Beranda blog Halaman 765

Dukungan Menguat, 150 Tim Relawan Deklarasi untuk Rudy-Seno di Pilgub Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Sulaeman Hattase (tengah), Komandan Relawan Tim Sukses Rudy-Seno, bersama enam Ketua Relawan. Foto: Hanafi

SAMARINDA – Dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, terus menguat dengan semakin banyaknya tim relawan yang terlibat. Hingga Jumat (18/10/2024), lebih dari 150 tim relawan telah resmi bergabung untuk mendukung pasangan nomor urut 02 ini.

Deklarasi dukungan yang diadakan di Posko Kemenangan Rudy-Seno di Jalan Siradj Salman pada Jumat malam memperkuat komitmen para relawan untuk memenangkan pasangan ini dalam Pilgub 2024.

Setiap malam, Posko Kemenangan Rudy-Seno selalu dipenuhi oleh relawan yang berdatangan untuk menunjukkan dukungannya.

Pada acara deklarasi kali ini, enam kelompok relawan baru turut bergabung, di antaranya Harum Hebat Muara Badak, Harum Menyapa, Gerakan Nusantara Berjuang 08 (GNB 08), Aliansi Relawan Rudy-Seno (ARRS) Bontang, Emak-Emak Harum, dan Pro Harus. Mereka dengan tegas menyatakan komitmen untuk mendukung penuh Rudy-Seno.

Tati Hartini, Ketua Emak-Emak Harum Kaltim, menyampaikan bahwa timnya aktif bergerak di lingkungan sekitar dengan mengadakan berbagai kegiatan, termasuk senam dan program sosial seperti “Jumat Berkah.”

“Kami bergerak dari lingkungan terdekat, mengoptimalkan dukungan melalui kegiatan senam dan program sosial untuk merangkul masyarakat,” ujarnya.

Mandawari, Ketua Relawan Harum Hebat Muara Badak, menambahkan bahwa relawan di wilayahnya telah bekerja keras menjangkau para pemilih hingga ke tingkat akar rumput.

“Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 37 ribu di Muara Badak, kami optimis bisa meraih kemenangan 95 persen di wilayah ini,” tegasnya.

H. Iwan Susanto, Ketua ARRS Bontang, juga menekankan pentingnya merangkul pemilih pemula sebagai bagian dari strategi tim.

“Kami fokus pada pemilih pemula, termasuk siswa sekolah. Di salah satu sekolah saja, terdapat sekitar 360 siswa yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih baru. Masih banyak sekolah lain di Bontang yang bisa kami jangkau,” jelasnya.

Maradona Sirajulin, Ketua Harum Menyapa, menambahkan bahwa timnya telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 12.535 orang yang siap memilih Rudy-Seno.

“Kami melakukan pendekatan langsung dengan tokoh masyarakat, kepala suku, dan ketua nelayan di berbagai daerah,” ungkapnya.

Para relawan sepakat bahwa visi dan program perubahan yang diusung oleh Rudy-Seno, termasuk pendidikan gratis, menjadi daya tarik utama bagi para pendukung.

“Visi Rudy-Seno memberikan harapan perubahan nyata, terutama di sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian,” tambah Maradona.

Sulaeman Hattase, Komandan Relawan Tim Sukses Rudy-Seno, menyimpulkan bahwa pergerakan relawan yang masif dan terukur diharapkan dapat membawa kemenangan bagi pasangan Rudy-Seno dalam Pilgub Kalimantan Timur 2024.

“Relawan kami tidak hanya mengikuti aturan kampanye, tetapi juga mengedepankan etika dan semangat perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

“Pelantikan” dan Peralihan Kekuasaan

Penulis
redaksi
-
0
Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.

Keterangan Ahli Perkara
Nomor : 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM)

Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Masa jabatan seorang kepala daerah, mulai dihitung sejak saat “pelantikan”. Hal ini disebutkan secara eksplisit, setidaknya dalam 2 norma hukum, yakni :

Pertama, ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang menyebutkan bahwa, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Kedua, ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa, “Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Oleh karena itu, sebelum kepala daerah memangku jabatannya, terlebih dahulu harus dilantik dan diambil sumpah/janji. Persoalan kemudian muncul kembali dalam hal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 8 Tahun 2024), dimana perhitungan periode masa jabatan dimulai sejak saat pelantikan.

Dalam ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 tahun 2024, menyebutksan secara eksplisit bahwa, “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”. Bagaimana sesungguhnya tafsir norma tersebut? Apakah frase “pelantikan” itu bermakna hitungan masa jabatan hanya berlaku terhadap jabatan-jabatan yang melalui proses pelantikan? Dan apakah jabatan-jabatan yang hanya melalui proses “pengukuhan”, tidak termasuk dalam periodesasi atau perhitungan masa jabatan? Keterangan ini hendak menjawab pertanyaan ini.

Memahami makna “Pelantikan”

Ada 2 pertanyaan yang mesti dijawab untuk melekatkan konteks terhadap pelantikan kepala daerah ini. Pertama, apa makna pelantikan bagi kepala daerah? Dan Kedua, apa akibat hukum dari pelantikan kepala daerah ini? Kita bahas mengenai makna pelantikan terlebih dahulu agar kita semua punya kesamaan pandangan terhadapnya. Secara etimologi, pelantikan dipahami sebagai proses, cara, perbuatan melantik[1]. Dimana melantik sendiri didefinisikan sebagai perbuatan untuk mengangkat (biasanya dengan mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara); meresmikan[2].

Dalam black law dictionary, pelantikan dimaknai sebagai upacara formal melantik seseorang untuk menjabat; upacara formal memperkenalkan sesuatu untuk kepentingan umum; permulaan formal suatu periode waktu atau tindakan[3]. Sementara dalam cambridge dictionary, pelantikan diartikan sebagai tindakan resmi menempatkan seseorang pada posisi penting, atau upacara di mana hal ini dilakukan; tindakan sesuatu yang resmi mulai digunakan, yang menandi awal periode[4].

Dalam beragam referensi, pelantikan selalu berkaitan dengan 2 hal, yakni : Pertama, pelantikan pertanda terjadinya proses peralihan kekuasaan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Kedua, peralihan kekuasaan ini bermakna pejabat yang baru telah memulai menjalankan kekuasaannya. Legitimasi diperoleh berdasarkan peristiwa hukum yang disebut sebagai “pelantikan” ini.

Pada dasarnya, dalam sistem kekuasaan pemerintahan kita, hanya Kepala Daerah definitif, Wakil Kepala Daerah definitif, dan Penjabat Kepala Daerah yang dilantik sebelum menduduki jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan.

Pertama, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah. Kedua regulasi ini hanya mengatur pelantikan kepala daerah dan wakil kepala definitif, serta penjabat (Pj)[5] kepala daerah, tidak mengatur pelantikan bagi pelaksana tugas (Plt)[6], Pelaksana harian (Plh), dan Penjabat sementara (Pjs)[7]. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyerahan kekuasaan yang ditandai perlihan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Baik Plt, Plh, maupun Pjs, hanya menggantikan pejabat definitif untuk sementara waktu, terutama saat pejabat definitif berhalangan sementara untuk menjalankan tugas rutinnya sehari-hari. Oleh karena itu, terhadap Plt, Plh, dan Pjs hanya dilaksanakan pengukuhan sebelum menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Pelantikan dan pengukuhan, jelas merupakan 2 terminologi yang berbeda. Hal ini terutama berkaitan darimana dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Jadi bisa diidentifikasi berbadasarkan peristiwa hukumnya masing-masing. Jika pelantikan itu basisnya “peralihan kekuasaan”, maka pengukuhan basisnya “fungsional”, yang konteksnya adalah kekuasaan yang dijalankan hanya untuk sementara waktu, terutama disaat pejabat definitif berhalangan sementara.

Hal ini memberikan kejelasan jika hitungan masa jabatan atau perodesasi jabatan kepala daerah, semestinya dimulai sejak saat peralihan kekuasaan berlangsung. Dalam hal ini ditandai dengan proses pelantikan melalui pengambilan sumpah jabatan, sebelum kekuasaannya dijalankan, lalu dilanjutkan dengan serah terima jabatan[8]. Dan hitungan berdasarkan pelantikan ini, hanya mungkin dilakukan terhadap jabatan-jabatan yang mencakup kepala daerah dan wakil kepala daerah definif, serta penjabat kepala daerah. Adapun jabatan yang hanya dikukuhkan, mencakup Plt, Plh, dan Pjs, tidak termasuk dalam periodesasi atau perhitungan masa jabatan.

Pelantikan sebagai awal hitungan masa jabatan sendiri, bukanlah hal yang baru. Dalam PKPU sebelumnya, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 9 Tahun 2020), pelantikan sudah dijadikan patokan dalam menghitung masa jabatan.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan bahwa, “penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya”. Hal ini kemudian diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan eksplisit bahwa, “perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan”.

Perhitungan masa jabatan sejak saat pelantikan, juga disebutkan eksplisit dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa, “Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan”.

Hal ini ditegaskan dalam ratio decidendi putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa, “……Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak”[9].

Hal ini diperkuat kembali dalam ratio decidendi Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut, “……Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak”[10]. Berdasarkan hal tersebut, tafsir MK berkaitan dengan dimulainya masa jabatan kepala daerah, dihitung sejak saat pelantikan.

Kedudukan PKPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun demikian, PKPU dikualifikasikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3, yang menyebutkan bahwa, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Frase “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang” dalam ketentuan a quo, memberikan legitimasi dan kekuatan hukum terhadap PKPU sebagai salah satu jenis produk perundang-undangan. Untuk mendapatkan daya ikat, maka peraturan perundang-undangan harus berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU P3 yang menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Pertanyaannya adalah, kekuataan hukum mengingat PKPU datang darimana? Tidak mungking turun begitu saja dari langit. PKPU dibentuk berdasarkan keduanya sekaligus, baik berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi maupun berdasarkan kewenangannya.

Pertama, jika ditinjau dari segi kewenangannya, KPU merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab penuh dalam bentuk tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan, baik pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada)[11]. Dan salah satu kewenangan tersebut berwujud dalam bentuk pembuatan PKPU dalam rangka memperlancar proses penyelenggaraan pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada, yang menyebutkan bahwa, “tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan, salah satunya untuk

menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Kedua, jika dilihat berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Pilkada yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui PKPU. UU Pilkada mendelegasikan kepada KPU untuk membuat peraturan lebih lanjut berkaitan dengan aspek tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada.

Namun jangan lupa, KPU juga berkewajiban menyesuaikan akibat-akibat hukum yang lahir dari putusan pengadilan, terutama yang lahir dari pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di Mahkamah Agung (MA). Hal ini lebih khusus putusan MK yang menguji norma dalam UU Pilkada sebagai aturan payung dari PKPU. Putusan MK wajib untuk diintegrasikan ke dalam PKPU. Bukan hanya karena putusan MK bersifat mengikat, tapi juga karena PKPU sendiri merupakan peraturan pelaksana dari UU Pilkada sehingga wajib memberikan “kepastian hukum” dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Dalam hukum administrasi negara, sifat dan tujuan PKPU adalah mengoperasionalkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Jadi konteks negara dalam keadaan bergerak, diinternalisasi oleh peraturan KPU. Secara teoritik, jika Hukum Tata Negara mengkaji negara dalam keadaan diam atau staat in rust, maka Hukum Administrasi Negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging. Kapasitas PKPU, adalah merespon putusan MK agar Pemilu dan Pilkada dapat diselenggarakan sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. PKPU menerjemahkan bagaimana tata kelola Pemilu dan Pilkada bisa terus dijalankan.

Sumber:
[1] https://kbbi.web.id/lantik. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 09.31 Wita.
[2] Ibid.
[3] Bryan A. Gadner. 2004. Black’s Law Dictionary (Eighth Edition). Page.2220.
[4]https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inauguration. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 09.52 Wita.
[5] Istilah Pj diatur dalam ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota.
[6] Angka 4 Surat Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA yang ditujukan kepada KPU RI, menyebutkan secara eksplisit bahwa terhadap Pelaksana Tugas Kepala Daerah, tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan. Lihat juga Angka 6 Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, menyebutkan jika Pelaksan Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
[7] Istilah Pjs diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Permendagri Nomor 1 Tahun 2018).
[8] Dalam pengangkatan Pjs, tidak dikenal terminologi serah terima jabatan, tapi serah terima pelaksanaan tugas. Lihat ketentuan Pasal 10A ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.
[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, hlm.68-69. Pengujian ini diajukan oleh Nurdin Basirun, Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, hlm.106. Pengujian ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone, Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, berkaitan dengan masa jabatan Hamim Pao yang menjabat sebagai Bupati Bone Bolango. Lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
[11] Lihat ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. (MK)

Wapres China Akan Hadiri Pelantikan Prabowo – Gibran

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers, di Beijing, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Desca Lidya Natalia

BEIJING – Wakil Presiden (Wapres) China Han Zheng akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10), sekaligus melakukan kunjungan kenegaraan.

“Atas undangan Pemerintah Indonesia, Utusan Khusus Presiden Xi Jinping, yaitu Wakil Presiden Han Zheng, akan menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024 dan mengunjungi Indonesia pada 19-21 Oktober 2023,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers, di Beijing, China, Jumat (18/10/2024).

China dan Indonesia, kata Mao Ning, memiliki sejarah persahabatan lama yang mendalam dan memiliki kerja sama yang erat.

“Di bawah kepemimpinan strategis para pemimpin kedua negara, hubungan bilateral China-Indonesia telah mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dan memasuki tahap baru untuk bersama-sama membangun komunitas dengan masa depan bersama,” ujar Mao Ning.

Mao Ning mengungkapkan sebagai Utusan Khusus Presiden Xi Jinping, Wapres Han Zheng akan menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan berdiskusi panjang dengan pemimpin Indonesia tentang hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

“Saat ini merupakan titik penting bagi hubungan bilateral keduanya untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk meneruskan tradisi persahabatan, memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan, mengangkat pembangunan komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama ke tingkat yang baru,” kata Mao Ning.

Selain itu, ujar Mao Ning, China siap untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada proses modernisasi kedua negara dan kemakmuran serta pembangunan regional dan global.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).

Pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu tanggal 20 Oktober tersebut, diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.100 orang. (ANT/KN)

TNI AL Kerahkan Kapal Perang dan Helikopter untuk Pengamanan Pelantikan Presiden

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Markas Besar TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla) Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 mengerahkan sejumlah kapal perang dan helikopter yang berpatroli di perairan sekitar Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/10/2024), menyebut ada 10 kapal perang yang disiagakan, di antaranya mencakup KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, KRI Semarang-594, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI Bung Karno-369, KRI Halasan-630, KRI Cucut-886, dan KRI Cakalang-852.

“Di darat lebih dari 3.500 pasukan Marinir TNI AL dari Jakarta dan Surabaya juga dikerahkan untuk mengamankan pelantikan, serta dari Pusat Penerbangan TNI AL juga menyiagakan alutsista udara yang punya spesifikasi antikapal selam seperti Heli Panther HS-1308, Heli Panther HS-1311, dan CN P-8305,” katanya.

Kadispenal menjelaskan bahwa kapal-kapal perang Republik Indonesia itu bakal menjaga laut di sekitar Teluk Jakarta.

“Pengerahan tersebut tentunya di luar unsur-unsur TNI AL yang terus-menerus beroperasi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia sepanjang tahun,” kata Laksamana Pertama TNI Wira Hady.

Dikatakan pula bahwa kapal-kapal perang yang dikerahkan untuk pengamanan acara pelantikan itu telah disiapkan sejak HUT TNI pada tanggal 5 Oktober, dan bakal terus siaga sampai rangkaian acara pelantikan berakhir.

Satgas Laut TNI AL bersama sembilan satuan tugas dari tiga matra lainnya bertugas di bawah kendali Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Kogabpadpam VVIP itu bertanggung jawab atas pengamanan presiden, wapres, tamu-tamu negara, dan pejabat setingkat VVIP lainnya.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan itu berlangsung selama sepekan, mulai 17 hingga 23 Oktober 2024.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Delegasi dari 30 lebih negara juga dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

Negara-negara yang bakal mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk acara pelantikan, di antaranya Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

Lanjutkan

Menpora : Naturalisasi Kevin Diks Akan Diproses Pekan Depan

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pemain FC Copenhagen Kevin Diks. ANTARA/Instagram @ErickThohir/am.

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengemukakan rencana naturalisasi terhadap pemain FC Copenhagen Kevin Diks akan diproses pada pekan depan.

“Ya, (rencana naturalisasi) Kevin Diks baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin. Jadi ini akan kami proses minggu depan,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan, proses naturalisasi akan diproses setelah ada pemerintahan baru (pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakbuming Raka bersama kabinet baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024) yang mulai bekerja pada pekan depan.

“Pemerintahan baru adanya minggu depan jadi mungkin kita lihat menteri barunya juga, jadi ya ini kan hari terakhir kerja kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan isyarat melakukan proses naturalisasi Kevin Diks untuk menambah amunisi baru Timnas Indonesia.

Melalui cuitan akun resmi X @erickthohir, Sabtu, Erick mengunggah foto tengah bersalaman dengan Kevin Diks.

“Makan siang sama pemain F.C. Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, nggak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, @KevinDiks_,” tulis Erick pada cuitan tersebut.

Kevin Diks melalui akun @KevinDiks_ juga turut merespon cuitan dari Erick Thohir dengan memberikan emoticon dua tangan serta bendera Indonesia.

Pemain yang kini memegang paspor Belanda tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon yaitu Natasja Dik Bakarbessy.

Kevin Diks diketahui kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark FC Copenhagen dan tercatat sudah memiliki banyak pengalaman bermain di kompetisi Eropa, termasuk di Liga Champions.

Selain itu, pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut tercatat pernah membela timnas Belanda di kelompok umur dan terakhir pada kategori U-21.

Kehadiran Kevin Diks ini nantinya diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia yang pada November akan melakoni partai berat pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Jepang serta Arab Saudi. (ANT/KN)

SMART PNS: Langkah Inovatif BKPSDM Kota Bontang Tingkatkan Kualitas ASN

Penulis
redaksi
-
0
Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, memberikan pengarahan pada sosialisasi SMART PNS di Auditorium Graha Taman Praja Bontang Lestari, 17 Oktober 2024.

BONTANG – Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, khususnya peningkatan kualifikasi pendidikan PNS melalui program tugas belajar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan sosialisasi SMART PNS.

Kegiatan yang berlangsung pada 17 Oktober 2024 di Auditorium Gedung Graha Taman Praja Bontang Lestari ini merupakan tindak lanjut dari inovasi yang digagas Wendi Andriansyah selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2024 Puslatbang KDOD LAN dengan judul SMART PNS.

Hadir sebagai peserta pada kegiatan ini adalah Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian bersama pengelola kepegawaian dari 31 perangkat daerah, serta Kepala Puskesmas dan Kepala Subbag Tata Usaha dari 6 UPT Puskesmas yang ada di Kota Bontang.

Rangkaian kegiatan acara dimulai dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, yang menyampaikan bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur secara lugas, tegas, dan terperinci mengenai tata cara pelaksanaan tugas belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Hal ini sekaligus menjadi langkah penguatan terhadap pelaksanaan sistem merit yang memberikan ruang kesempatan yang adil dan objektif bagi ASN yang berkeinginan mengembangkan diri melalui peningkatan kualifikasi pendidikan yang diselaraskan dengan kebutuhan instansi.

“Kami berharap partisipasi aktif dari seluruh rekan-rekan yang hadir berupa masukan dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga penyelenggaraan tugas belajar dapat berjalan dengan semakin baik dan tertib,” ujarnya.

Pengarahan lebih lanjut tentang SMART PNS disampaikan oleh Wendi Andriansyah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Pengembangan SDM. Ia menjelaskan bahwa SMART PNS merupakan inovasi dalam meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, khususnya peningkatan kualifikasi pendidikan PNS melalui tugas belajar di Kota Bontang yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Inovasi ini muncul akibat adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan tugas belajar yang berdampak pada kualitas pemenuhan kualifikasi pendidikan PNS Kota Bontang.

Sosialisasi ini dilakukan karena Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya tersosialisasikan dan terlaksana. SMART PNS akan menjadi jawaban atas beberapa permasalahan, di antaranya: belum adanya penyusunan kebutuhan tugas belajar PNS Kota Bontang, pengusulan penetapan SK Tugas Belajar yang sering terlambat, ketegasan aturan jangka waktu tugas belajar, serta belum optimalnya penyampaian informasi tugas belajar.

Kondisi tersebut diharapkan akan terhubung dengan penetapan alokasi anggaran untuk tugas belajar yang dibiayai melalui APBD Kota Bontang, serta penetapan prioritas program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Ia berharap, setelah sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat menyusun kebutuhan tugas belajar di masing-masing perangkat daerahnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan uji petik terhadap 7 Standar Pelayanan dan 8 Standar Operasional Prosedur yang telah disusun sebagai tolak ukur dalam memberikan pelayanan kepada PNS. Selain itu, telah disusun juga Pedoman SMART PNS sebagai panduan BKPSDM dalam pengelolaan tugas belajar. (adv)

AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah Senilai Rp 3,6 Triliun di Jawa Barat

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap dua kasus mafia tanah di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (18/10/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp3,6 triliun di Jawa Barat.

“Alhamdulillah di penghujung masa pengabdian ini bisa bukan hanya terungkap, tapi juga bisa benar-benar dijelaskan kepada publik bahwa kasus mafia tanah di Bandung khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan,” kata AHY usai ungkap kasus pertanahan di Bandung, Jumat (18/10/2024).

Menteri AHY menerangkan bahwa tindak pidana pertanahan pertama dilakukan oleh seorang tersangka yang terjadi di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan.

“Lokasi objek bidang tanah yang menjadi permasalahan ini akan dibangun perumahan sebanyak kurang lebih 264 unit untuk kasus pertama ini dengan kerugian Rp51 miliar,” katanya.

Sementara untuk kasus kedua dilakukan oleh dua orang tersangka di wilayah Dago Elos, Kota Bandung dengan modus operandi yang digunakan, yaitu dengan memalsukan suatu akta otentik.

Adapun orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara  dengan nilai kerugian mencapai Rp3,6 triliun.

“Yang ini terus menjadi perhatian luas apa yang diperjuangkan masyarakat kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Ini bahkan sejak (tahun) 2016, yang terdampak 2.000 orang, ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka berharap keadilan,” kata dia.

Selain itu, AHY mengatakan terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi pada 2024.

Dari 98 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 43 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum).

Adapun khusus yang masuk tahap P21, kata AHY, terdapat 55 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 165 orang.

“Luas objek tanah lebih dari 488 hektar dan potensi nilai kerugian ini lebih dari Rp41 triliun. Total nilai kerugian tersebut meningkat cukup signifikan setelah tiga hari yang lalu kami melakukan pengungkapan tindak pidana pertanahan di Bekasi,” kata AHY. (ANT/KN)

Menteri Kabinet Prabowo Bakal Ditatar di Akmil Magelang selama 3 Hari

Penulis
redaksi2
-
0
Pendidikan taruna tingkat I/Pratar Akademi Militer TP 2023/2024 di Lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang.  (ANTARA/HO - Akmil Magelang)

JAKARTA – Para menteri kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menjalani penataran di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama setidaknya tiga hari.

Hal itu disampaikan oleh dua menteri kabinet Presiden Jokowi yang belakangan sudah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman Kertanegara, Jakarta, sebagai calon menteri kabinet selanjutnya.

“Sudah diumumkan bahwa akan ada kegiatan outbound atau bonding selanjutnya, pembekalan, detailnya saya belum diberi tahu,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia mengaku baru diberitahu untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan tersebut nanti.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang juga telah dipanggil Prabowo untuk menjadi menteri di kabinet selanjutnya menyampaikan pelatihan akan berlangsung tiga hari.

“Itu kalau nggak salah Jumat sampai Minggu, tiga hari,” jelas Budi Arie.

Berdasarkan informasi, para menteri Prabowo akan menjalani penataran itu beberapa hari usai dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. (ANT/KN)

Heru Budi Sebut Akan Ada Prosesi Pelepasan Presiden Jokowi di Istana

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

JAKARTA – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan akan ada prosesi pelepasan Presiden Joko Widodo, usai acara pisah sambut dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Ya tentunya nanti ada sedikit prosesi di Istana, ada pelepasan, ada pasukan lah kira-kira seperti itu,” kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Secara garis besar, kata Heru, Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Setelahnya Jokowi akan bertolak kembali ke Istana untuk bersiap menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan melakukan prosesi pisah sambut, sebelum akan dilepas kembali menuju Solo.

Adapun Presiden Terpilih Prabowo Subianto usai dilantik di gedung parlemen akan beranjak ke Istana dengan iring-iringan kendaraan yang dapat disaksikan masyarakat.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan panggung hiburan di 13 titik yang nantinya akan dilalui Prabowo Subianto saat menuju ke Istana Merdeka, Jakarta.

“Ya tentunya nanti secara natural bisa menyapa masyarakat. Dan di sini juga nanti karena terbatas di Istana, kami siapkan kurang lebih seribu warga, kiri-kanan 500-500, yang bisa juga hadir di sini (Istana), tanpa undangan,” kata Heru.

Masyarakat juga dapat menyaksikan rangkaian acara pelantikan hingga pisah sambut Presiden melalui tayangan langsung televisi dan seluruh videotron di Jakarta. (ANT/KN)

TNI AU Kerahkan 2 Helikopter Guna Evakuasi 71 Nelayan di Sukabumi

Penulis
redaksi2
-
0
Proses evakuasi nelayan yang dilakukan personel TNI AU menggunakan helikopter, Kamis (17/10/2024) ANTARA/HO-Humas TNI AU

SUKABUMI – Jajaran TNI AU mengerahkan dua helikopternya untuk mengevakuasi 71 nelayan yang terjebak di ujung dermaga eks perusahaan pasir besi PT Sumber Besi Prima (PT SBI) Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AU yang disiarkan Jumat (18/10/2024), dijelaskan pihak TNI AU mengerahkan dua unit helikopter jenis Caracal dan Super Puma dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Bogor.

Tidak hanya TNI AU, Basarnas juga mengerahkan unit helikopter serta perahu nelayan.

Komandan Satuan Radar 216 Cibalimbing, Letkol Lek Umar Saifuddin Rumbiak mengatakan dua helikopter itu dipakai personel untuk menyelamatkan para nelayan secara bertahap.

Setelah para nelayan diangkut dengan helikopter tersebut, lalu mereka dibawa ke markas Satuan Radar 216 Cibalimbing yang menjadi posko penyelamatan.

Di sana, para nelayan tersebut diberikan bantuan medis dan kebutuhan lain yang menunjang keselamatan para korban.

Dalam proses penyelamatan tersebut, Umar mengatakan empat nelayan sempat terjatuh ke laut.

“Mengakibatkan empat orang jatuh ke laut, satu orang dapat selamat dievakuasi, tadi pagi satu orang sudah ditemukan meninggal dunia di perairan Cikole wilayah Kabupaten Cianjur, tinggal dua orang lagi belum ditemukan,” ungkap Umar.

Tidak hanya TNI AU, Tim SAR juga terlibat dalam proses pencarian di laut. Mereka mencari korban dengan cara mengandalkan kapal nelayan yang ada di sekitar lokasi. Proses pencarian lewat jalur laut itu dilakukan ketika air laut sedang dalam keadaan tenang. (ANT/KN)

1...764765766...1,263Halaman 765 dari 1,263