TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Oktavia menyampaikan berdasarkan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau diprediksi mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut masih belum bisa dipastikan, karena masih menunggu penetapan dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur.

“Tentu ini merupakan kabar baik untuk masyarakat Berau,” ungkapnya.

“Memang masyarakat sudah sejak lama menanti kenaikan UMK ini. Sehingga para pekerja dapat lebih sejahtera,” sambungnya.

Kemudian, Oktavia menyebutkan jika memang UMK ini telah naik. Dirinya menginginkan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Disnakertrans untuk terus mengawal penerapan kebijakan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di Berau.

“Jangan sampai ada perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Ini akan merugikan para pekerja kita,” ujarnya.

Politikus muda Partai NasDem tersebut menjelaskan bahwa hal itu untuk mengantisipasi perusahaan yang tidak patuh. Maka, pengawalan kenaikan UMK itu nantinya juga berdampak kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung hal ini terwujud. Dampaknya pun langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Atas bentuk kepedulian kepada anak-anak kurang mampu di Kabupaten Berau, Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari mendedikasikan diri menjadi Ketua Yayasan Pondok Al Masyiah.

Lembaga ini bergerak pada bidang penyokong anak-anak kurang mampu, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur.

Dibangun dari visi sosial PT Bara Jaya Utama (BJU), Sri Kumalasari kini menahkodai yayasan tersebut. Membawa tujuan mulia untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Untuk generasi penerus bangsa yang kurang beruntung.

Dirinya mengungkapkan bahwa hal tersebut didasari rasa cinta terhadap anak-anak. Baginya tidak bisa membiarkan mereka terlantar dan tidak bisa sekolah. Banyak dari mereka yang sebenarnya ingin belajar, tapi tidak memiliki kesempatan.

“Maka, di yayasan ini, saya berkomitmen untuk menanggung semuanya, mulai dari makan hingga pendidikan,” ucapnya.

Yayasan Pondok Al Masyiah baru berjalan selama dua bulan dengan merawat tiga anak. Menurut Kumalasari sapaan akrabnya, ia belum sepenuhnya mempublikasikan keberadaan yayasan ini ke masyarakat luas. Generasi penerus ini sebagian adalah anak yatim piatu serta orang tua yang bekerja. Namun, tidak bisa merawatnya dengan baik.

“Jadi saya bawa ke sini dan kami pindahkan sekolah mereka ke Teluk Bayur. Kami juga menyediakan transportasi untuk antar jemput,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar menegaskan bahwa seluruh kebutuhan dari anak-anak yayasan. Mulai dari seragam, buku, hingga sepatu, disediakan secara gratis. Dirinya memiliki skema besar terhadap yayasan tersebut. Dalam beberapa tahun ke depan berharap dapat menerima 100 anak.

Ia menjelaskan, lembaga ini memiliki empat bangunan. Kemudian, setiap bangunan memiliki tiga kamar yang masing-masing dapat menampung delapan anak.

Fasilitas tempat tidur, lemari, hingga toilet juga sudah kami sediakan. Serta, usaha pribadi yayasan melalui budidaya ikan di halaman yayasan yang mulia ini.

“Bahkan, di satu kamar ada empat toilet agar anak-anak tidak harus berebut,” tambahnya.

Fokus yayasan ini bukan hanya pendidikan. Politikus perempuan ini pun memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak. Agar tumbuh kembang mereka berjalan optimal.

Anak-anak ini nantinya bisa memiliki potensi besar dan melanjutkan apa yang sudah kami mulai di sini.

“Kami ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih baik,” tuturnya.

Melalui Yayasan Al Masyiah, Sri Kumalasari tidak hanya memperlihatkan komitmen politiknya di DPRD Berau. Akan tetapi, kepekaan sosial yang tinggi terhadap masa depan generasi muda.

Dengan hati yang tulus, dirinya mengimpikan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik.

“Kepada anak-anak kurang mampu untuk berkembang, belajar, dan meraih mimpi mereka,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Frans Lewi menaruh perhatian lebih terhadap kondisi jalan rusak diwilayah pesisir. Dengan kondisi jalan rusak, tentu sangat membahayakan bagi masyarakat yang melewati jalan tersebut.

Disampaikannya, kondisi jalan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, apalagi jalan yang berstatus jalan provinsi. Tidak hanya pemerintah saja, perusahaan yang bergerak di sekitar wilayah tersebut harus berkontribusi.

Frans mengaku merasakan langsung ketidaknyamanan ketika melintasi jalan yang rusak, terutama di tanjakan Gunung Padai yang disebut sebagai titik paling parah dibandingkan lokasi lain.

“Jalan di tanjakan Gunung Padai ini sangat berbahaya, apalagi bagi kendaraan yang membawa muatan berat. Kondisinya rusak parah, dan ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan ini harus menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Timur karena jalan tersebut merupakan jalur utama dan satu-satunya akses menuju wilayah pesisir Berau.

“Jalan ini sangat penting, baik bagi warga setempat maupun kendaraan logistik. Kami berharap ada perhatian segera dari Dinas PU Provinsi agar keamanan dan kenyamanan berkendara dapat terjaga.”

Frans Lewi juga menyoroti peran perusahaan yang turut berkontribusi terhadap kerusakan jalan. Ia menjelaskan bahwa banyak truk pengangkut sawit dengan muatan yang melebihi kapasitas ketahanan badan jalan sering melintas di area tersebut. Hal ini mempercepat kerusakan jalan, terutama di titik-titik rawan seperti tanjakan dan jalan bergelombang.

“Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan ini, terutama truk pengangkut sawit dengan bobot muatan yang berlebih, memiliki andil dalam kerusakan. Oleh karena itu, mereka harus berpartisipasi dalam perbaikan. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja,” tegas Frans.

Ia menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut serta dalam pemeliharaan infrastruktur yang juga menunjang operasional mereka. “Perusahaan-perusahaan ini harus menyadari bahwa kerusakan jalan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mereka. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk memperbaiki kondisi jalan,” tambahnya.

Frans berharap, dengan adanya partisipasi aktif dari perusahaan dan perhatian serius dari Dinas PU Provinsi, kondisi jalan di pesisir Berau dapat segera membaik dan tidak lagi membahayakan pengguna jalan. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wajah dari Kabupaten Berau sejak lima tahun terakhir telah banyak berubah. Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang diwacanakan telah banyak terealisasi, termasuk pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal.

Untuk itu, Anggota DPRD Berau, Sakirman menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Pemkab Berau. Apalagi, pada tahun 2024 APBD Berau cukup besar. Tentu, peluang melakukan pembangunan diberbagai semakin terbuka lebar.

“Dengan APBD besar tentu pembangunan di Kabupaten Berau harus merata, baik di perkotaan hingga di perkampungan,” ujarnya.

Dirinya menilai, capaian prestasi Pemkab Berau dalam menjalankan program lima tahun terakhir harus membawa hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk program yang masih berjalan, harus diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan anggaran ini, semua pihak bisa bekerja lebih dinamis dan optimal dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.

Hal tersebut bertujuan untuk mendorong berbagai kegiatan di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya serapan anggaran yang maksimal dalam setiap program yang telah direncanakan.

Sakirman berharap, dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan program pembangunan dapat lebih efektif, terutama dalam menjelang akhir periode kepala daerah.

“Kita semua menginginkan dorongan dari segala pihak agar menciptakan pembangunan dengan kinerja maksimal. Sehingga, kemajuan daerah dan masyarakat semakin sejahtera,” pungkasnya. (ADV/KN)