Beranda blog Halaman 719

Proyeksinya RAPBD Kukar 2025 Rp 7,31 Triliun

0
Foto : Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto (Istimewa)

TENGGARONG – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 Kukar mencapai Rp7,31 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,09 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp6,21 triliun. Dengan rincian PAD Kukar mencakup pajak daerah sebesar Rp274,77 miliar, retribusi daerah Rp4,83 miliar, serta pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp44,14 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Arwanto menegaskan bahwa RAPBD 2025 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Proses perencanaan dan penganggaran harus transparan, akuntabel, dan partisipatif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam RAPBD 2025, Bambang menggarisbawahi beberapa prioritas pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta penguatan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat.

“Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa total belanja daerah diperkirakan mencapai Rp7,58 triliun. Alokasi terbesar ada pada belanja operasi, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp2,45 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp2,64 triliun. Belanja modal untuk pengembangan infrastruktur juga menjadi perhatian, dengan anggaran sebesar Rp1,61 triliun.

“Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp50 miliar, dan belanja transfer ke instansi pemerintah mencapai Rp768 miliar,” tambahnya.

Meski Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar di 2025 jauh melorot dari tahun ini. Bambang Arwanto menjelaskan bahwa hal ini dapat diatasi melalui pembiayaan daerah, termasuk memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp267,44 miliar dari tahun sebelumnya. (Yudi/Adv)

Demi Peningkatan Ekonomi Kampung, Elita Minta Seluruh Kampung Membentuk BUMK

0
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina mendorong 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau yang belum memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk segera membentuknya.

Menurutnya, kehadiran BUMK gangkat roda perekonomian kampung. Sehingga, 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, sudah seharusnya memiliki BUMK.

Selain itu, kehadiran BUMK dapat membantu meningkatkan penghasilan kampung. Sehingga, kampung dapat memiliki penghasilan sendiri diluar dari bantuan yang diberikan oleh Pemkab Berau.

Elita menyebut, pembangunan di suatu kampung tidak bisa berjalan maksimal, bila hanya bergantung pada anggaran Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK).

“Maka dari itu, kita ingin BUMK ada disetiap kampung. Agar mereka memiliki usaha sendiri untuk meningkatkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Serta sebagai tindak lanjut dari Raperda Perubahan atas Perda Berau Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berlanjutan untuk diubah menjadi Perda Berau tahun 2023.

Dikatakannya, telah banyak kampung yang mulai membangun BUMK-nya, seperti Kampung Long Lanuk, Labanan Makarti dan Sukan Tengah.

“Kampung lain pun diharapkan dapat mencontohi kampung itu,” jelasnya.

Seperti masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit, baginya, akan berkembang secara ekonomi apabila pemerintah kampung dapat menjadikan limbah sawit sebagai suatu alternatif.

Nantinya, BUMK dapat mengelola limbah perkebunan untuk datangkan keuntungan ekonomi. Sehingga, pemerintah kampung harus kreatif melihat sumber mana yang bisa dipakai sebagai produk BUMK itu.

Secara regulasi, upaya pembentukan BUMK itu harus didukung oleh pemerintah daerah.

Salah satunya lewat pembentukan Perda, hal yang perlu dibuat pemerintah daerah yakni melakukan sosialisasi terkait Perda Berau Nomor 3 Tahun 2020. Khususnya, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Di mana segala izin usaha perkebunan, izin usaha budidaya, dan izin usaha pengelolaan semua dinamakan perizinan usaha ada di situ.

“Ini dapat menjadi landasan hukum perizinan BUMK itu,” tutupnya. (ADV/KN)

Ratna Dorong Masyarakat Manfaatkan Ekonomi Kreatif

0
Anggota DPRD Berau, Ratna.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Ratna menilai Ekonomi kreatif (Ekraf) merupakan konsep ekonomi yang mengandalkan kreativitas, ide, dan pengetahuan untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

Ditambahkannya, Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis.

Kegiatan Ekonomi Kreatif dianggap mampu menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mengenai definisi ekonomi kreatif, banyak sektor yang termasuk dalam kategori itu, serta peluang dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah mereka.

Sebab telah terdapat contoh kesuksesan pengembangan ekonomi kreatif di daerah lain yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat.

“Banyak UMKM yang telah memanfaatkan ekonomi kreatif sebagai mata pencahariannya. Tentu dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

Peri Kombong Harapkan Tidak Terjadi PSU di Pilkada Berau

0
Anggota DPRD Berau, Peri Kombong.
TANJUNG REDEB – Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari akan dimulai. Untuk itu, Anggota DPRD Berau, Peri Kombong mengharapkan tidak akan terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Berau 2024.
Apabila PSU terjadi, ketakutannya akan menimbulkan dampak dan asumsi yang dikhawatirkan adanya keributan atau perbedaan pendapat.
Untuk mencegah hal tersebut, Peri meminta agar pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau memastikan kembali Data Pemilih harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Termasuk, dengan pendatan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurutnya, KPU harus secara teliti memastiskan Pantrlih sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menganggu jalannya Pilkada di Bumi Batiwakkal.
“Kesalahan itu harus kita minimalisir. KPU harus mengawasi dengan ketat saat di lapangan,” jelasnya.
Tidak sampai di situ saja, Bawaslu Berau harus membantu dengan memonitor berjalan proses Pilkada.
Peri berharap, mulai dari seluruh elemen yang membantu jalannya Pilkada, dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksinya. Sehingga, di Kabupaten Berau tidak terjadi PSU.
“Tentu, kami harapnya semua kendala yang berpotensi terjadi dapat diminimalisir. Terutama terjadinya PSU,” tutupnya. (ADV/KN)

Pemkab Kukar Akan Optimalkan Gedung Pusdiklat di Tenggarong Seberang

0
Foto : Gedung Pusdiklat di Tenggarong Sebrang (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan optimalkan fungsi dari Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pusdiklat Kukar dirancang sebagai sarana terpusat untuk pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan luas lahan yang memadai dan bangunan yang representatif, gedung ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan SDM di Kukar.

Nanun sayangnya, sejak selesai dibangun pada 2014 silam, Pusdiklat ini kurang dimanfaatkan. Padahal fakislitas pelatihan ini memiliki fasilitas megah dan dirawat secara rutin.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa revitalisasi gedung ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Kukar di bawah koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Dua bulan lalu, kami mengundang Kepala BKPSDM untuk melakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan gedung. Gedung ini harus segera dioperasikan kembali, dan anggaran sudah dialokasikan di APBD Perubahan tahun ini,” ujar Sunggono.

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa kendala utama gedung ini adalah kapasitas listrik yang masih kurang memadai. Namun, Pemkab Kukar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap, bersamaan dengan pemenuhan infrastruktur lainnya.

“Untuk saat ini, kami fokus pada perawatan kecil sambil mengupayakan penambahan kapasitas listrik. Ke depan, beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan akan dialihkan ke sini sehingga tidak perlu dilakukan di luar daerah,” tambahnya.

Sunggono optimis, dengan revitalisasi gedung Pusdiklat ini dapat mengurangi biaya pelatihan yang selama ini dilakukan di luar daerah. Selain itu, fasilitas ini dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum di Kukar.

“Kami optimistis gedung ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan SDM lokal. Ini langkah nyata untuk memanfaatkan aset yang sudah ada dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tukasnya. (Yudi/Adv)

Perkuat Pembangunan Desa, Pemkab Kukar Programkan Data Desa Presisi

0
Foto : Sekretaris DPMD Kukar, Yusran Darma (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius mendorong pembangunan desa melalui program Data Desa Presisi (DDP) yang melibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Diluncurkan sejak Mei 2024, Pemprov Kaltim telah melibatkan sekitar 104 desa dalam program ini. Kini program DDP mulai menyasar 66 desa di lima kecamatan yang menjadi kewenangan Pemkab Kukar, yaitu Tenggarong Seberang, Marangkayu, Kenohan, Tabang, dan Kembang Janggut.

Program ini bertujuan menghasilkan data akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, akurat, dan berkelanjutan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Yusran Darma, menjelaskan pentingnya program ini dalam memetakan potensi, permasalahan, dan kebutuhan desa secara lebih presisi melalui pendekatan pemetaan spasial.

“Dengan data yang lebih akurat, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ungkap Yusran Darma, Senin (18/11/2024).

Melalui program DDP, Pemkab Kukar berharap dapat meningkatkan efisiensi pembangunan desa, mengoptimalkan potensi lokal, dan memberikan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa.

“Dengan data yang presisi, kita tidak hanya memahami potensi desa, tetapi juga menemukan solusi bagi setiap masalah yang ada. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Kecamatan Loa Kulu Rajin Salurkan Makanan Tambahan untuk Perangi Stunting

0
Foto : Camat Loa Kulu, Ardiansyah (Istimewa)

TENGGARONG – Dalam upaya mempercepat penanganan stunting, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus menggalakkan pemberian makanan bergizi tambahan kepada anak-anak. Program ini telah berlangsung sejak Juni 2024 dan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan kesehatan anak.

Camat Loa Kulu, Ardiansyah, menjelaskan bahwa program ini dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah desa, dunia usaha, puskesmas, posyandu, dan komunitas lokal seperti Rumah Bahagia. “Kami berupaya memastikan semua pihak terlibat dalam mengatasi stunting ini. Dukungan dari dunia usaha juga sangat membantu dalam pendanaan program ini,” ungkap Ardiansyah.

Ardiansyah mengungkapkan bahwa upaya intensif ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Alhamdulillah, peningkatan gizi sudah terlihat. Saat ini tidak ada lagi kasus stunting yang tercatat di Loa Kulu,” katanya.

Selain pemberian makanan tambahan, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola asuh dan pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak dini.

Ardiansyah memastikan program ini akan terus diperluas dan diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menjadi langkah jangka panjang dalam memastikan anak-anak di Loa Kulu tumbuh sehat dan optimal.

“Kami akan terus mendorong keberlanjutan program ini untuk memastikan tidak ada lagi kasus stunting, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya (Yudi/Adv)

Sangasanga Segera Miliki Ikon Baru, Taman Patung Bung Karno Ditergetkan Rampung Tahun Depan

0
Foto : Camat Sangasanga, Dachriansyah (Istimewa)

TENGGARONG – Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi dengan Patung Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia akan segera diresmikan di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Taman seluas 1,2 hektare ini berdiri di lokasi strategis, tidak jauh dari Jembatan Sangasanga, dan dirancang sebagai ruang publik yang representatif untuk masyarakat.

Camat Sangasanga, Dachriansyah, menyampaikan bahwa pembangunan RTH ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menyediakan ruang publik yang bermanfaat bagi warga. Selain sebagai tempat rekreasi dan olahraga, keberadaan RTH ini diharapkan dapat menjadi magnet wisata lokal sekaligus mendukung sektor kuliner dan ekonomi masyarakat.

“Untuk patung Bung Karno sudah selesai dibangun. Saat ini fokus pada penyelesaian taman terbuka hijaunya, seperti semenisasi dan penambahan pohon agar lebih asri,” ujar Dachriansyah

Patung Bung Karno yang menjadi bagian dari RTH ini dirancang sebagai ikon baru Sangasanga, kota yang dikenal dengan julukan Kota Juang. Dachriansyah menjelaskan bahwa penempatan patung tersebut tidak hanya untuk mempercantik kawasan, tetapi juga sebagai pengingat nilai-nilai perjuangan yang relevan dengan sejarah Sangasanga.

“Keberadaan patung ini memberi identitas baru bagi Sangasanga, sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah kami,” tambahnya.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Kukar bersama pihak kecamatan juga merencanakan fasilitas tambahan untuk mendukung kegiatan masyarakat, seperti tenda bagi pelaku Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Kehadiran RTH ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berencana memindahkan lokasi Expo Merah Putih dalam acara tahunan yang digelar setiap 27 Januari ke RTH ini mulai tahun depan.

“Dengan lokasi baru yang lebih representatif, kami berharap acara ini semakin meriah dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga,” jelasnya.

Saat ini, pembangunan RTH terus dilakukan secara bertahap oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, mulai dari pengerjaan semenisasi hingga penghijauan. Dachriansyah optimistis proyek ini dapat selesai sepenuhnya pada tahun 2025 dan segera dinikmati oleh masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadikan RTH ini pusat aktivitas masyarakat yang nyaman, asri, dan bermanfaat. Ini adalah ruang milik bersama, jadi kami harap warga juga ikut menjaga fasilitas yang ada,” tutupnya. (Yudi/Adv)

DPRD Kaltim Hidupkan Nilai Kebangsaan di Desa Muara Telake

0
Foto: Abdurahman KA, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (Dok Media Kaltim)

PASER – Desa Muara Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, menjadi saksi semangat kebangsaan yang diusung oleh Abdurahman KA, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selasa (19/11/2024), ia menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang), sebuah kegiatan yang menyoroti pentingnya empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Ini pertama kalinya saya mengadakan Soswasbang sejak saya dilantik untuk periode 2024-2029. Saya merasa kegiatan ini sangat penting untuk menyegarkan kembali semangat kebangsaan di masyarakat,” ujar Abdurahman.

Acara yang dihadiri lebih dari seratus peserta itu menampilkan narasumber Burhanuddin dan Hasanuddin, yang memberikan materi dengan gaya interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari keseriusan mereka menyimak dan aktif berdiskusi.

Abdurahman mengungkapkan bahwa saat ini sebagian masyarakat mulai melupakan nilai-nilai dasar negara, seperti Pancasila dan UUD 1945. “Kedua hal tersebut bukan hanya simbol, melainkan pedoman hidup yang harus terus kita pegang teguh,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, ia berharap mampu menumbuhkan kembali kecintaan terhadap tanah air. “Jika rasa cinta tanah air sudah tertanam, semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan tumbuh dengan sendirinya,” tambah politisi PKB tersebut.

Semangat dari Soswasbang ini tak hanya menjadi sekadar wacana. Bagi Abdurahman, ini adalah langkah awal untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan identitas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Ia optimistis, Desa Muara Telake dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghidupkan kembali semangat kebangsaan.

“Semoga dari sini, nilai-nilai kebangsaan dapat meresap ke setiap lapisan masyarakat, menjadikan kita lebih kuat dan bersatu sebagai bangsa,” pungkasnya penuh harap. (Adv)

Penulis: Hanafi

FKMS Gelar Doa dan Dzikir, Dukung Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024

0
Foto: Doa dan Dzikir Bersama FKMS untuk Mendukung Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai Pasangan Gubernur Kaltim 2024-2029. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi (FKMS) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Doa dan Dzikir bersama yang dihadiri oleh calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada acara silaturahmi akbar FKMS.

Dalam acara ini, Rudy menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan penuh dari FKMS dan masyarakat Kalimantan Timur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

“Malam ini merupakan kebahagiaan bagi saya karena dapat berkumpul bersama keluarga besar FKMS. Saya berterima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat yang hadir. Insya Allah, dengan dukungan ini, kami siap berjuang memenangkan Pilkada bersama Seno Aji,” ujar Rudy.

Rudy juga menegaskan bahwa setelah pemilihan, pihaknya berkomitmen mengadakan Tasyakuran bersama FKMS sebagai bentuk syukur atas pencapaian bersama.

Ia optimis dukungan FKMS akan menjadi energi besar dalam memenangkan kontestasi politik.

Komitmen untuk Kalimantan Timur
Dalam kesempatan itu, Rudy memaparkan visi dan misinya untuk membawa Kalimantan Timur ke era baru.

Salah satu komitmennya adalah menggratiskan biaya pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Kami ingin membawa Kalimantan Timur setara dengan Jakarta, Singapura, Brunei, bahkan Jepang. Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan,” tegasnya.

Pernyataan Sekjen FKMS
Sekretaris Jenderal FKMS, Hadi Mulyadi, menegaskan bahwa FKMS akan memberikan dukungan penuh kepada Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Ia berharap seluruh pengurus FKMS di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur bekerja maksimal dalam mendukung pasangan ini.

“Kepengurusan FKMS memiliki hampir 100 anggota di setiap kabupaten/kota. Dukungan ini bukan hanya lahiriah, tetapi juga batiniah. Kami yakin Rudy Mas’ud sebagai pembina FKMS adalah sosok yang tepat untuk memimpin Kaltim menuju perubahan besar,” jelasnya.

Antusiasme Masyarakat
Hadi Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan dukungan luar biasa selama ini.

“Antusiasme masyarakat terhadap Rudy Mas’ud sangat tinggi. Dukungan ini menjadi spirit besar bagi kami untuk terus berjuang hingga hari pemilihan,” tambahnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor: