SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam proyek besar tersebut.

Menurut Ananda, kesiapan masyarakat lokal menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan peluang yang datang.

“Pemindahan IKN membuka peluang besar, tetapi pertanyaannya adalah, apakah masyarakat kita siap? Apakah mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan? Ini yang harus kita pastikan bersama,” ungkapnya saat ditemui di Samarinda.

Pelatihan Teknis dan Bahasa Asing Jadi Prioritas

Ananda menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM lokal agar mampu berperan aktif dalam pembangunan IKN. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah pengadaan pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan, termasuk kemampuan berbahasa asing.

“Langkah nyata sangat diperlukan, seperti pelatihan teknis dan program pengembangan kemampuan bagi masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah, untuk memastikan masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas politisi PDIP tersebut.

Komitmen pada Persaingan Sehat

Meski membuka peluang bagi tenaga kerja dari luar daerah, Ananda berharap SDM lokal tetap menjadi pemain utama di tanah sendiri.

Ia menegaskan bahwa persaingan harus berlangsung secara sehat, namun warga Kaltim perlu memiliki keunggulan tersendiri.

“Kita tidak menutup pintu bagi tenaga kerja dari luar, tetapi masyarakat lokal harus lebih siap dan memiliki daya saing tinggi. Dengan begitu, mereka bisa mengambil peran signifikan dalam pembangunan IKN,” jelasnya.

Harapan untuk Masa Depan Kaltim

Sebagai wakil rakyat, Ananda berharap pemerintah segera mengambil kebijakan proaktif untuk mendukung pengembangan SDM lokal.

Ia yakin, dengan persiapan yang matang, masyarakat Kaltim dapat memanfaatkan peluang besar ini untuk memperbaiki taraf hidup dan memajukan daerah.

“Ini adalah momentum bagi kita. Jika SDM lokal unggul, maka manfaat dari pemindahan IKN akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Dalam upaya mempercepat penyusunan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Verona, Samarinda, pada Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi di daerah.

FGD tersebut menitikberatkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi, baik pelaksana maupun jasa konsultan. Sapto menilai, keberadaan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan jasa konstruksi harus dilengkapi dengan regulasi spesifik dalam bentuk peraturan daerah (perda).

“Perda ini akan lebih spesifik mengatur peningkatan kualitas SDM dan menjaga kearifan lokal. Kita perlu memastikan jasa konstruksi di Kaltim diisi oleh tenaga profesional yang siap bersaing,” ujar Sapto, yang juga menjabat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kalimantan Timur.

Fokus pada Kesiapan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Menurut Sapto, kualitas pekerjaan konstruksi sangat bergantung pada kesiapan SDM lokal. Dia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di Kaltim. Dengan perputaran anggaran mencapai Rp70 triliun dari APBN, APBD, dan swasta, jasa konstruksi lokal harus mampu mengambil peran signifikan.

“Kita perlu mempersiapkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang ini justru diambil pihak luar karena kurangnya kesiapan kita,” tegasnya.

Komitmen Peningkatan Daya Saing

Sebagai Ketua PII Kaltim, Sapto memastikan pihaknya siap memberikan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas profesional di bidang jasa konstruksi. Menurutnya, upgrade keterampilan bagi tenaga kerja lokal merupakan kewajiban agar mampu berkompetisi secara sehat dengan daerah lain.

“Pembinaan ini bertujuan menambah jumlah asosiasi profesi jasa konstruksi yang kompeten, sehingga SDM lokal dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kaltim harus siap bersaing secara nasional,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim untuk Tahun 2026 mengadakan rapat perdana guna menyusun rancangan kegiatan strategis.

Bertempat di Ruang Daffodil Lavender, Lantai 6 Astara Hotel Balikpapan, Selasa (19/11), rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Pansus Muhammad Darlis Pattalongi, serta sejumlah anggota Pansus lainnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut tim ahli yang berperan sebagai penunjang pembahasan, yaitu Dadang Imam Ghozali, Farah Silvia, Masrul, dan Sutarno Wijaya.

Ananda Emira Moeis menegaskan pentingnya penyusunan Renja yang komprehensif dan detail. “Pada rapat ini, kita perlu membahas sedetail mungkin rencana kerja yang sudah dan belum terakomodasi. Asas kebersamaan harus menjadi landasan agar semua pihak merasa terpayungi,” ujar Ananda, politisi dari PDI Perjuangan.

Hasil dari Pansus Renja ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang menjadi dokumen acuan strategis pembangunan Kaltim.

Dua Fokus Utama

Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa rapat perdana ini membahas dua poin utama.

Pertama, penyusunan tema dan alur kerja pansus yang memiliki waktu penyelesaian maksimal tiga bulan.

Kedua, pengkajian berbagai isu berdasarkan pengalaman lapangan, seperti kegiatan reses dan evaluasi program sebelumnya.

“Renja ini menjadi pedoman penting bagi DPRD, tidak hanya bagi para anggota, tetapi juga sekretariat yang mendukung seluruh kegiatan. Oleh karena itu, penyusunan ini harus matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” terang Sarkowi. (Adv)

Penulis: Hanafi

TENGGARONG – Setelah menyelesaikan pengecekan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kota Bontang, Selasa (19/11/2024), rombongan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) langsung bergerak ke Gudang KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud itu turut dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avian, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, dan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.

Dalam pengecekan tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Kukar berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, ia menyoroti beberapa hal penting, terutama validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mencatat hampir seribu pemilih pemula.

“Jumlah ini tidak sedikit. Harus dipastikan bahwa pemilih pemula, terutama yang berusia 17 tahun pada saat pemilihan, sudah memiliki KTP agar dapat menggunakan hak pilih mereka,” tegas Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.

Distribusi Logistik Jadi Perhatian
Selain validasi pemilih, Hamas juga menyoroti distribusi logistik pemilu di wilayah Kukar yang memiliki banyak daerah sulit dijangkau. Dengan tipologi geografis Kukar, beberapa lokasi hanya dapat diakses menggunakan transportasi air seperti kapal atau perahu.

“Dalam pertemuan tadi, KPU Kukar melaporkan bahwa distribusi logistik akan dibantu oleh Forkopimda, termasuk dari Polair di bawah Polda Kaltim. Informasinya, hingga saat ini tidak ada kendala berarti terkait distribusi logistik,” ungkapnya.

Penyelesaian Surat Suara Rusak
Hamas juga memastikan bahwa permasalahan surat suara yang rusak atau kurang cetak sedang ditangani. KPU Kukar telah berkoordinasi dengan pihak percetakan untuk segera menyelesaikan kekurangan tersebut. “Surat suara yang kurang akan segera diselesaikan agar seluruh logistik siap didistribusikan sesuai jadwal,” jelas Hamas.

Dengan pengawalan ketat dari Forkopimda dan kesiapan KPU Kukar, persiapan Pilkada serentak 2024 di wilayah ini dipastikan berjalan lancar.

“Kami berharap semua elemen tetap bersinergi untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang sukses dan demokratis,” pungkas Hamas. (Adv)

Penulis: Hanafi

TENGGARONG – Dalam kegiatan reses di beberapa desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Desa Batuah dan Bakungan, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti sejumlah isu penting terkait pengembangan pertanian dan infrastruktur desa.

Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memaparkan langkah konkret yang akan diusulkan ke tingkat provinsi dan pusat.

Modernisasi Pertanian Melalui Teknologi
Guntur menyampaikan pentingnya penggunaan alat berat seperti ekskavator dalam pembukaan lahan pertanian.

Hal ini menjadi solusi atas larangan pembakaran lahan secara menyeluruh.

“Masyarakat membutuhkan ekskavator seperti PC50 atau PC75 untuk membuka lahan secara efisien. Dengan cara ini, lahan pertanian dapat dikelola dengan baik tanpa melanggar aturan,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya pembangunan jalan kelompok tani agar hasil panen dapat didistribusikan dengan mudah.

“Jalan kelompok tani harus diaspal atau minimal diperbaiki dengan agregat agar tetap bisa digunakan, terutama saat musim hujan,” tambah Guntur.

Penanganan Kekeringan dan Dukungan untuk Petani
Guntur menyoroti kebutuhan petani untuk menghadapi musim kemarau, terutama terkait pengairan.

Ia mengusulkan pembuatan sumur bor dan penampungan air untuk mendukung kegiatan pertanian seperti penanaman cabai dan komoditas lainnya.

“Dengan sumur bor dan tandun air, petani dapat tetap produktif meskipun musim kemarau tiba,” ungkapnya.

Selain itu, Guntur menekankan pentingnya penyediaan pupuk yang mencukupi.

“Kita harus memastikan pupuk tidak langka, terutama di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi harus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan ini,” ujarnya.

Pengembangan Desa Batuah sebagai Penyangga IKN

Di Desa Batuah, Guntur melihat potensi besar dalam pengembangan buah-buahan lokal seperti durian dan lai, serta lada (sahang).

Batuah sebagai penyangga IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi buah-buahan dan komoditas unggulan lainnya.

“Kita perlu mendukung petani dari bawah, mendengar kebutuhan mereka, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat,” katanya.

MusrenbangDes di Batuah juga menjadi kesempatan untuk mendengar usulan masyarakat, termasuk pembangunan jalan desa dan kelompok tani.

“Kami akan memetakan mana usulan yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat agar proses pembangunan berjalan efektif,” jelas Guntur.

Selain sektor pertanian, Guntur menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan fasilitas pendidikan.

“Sekolah-sekolah, terutama SMA yang menjadi tanggung jawab provinsi, harus kita perhatikan. Kolaborasi ini akan mempercepat pembangunan dan memberikan kenyamanan bagi siswa,” tuturnya.

Langkah Selanjutnya
Aspirasi yang diperoleh dari reses ini akan dirangkum dan dibahas bersama fraksi DPRD untuk kemudian disampaikan dalam sidang paripurna.

“Semua usulan akan kami prioritaskan sesuai tingkat urgensinya. Kami ingin memastikan Kutai Kartanegara, khususnya daerah penyangga IKN, siap menjadi sumber pangan nasional dan mendukung pembangunan IKN,” tutup Guntur. (Adv)

Penulis: Hanafi

TENGGARONG – Pentingnya persatuan dalam membangun Desa Batuah menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tahun anggaran 2025, yang berlangsung di Taman Emastri Batuah pada Rabu (6/11).

Sejumlah anggota DPRD Kukar dan DPRD Kaltim hadir untuk memberikan pandangan serta komitmen mereka terhadap pembangunan desa yang berada di poros Balikpapan-Samarinda ini.

Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar, Johansyah, yang juga mantan Kepala Desa Batuah, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memajukan desa.

“Sebagai mantan Kades, saya memahami betul tantangan dan peluang di Batuah. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersatu demi pembangunan desa ini,” ujarnya.

Johansyah juga mengenang perjalanan kariernya yang penuh makna.

Ia menyebut pencapaian dirinya dan kolega seperti Bunyamin sebagai contoh bahwa kerja keras bersama dapat membawa hasil nyata.

“Dulu kami bercita-cita agar saya bisa menjadi anggota DPRD, dan sekarang itu sudah tercapai. Sekarang tinggal bagaimana kita memberikan dampak besar untuk desa ini,” tambahnya.

Johansyah tidak hanya berbicara tentang kontribusinya, tetapi juga mengajak anggota DPRD lainnya, baik dari Kukar maupun Kaltim, untuk berperan aktif.

Ia optimistis jika setiap anggota memberikan aspirasi, pembangunan di Desa Batuah akan lebih pesat.

“Jika saya bisa merealisasikan 30 kegiatan di Batuah pada 2025, bayangkan kalau anggota lain juga menambahkannya. Masalah di Batuah pasti terselesaikan,” harapnya.

Guntur: Potensi Pertanian Batuah Harus Dimaksimalkan

Senada dengan Johansyah, Guntur, anggota DPRD Kaltim, menyoroti sektor pertanian sebagai fokus utama pembangunan di Desa Batuah. Ia membagikan pengalamannya dalam membentuk kelompok petani semangka di daerah Tabang yang sukses menghasilkan panen melimpah.

“Potensi pertanian di Batuah sangat besar. Ini bisa menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan perekonomian desa,” tuturnya.

Sebagai desa penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Guntur menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dari status strategis Batuah.

“Dengan posisi Batuah sebagai penyangga IKN, desa ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan anggaran prioritas dari pemerintah. Saya dan Johansyah akan berkolaborasi, meskipun berbeda partai, demi kemajuan Batuah,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi