BONTANG – Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bontang kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang.

Dalam rapat kerja belum lama ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) mengusulkan kembali pengadaan mobil khusus untuk pengangkutan ODGJ. Usulan ini disambut baik oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, yang menilai kendaraan khusus ini penting untuk mendukung transportasi yang lebih aman dan manusiawi bagi ODGJ serta petugas lapangan.

“Saat ini, banyak keluhan bahwa pengangkutan ODGJ harus dilakukan menggunakan motor karena tidak ada mobil khusus. Ini tentu bukan kondisi ideal, bahkan berisiko bagi pasien maupun petugas,” kata Muhammad Yusuf.

Menurut Yusuf, pengadaan mobil khusus ini seharusnya menjadi prioritas, mengingat kebutuhan untuk menangani ODGJ di Kota Bontang terus meningkat. Ia menjelaskan bahwa Komisi I akan mempertimbangkan usulan ini dalam anggaran perubahan atau anggaran murni tahun mendatang, memastikan bahwa pengadaan kendaraan tersebut segera terealisasi.

Lebih lanjut, Yusuf menggarisbawahi pentingnya dukungan operasional yang lengkap agar kendaraan khusus ini dapat dimanfaatkan secara optimal. “Jika ada kendaraan, operasionalnya harus jelas, mulai dari sopir, bahan bakar, hingga perawatannya. Jangan sampai mobil sudah ada tetapi operasionalnya tidak tersedia, nanti tidak berjalan baik,” tegas Yusuf.

Ia juga menyoroti aspek pemeliharaan kendaraan agar tidak menjadi beban anggaran tambahan di masa mendatang. Dengan pemeliharaan yang baik, kendaraan ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan ODGJ di Kota Bontang, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen bersama, DPRD Kota Bontang dan DSPM akan terus bekerja sama mencari solusi terbaik agar penanganan ODGJ di Kota Bontang bisa lebih manusiawi, aman, dan efisien di masa mendatang. (adv/KN)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para peserta Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) yang akan mewakili Kota Bontang dan Kalimantan Timur di ajang nasional. Ia menegaskan, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para peserta dan keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bontang.

“Selamat bertanding kepada seluruh peserta FASI yang terpilih. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena kalian tidak hanya membawa nama baik Kota Bontang, tetapi juga mewakili Kalimantan Timur di panggung nasional,” kata Andi Faizal.

Dalam sambutannya, Andi Faizal menekankan pentingnya peran anak-anak yang menunjukkan kualitas sebagai anak soleh, yang memiliki nilai-nilai keagamaan kuat dan moralitas tinggi. Ia menyampaikan, prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Bontang memiliki potensi besar dalam membangun karakter positif di tengah masyarakat.

“Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi orang tua dan seluruh masyarakat Bontang. Kalian adalah contoh positif bagi generasi muda lainnya,” ujar Andi Faizal.

Lebih lanjut, Andi Faizal berharap keberhasilan para peserta FASI dapat memotivasi lebih banyak anak-anak dan keluarga di Bontang untuk terus berprestasi dan berpartisipasi dalam ajang-ajang serupa. Ia menekankan pentingnya kegiatan seperti FASI dalam membangun moralitas dan karakter anak-anak melalui nilai-nilai keagamaan.

“Dengan partisipasi di ajang-ajang seperti ini, kita tidak hanya mengharumkan nama daerah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dan moral yang menjadi dasar pembentukan karakter anak-anak,” tambahnya.

Para peserta FASI tingkat nasional ini akan berlaga mewakili Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang yang akan diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (27/10/2024) mendatang. Andi Faizal berharap mereka dapat membawa pulang prestasi gemilang dan menginspirasi lebih banyak generasi muda di Bontang. (adv/KN)

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang saat ini tengah mempercepat penyelesaian tiga proyek utama, yakni pemasangan panel Aluminium Composite Panel (ACP), pembangunan lift bed pasien, dan gedung parkir.

Ketiga proyek ini menjawab kebutuhan peningkatan fasilitas yang selama ini menjadi perhatian utama warga Bontang, terutama terkait akses dan kenyamanan bagi pengunjung rumah sakit.

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyatakan komitmennya dalam mengawal dan mendukung penuh agar ketiga proyek ini dapat selesai tepat waktu.

“Proyek pembangunan gedung parkir menjadi prioritas mengingat banyaknya keluhan terkait area parkir yang penuh. Kondisi ini membuat pengunjung, khususnya pengendara mobil, harus mencari tempat parkir jauh dari lokasi rumah sakit,” ungkap Rustam dalam rapat kerja bersama manajeman RSUD Taman Husada, Selasa (22/10/2024).

Rustam mengingatkan bahwa cuaca yang tidak menentu dapat menjadi tantangan dalam proses pembangunan, sehingga percepatan proyek perlu mendapat perhatian khusus.

Ia menambahkan bahwa Komisi B DPRD siap membantu memenuhi kebutuhan material penting, seperti beton ready mix, jika terjadi hambatan distribusi.

“Peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari upaya menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Kami akan terus mendukung setiap kebutuhan yang diperlukan demi kelancaran proyek ini,” lanjutnya.

Hingga saat ini, ketiga proyek tersebut telah mencapai progres 67,87 persen dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Dirut RSUD Taman Husada, Suhardi, menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan pertemuan rutin dengan kontraktor untuk memonitor progres sekaligus membahas solusi atas kendala yang ditemui di lapangan.

“Kami komitmen proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu, demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat,” pungkas Suhardi. (adv/KN)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang komisi C, melaksanakan pertemuan bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang, Senin (21/10/2024) di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Komisi C, Alfin Rausan Fikry menjelaskan mereka melakukan perkenalan dan mendengarkan penjelasan dari dinas tersebut bidang-bidang apa saja yang mereka kerjakan.

“Kami mendapatkan penjelasan bahwa mereka banyak mengurus soal fasilitas umum, pemukiman, rumah tidak layak huni, serta sanitasi, yang menjadi concern mereka,” jelasnya usai raker bersama Perkimtan.

Adapun yang sedang urgensi dari kebutuhan yang telah dibahas sebelumnya adalah pemebasan lahan untuk pemakaman serta kawaaasan wilayah kumuh yang sampai saat ini masih digenjot oleh Perkimtan.

“Dari realisasi anggaran, kebanyakan digunakan untuk rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Kota Bontang yang sudah dikerjakan hingga 60 persen lebih,” ujarnya.

Alfin menambahkan bahwa Perkimtan sudah melakukan usaha yang hingga kimi masih terkendala dalam di pembebasan lahan saja, pihaknya mendorong hal tersebut agar segera direalisasikan.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Bontang telah membahas bahwa pemakaman yang terdapat urgensi seperti, kuburan di Loktuan, kuburan di PIsangan dan Pembukaan Lahan kuburan muslim di Wilayah Bontang Barat. (Adv/KN)

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha R

BONTANG – Kurangnya kesesuaian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang menimbulkan kekhawatiran bagi anggota Komisi B DPRD Bontang, Awinardi.

Menurutnya, perbedaan data yang signifikan dapat menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Dalam rapat kerja bersama mitra di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (21/10/2024), Awinardi meminta agar setiap OPD segera memperbaiki dan menyelaraskan database mereka.

“Yang harus dibenahi pertama kali adalah database, karena semua program dimulai dari sana,” tegas Awinardi, yang akrab disapa Awin.

Awin mencontohkan ketidaksesuaian data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut DKUMPP, jumlah UMKM meningkat, tetapi Bapenda justru melaporkan adanya penurunan PAD. Hal ini, menurut Awin, mencerminkan adanya masalah mendasar dalam data yang dikelola OPD, yang harus segera dibenahi untuk mencegah kontradiksi dalam perumusan kebijakan.

“Jika data yang dihasilkan oleh satu OPD bertentangan dengan data OPD lain, maka tidak ada dasar yang kuat bagi kebijakan kita. Sinkronisasi data sangat penting agar kebijakan bisa efektif,” jelas Awin.

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan hasil survei independen dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Hal ini semakin menekankan pentingnya database yang akurat sebagai fondasi untuk mencapai tujuan bersama.

“Kolaborasi antar-mitra DPRD dengan lembaga terkait sangat dibutuhkan, terutama untuk menyepakati data yang kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan,” lanjut politisi PDI-P ini.

Sebagai informasi, PAD menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Kota Bontang, yang berasal dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Beberapa kontribusi PAD juga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda AUJ, serta Lain-Lain PAD yang sah, termasuk dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Awinardi berharap, dengan adanya sinkronisasi data, seluruh program pemerintah akan berjalan lebih optimal dan efektif, sehingga target peningkatan PAD serta pembangunan di Bontang dapat tercapai. (adv/KN)