Beranda blog Halaman 749

DPRD Berau Ingatkan Kepala Kampung Kelola ADK Dengan Bijak

0
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai mengungkapkan bahwa Kepala Kampung di Kabupaten Berau diminta untuk mengelola dana desa atau Alokasi Dana Kampung (ADK) dengan bijak dan transparan.

“Kepala kampung harus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan ADK maupun Dana Desa untuk kemajuan kampung,” ungkapnya.

Sejatinya, dana desa yang diterima setiap kampung harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, direncanakan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan secara transparan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ahmad Rifai menekankan bahwa dana desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa perencanaan yang matang harus dilakukan agar anggaran dapat benar-benar disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dana desa harus dimanfaatkan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Setiap kepala kampung harus memahami kondisi di wilayahnya, mana yang perlu didahulukan, dan jangan sampai penggunaannya menyimpang,” ujarnya belum lama ini.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala kampung diharapkan melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dengan benar.

“Jangan salah langkah dalam mengelola dana desa. Transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Kesalahan dalam pengelolaan bisa berujung pada masalah hukum yang serius, seperti yang pernah terjadi di Berau dan beberapa daerah lainnya,” tambahnya.

Politikus PPP ini mengingatkan bahwa dana desa diawasi ketat oleh pemerintah dan lembaga hukum. Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan dana desa, seperti penyalahgunaan dana atau penyimpangan anggaran, dapat membawa dampak hukum yang serius bagi kepala kampung.

Ia berharap para kepala kampung dapat belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil.

Ke depan, Rifai menyatakan bahwa DPRD akan terus memantau pengelolaan dana desa di Berau guna memastikan setiap anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Dana desa adalah amanah yang harus dikelola sebaik-baiknya demi pembangunan dan kesejahteraan desa,” jelasnya.

Dengan pengelolaan dana yang baik dan transparan, Ahmad Rifai optimis desa-desa di Berau dapat berkembang lebih maju, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat. (ADV/KN)

Menko Airlangga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen Bukan Hal Mustahil

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Fathur Rochman/am.

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029 bukan merupakan hal yang mustahil, karena secara historis Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan tersebut di masa lampau.

“Sebagaimana kita sering dengar bersama, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen di periode 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada tahun 1995,” kata Menko Airlangga dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menuturkan sebagai dampak pandemi COVID-19, hingga saat ini pertumbuhan perekonomian dunia belum sepenuhnya kembali ke era seperti sebelum COVID-19. Saat ini rata-rata pertumbuhan dunia masih di kisaran 3 persen.

Oleh sebab itu, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menurut Menko Airlangga, diperlukan sumber-sumber pertumbuhan baru dan adaptasi teknologi dan inovasi sehingga bisa mewujudkan pendapatan yang lebih tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum COVID. Sekarang masih rata-rata di 3 persen. Oleh karena itu, untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru, adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ke depan.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada Kamis (24/10) memperingatkan bahwa perekonomian global terancam terjebak dalam jalur pertumbuhan rendah dan tingkat utang tinggi, mendesak para pembuat kebijakan untuk mengatasi utang dan melaksanakan reformasi pro-pertumbuhan.

“Perekonomian global terancam terjebak dalam jalur pertumbuhan rendah dan tingkat utang tinggi, yang berarti pendapatan yang lebih rendah dan lapangan kerja yang lebih sedikit. Itu juga berarti pendapatan pemerintah yang lebih rendah, yang mengarah pada lebih sedikitnya investasi untuk mendukung keluarga dan memerangi tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim,” demikian disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva dalam sebuah konferensi pers pada Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group 2024 yang sedang berlangsung.

Dalam World Economic Outlook (WEO) terbaru yang dirilis pada Selasa (22/10), IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan global pada 2024 sebesar 3,2 persen, konsisten dengan proyeksinya pada Juli.

Selain itu, prospek pertumbuhan untuk lima tahun ke depan tetap lesu, yaitu 3,1 persen. Ini merupakan tingkat pertumbuhan terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Ekonomi-ekonomi maju diproyeksikan tumbuh 1,8 persen tahun ini, sementara “emerging market” dan negara-negara berkembang akan tumbuh 4,2 persen. Ekonomi China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh sebesar 4,8 persen, menurut proyeksi tersebut. (ANT/KN)

Istana Pastikan Pembentukan GSN Atas Perintah Presiden Prabowo

0
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

“GSN atas perintahnya Pak Prabowo,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun, saat ditanya terkait kesiapan Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina GSN, Hasan enggan menjawab. Dia meminta hal tersebut ditanyakan kepada Rosan Roeslani selaku Ketua GSN.

“Kalau apa jabatannya Pak Prabowo, tanya Bang Rosan , karena ketuanya Bang Rosan,” ucap Hasan.

Sementera itu, Rosan mengungkapkan bahwa deklarasi GSN akan dilakukan pada Sabtu (2/10). “Ya hari Sabtu, Insya Allah,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi tersebut.

Namun, dia juga tidak memberikan jawaban saat ditanya mengenai posisi Prabowo dalam paguyuban itu.

Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional.

GSN yang diketuai Rosan Roeslani akan menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu.

“TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional,” ucap Prabowo saat itu.

Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

“Tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri atas semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, dan semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas,” ucapnya. (ANT/KN)

Nilai Tukar Rupiah Meningkat, Efek Melemahnya Lowongan Kerja di AS

0
Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa/am.)

JAKARTA – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan Rabu (30/10/2024), meningkat dipengaruhi pelemahan data lowongan pekerjaan di Amerika Serikat (AS).

Pada awal perdagangan Rabu, rupiah dibuka menguat 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp15.754 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.771 per dolar AS.

“Rupiah hari ini diperkirakan menguat terbatas dipengaruhi oleh pelemahan data lowongan kerja AS dibanding perkiraan yaitu 7,44 juta dari perkiraan 7,9 juta,” kata Rully dikutip dari ANTARA di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Data lowongan pekerjaan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melihat arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed.

Di sisi lain, Rully menuturkan dari dalam negeri, belum ada data dan sentimen positif.

Pada perdagangan hari ini, ia memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.710 per dolar AS sampai dengan Rp15.760 per dolar AS. (ANT/KN)

Sidang Guru Honorer di Konsel, Saksi Ungkap Supriyani Dipaksa Mengaku

0
Guru Honorer SDN 4 Baito Supriyani saat menjalani sidang di PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. ANTARA/Suwarjono

KONAWE SELATAN – Sidang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berlanjut pada pemeriksaan saksi yang mengungkap upaya penyidik Polsek Baito yang memaksa Supriyani untuk mengakui dugaan penganiayaan terhadap siswanya inisial D (8).

Dalam sidang pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sebanyak lima orang, yakni Aipda Wibowo Hasyim yang merupakan ayah korban dan Nur Fitriana ibu korban, serta Siti Nuraisah, Lilis Herlina selaku guru, dan Kepala SDN 4 Baito Sana Ali.

Saksi Kepal SDN 4 Baito Sana Ali saat ditemui di Konsel, Rabu (30/10/2024), mengatakan bahwa terkait kasus tersebut dirinya ditelpon oleh penyidik Polsek Baito bernama Jefri, yang kemudian mereka janjian untuk bertemu di rumah penyidik tersebut.

“Menyangkut kasus ini, Pak Jefri bilang bukti sudah ada, besok akan ada penetapan tersangka dan dijemput (Ibu Supriyani),” kata Sana Ali di hadapan majelis hakim.

Dia menyebutkan bahwa dirinya sangat kaget mendengar kabar tersebut, dan bertanya kepada penyidik kenapa cepat dilakukan penetapan dan akan menjemput Supriyani, padahal dirinya bisa mengatasi masalah tersebut.

“Saya bilang kenapa cepat sekali. Saya perbaiki ini masalah,” ujarnya.

Sana Ali mengungkapkan bahwa setelah itu penyidik kemudian meminta untuk membujuk Supriyani agar mengakui perbuatan dan diantar ke rumah orang tua korban, yakni Aipda Wibowo Hasyim yang juga merupakan personel Polsek Baito.

“Saran itu, kemudian saya menghampiri Ibu Supriyani. Baru kita pergi minta maaf di rumahnya Pak Wibowo,” ucapnya.

Saat itu, kata Sana Ali, Supriyani menangis karena tidak tau untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang memang sama sekali dia tidak lakukan penganiayaan kepada anak Aipda Wibowo. Dengan terpaksa, Supriyani bersama suaminya menuruti Sana Ali untuk bertemu orang tua D.

Saat sampai di rumah orang tua D, mereka kemudian langsung bertemu dengan Aipda Wibowo, dan istrinya Nur Fitriana.

“Kita masuk, saya sampaikan maksud dan tujuan kami datang untuk minta maaf. Pak Bowo (Wibowo) berkata ini yang saya tidak suka begini. Kalau gentel datang sendiri. Bu Supriyani ditanya sambil menangis dia mengaku. Namun, Pak Wibowo mengatakan saya tidak mau serta merta memberikan maaf, kasih saya waktu berfikir, tapi yang menentukan yang melahirkan (istri),” beber Sana Ali.

Ia menuturkan bahwa saat pulang dari rumah Aipda Wibowo, dirinya langsung pergi ke Polsek Baito untuk bertemu penyidik yang mengarahkannya untuk bertemu dan meminta maaf kepada orang tua korban untuk menginformasikan arahannya telah diikuti.

Tak hanya itu, Sana Ali, juga berupaya menemui Kepala Desa Wonua Raya untuk menyampaikan agar kepala desa itu turut membantu menyelesaikan masalah ini.

“Saya ketemu juga Pak Desa Wonua Raya, minta tolong bantu ini persoalan karena wargata,” ujarnya.

Sana Alli juga menyampaikan bahwa usai meminta maaf itu, kasus itu sempat mereda beberapa bulan, sampai kabar yang mengagetkannya karena Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat panggilan terhadap Supriyani.

Di sisi lain, lanjut Sana Ali, Jefri sebagai penyidik yang menangani kasus ini pindah tugas setelah Ibu Supriyani ditetapkan tersangka.

“Pak Jefri pindah ditangani oleh penyidik baru. Tapi dalam pemeriksaan saya sampaikan kalau saya habis antar Ibu Supriyani minta maaf. Tapi tiba-tiba ada panggilan Ibu Supriyani dipanggil Jaksa. Sampai akhirnya di tahan,” jelasnya.

Mendengar Ibu Supriyani ditahan dipanggil jaksa lalu ditahan, Sana Ali mengaku bersedih karena tuduhan menganiaya murid di luar nalar pihak sekolah. “Kita bersedih. Guru-guru juga sedih,” ungkapnya

Di tempat yang sama, Saksi Lilis Herlina menyampaikan di hadapan majelis hakim menyayangkan perihal dugaan penganiayaan terhadap siswanya yang inisial D. Sebab, dia dan Supriyani sama sekali tidak berani memukul siswa.

“Jawaban Ibu Supriyani, jangankan anak polisi, anak orang biasa saja kita tidak berani pukul,” ucap Lilis.

Dimata Lilis Herlina, Ibu Supriyani orang yang sabar, pendiam, dan orang yang jarang untuk marah. “Tidak pernah saya dengar marah-marah,” sebut Lilis Herlina.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ibu Supriyani, Andri Darmawan menanggapi kesaksian itu menuturkan keterangan Kepala Sekolah SDN 4 Baito sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurutnya, bahwa kenapa Ibu Supriyani bisa pergi mengaku, karena ada ancaman dari penyidik Jefri akan dijadikan tersangka.

“Jelas dikatakan sebelum itu, Pak Jefri ketemu dengan kepala sekolah disampaikan bahwa semua berkas perkara, barang bukti, dan kesaksian sudah lengkap. Besok ini akan ditetapkan tersangka Ibu Supriyani. Dia sarankan kalau mau dia pergi minta maaf sama Pak Bowo persoalan akan selesai,” kata Andri.

Atas Informasi Pak Jefri, lanjut Andri, Kepala Sekolah sampaikan ke Ibu Supriyani bahwa ada pesan dari Pak Jefri harus minta maaf biar perkara itu selesai.

“Setelah itu Ibu Supriyani terpaksa. Ibu Supriyani menangis seakan dipaksa mengaku pada apa yang dia tidak lakukan. Bahkan di hadapan Pak Bowo Ibu Supriyani mengangguk mengiakan sambil menangis,” tambahnya. (ANT/KN)

Menkomdigi Nilai Satria-1 Ditarget Mampu Layani 20 Ribu Titik Akses Internet

0
Deputy Project Coordinator PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) Heru Dwikartono mengenalkan proyek SATRIA-1 kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam kunjungan ke Stasiun Bumi SATRIA-1 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/10/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) bisa memenuhi target melayani 20.000 titik akses internet pada akhir tahun ini.

Berdasarkan data terkini, SATRIA-1, yang beroperasi pada awal tahun ini, sudah melayani 18.501 titik. Menanggapi target 20.000 titik sampai akhir 2024, Menkomdigi Meutya merasa target tersebut dapat diraih mengingat total dari target tersebut hampir tergenapi dan sisanya yang perlu dikerjakan kurang dari 10 persen.

“Tinggal 1.500 sisanya, bisalah selesai dalam dua bulan,” kata Menkomdigi Meutya, Rabu (30/10/2024).

SATRIA-1 diluncurkan ke luar angkasa pada pertengahan 2023 menuju orbitnya di 146 derajat Bujur Timur (BT). Setelah tiba diorbit, satelit itu menjalani serangkaian pengetesan fungsi hingga akhir tahun.

Sembari proses pengetesan itu berjalan, Pemerintah dan PT Satelit Nusantara Tiga, perusahaan yang dipercaya pemerintah sebagai perusahaan yang mengelola proyek SATRIA-1 dari awal pembuatan hingga saat ini beroperasi, melakukan pemasangan terminal-terminal receiver (penerima sinyal) di titik-titik fasilitas publik yang telah ditentukan. Satelit itu sudah beroperasi dan bekerja memberikan layanan internet kepada masyarakat Indonesia mulai awal 2024.
Hingga 29 Oktober 2024 sudah ada 18.501 titik yang dipasangi terminal receiver dari SATRIA-1. Dilihat dari wilayah pemasangan terminal, Sumatera menjadi pulau paling banyak menerima terminal receiver SATRIA-1 di 5.515 titik, disusul Jawa dengan 4.152 titik, lalu ada Sulawesi dengan 2.814 titik.

Selanjutnya ada Kalimantan dengan 2.267 titik, Bali dan Nusa Tenggara dengan 2.204 titik, Papua dengan 689 titik, Maluku Utara 359 titik, dan yang terakhir Maluku dengan 276 titik.

Sekolah menengah pertama dan sekolah dasar (SD dan SMP) menjadi fasilitas publik yang paling banyak menerima layanan internet SATRIA-1, jumlahnya mencapai 12.635 titik. Setelah SD dan SMP, kantor pemerintahan dan layanan kesehatan juga menerima layanan SATRIA-1, masing-masing berjumlah 374 dan 923 titik.

Sisa pemasangan terminal receiver SATRIA-1 lainnya tersebar di 411 titik fasilitas pertahanan dan keamanan, 318 titik pusat kegiatan masyarakat, 254 titik di tempat ibadah, 105 titik di lokasi wisata, 96 titik di lokasi pelayanan usaha, dan 15 titik di layanan transportasi publik. (ANT/KN)

RDP dengan Komisi II, OIKN Paparkan Kesiapan Menuju 2025

0
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

JAKARTA – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan kesiapan OIKN menuju tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Kantor OIKN telah berkedudukan di Ibu Kota Nusantara,” kata Bimo.

Kedua, menyediakan aplikasi IKNOW untuk proses pemindahan ASN ke IKN, hunian ASN, dan penyiapan teknologi informasi.

Ketiga, pengendalian lingkungan hidup dengan mengacu pada persetujuan lingkungan di dalam maupun luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Keempat, terus melakukan konsolidasi kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.

Kelima, terus bersinergi baik dalam pembebasan lahan, peruntukan, dan deliniasi kegiatan perkantoran maupun ekonomi.

“Atas kegiatan MYC (Multi Years Contract) atau on going yang dibangun oleh K/L dan siap menerima aset tersebut untuk dikelola pemanfaatan-nya,” katanya.

Keenam, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sosial, yang bentuknya konstruksi dan sifatnya baru.

Ketujuh, nilai investasi di IKN sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar Rp58,4 triliun.

Kedelapan, memfasilitasi kunjungan masyarakat lokal, mancanegara, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang saat ini antusias-nya sangat tinggi ke IKN.

RDP tersebut turut dihadiri pula oleh Plt Deputi bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat S. (ANT/KN)

Kejagung Dalami Aliran Dana ke Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula

0
Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww/am.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan aliran dana kepada Tom Lembong selaku tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp400 miliar.

“Terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga,” kata Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia mengatakan, penyidik juga sedang mengumpulkan keterangan untuk mengusut dugaan aliran uang tersebut kepada pihak yang terlibat selain Tom Lembong, yakni tersangka berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kongkalikong kasus tersebut.

“Misalnya dari delapan perusahaan itu. Kan dia mendapat keuntungan. Apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Itu nanti sangat bergantung dengan keterangan yang akan berkembang,” ucapnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan Periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar pada Selasa (29/10) malam menjelaskan bahwa keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada tanggal 12 Mei 2015, rapat koordinasi antarkementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

Akan tetapi, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk dijadikan gula kristal putih.

Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Qohar mengatakan, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, salah satunya adalah PT AP.

Delapan perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar.

“Bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” kata Qohar.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar. (ANT/KN)

Infrastruktur Dasar Harus Memiliki Kualitas dan Tahan Lama

0
Anggota DPRD Berau, Muhammad Ichsan Rapi.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Muhammad Ichsan Rapi mengungkapkan dalam pengerjaan proyek fisik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus tetap menjaga kualitasnya.

Menurutnya, proyek-proyek seperti pembangunan gedung sarana umum, perbaikan jalan, dan fasilitas publik lainnya harus memiliki kualitas yang baik agar dapat berumur panjang dan tidak mudah mengalami kerusakan.

Iccang, sapaan akrabnya menyampaikan, bahwa kualitas dalam setiap pembangunan fisik sangat penting untuk menghindari perbaikan yang terus-menerus.

“Jangan sampai bangunan yang kita bangun tahun ini, tahun depan sudah rusak dan butuh perbaikan. Ini bukan hanya masalah pemborosan anggaran, tetapi juga mengganggu pelayanan publik. Pembangunan harus dilakukan dengan kualitas yang memadai agar tidak cepat rusak dan bisa bermanfaat lebih lama bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek, serta peran penting rekanan kontraktor untuk menjalankan proyek sesuai standar yang ditetapkan.

“OPD harus tegas dalam pengawasan, dan para kontraktor harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan hanya mengejar penyelesaian cepat atau keuntungan, tetapi perhatikan pula kualitas,” tambahnya.

Menurut Iccang , proyek yang dibangun tanpa memperhatikan standar kualitas hanya akan mengakibatkan kerugian jangka panjang, baik dari segi anggaran maupun kenyamanan masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas rendah tidak hanya merugikan anggaran daerah, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat. Masyarakat berharap ada jalan yang mudah berlubang atau bangunan yang cepat rusak.

“Pemerintah daerah harus lebih ketat dalam mengevaluasi dan memilih rekanan kontraktor yang benar-benar kompeten,” ujarnya.

Proses seleksi yang lebih selektif akan memastikan proyek dikerjakan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan komitmen terhadap kualitas.Ke depan, politikus Gerindra ini berkomitmen turut melakukan pengawasan melalui peran dan fungsi pengawasan di lembaga DPRD berau.

Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen semua pihak, diharapkan setiap proyek pembangunan di Berau dapat menghasilkan infrastruktur yang kuat, tahan lama, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Semoga apa yang akan dibangun dan yang telah dibangun dapat berdiri kokoh di jangka waktu yang lama,” tutupnya. (ADV/KN)

Layanan Prima Panitia Seleksi CPNS Bontang: Sarana Lengkap dan Keramahan Tingkatkan Kenyamanan Peserta

0
Panitia Seleksi CPNS Pemkot Bontang memberikan pelayanan untuk peserta saat proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berlangsung.

BONTANG – Selama empat hari penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemkot Bontang Tahun Anggaran 2024, proses seleksi berlangsung lancar, aman, dan tertib. Dengan dukungan jaringan internet stabil, ketersediaan listrik, dan perangkat komputer yang berfungsi optimal, seluruh sarana dan prasarana memberikan kenyamanan bagi peserta. Dari kedatangan hingga ruang CAT, fasilitas seperti layanan penitipan barang, ruang transit, dan pemeriksaan berjalan dengan baik.

Selain itu, keramahan panitia menambah kesan positif bagi peserta, seperti yang diungkapkan beberapa peserta, di antaranya Romiendo Bastian, Nurul Hikmah, M. Syarifuddin Hidayatullah, dan Evanti Adriani.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas dan sikap ramah panitia merupakan komitmen Pemkot Bontang dalam memberikan pelayanan prima. “Kelengkapan sarana dan keramahan panitia adalah bentuk keseriusan kami dalam melayani, khususnya untuk SKD melalui CAT BKN, yang kami lakukan bersama perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sudi mengingatkan peserta untuk mematuhi jadwal dan aturan yang telah diumumkan, termasuk datang lebih awal dan mengenakan pakaian yang sesuai. Terkait pakaian, panitia berupaya membantu peserta yang kurang memenuhi ketentuan, seperti menyediakan celana atau rok hitam untuk peserta yang datang dengan pakaian tidak sesuai. “Kami selalu siap membantu sejauh mungkin agar peserta dapat tetap mengikuti seleksi,” jelasnya.

Namun, Sudi menegaskan bahwa ketepatan waktu sangat penting. Peserta yang terlambat tidak dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan PIN CAT BKN, karena sistem registrasi otomatis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menutup pendaftaran 5 menit sebelum sesi dimulai. Sebagai contoh, sesi pertama yang dimulai pukul 08.00 WITA akan menutup registrasi otomatis pada pukul 07.55 WITA.

Untuk peserta yang tidak hadir tanpa konfirmasi, panitia tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut. “Kehadiran peserta adalah tanggung jawab masing-masing. Kami sangat mengimbau agar peserta hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah diumumkan,” tutup Sudi. (adv)