TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, kerap mendapati keluhan para buruh yang mengalami diskriminasi pekerja harian lepas yang menyebut tidak ada kejelasan mengenai status para pekerja tersebut.

Dirinya menjelaskan, permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi di Kabupaten Berau.

Dirinya pun sudah beberapa kali menyampaikan keluhan-keluhan para buruh dan hampir setiap kasus terjadi di setiap sektor usaha kerja.

“Jadi kalau mereka itu masih tenaga harian lepas yang sudah melebihi 3 bulan berturut turut, wajib di pekerjakan sebagai pegawai tetap,” ungkapnya.

Dirinya pun mengatakan, bahwa berdasarkan peraturan, pemberi kerja selaku tempat para buruh bekerja hanya dapat memperpanjang kontrak sebanyak satu kali dengan jangka waktu satu tahun dan paling lama lima tahun.

Namun, apabila pihak pemberi kerja ingin kembali memperpanjang masa kerja atau kontrak maka diperlukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru dengan menjelaskan masa kerjanya.

“Jadi Perjanjian kerja itu penting, bukan hanya sebagai surat yang menerangkan bahwa dia selaku pekerja di perusahaan tersebut tapi itu sebagai tanda atas hak dan kewajiban pekerja,” tuturnya.

Berdasarkan peraturan pemerinta yang baru, pemberian masa kerja kontrak atau PKWT maksimal lima tahun masa kerja.

Pemberi kerja berhak memperpanjang kontrak apabila pekerjaan belum selesai pada batas waktu yang diberikan sesuai peraturan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021.

“Jadi tidak ada alasan lagi, itu Undang-undang yang berbicara. Itu kita bilang tadi disnaker harus memberikan penegakan, perlindungan tenaga kerja atau cipta kerja,” tegasnya.

Dirinya pun menghimbau kepada Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk lebih tegas dalam membela hak dan kewajiban pekerja sesuai Undang-undang cipta kerja yang berlaku.

“Kami selaku fungsi pengawas akan terus mendorong atas apa yang harus menjadi hak para buruh dan saya harap ada solusi yang dapat diberikan Pemerintah Daerah,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Mendekati musim libur panjang, pasti banyak masyarakat maupun wisataaan yang akan berkunjung ke sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Berau.

Untuk itu, demi mempertahankan Kabupaten Berau sebagai daerah wisata unggulan. Anggota DPRD Berau, Sa’ga mendorong pemerintah daerah untuk mencegah hingga memberantas pungutan liar di tempat wisata.

Menurutnya, Berau telah menjadi salah satu tempat tujuan wisata pilihan. Sehingga, untuk menjadi tuan rumah yang ramah bagi pengunjung, maka harus memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.

“Setidaknya, terdapat pengawasan dari pemerintah,” ungkapnya.

Dirinya berharap upaya mencegah serta memberantas pungli dilakukan dengan cara persuasif, sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan pemerintah harus membangun infrastruktur jalur wisata. Kondisi infrastruktur yang layak dilalui, akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilintasi.

“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Maraknya tindak kejahatan yang terjadi lantaran terlilit utang akibat sering bermain Judi Online (Judol) disoroti berbagai pihak. Salah satunya adalah Anggota DPRD Berau, M Ichsan Rapi.

Dirinya mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi sejak dini. Pasalnya, tidak hanya para orang dewasa yang gemar memainkannya. Tetapi, judol ini telah menjamur kepada anak-anak, bahkan dibawah umur.

Menurutnya, dengan akses judi online yang sangat mudah dijangkau. Maka sudah menjadi tugas Pemkab Berau mengantisipasi, mulai dari sekolah hingga lingkungan sekitar.

“Kami turut prihatin. Salah satu faktor munculnya tindak kriminalitas adalah dari judi online, dari dulu hal ini sudah diwanti-wanti dan sudah banyak kejadian serupa akibat hal yang sama,” ucapnya.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah membuat laporan nilai transaksi judi online yang telah mencapai Rp 200 triliun sampai pada pertengahan September 2023 lalu.

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebab, judi online lebih banyak menjerat masyarakat kelas menengah ke bawah.

Bahkan, kalangan anak-anak muda hingga dibawah umur sudah mengenal judi online. “Kalau kita tidak segera ditangani, bisa timbul kerawanan sosial. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu meminta aparat segera menindak tegas dengan memblokir judi online. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengambil solusi dan aksi agar virus candu judi online tidak menyebar ke generasi muda.

Menurutnya, generasi muda adalah masa depan bangsa. Sehingga, untuk mencegah timbulnya korban akibat terpapar judi online, maka sudah seharusnya Pemkab bergerak cepat untuk mengantisipasi maraknya kasus karena judi online.

Terlebih, situs judi online ini sudah merambah kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Mulai dari masyarakat, remaja hingga pelajar. “Ini harus segera ditindaklanjuti,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau melaksanakan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau Tahun Anggaran (TA) 2025.

Anggota Banggar DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait program Makan Bergizi Sehat, yang sebelumnya bernama Makan Siang Gratis.

Disebutnya, Tim Banggar DPRD Berau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentunya akan mendukung terealisasinya program Makan Bergizi Sehat tersebut. Dimana program tersebut nantinya akan dibiayai menggunakan APBD Berau.

“Program makan bergizi gratis dibiayai oleh APBD, masih dihitung oleh TAPD,” ujar Waris, Minggu (24/11/2024).

Selain itu, lanjut Waris, DPRD Berau juga mendukung hadirnya program tersebut di Kabupaten Berau sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Ini merupakan program pemerintah pusat yang harus kita dukung,” ucapnya.

Meskipun memakan anggaran yang cukup besar, program Makan Bergizi Sehat tersebut, kata Waris, perlu terwujud di Kabupaten Berau sebagai salah satu langkah dalam mengurangi angka stunting di Bumi Batiwakkal.

“Agar anak-anak kita bergizi, percuma fasilitas pendidikan bagus kalau tidak bisa berpikir dengan baik,” tegasnya.

Adapun terkait anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung program tersebut, Waris mengaku belum mengetahui dan masih dalam penghitungan oleh Tim TAPD.

“Insyaallah kita siap. Masih dihitung oleh TAPD berapa anggaran untuk mendukung program tersebut,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Proyek pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang, Kecamatan BidukBiduk tersisa 2 kilometer dari total ruas jalan 29 kilometer. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mengimbau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau percepat penyelesaian jalan tersebut.

Menurutnya, pengerjaan jalan tersebut perlu dipercepat penyelesaiannya. Pasalnya jalan tersebut merupakan akses masyarakat maupun wisatawan untuk menuju destinasi wisata yang ada di Kecamatan BidukBiduk.

“Sehingga kemulusan jalan bakal mendongkrak kegiatan pariwisata di sana,” ujarnya, Minggu (24/11/2024).

Ia berharap, pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan pada 2025 mendatang. Apalagi, Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah penyangga IbuKota Nusantara, tentunya kunjungan wisatawan dari luar daerah berpotensi mengalami peningkatan.

“Beberapa tahun berjalan ini, saya harap tahun depan bisa tuntas semuanya,” harapnya.

Selain itu, pembangunan jalan di wilayah pesisir sendiri diakuinya telah banyak mengalami perkembangan. Bahkan, perbatasan antara Berau dengan Kutai Timur sudah mulai dibangun.

Hal itu, kata dia, merupakan langkah yang baik dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan maupun perekonomian masyarakat.

“Ini bisa mendatangkan banyak wisatawan, karena keberagaman akses jalan yang bisa ditempuh saat ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saga juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mematangkan perencanaan yang akan dilaksanakan kedepannya. Sehingga, kebutuhan akses jalan dapat terealisasi dengan maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

“BidukBiduk ini kan cukup jauh, sehingga akses jalan harus baik agar wisatawan bisa menikmati wisatanya dengan leluasa,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, mendorong pemerintah daerah melaksanakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Berau.

Liliansyah mengatakan, keberadaan infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam menopang kebutuhan hingga peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab, Infrastruktur yang baik, akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara perlahan.

“Kami DPRD Berau akan ikut membahas pembangunan ke depan, sehingga bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya, Minggu (24/11/2024).

Ia ingin, pembangunan di Kabupaten Berau tidak hanya sekadar membangun, namun memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekomonian masyarakat.

“Intinya terkait infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air ini jadi yang utama. Ketika fasilitasnya ada, maka masyarakat bisa menikmatinya,” tegasnya.

Diakuinya, masyarakat Berau khususnya di wilayah pedesaan banyak yang bergantung pada sektor non formal, seperti pertanian dan perkebunan. Tentunya, masyarakat sangat memerlukan akses jalan yang baik untuk mengangkut hasil panen dari pertanian dan perkebunan tersebut.

“Untuk mengangkut hasil panen mereka memerlukan akses jalan dan infrastruktur yang baik, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menekankan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Sebab, konektivitas antardaerah merupakan kunci dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

“Di perbatasan itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya di dalam kota saja yang bagus, ini harus menjadi perhatian kedepannya,” pungkasnya. (ADV/KN)

BERAU – Realisasi Fisik dan Keuangan tahun anggaran (TA) 2024 belum terserap dengan baik. Hal itu mendapat komentar dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sujarwo Arif Widodo.

Sujarwo mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan maupun program pembangunan di Kabupaten Berau seharusnya diselesaikan dengan tepat waktu agar tidak terjadi pengerjaan yang melewati batas akhir kontrak.

“Tentunya kita minta percepatan itu, jangan sampai sudah mau habis kontraknya baru dikerjakan,” ujarnya, Minggu (24/11/2024).

Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki form laporan kinerja disetiap instansi perangkat daerah agar agenda pembangunan yang dilaksanakan dapat terealisasi secara maksimal.

“Pemerintah daerah harus sudah merencanakan dari tahun sebelumnya. Jadi di awal tahun itu sudah harus memulai tahapannya, dan di masing-masing bidang itu juga harus ada pengawasan, sehingga memiliki time dan schedule yang jelas,” ungkapnya.

Hal itu bertujuan agar program pembangunan tidak berimbas terhadap kualitas pekerjaan. Pasalnya, terdapat beberapa pengerjaan yang terkadang tidak sesuai dengan target. Sehingga, ia menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar benar-benar melakukan pengerjaan secara maksimal, sehingga dapat dipergunakan dalam jangka panjang.

“Kalau ada kegiatan serupa yang kira-kira tidak memenuhi waktu harusnya OPD harus melakukan evaluasi. Ini yang harus dikuatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya pun menekankan kepada pemerintah daerah apabila kepala dinas tidak mampu mengejar target pengerjaan untuk segera diganti. Pasalnya, jika hal tersebut terus menerus terjadi maka akan berdampak pada pembangunan di Bumi Batiwakkal.

“Jika kepala dinas tidak mampu memanajerial hal yang seperti ini harusnya diganti saja,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman soroti program pemerintah daerah terkait 1000 titik wifi gratis di Bumi Batiwakkal.

Meskipun program tersebut telah rampung, namun dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau untuk pro aktif melakukan pengecekan terhadap jaringan wifi tersebut.

Hal itu, kata dia, untuk memastikan jaringan wifi tersebut benar-benar berfungsi secara maksimal dan dapat dirasakan oleh banyak masyarakat.

“Harusnya OPD terkait bisa proaktif melakukan pengecekan terhadap jaringan wifi gratis tersebut berfungsi lancar atau ada kendala di lapangan,” ujar Sakirman, Minggu (24/11/2024).

Dengan adanya pengecekan secara rutin, pemerintah dapat mengetahui apa saja trouble dan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Pasalnya jika terjadi gangguan, masyarakat khususnya di wilayah perkampungan tidak dapat mengatasi dan melaporkan ke pihak terkait dikarenakan tidak ada akses komunikasi.

“Hal ini penting untuk menjadi solusi kepada OPD terkait agar rutin kelapangan guna memastikan kelancaran komunikasi dan akses internet bagi masyarakat,” tuturnya.

Kedepan, apabila terjadi penambahan wifi gratis, pemerintah daerah diharapkan dapat menempatkan jaringan tersebut tepat sasaran, khususnya di daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Apabila terjadi penambahan lagi, saya minta dipasang di daerah yang benar-benar membutuhkan, bukan di daerah yang sudah ada jaringan internet,” bebernya.

“Pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan program wifi gratis tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Promosi wisata kuliner harus segera digencarkan secara masif dan harus bergandengan dengan promosi wisata bahari. Hal tersebut dilakukan agar promosi wisata kuliner dapat berkembang sejalan dengan wisata bahari.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Berau, Ratna. Dirinya menyampaikan perkembangan kuliner Berau baru-baru ini menunjukkan tren positif. Untuk itu, dirinya meminta untuk terus di kawal dan didorong pertumbuhannya.

Apalagi dengan kehadiran IKN, kuliner Berau akan menjadi minat para wisatawan saat berkunjung di Berau.

“Saya pribadi sangat mensuport dengan adanya UMKM yang ada di Kabupaten Berau yang sebagai penunjang pariwisata. Bila ada tamu-tamu mereka tidak perlu jauh-jauh mencari kuliner-kuliner baik itu jajanan maupun masakan-masakan,” ungkapnya.

Diakuinya, para pelaku UMKM yang menjadi pemain utama dalam pengembangan wisata kuliner di Berau sejauh ini sudah sangat terampil. Hal itu terbukti dengan produk yang dihasilkan kian naik kelas.

“Untuk Kabupaten Berau ibu-ibunya itu sudah sangat terampil. Apalagi Kabupaten Berau ini adalah penyanggah dari IKN. Tentunya ke depan kita harus mensuport lebih baik lagi,” tegasnya.

Terkait produk UMKM yang dihasilkan, menurut Ratna sudah sangat baik.

Bahkan, produk yang dihasilkan harus terus disiapkan secara baik agar dapat terus menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi Berau.

“Dari kemasannya, penyajiannya, bahkan pengolahannya, sudah sangat baik. Supaya itu memberi cita rasa yang lebih enak lagi dan ketika pengunjung kembali dia tetap mencari UMKM itu,” tandasnya. (ADV/KN)