Beranda blog Halaman 766

Pemkab PPU Dorong Pelaku UMKM Lindungi Kreativitas Lewat Sosialisasi HaKI

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Sosialisasi HaKI di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (17/10/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya dalam melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) produk mereka.

Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Sodikin saat membuka Sosialisasi HaKI di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (17/10/2024). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU dan menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai pihak turut hadir, mulai dari kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN/BUMD, Ketua LPPM Institut Teknologi Kalimantan, perwakilan SMK Kejuruan Negeri, hingga pelaku UMKM dan inovator di wilayah PPU.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para pelaku UMKM di PPU semakin memahami pentingnya HaKI dan terdorong untuk segera mendaftarkan produk-produk inovatif mereka,” ujarnya.

Kabupaten PPU dikenal memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap tahun, berbagai UMKM dan inovator dari berbagai sektor tumbuh di daerah ini. Sodikin menegaskan bahwa ide-ide kreatif yang muncul adalah aset ekonomi berharga yang harus dijaga dengan baik melalui pendaftaran HaKI.

“Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan inovator, untuk sadar akan pentingnya melindungi karya-karya mereka dengan HaKI. Ini akan memastikan bahwa ide-ide tersebut tidak diklaim atau disalahgunakan oleh pihak lain,” tambahnya.

Sekadar informasi, HaKI adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis HaKI meliputi paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).

Sosialisasi HaKI ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku UMKM. Berikut beberapa manfaat dan jenis HaKI:
1. Perlindungan karya seni: Melindungi tulisan, musik, lukisan, dan karya seni lainnya agar tidak ditiru atau disalahgunakan.
2. Perlindungan identitas produk atau jasa: Memastikan merek dagang tidak digunakan dalam persaingan usaha tidak sehat.
3. Hak eksklusif atas penemuan atau inovasi: Memberikan hak eksklusif kepada penemu atas inovasi teknologi.
4. Perlindungan desain industri: Melindungi tampilan estetika produk seperti desain pakaian, furnitur, atau aksesoris.

Manfaat dari pendaftaran HaKI bagi pelaku usaha antara lain:
* Perlindungan hukum: Menghindarkan produk atau karya dari pelanggaran hak.
* Peningkatan penghasilan: Hak eksklusif memungkinkan produk atau jasa dimanfaatkan secara komersial.
* Kepastian hukum: Memberikan jaminan bagi pemilik bahwa karyanya terlindungi secara legal.
* Meningkatkan citra produk: Produk yang memiliki HaKI akan lebih kredibel di mata konsumen.
* Menumbuhkan semangat inovasi: Dengan perlindungan yang jelas, pencipta terdorong untuk terus berkarya.
* Segmentasi pasar yang lebih baik: HaKI dapat membantu diferensiasi produk.
* Kepastian mutu produk: Konsumen akan merasa lebih yakin terhadap produk yang memiliki perlindungan HaKI.

Sodikin juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memfasilitasi proses pendaftaran HaKI agar pelaku UMKM dan inovator di PPU tidak menghadapi kendala birokrasi. Dengan memiliki HaKI yang kuat, para pencipta dapat mengamankan hasil kreativitas mereka dan memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi.

“HKI bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah dan daya saing bagi produk lokal. Ini bagian dari strategi kami untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di PPU,” kata Sodikin mengakhiri sambutannya.

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Tur Wahyu Sutrisno dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis.

”Kreativitas warga PPU mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, produk inovatif yang dihasilkan masyarakat perlu dilindungi secara hukum agar hak para inovator tetap terjamin,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kekayaan intelektual adalah hak yang memungkinkan pemiliknya menikmati manfaat ekonomi atas hasil kreativitasnya. Dengan pendaftaran kekayaan intelektual, individu maupun kelompok dapat melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah.

“Harapannya kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat, pelaku usaha, dan inovator di PPU untuk mendaftarkan hak cipta, paten, desain industri, atau indikasi geografis atas produk mereka, sehingga kreativitas dapat terus berkembang dengan dukungan perlindungan hukum yang memadai,” tutup Tur Wahyu. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU Gelar Bimtek Pengelolaan Sampah Secara Komprehensif dan Terpadu

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pj Bupati PPU, Zainal Arifin saat membuka bimtek yang digelar di Jogja, Jumat, (18/10/2014). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin membuka secara resmi Bimbingan Teknik (Bimtek) Manajemen Pengelolaan Sampah se-Kabupaten PPU 2024, Jumat, (18/10/2014). Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan persampahan daerah bisa lebih ditingkatkan secara komprehensif dan terpadu.

Kegiatan in digelar selama 17-18 Oktober 2024 di Hotel Cavinton, Yogyakarta. Diikuti oleh perwakilan aparatur desa se kabupaten PPU serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup PPU dengan Narasumber dari Kementrian Lingkungan Hidup, Sub Pelaksana Teknis Direktorat Sanitasi Dirjen Cipta Karya dan Biro Infrastrur wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Provinsi Yogyakarta.

Zainal mengatakan bahwa harus disadari persoalan sampah adalah persoalan yang dihadapi setiap hari. Dapat dikatakan sampah adalah sesuatu yang di hasilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian kata Zainal, terkadang tidak disadari manusia telah memproduksi sampah melalui kegiatan yang dilakukan setiap hari. “Pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan masalah besar,” katanya.

Terlebih, menurut Direktur Konservasi Tanah dan Air di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini, karena penumpukan sampah atau cara membuang sampah dilakukan secara sembarangan ke kawasan terbuka, akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air dan tanah.

Selain itu, pembakaran sampah juga akan mengakibatkan pencemaran udara, serta pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir.

“Oleh karena itu management pengelolaan sampah dirasa perlu untuk keberhasilan menangani masalah-masalah sampah di lingkungan. Kesadaran secara komunal adalah hal yang penting untuk dilakukan yang dimulai dari kesadaran diri. Strategi dan sistem tersebut harus dibangun sejak dini,” jelas Zainal.

Permasalahan pengelolaan sampah yang ada diKabupaten PPU adalah masih minimnya kesadaran warga dalam melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Seperti pemilahan sampah sesuai jenis, serta melakukan pengelolaan sampah organik melalui pengomposan menyebabkan masih tingginya angka sampah organik dan anorganik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung.

Maka dari itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif serta terpadu baik dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan juga aman bagi lingkungan.

“Saya ingin mengajaksemua pihak yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan program-program yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah. Saya berharap dukungan dari semua pihak beserta seluruh SKPD terkait,” pungkas Zainal. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Alat Kelengkapan Dewan Resmi Dibentuk

Penulis
redaksi2
-
0
Rapat Penetapan komisi DPRD Bontang (IST)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah menetapkan anggota Komisi A, B dan C, Kamis (17/10/2024) di Ruang Rapat 2 DPRD Bontang.

Penetapan ini dilakukan setelah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Adapaun para fraksi diminta untuk mengajukan nama dari masing-masing fraksinya.

Dalam pembentukan fraksi juga dilakukan penyusunan Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Bapemperda.

Ketua DPRD Kota Bontang mengatakan untuk Badan Anggaran (Banggar)DPRD masih dalam pembahasan karena jumlah anggota DPRD yang ganjil sehingga masih dalam pembentukan.

“Nanti kita akan diskusikan terlebih dahulu ke kementrian dalam negeri, karena jumlah banggar itu separuh dari total anggota DPRD sementara kita ganjil,” terangnya. (Adv/KN)

Berikut adalah susunan AKD DPRD Kota Bontang:

Komisi A
Ketua: Heri Keswato
Wakil Ketua: Ubayya Bengawan
Sekretaris: Saeful Rizal
Anggota: Aloysiud Roni, Muhammad Irfan dan M. Yusuf

Komisi B
Ketua: Rustam
Wakil Ketua: Winardi
Sekretaris: Ridwan
Anggota: Nursalam, Suharno, Faisal, Junaidi dan PAW dari Agus Haris

Komisi C
Ketua: Alfin Rausan Fikry
Wakil Ketua: Muhammad Sahib
Sekretaris: Joni Alla’padang
Anggota: Yassier Arafat, Sem Nalpa Mario Guling, Sumardi, Bonnie Sukardi

Badan Musyawarah
Ketua: Andi Faizal Sofyan Hasdam
Wakil 1: Sitti Yara
Wakil 2: Maming
Anggota: Nursalam, Ubayya Bengawan, Alfin Rausan Fikry, Joni Alla’ Padang, Heri Keswanto, Muhammad Sahib, Saeful Rizal, Sumardi, Junaidi

Badan Kehormatan
Ketua: Yassier Arafat
Wakil Ketua: Bonnie Sukardi
Anggota: Winardi, Heri Keswanto, Heri Keswanto, Muhammad Sahib, Ridwan.

Bapemperda
Ketua: Nursalam
Wakil Ketua: Sem Nalpa Mario Guling
Anggota: Ubayya Bengawan, Winardi, Suharno, Faisal, Muhammad Irfan, Muhammad Yusuf.

Editor : Nicha R

DPRD Bontang Soroti Pendidikan di Wilayah Pesisir

Penulis
redaksi2
-
0
Anngota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti pendidikan di wilayah pesisir yang belum merasakan pendidikan yang layak.

Ia beharap kepada pemerintah Kota Bontang  dapat meninjau langsung wilayah pesisir terutama dalam hal transportasi. Ia berharap kepada pemerintah Kota Bontang dapat bekerja sama dengan perusahaaan untuk pengadaan kapal

“Mungkin Pjs Wali Kota dapat memberikan kenang-kenangan kepada kita dalam membantu pendidikan di pesisir,” ujarnya saat paripura HUT Bontang, Sabtu (12/10/2024).

Dengan adanya bantuan dari perusahaan tentu itu akan membantu pemerintah untuk meningkatkan salah satu fasilitas pendidikan di Kota Bontang.

Hal ini dinilai penting karena sebagai salah satu bentuk untuk peningkatan sumber daya manusia di wilayah pesisir. Ia menyayangkan jika anak-anak pesisi harus berehenti sekolah lantaran masalah transportasi yang minim.

“Lebih cepat pasti lebih baik, karena ini termasuk yang darurat, terangnya,” tutupnya. (adv/KN)

Editor : Nicha R

Dewan Usulkan Kenaikan Insetif Kader Posyandu dalam Penanganan Stunting

Penulis
redaksi2
-
0
Heri Keswanto, Anggota DPRD Bontang

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Heri Keswanto menyatakan perlu adanya penambahan kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan stunting.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan kepada kader-kader Posyandu yang mengeluhkan makin banyaknya tugas yang mereka emban.

“Karena kalau mereka saja yang kerja, bisa seharian. Padahal honor mereka hanya Rp 300 ribu per bulan dengan memegang banyak job desk,” terangnya, Sabtu (12/10/2024).

Padahal di Kota Bontang sendiri penanganan stunting sedang gencar-gencarnya karena kasus yang sempat turun namun naik kembali. Sementara kebijakan presiden diminta untuk mencapai 14 persen pada tahun 2024 ini.

Mulai dari pemerintah hingga kader Posyandu telah melakukan berbagai skema penurunan stunting, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan honor yang diterima mulai dari pemeriksaan balita, pemberian makanan tambahan, pemberian telur hingga memastikan makanan dari pemerintah sampai di mulut anak yang berisiko stunting.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah kunjungan Posyandu yang berkurang lantaran banyak orang tua yang menghindari sang anak untuk diklaim stunting, dan itu menjadi PR tambahan untuk para kader Posyandu. (adv/KN)

Editor : Nicha R

Terminal Bus Terlambat Beroprasi, Dewan Akan Panggil Dinas Terkait

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal

BONTANG – Terminal Bus Kota Bontang telah lama melakukan masa renovasi, namun hingga kini jadwal pengoperasiannya terus diundur lantaran terdapat akses di bagian belakang terminal yang diminta oleh warga agar tidak ditutup.

Faisal Anggota DPRD Kota Bontang menyatakan jika memang akses yang sudah ada sejak dahulu itu tidak merugikan pihak terminal bus tidak apa dibiarkan, begitupun sebaliknya.

“Mungkin SOP-nya tidak boleh ada pintu lain, tapi tentu tetap harus lihat kondisi lapangan,” terangnya, Kamis (17/10/2024).

Setelah komisi-komisi di DPRD terbentuk, pihaknya akan memanggil dinas terkait agar untuk mendengar langsung apa yang menjadi kendala dalam pengoperasian terminal tersebut.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa penjual yang sejak dahulu sudah berjualan disana ada baiknya dilibatkan kembali, dan disediakan tempat yang memang diperuntukkan mereka untuk berjualan.

“Kalau memang bisa memberdayakan UMKM kita kenapa tidak,” terangnya.

Sama halnya dengan jumlah personil yang masih kurang di terminal. Pihak provinsi telah memberikan MoU meminta bantuan untuk penambahan pelayanan personil dari Bontang. Ini dinilai akan makin memberdayakan warga Bontang sendiri. (Adv/KN)

Editor : Nicha R

Hari ini, Harga Emas Antam Tembus Rp 1.503.000 per Gram

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Petugas menunjukkan emas batangan di Pegadaian, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi (18/10/2024) naik Rp7.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.503.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat, menjadi Rp1.353.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ANT/KN)

Indonesia Ajukan Ponorogo Masuk Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO

Penulis
redaksi2
-
0
Kegiatan pertunjukan seni reog di halaman paseban agung, alun-alun Ponorogo (Dok. Antaranews. Com)

PONOROGO – Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Kabupaten Ponorogo dan Kota Malang untuk masuk anggota jejaring kota kreatif dunia yang dikelola UNESCO (UCCN).

“Alhamdulillah, Kabupaten Ponorogo bersama Kota Malang dipilih untuk diajukan ke UNESCO. Tentu ini jalan panjang kita untuk bisa menjadi bagian dari kota kreatif dunia,” kata Kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edhie di Ponorogo, Kamis (17/10/2024).

Perkembangan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Ponorogo. Pasalnya, bukan hanya Ponorogo saja yang menginginkan masuk ke UCCN.

Selain Ponorogo, ada beberapa kabupaten kota yang lolos enam besar juga mempunyai keinginan yang sama, diantaranya yakni Bantul, Tangerang, Buleleng, Malang dan Makassar.

Apalagi Kabupaten Ponorogo pada 2023 lalu sempat tersingkir untuk diusulkan ke UNESCO

“Tahun 2023 kita menjadi enam besar. Waktu itu Kabupaten Ponorogo tersisih dari Surakarta dan Depok. Di mana yang dinominasikan Indonesia dari sektor unggulan craft and folk art adalah Kota Surakarta, meskipun begitu kami tidak akan pernah putus asa apalagi menyerah,” katanya.

Nantinya dalam sidang yang digelar UNESCO, Kabupaten Ponorogo akan mewakili kota kreatif di Indonesia melalui kategori Craft dan Folk Art. Di mana di dalamnya meliputi pengembangan seni budaya, fesyen, media, kerajinan, hasil kriyanya, kuliner dan gastronominya.

“Alhamdulillah, Senin 14 Oktober kami dipanggil ke Kementerian Parekraf. Mengikuti arahan pada acara Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU) dan diumumkan untuk diusung,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkan sejumlah keuntungan mampu didapatkan jika Indonesia masuk kota kreatif dunia, di antaranya mempermudah kerja sama antara negara, pengenalan budaya, hingga membuka peluang peningkatan ekonomi di bidang ekonomi kreatif. Apalagi, kesenian Reog Ponorogo saat ini juga diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.

“Tentu capaian capaian saat ini sangat perlu kita syukuri Indonesia mampu mengirimkan dua nominasi sekaligus yakni sebagai jaringan kota kreatif dunia serta Reyog Ponorogo yang diusulkan di ICU UNESCO dan tinggal menunggu sidang pada 2-7 Desember mendatang (2024),” katanya. (ANT/KN)

Nasdem Buka Suara Soal Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

Penulis
redaksi2
-
0
Dokumentasi-Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) saat menghadiri Penutupan Kongres III Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). Pada penutupan Kongres tersebut Surya Paloh kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Dhemas.

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim buka suara menjelaskan pertemuan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebatas silaturahmi.

Hermawi, kepada sejumlah jurnalis saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10/2024), juga membantah pertemuan itu membahas kabinet.

“Silaturahmi kebangsaan, membicarakan berbagai dinamika aktual kebangsaan,” kata Sekjen NasDem menjelaskan isi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dia melanjutkan Surya Paloh juga memanfaatkan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo yang hari ini merayakan hari lahirnya ke-73 tahun.

Surya Paloh tiba di Kantor Kementerian Pertahanan RI pukul 14.12 WIB menumpang mobil Lexus hitam berpelat nomor B 1788 ASC. Tak lama setelah kedatangan Surya Paloh, beberapa ketua umum partai politik juga menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan, yang diawali oleh kedatangan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dan Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan.

Kemudian, saat Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia tiba di Kantor Kemenhan RI pukul 14.50 WIB, kendaraan yang ditumpangi Surya Paloh keluar dari kompleks Kantor Kemenhan.

Kepulangan Surya Paloh kemudian itu diikuti dengan kedatangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di dalam Kantor Kemenhan, para ketua umum partai politik itu bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu selama kurang lebih 2 jam.

Sekitar pukul 16.00 WIB, para ketua umum partai politik itu bergantian keluar dari gerbang dan meninggalkan Kantor Kemenhan RI. Sebagian besar dari mereka keluar dari gerbang depan yang menghadap Jalan Medan Merdeka Barat, sementara Muhaimin keluar dari pintu belakang yang menghadap Jalan Abdul Muis.

Hermawi, saat ditanya alasan Surya Paloh yang meninggalkan Kantor Kemenhan lebih dulu, menjawab Ketua Umum NasDem itu datang sebagai tamu, yang jadwal kedatangan telah diatur oleh protokoler Prabowo.

Tidak hanya itu, Hermawi juga menyebut Surya Paloh juga bergegas karena dia harus menerima kunjungan beberapa tamunya di NasDem Tower. (ANT/KN)

KPK : Aset Rafael Alun yang Dirampas adalah Hasil TPPU

Penulis
redaksi2
-
0
Suasana sidang permohonan keberatan terhadap perampasan aset aset milik terpidana kasus gratifikasi dan TPPU atas nama Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024). (ANTARA/HO-KPK)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aset-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara sudah terbukti sebagai hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK Rio Frandy usai sidang permohonan keberatan terhadap perampasan aset aset milik terpidana kasus gratifikasi dan TPPU atas nama Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

“Permohonan tersebut secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Karena jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini, setelah aset-aset tersebut dieksekusi,” kata Rio Frandy di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Rio mengatakan proses persidangan sudah membuktikan bahwa aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dan memang seharusnya dirampas untuk negara.

“Berdasarkan putusan pengadilan, aset-aset yg dimohonkan keberatan tersebut, nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara. Namun demikian, secara lengkap kami akan sampaikan kepada majelis hakim pada acara tanggapan atas permohonan pada persidangan selanjutnya pada Kamis, 31 Oktober 2024,” ujarnya.

Putusan soal penyitaan aset milik Rafael Alun saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung RI No:4101 K/ Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat N0:75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Adapun permohonan atas keberatan perampasan aset aset terpidana tersebut diajukan oleh korporasi CV. Sonokoling Cita Rasa dan perorangan atas nama Petrus Giri Hesniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), dan Martinus Gangsar (Pemohon III).

Adapun pengajuan keberatan oleh CV. Sonokoling Cita Rasa adalah untuk untuk aset berupa satu unit mobil Innova dengan dan satu unit mobil Grand Max.

Sedangkan Pemohon I, II dan III mengajukan keberatan untuk:
1. Uang di safe deposit box Rafael Alun sebesar 9.800 euro, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS.
2. perhiasan di safe deposit box berupa 6 buah cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 buah liontin.
3. Satu buah rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran.
4. Satu buah rumah di Srengseng dan Ruko di Meruya.
5. Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nmor BM 08 dan Nomor BM 09.
6. Satu unit mobil VW Caravelle.

Agenda sidang yang digelar ini adalah pembacaan permohonan oleh para pemohon, dan setelah permohonan dibacakan maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dengan acara tanggapan oleh pihak KPK selaku termohon.

Diketahui bahwa dalam perkara korupsi gratifikasi dan TPPU atas nama terpidana Rafael Alun Trisambodo, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan selama 14 tahun dan aset terpidana turut dirampas untuk negara.

Atas putusan tersebut KPK telah melakukan putusan pengadilan atas aset terpidana yaitu dengan cara merampas aset terdakwa dan menyetorkannya ke kas negara pada Selasa, (27/8/2024). (ANT/KN)

1...765766767...1,263Halaman 766 dari 1,263