PEMALANG – Tim Traffic Accident Analysis Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan yang menewaskan tiga korban meninggal dunia dan dua korban luka di KM 315+600 Tol Batang-Pemalang.

Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Kamis (31/10/2024), mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang dialami jurnalis sebuah stasiun televisi tersebut.

“Seluruh korban sudah kami evakuasi ke rumah sakit terdekat, tiga orang korban diantaranya dalam keadaan meninggal dunia dan dua orang korban lainnya mengalami luka-luka,” katanya.

Kapolres bersama jajaran Satlantas telah berkunjung ke Rumah Sakit Islam Al Ikhlas Pemalang untuk menjenguk para korban meninggal dunia maupun luka-luka.

Polres Pemalang juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga korban agar diberi ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Ia mengatakan kecelakaan yang melibatkan mobil Avanza berpelat nomor B 1048 DKG dengan truk boks AD 2987 NF tersebut terjadi sekitar pukul 06.45 WIB di jalur Tol KM 315-A dari arah Jakarta menuju ke Semarang.

Polres Pemalang, kata dia, hingga kini belum dapat menyimpulkan terkait penyebab kasus kecelakaan tersebut.

“Sampai saat ini, kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan,” katanya.

Didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Budi Prayitno, ia mengatakan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk boks Jatmiki (36) warga Juwangi, Boyolali.

“Oleh karena itu, kami belum bisa menetapkan status pengemudi truk itu karena masih dalam pemeriksaan petugas,” katanya.

Adapun para korban meninggal dunia adalah pengemudi mobil Avanza Sunardi, warga Taman Asri Cakung, Jakarta Timur, Marwan, dan Alwan Syahmidi, warga Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat.

Korban luka-luka adalah Felicia Amelinda Priatna (24) warga Jalan Wijaya Kusuma II, Duren Sawit, Jakarta Timur dan Geigy Yudhistira. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via Omnibus Law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

“Kami, Kemendagri, menghargai ide dari teman-teman di DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik,” kata Tito kepada wartawan usai Raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Tapi dari pemerintah, saya selaku Kemendagri tentu memiliki mekanisme sendiri. Saya harus melapor kepada Bapak Presiden, kemudian saya biasanya nanti melakukan rapat di tingkat antarkementerian/lembaga yang terkait,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via Omnibus Law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

“Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode gabungan Omnibus Law.

Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

“Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi Omnibus Law. Jadi, karena itu saling terkait semua ya,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rincian delapan UU yang bakal direvisi dengan metode Omnibus Law itu meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menurut dia, berdasarkan hasil rapat pada kesempatan itu, dari sejumlah UU tersebut, ada keinginan bersama untuk menyatukan UU Pemilu dan Pilkada.

Usul untuk menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada juga disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang hadir dalam rapat. Saat ini, UU Pemilu diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2017, sedangkan Pilkada diatur lewat UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan secara harfiah tak ada perbedaan antara pilkada dengan pemilu. Sebab, baik pemilu dan pilkada sama-sama diselenggarakan oleh KPU.

“Untuk itulah kami mendorong Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bisa disatukan dalam satu naskah atau kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah,” ujar Maruarar di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.

“Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10).

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

“Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta,” katanya.

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membagikan foto momen makan malam bersama Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di media sosial Instagram @prabowo.

Dalam akun media sosial Instagram pribadi Prabowo yang dipantau di Jakarta, Jumat (1/11/2024) dini hari, terdapat tiga foto yang diunggah, menunjukkan Prabowo sedang makan malam dengan Ridwan Kamil.

Melalui deskripsi unggahannya tertulis, “Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat.”

Sementara itu, Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya @ridwankamil yang dipantau di Jakarta, Jumat dini hari, juga mengunggah momen makan malamnya dengan Prabowo.

Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil mengunggah video reels Instagram.

Dalam deskripsi unggahannya, Ridwan menceritakan canda Prabowo dalam kesempatan makan malam tersebut.

“‘Gara-gara makan malam ini, berat badan saya pasti nambah 1,5 kg’, canda Pak Prabowo kepada saya,” tulis Ridwan.

Ridwan mengaku seperti menerima rezeki karena diajak makan malam oleh Prabowo.

“Duh rezeki anak soleh, diajak makan malam di Resto Garuda Jalan Sabang. Kalo [kalau] makan nasi Padang saya harus pake [pakai] tangan, dari dahulu saya begitu,” jelas Ridwan.

Ridwan mengungkapkan makan malam itu berlangsung selama 1 jam, diselingi dengan senda gurau dan diskusi banyak hal.

“Alhamdulillah, 1 jam bersenda gurau dan berdiskusi banyak hal, termasuk IKN sebagai kurator,” ungkapnya.

Menurut dia, Prabowo berpesan agar Ridwan tetap semangat dalam tugas apa pun.

“Terima kasih Pak Presiden untuk waktu yang sangat istimewa ini. Semoga Bapak sehat dan sukses dalam hari-hari memimpin negeri ini,” tutup Ridwan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menjelaskan lahan seluas 2.086 hektare di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tidak bermasalah atau sengketa, melainkan masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.

“Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan, diambil alih,” kata Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menjelaskan bahwa dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis, akan dikelola oleh Bank Tanah.

Bank Tanah nantinya akan melakukan reforma agraria sebanyak 30 persen dari total luas lahan, sesuai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

Dalam skema reforma agraria, pemerintah dapat memberikan lahan kepada penduduk atau melegalisasi, dalam hal ini melakukan sertifikasi tanah kepada penduduk yang sudah lama bermukim di tanah itu.

“Land reform ada dua strategi. Dikasih tanah atau mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi. Karena mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah (luas tanah),” kata Nusron.

Menteri ATR/BPN sebelumnya yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa penyebab 2.086 hektare lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Selain itu AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin. (ANT/KN)