah pesohor Raffi Ahmad, Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha, mantan atlet Taufik Hidayat, hingga musisi Yovie Widianto. (ANT/KN)

Dukung Kerja Sama Antar Kota, Pjs Wali Kota Bontang Hadiri APEKSI Regional V di Singkawang

0
Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar bersama istri ikut menanam pohon. (ist)

BONTANG – Pjs Wali Kota Bontang Munawwar hadiri Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional V Kalimantan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu (16/10/2024).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki dan Asisten Administrasi Umum Akhmad Suharto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asdar dan beberapa kepala OPD.

Agenda hari pertama diisi dengan senam bersama dan penanaman pohon. Kemudian dilanjutkan kegiatan city tour yang membawa para peserta berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Singkawang. Salah satu tujuan utama adalah Vihara Shul Kheu Thai Pak Kung, sebuah vihara bersejarah yang memiliki arsitektur megah dan kental dengan nilai-nilai budaya Tionghoa.

Usai berkunjung ke vihara, rombongan melanjutkan perjalanan ke Batu Belimbing, destinasi wisata alam yang terkenal dengan batu unik yang menyerupai buah belimbing. Lokasi ini menjadi salah satu daya tarik wisata alam Singkawang yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Setelah rangkaian kunjungan wisata, para peserta APEKSI pun turut memeriahkan lomba sumpit, salah satu olahraga tradisional suku Dayak. Lomba ini diikuti antusias oleh para peserta, termasuk Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar, yang ikut mencoba keterampilannya dalam menggunakan sumpit tradisional.

Munawwar berharap APEKSI Regional V Kalimantan menjadi ajang memperkuat kerja sama dan pertukaran ide antara pemerintah kota di wilayah Kalimantan.

“Acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah, semoga seluruh rangkaian APEKSI berjalan lancar hingga selesai, dan menjadi momen berharga dalam pembangunan dan pengembangan daerah-daerah di Kalimantan,” tuturnya. (adv/kn)

GroudBreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional Mentawir, PPU Siap jadi Pusat Pelestarian Ekosistem Alam

0
Foto: Pj Bupati PPU saat menghadiri peletakkan batu pertama Pusat Plasma Nutfah Nasional Mentawir. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Guna mendukung keberlangsungan ekosistem alam dan keanekaragaman hayati, Kementeriam Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin  dan sejumlah pejabat terkait di KLHK melaksanakan deklarasi Penetapan Taman Nasional Di Mamberamo sekaligus GroundBreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional yang berlangsung di kawasan persemaian Mentawir Kecamatan Sepaku. Selasa (15/10/2024).

Penjabat (Pj) Bupati PPU Zainal Arifin dalam pelaksanaan groundbreaking pusat plasma nutfah nasional menyampaikan dukungan penuh atas ditetapkannya kawasan pengembangan ekosistem alam nasional ini di wilayah kasawan persemaian Mentawir, Kecamatan Sepaku.

“Kami di Kabupaten PPU siap terlibat dan mendukung penuh apalagi kawasan ini nantinya kawasan ini menjadi pusat koleksi, konservasi dan juga pengembangan dari plasma Nutfah yang merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati di indonesia” Ujar Zainal

Ia menerangkan khususnya yang ada di kawasan mentawir ini sejumlah keanekaragaman hayati yang berciri khas tersendiri maupun yang menyerupai dengan wilayah-wilayah lain di indonesia sangat berkesesuaian untuk menjadi pusat pengembangan.

“Pada tingkat spesies tertentu dan keberlangsungan keanekaragaman hayati kawasan plasma nutfah nasional ini akan menjaga keberlangsungan ekosistem, khususnya ekosistem hutam alam yang ada di hutan Kalimantan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Zainal mengatakan untuk Kabupaten PPU tersdiri juga memiliki konsen yang sama yaitu untuk menjaga dan menjadi bagian dalam smart forest city yang juga menjadi bagian dari ikon IKN.

“Kami mendeklarasikan menjadi Serambi Nusantara artinya kami adalah copy kecilnya IKN denga mempersiapkan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan yang juga akan setara dengan Ibu Kota Nusantara” kata Zainal

Tak lupa, ia juga menyampaikan terimakasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran KLHK dan para penliti lingkungan dari mancanegara dan para unsur lainnya yang menjadi bagian dalam mensukseskan GroundBreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional di salah satu wilayah di Kabupaten PPU.

“Pusat Plasma Nutfah Nasional ini adalah salah satu kebanggan kami, di Kabupaten PPU dan ini akan terus kami jaga, dukung dan suport agar menjadi bagian dari pengembangan pemulihan dan keberlanjutan ekosistem hutan kalimantan yang ada di Kabupaten PPU,” jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar juga mengungkapkan Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Indonesia dibangun seluas sekira 93,2 hektare di kompleks pusat persemaian Mentawir di Kabupaten PPU.

Pusat Plasma Nutfah Nasional akan menjadi center of excellence atas implementasi teknologi terhadap pengembangan plasma nutfah. Selain itu juga sebagai pusat data dan informasi keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia yang berbasis network serta kolaborasi para pihak.

“Termasuk juga menjadi bagian dari salah satu pendukung kunci dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Smart Forest City serta daya dukung dalam pengembangan ekosistem alam yang menjadi konsen kita semua dalam menjaga keberlangsungan keanekragaman hayati dan kelestarian alam Indonesia,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Kendaraan Dinas di PPU Diuji Emisi Karbon, Pastikan Ramah Lingkungan

0
Foto: Pengujian emisi karbon dilakukan secara bertahap. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Uji Emisi kendaraan dinas (plat merah) di lingkungan Pemkab PPU, Selasa (15/10/2024). Kegiatan ini dilaksanakan agar mengetahui kesehatan kendaraan dan mematuhi emisi yang lebih aman untuk lingkungan.

Seperti yang diketahui, kendaraan tidak mematahui standar emisi dapat menjadi sumber utama polusi udara. Contohnya seperti gas berbayaha dari kendaraan tersebut seperti karbon monoksida (CO), Hidrokarbon (HC) maupun Nitrogren oksida (Nox).

Menanggapi hal itu, Kepala DLH PPU, Safwana mengatakan uji emisi bagi kendaraan dinas (plat merah) di Kabupaten PPU ini akan dilakukan secara bertahap. Bertujuan agar lingkungan di Daerah Kabupaten PPU terhindar dari polusi udara.

“Hari ini kami (DLH) melakukan uji emisi kendaraan roda 4 dinas-dinas di Kabupaten PPU yang berbahan bakar pertamax atau kandungan octan 92. Tentunya untuk mengetahui kadar emisinya agar tidak mencemari lingkungan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan DLH PPU melaksanakan uji emisi bagi yang menggunakan bahan bakar pertamax dengan target 100 unit kendaraan dinas. Untuk tahap selanjutnya ia menginginkan semua kendaraan dina di Kabupaten PPU akan dilaksanakan uji emisi seluruhnya.

“Ke depannya semua kendaraan dinas di Pemkab PPU akan diuji emisi karbonnya. Termasuk kendaraan berbahan solar akan kita uji semua di tahun depan,” terangnya

Safwana juga menerangkan ada beberapa kendaraan dinas hari ini tidak lolos uji emisinya, karena standar emisi karbon kendaraan tergantung pada tahun pembuatan mobil. Contohnya kendaraan di bawah tahun 2007 batas CO 4% dan HC 1000 PPM, untuk kendaraan tahun 2007 hingga Tahun 2018 CO 1% dan HC 150 PPM sedangkan untuk tahun 2018 keatas CO 0,5% dan HC 100 PPM.

Selain itu juga, manfaat dari uji emisi kendaraan ini selain menjaga lingkungan agar udara tetap bersih dan rendah polusi, tentunya ini juga dapat mengetahui kondisi mesin kendaraan sudah optimal apa tidak dan dapat mencegah kerusakan kendaraan tersebut.

“Mungkin beberapa kendaran dinas yang tidak lolos ini dikarenakan perawatannya kurang. Yang jelas hasil dari uji emisi ini akan kami sampaikan kedinas terkait, bahwa kendaraannya setelah di uji tidak lolos harus dilakukan perawatan lebih intens lagi,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Pelatihan Pembelajaran Matematika Metode Gasing, Pj Bupati PPU; Hilangkan Stigma Pembelajaran Matematika Sulit

0
Foto: Pj Bupati PPU Zainal Arifin saat membuka kegiatan. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin meminta civitas akademika di Benuo Taka untuk mulai menghilangkan stigma bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Karena jika metode pembelajarannya tepat, maka belajar matematika itu jadi menyenangkan.

Sebanyak 32 guru dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta 64 siswa-siswi SD dan SMP secara langsung mengikuti pelatihan metode pembelajaran matematika dengan metode gampang, asik, dan menyenangkan (GASING), yang berlangsung selama 17 hari di SD 016 Penajam, Kecamatan Penajam.

Diketahui pelatihan pengembangan metode gasing dalam bidang matematika dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disidkpora) yang bekerjasama dengan PT Digital Gasing Edukasi.

Zainal menyampaikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Disdikpora PPU guna menambah kompetensi anak-anak belajar, dan juga guru-guru karena khusus metode GASING ini terkait metode pembelajaran matematika yang gampang, asik dan menyenangkan.

“Stigma terhadap pelajaran matematika yang dianggap susah dan banyak dihindari dapat ditepiskan dengan metode Gasing ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya pembelajaran matematika dengan metode gasing ini semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten PPU,” ucapnya, Senin (14/10/2024)

Lebih lanjut, ia mengungkapkan target dari pelatihan ini diharapkan selama 17 hari pelatihan baik guru dan perwakilan siswa dapat mengimplementasikan metode belajar matematika yang gampang, asik dan menyenangkan.

Menurut Zainal, matematika merupakan pelajaran yang menjadi basic untuk pembelajaran yang lain, terlebih era digital ini menuntut kita untuk mempelajari metode yang ada salah satunya dengan Gasing ini.

“Pelatiahan metode ini adalah pembelajaran untuk dikembangkan baik untuk mendukung kompetensi guru mata pejaran termasuk pada siswa-siswi kita jadi anak-anak lebih mencintai pelajaran matematikanya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pria yang kerab disapa Mas Pj tersebut juga mendukung upaya sekolah adiwiyata salah satunya akan memberikan sejumlah bibit pohon produktif yang dapat ditanam diperkarangan sekolah agar para siswa juga diberikan edukasi dalam menjaga lingkungan dengan menanam pohon buah.

”Sejumlah bibit sudah disiapkan dan siap dibagikan, semoga langkah ini juga mendukung sejumlah sekolah yang sudah dalam adiwiyata dapat meningkat menjadi adiwiyata mandiri,” tutup Zainal. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Tatib DPRD Bontang Masuk Tahap Harmonisasi, Persiapkan Pembentukan AKD

0
Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam.

BONTANG – Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Bontang kini memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengusulkan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna mendapatkan Nomor Registrasi (Noreg).

Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terkait penetapan pimpinan DPRD definitif. Setelah itu, barulah DPRD Kota Bontang akan memulai proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Setelah SK Gubernur keluar, barulah kami bisa membentuk AKD,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Rustam juga menjelaskan bahwa pengesahan tata tertib akan dilakukan setelah pimpinan definitif dilantik. Setelah itu, anggota DPRD akan disebar ke tiga komisi melalui fraksi-fraksi, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa pembagian mitra kerja antar komisi diupayakan tetap proporsional, meskipun ada sedikit perubahan pada nama-nama komisi. Namun, beban kerja di setiap komisi akan disesuaikan agar tetap seimbang.

“Tidak banyak perubahan, hanya nama komisi yang berbeda. Selebihnya masih sama seperti periode sebelumnya,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor: Agus S

Dukung Penambahan Kapal untuk Siswa dan Pengajar Pesisir, Shahib Dorong Pemkot Segera Anggarkan

0
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Shahib, mendukung penambahan kapal untuk siswa dan pengajar pesisir.

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Shahib, mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang yang telah memberikan perhatian khusus terhadap layanan pendidikan di daerah pesisir. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah penyediaan transportasi laut berupa kapal dan ketinting bagi tenaga pendidik serta siswa di kawasan pesisir, seperti Tihi-Tihi dan Selangan.

Transportasi laut ini disediakan untuk mempermudah akses para pengajar yang bertugas di daerah pesisir, serta siswa yang tinggal di wilayah pesisir namun bersekolah di kota. “Kapal ini diperuntukkan agar guru dan murid bisa lebih mudah bersekolah, karena disediakan fasilitas kapal untuk akses ke sekolah,” ujar Shahib.

Shahib menilai langkah yang diambil oleh Disdikbud sangat tepat, mengingat pentingnya penyediaan transportasi bagi para pengajar dan siswa di daerah pesisir. Menurutnya, hal ini mendesak karena banyak keluhan terkait sulitnya akses transportasi bagi guru yang mengajar di sekolah pesisir serta siswa yang bersekolah di kota.

Fasilitas kapal tersebut sudah ada sejak dua tahun terakhir. Namun, Shahib menegaskan perlunya penambahan jumlah kapal untuk mengatasi keterbatasan yang masih dirasakan saat ini. “Penambahan kapal untuk transportasi ini memang perlu dilakukan, karena jumlahnya masih kurang. Semakin cepat dianggarkan, semakin baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 015 Selangan, Abdul Kadir Zaelani, menyampaikan bahwa fasilitas kapal yang disediakan sangat membantu para pengajar. Ia tidak lagi harus memikirkan biaya transportasi seperti sewa kapal, bahan bakar, maupun upah pengemudi kapal. “Fasilitas kapal ini sangat membantu kami para pengajar,” ungkapnya. (ADV/KN)

Editor: Agus S

Siapkan Pembentukan Komisi Baru, DPRD Bontang Ubah Nama Komisi

0
Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Bontang, Rustam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah mempersiapkan pembentukan komisi baru di periode 2024-2024. Sebelumnya, nama komisi menggunakan angka I, II, dan III. Kini akan diubah menggunakan abjad menjadi Komisi A, B, dan C.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Kota Bontang, Rustam menyampaikan di tahun periode baru jabatan 2024-2029 telah bersepakat akan mengubah nama komisi tersebut, untuk memberikan suasana yang berbeda dari sebelumnya.

“Seperti halnya, komisi I berubah menjadi A, Komisi II berubah menjadi B, dan Komisi III menjadi C,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Perubahan nama komisi dilakukan dalam rangka pembaharuan struktur, agar berbeda dari periode yang sebelumnya. Akan tetapi, dalam perubahan nama komisi tersebut, untuk fungsinya masih terbilang sama seperti dulu, tidak ada yang berubah.

“Ini hanya perubahan nama komisi saja, untuk fungsinya masih tetap sama tidak ada yang berubah,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk pekan depan nantinya telah direncanakan untuk tatib DPRD Kota Bontang, yang mana memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Hal ini telah diusulkan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), agar mendapatkan Nomor Registrasi (Noreg). Maka saat ini, DPRD Bontang menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terkait penetapan pimpinan DPRD definitif. (ADV/KN)

Editor : Nicha R