BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menghentikan sementara sejumlah proyek pembangunan fisik tersangkut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melibatkan Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin.

“Kecuali proyek lain yang masih jalan sesuai kontrak tapi tetap kita berkonsultasi agar tidak salah langkah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar di Banjarmasin, Rabu (16/10/2024).

Roy mengharapkan Pemprov Kalsel segera menerima jawaban atau respon KPK terhadap konsultasi kelanjutan proyek pembangunan fisik yang berstatus quo tersebut, sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan.

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel terkait penyuapan sejumlah proyek pembangunan fisik yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Proyek yang menjadi objek perkara meliputi pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar.

Pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Selain itu, para pejabat Dinas PUPR Provinsi Kalsel diduga merekayasa lelang proyek dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian, merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

Terkait kasus tersebut, KPK menetapkan tersangka terhadap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan (SOL) dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalsel Yulianti Erlynah (YUL).

Selain itu, penyidik juga menetapkan tersangka kepada Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB). serta dua tersangka lain dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND). (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto terpilih menjadi ketua MA menggantikan M. Syarifuddin dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Sunarto menang telak dengan mendulang total 30 suara. Ia mengungguli tiga hakim agung lainnya yang mencalonkan diri, yakni Haswandi (empat suara), Soesilo (satu suara), dan Yulius (tujuh suara).

Diketahui, Haswandi merupakan Hakim Agung Kamar Perdata, Soesilo Hakim Agung Kamar Pidana, dan Yulius menjabat Ketua Kamar Tata Usaha Negara.

Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA dihadiri oleh 45 dari 46 orang hakim agung. Adapun jumlah suara masuk adalah 44 suara yang terdiri dari 42 suara sah dan dua suara tidak sah, sementara satu suara lainnya abstain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/X/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, jumlah suara yang diraih Sunarto lebih dari 50 persen suara yang sah.

“Dengan demikian, Yang Mulia Sunarto ditetapkan sebagai ketua MA terpilih tahun 2024–2029,” ucap Syarifuddin selaku pimpinan sidang.

Sebelumnya, saat membuka sidang, Syarifuddin mengatakan, pemilihan ini bukan hanya sekadar tradisi di lingkungan MA, tetapi juga menjadi simbol demokrasi terhadap pergantian tampuk kepemimpinan MA.

Oleh sebab itu, Sunarto mengingatkan, seluruh jajaran MA memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan proses demokrasi tersebut.

“Kita sebagai warga MA memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan proses demokrasi ini agar mampu melahirkan seorang pemimpin bagi MA yang memiliki legitimasi pada saat mengemban tugas dan jabatannya,” ucap dia.

Di sisi lain, Syarifuddin juga mengingatkan bahwa jabatan apa pun yang diemban hanya bersifat sementara. Ia menekankan, jalinan persaudaraan jauh lebih penting, sehingga harus tetap dijaga dengan baik.

“Sehingga siapa pun yang terpilih nanti sebagai ketua MA adalah bagian dari keluarga kita sendiri, rekan sejawat kita sendiri yang harus kita dukung dan kita hormati bersama,” imbuh ketua MA. (ANT/KN)

DEPOK – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sudah mengirimkan tim untuk menyelidiki penyebab kebakaran di fasilitas peleburan mineral (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur.

Bahlil di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024), mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, terkait kejadian pada Senin (14/10/2024) tersebut.

“Kita sudah, Pak Tony Wenas juga berkomunikasi sama saya terus, itu ada lagi diselidiki, tim saya juga lagi melakukan penyelidikan,” kata Bahlil.

Menurutnya, dari kejadian kebakaran tersebut yang paling utama yakni tidak adanya korban jiwa. Ia juga menyebutkan kebakaran di fasilitas peleburan merupakan hal yang biasa.

“Alhamdulillah tidak ada yang korban ya, jadi sekarang masih dilakukan penelitian, ya biasa lah itu,” kata dia.

Sebelumnya PT Freeport Indonesia menegaskan kebakaran yang terjadi di smelter Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur, pada Senin (14/10) pukul 17.45 WIB, tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tony memastikan kebakaran yang tepatnya berlokasi di fasilitas pemisahan gas bersih tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya serta karyawan dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan.

Fasilitas pemisahan gas bersih berfungsi antara lain sebagai rangkaian proses yang membersihkan gas buang dari zat berbahaya seperti sulfur dioksida (SO2) agar udara yang dibuang bebas dari kontaminasi gas berbahaya. (ANT/KN)