TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan harga tiket pesawat sebagai langkah untuk mendukung sektor pariwisata nasional, termasuk di Kabupaten Berau.

Menurut Rudi, instruksi tersebut sangat relevan untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi wisatawan yang ingin berkunjung ke Berau, khususnya ke destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan.

“Laksanakan perintah Presiden, tegak lurus,” tegasnya.

Rudi mengimbau Dinas Perhubungan (Dishub) Berau segera melakukan kajian mendalam bersama instansi terkait untuk mengidentifikasi penyebab tingginya harga tiket pesawat di Kabupaten Berau. Ia menilai kajian ini penting untuk menemukan solusi yang efektif.

“Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah menambah armada penerbangan atau mendatangkan maskapai baru. Bandara Kalimarau harus siap mengakomodasi penambahan ini,” ujarnya.

Rudi juga menyoroti pentingnya memastikan tidak terjadi monopoli dalam layanan penerbangan di Berau, karena hal itu dapat memengaruhi harga tiket secara tidak wajar.

“Monopoli dalam penerbangan bisa menciptakan ketidakseimbangan harga. Jika lebih banyak maskapai masuk dengan prosedur yang baik, otomatis persaingan akan menurunkan harga,” tambahnya.

Menurut Rudi, sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memerlukan aksesibilitas yang terjangkau bagi wisatawan domestik dan internasional.

Rudi berharap kebijakan ini tidak hanya membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

“Pariwisata adalah andalan Berau. Kalau tiket pesawat mahal, wisatawan enggan datang, dan ini tentu merugikan masyarakat serta pelaku usaha lokal,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Dirinya menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo harus dipatuhi tanpa pengecualian. Jika tidak ada tindak lanjut nyata, maka hal tersebut dianggap sebagai pengabaian terhadap kepentingan masyarakat.

“Perintah Presiden itu jelas untuk kebaikan bersama. Jika tidak ada penurunan harga tiket pesawat di Kabupaten Berau, artinya instruksi kepala negara tidak dihormati,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perkebunan (Disbun) untuk memaksimalkan pengembangan kopi liberika di wilayah pesisir, terutama di Kampung Sumber Mulya, Suka Murya, dan Dumaring dan sebagian wilayah di Kecamatan Sambaliung.

Menurut Subroto, kopi liberika Berau memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Produk kopi kemasan dari Kampung Sumber Mulya sudah menunjukkan hasil yang baik dan menjadi inspirasi bagi pengembangan di dua kampung lainnya.

“Kita harapkan pengembangan ini berjalan maksimal, tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Subroto menilai program pelatihan dan pemberian bantuan untuk petani kopi yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting. Pelatihan terkait penanganan organisme pengganggu tanaman seperti hama dinilai mampu meningkatkan hasil panen kopi liberika di wilayah tersebut.

“Kami mendukung penuh pelatihan dan peningkatan kapasitas petani kopi. Ini langkah yang baik agar produksi kopi semakin berkualitas dan hasilnya bisa bersaing,” katanya.

Selain pelatihan, Subroto menegaskan pentingnya membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani kopi. Ia meminta Disbun bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk menciptakan peluang pasar yang menjanjikan.

“Pemerintah harus menyiapkan pasar untuk hasil kopi ini. Dengan kerja sama lintas dinas, hasil panen petani bisa dijual ke pasar yang lebih besar, bahkan ke luar daerah,” tuturnya.

Subroto berharap kopi liberika dapat menyusul komoditas lain seperti cokelat dan kakao Berau yang sudah terkenal di pasar luas. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pengembangan kopi tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pengelolaan yang serius, kopi liberika bisa menjadi peluang emas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menambah pemasukan bagi daerah,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Program beasiswa merupakan langkah penting dalam mendukung pemerataan pendidikan di Kabupaten Berau. Sehingga penyalurannya pun diharapkan tepat sasaran khususnya bagi pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Ratna Kalalembang mengatakan bahwa penyaluran beasiswa bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mengakses pendidikan. Untuk itu, ia meminta proses penyaluran beasiswa tersebut terus dilakukan pemantauan agar tepat sasaran.

“Sehingga beasiswa itu benar-benar bermanfaat bagi pelajar yang membutuhkan sampai tuntas sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, program beasiswa tersebut sangat penting terutama dalam mengurangi beban para orang tua yang memiliki kendala dalam biaya pendidikan.

“Jadi dengan adanya beasiswa ini akan membantu mengurangi pengeluaran orang tua yang tidak mampu,” ucapnya.

Kemudian, dirinya menyarankan pemerintah daerah agar tidak perlu merubah data penerima beasiswa. Hal ini agar memudahkan pemerintah dalam mengakomodir para penerima beasiswa hingga selesai pendidikan.

“Pemerintah tidak perlu merubah data setiap penerima beasiswa agar terus diakomodir hingga tuntas pendidikannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, Ratna berharap, dunia pendidikan di Kabupaten Berau dapat mengalami perkembangan yang signifikan.

“Saya harap program beasiswa ini dapat merata di kota hingga perkampungan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Feri Kombong meminta pemerintah daerah beri dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan komoditas kakao di Kabupaten Berau.

Menurutnya, komoditas kakao di Kabupaten Berau telah menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Bahkan, pemasarannya pun dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memaksimalkan hasil komoditas kakao di Bumi Batiwakkal.

“Komoditas kakao sangat berpotensi, pemerintah harus terus memberikan dukungan agar perekonomian masyarakat juga meningkat,” ujarnya, Kamis (28/11/2024).

Saat ini, lanjut Feri, produksi kakao masih sangat menjanjikan sebagai salah satu bahan olahan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan, kakao Berau pernah menjadi yang terbaik di tingkat nasional.

“Kabupaten Berau juga sebagai salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia,” ungkapnya.

Hal itu tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan komoditas kakao di Kabupaten Berau.

Dirinya pun menyebutkan bentuk dukungannya terhadap pengembangan komoditas kakao yaitu dengan mengirim 18 petani kakao ke Jawa Timur untuk melakukan pelatihan dan menambah pemahaman terkait komoditas tersebut.

“Beberapa waktu lalu, saya mengirim sekitar 18 orang petani kakao untuk mengikuti pelatihan kakao. Semoga saja ilmu lebih modern yang mereka dapat, bisa dipraktekan dan ditularkan dilapangan,” bebernya.

Lebih lanjut, dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam pengembangan produksi kakao, terutama dengan adanya rencana pembangunan pabrik kakao di Bumi Batiwakkal.

“OPD harus memberikan dukungan penuh, baik dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga memberikan pendidikan kepada para petani,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Saga meminta pemerintah daerah untuk menuntaskan wilayah pemukiman kumuh di Kabupaten Berau.

Dikatakan Saga, pemukiman kumuh dapat menjadi poin negatif untuk Kabupaten Berau, apalagi jika lokasinya terletak di pusat kota yang dapat terlihat oleh siapa saja baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang berkunjung ke Kabupaten Berau.

“Apalagi kalau lokasinya di dalam kota, yang masih bisa terlihat. Hal ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Berau saat ini telah diakui sebagai kabupaten yang maju. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah desa yang berstatus mandiri. Sehingga ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan perencanaan dan penataan yang lebih baik.

“Berau tidak ada lagi kampung tertinggal, sehingga Kabupaten Berau harus bebas dari adanya pemukiman kumuh itu,” tegasnya.

Diakuinya, peran DPRD Berau juga sangat penting, terutama dalam mengawal anggaran untuk memastikan penanganan pemukiman kumuh berjalan sesuai harapan.

“Pemukiman kumuh ini akan menjadi perhatian utama. Program penuntasan pemukiman kumuh harus disegerakan, meskipun bertahap,” bebernya.

Lebih lanjut, dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membuat skema terkait pola penanganan pemukiman kumuh tersebut, agar saat direalisasikan masyarakat tidak terkena imbas negatifnya.

“Saya rasa sejauh ini OPD terkait telah memiliki titik-titik lokasi mana yang menjadi fokus penanganan terlebih dahulu,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Suharno menegaskan bahwa pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan khususnya sarana dan prasarana (sarpas) sekolah harus merata.

Sebab, hingga saat ini masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas baru (RKB). Sehingga, ia meminta agar kebutuhan sarpras pendidikan harus lebih diperhatikan hingga ke perkampungan.

Disebutnya, Berau memiliki 100 kampung yang dimana belum sepenuhnya mendapat dukungan pendidikan salah satunya tambahan RKB. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan di Kabupaten Berau terutama di daerah perkampungan.

“Jangan hanya di perkotaan saja karena Berau memiliki 100 kampung yang masyarakatnya juga masih membutuhkan support pendidikan,” ujarnya.

Dirinya mengaku akan memberikan dukungan penuh jika pemerintah daerah memberikan perhatian lebih untuk sarpras pendidikan di Bumi Batiwakkal. Namun yang paling penting adalah memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal.

“Undang-undang itu mewajibkan anggaran pendidikan itu 20 persen. Itu sebetulnya tidak bisa ditawar-tawar apapun alasannya,” tegasnya.

Menurutnya, penambahan RKB harus menjadi prioritas utama untuk mengatasi lonjakan jumlah siswa yang terus meningkat, serta untuk memastikan kenyamanan dan kualitas pembelajaran yang optimal bagi para siswa.

“Karena jika sarpras pendidikan kita bagus, tentunya para siswa akan merasa nyaman saat proses belajar,” pungkasnya. (ADV/KN)