SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti rendahnya keterlibatan pemuda dalam sektor kepemimpinan di Benua Etam.

Menurutnya, indeks pemudaan di Kaltim masih berada pada level yang jauh di bawah harapan.

“Basis indeks pemudaan itu adalah keterlibatan pemuda dalam kepemimpinan, dan sayangnya di Kaltim angkanya masih rendah,” ujar Damayanti beberapa waktu lalu.

Peran Pemuda di Era IKN
Damayanti menegaskan, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memerlukan peran aktif pemuda dalam berbagai sektor.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong generasi muda untuk lebih terlibat di masyarakat dan mengambil peran strategis demi keberadaan mereka diakui.

“Pemuda harus mengambil peran di mana pun mereka berada, baik di masyarakat maupun di sektor formal. Keaktifan ini sangat penting agar mereka bisa diakui dan memberikan kontribusi nyata,” katanya.

Dorongan untuk Aksi Nyata
Untuk mengantisipasi dan menanggulangi rendahnya keterlibatan pemuda, Damayanti menyarankan berbagai program yang dapat meningkatkan partisipasi generasi muda, seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan, dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal hingga provinsi.

“Pemerintah harus memberikan ruang lebih besar bagi pemuda untuk terlibat dalam pembangunan. Ini penting, terutama di era IKN, di mana peluang dan tantangan akan semakin besar,” tambahnya.

Dengan potensi besar yang dimiliki generasi muda Kaltim, Damayanti optimistis bahwa peningkatan keterlibatan mereka dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.

“Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, mengungkapkan sejumlah keluhan yang disampaikan warga saat kegiatan reses di Kota Balikpapan baru-baru ini.

Dua isu utama yang paling banyak dikeluhkan warga adalah minimnya jumlah SMA-SMK dan ketidakmerataan persebarannya, serta permasalahan kebutuhan dasar seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di SPBU.

“Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah minimnya jumlah SMA dan SMK di Balikpapan, serta distribusinya yang tidak merata. Warga berharap ada pemerataan keberadaan sekolah-sekolah ini agar anak-anak mereka memiliki akses pendidikan yang lebih baik,” ujar Damayanti.

Kelangkaan BBM Jadi Sorotan
Selain masalah pendidikan, isu kelangkaan BBM juga menjadi perhatian utama warga.

Damayanti mencatat bahwa antrean panjang di SPBU dan sulitnya mendapatkan BBM menjadi keluhan yang sering ditemui di masyarakat.

“Kebutuhan dasar seperti air bersih dan BBM menjadi permasalahan besar. Kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ini harus segera dicarikan solusinya,” tambahnya.

Dorongan untuk Pemerintah
Menanggapi keluhan warga, Damayanti berkomitmen untuk menyuarakan masalah-masalah tersebut kepada pemerintah provinsi.

Ia berharap ada langkah konkret untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat di Balikpapan.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak, baik untuk pemerataan sekolah maupun solusi atas kelangkaan BBM,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, mengungkapkan pandangannya terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru.

Ia menilai, meski Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, tanggung jawab utama dalam mencetak generasi unggul tetap berada di tangan para guru.

“Kalau bicara soal sumber daya manusia, pendidikan adalah kuncinya. Dan kalau kita berbicara pendidikan, maka perhatian utama harus diberikan kepada guru, karena mereka adalah pencetak generasi masa depan,” ujar Damayanti saat diwawancarai wartawan Koran Nusantara.com baru-baru ini.

Ketimpangan Insentif Guru
Damayanti juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pemberian insentif bagi guru di tingkat kota atau kabupaten dibandingkan dengan guru SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus agar kesejahteraan para guru dapat meningkat secara merata.

“Insentif guru di beberapa kota atau kabupaten tidak sebanding dengan yang didapat oleh guru SMA dan SMK. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi agar ada kontribusi nyata terhadap kesejahteraan guru di tingkat kota maupun kabupaten,” tegasnya.

Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka
Damayanti mengingatkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada siswa, tetapi juga pada kesiapan guru.

Ia menilai perlu ada fokus pada pelatihan, insentif, dan dukungan terhadap guru agar mereka mampu mengemban tanggung jawab besar ini.

“Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan belajar kepada anak-anak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan guru. Jika gurunya siap, maka pendidikan kita akan lebih maju,” katanya.

Dorongan untuk Pemerintah
Damayanti menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan pengembangan guru.

Ia berharap langkah ini dapat memperkuat fondasi pendidikan di Kalimantan Timur untuk jangka panjang.

“Yang kita lihat 5 hingga 10 tahun ke depan adalah kualitas sumber daya manusia kita. Itu tidak lepas dari peran guru. Jadi, mari kita bersama-sama mendorong agar pendidikan di Kaltim semakin baik, dimulai dari peningkatan kesejahteraan guru,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti ketidakmerataan keberadaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan, khususnya di wilayah Balikpapan Tengah.

Ia menyebut bahwa daerah Balikpapan Tengah tersebut sama sekali tidak memiliki sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, sehingga menyulitkan penerapan sistem zonasi.

“Kalau kita melihat wilayah kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Tengah, tidak ada sekolah negeri, baik SMA atau SMK. Ini menjadi perhatian khusus yang harus direspons oleh pemerintah provinsi,” ujar Damayanti Jumat (22/11/2024).

Ia menilai, ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah Balikpapan.

Penyebaran sekolah yang tidak proporsional mempersulit siswa yang tinggal di kawasan tertentu untuk mendapatkan pendidikan negeri di dekat tempat tinggal mereka.

Kebutuhan Kampus Negeri
Tak hanya soal SMA dan SMK, Damayanti juga menyoroti minimnya keberadaan perguruan tinggi negeri di Balikpapan dibandingkan Samarinda.

Ia menyebut bahwa di Balikpapan hanya terdapat dua perguruan tinggi negeri, dan belum ada universitas setara Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda.

“Kampus negeri di Balikpapan kan baru dua, tidak seperti di Samarinda. Mungkin perlu ada dorongan ke pemerintah untuk memperhatikan hal ini,” ungkapnya.

Namun, ia juga menyadari bahwa pembangunan universitas negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Universitas negeri, seperti Universitas Mulawarman, itu kebijakan pusat. Nanti kita akan cek kembali seberapa besar kebutuhan universitas di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan,” tambahnya.

Dukungan dan Harapan
Damayanti berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap ketimpangan pendidikan di Balikpapan.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar keberadaan sekolah negeri, baik SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, dapat merata di seluruh wilayah Kaltim.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang setara, sesuai dengan sistem zonasi dan kebutuhan daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan, termasuk dalam upaya mencapai swasembada pangan. Dengan peningkatan jumlah penduduk akibat pertumbuhan IKN, kebutuhan pangan melonjak drastis.

Namun, ironisnya, Kaltim justru menghadapi penurunan produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertambangan.

Ketergantungan pada Daerah Lain
Hingga saat ini, Kaltim masih bergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain seperti Jawa dan Sulawesi.

Situasi ini menggambarkan kontradiksi besar: wilayah yang luas dengan potensi pertanian yang besar, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyebut bahwa peran sektor pertambangan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan sektor pertanian.

“Kita terlalu bergantung pada SDA, padahal kita punya peluang besar untuk swasembada pangan,” ungkapnya.

Menurut Ananda, langkah pertama yang harus diambil adalah menyusun database komprehensif mengenai potensi wilayah di Kaltim.

“Berapa luas lahan, kualitas tanah, dan jenis tanaman yang cocok? Kita belum punya data ini. Kalau database lengkap tersedia, kita bisa mulai merancang cetak biru ketahanan pangan yang solid,” tegasnya.

Database tersebut, lanjut Ananda, menjadi fondasi penting bagi upaya ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN.

Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Kaltim, namun ia percaya wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola secara optimal.

Ananda juga menyoroti pengembangan food estate sebagai solusi strategis untuk memperkuat swasembada pangan.

Ia mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada inisiatif ini, sembari memastikan kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal.

“Food estate bisa menjadi kunci. Tapi harus dilakukan dengan serius dan melibatkan semua pihak. Ini bukan hanya soal produksi pangan, tapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Ketahanan pangan bukan sekadar tantangan, melainkan kebutuhan mendesak bagi Kaltim, terutama di era pembangunan IKN.

Dengan potensi besar yang dimiliki, langkah konkret seperti pemetaan wilayah, pengembangan food estate, dan dukungan kebijakan yang tepat diharapkan dapat menjadi pijakan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Namun, tanpa komitmen serius dari pemerintah daerah dan pusat, upaya ini hanya akan menjadi wacana.

“Kaltim harus segera bangkit dari ketergantungan pada pasokan pangan luar dan memaksimalkan potensi lokalnya untuk masa depan yang lebih mandiri,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi