Beranda blog Halaman 663

Jalan Terjal Menghadirkan Pasar Modern di Kukar, Penertiban Pasar Basah di Jalan Maduningrat Belum Terselesaikan

0
Foto : Kawasan Pasar Tangga Arung yang tengah direvitalisasi guna menjadi pasar semi modern pertama di Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Ambisi besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kular) dalam menciptakan kawasan perdagangan modern di sekitar kawasan Pasar Tangga Arung. Tepatnya berada di jantung Tenggarong, rupanya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Meski sebagian besar pedagang pasar telah berhasil di relokasi ke Pasar Mangkurawang dan pasar eks Lapangan Pemuda, nyatanya masih ada saja pedagang yang nekat berjualan sayur, ikan dan bahan-bahan basah lainnya di sekitar kawasan tersebut.

Bahkan, berdasarkan pantauan Media Kaltim Group di Jalan Maduningrat yang persis bersebelahan dengan gedung baru Pasar Tangga Arung, masih banyak pedagang yang masih banyak berdagang. Mulai dari berdagang di kios yang berada di atas saluran air, pedagang yang hanya menggelar terpal, hingga juga pedagang yang menjajakan jualannya dari atas mobil.

Hal ini jelas bertentangan degan proyeksi besar Pemkab Kukar yang sangat berhasrat, untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perbelanjaan semi modern di Tenggarong. Serta memusatkan pedagang pasar tradisional atau pedagang basah di Pasar Mangkurawang.

Saat ini, Pemkab Kukar tengah berupaya untuk merelokasi seluruh pedagang yang masih melapak di kawasan Jalan Maduningrat, untuk segera pindah ke Pasar Mangkurawang. Namun usaha ini mendapat sorotan dari pedagang yang khawatir kehilangan omsetnya melorot.

Disampaikan oleh salah satu pedagang Pasar Tangga Arung, Rizki, para pedagang yang berdagang di kawasan Jalan Maduningrat berharap dapat diberi tenggat waktu hingga selepas lebaran. Mereka khawatir proses perpindahan tersebut bakal berpengaruh besar pada omset pedagang. Pasalnya lokasi Pasar Mangkurawang memang terbilang jauh dari pusat kecamatan.

“Pedagang minta tenggat waktu setelah lebaran untuk direlokasikan ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang. Tapi belum ada tanggapan yang jelas, artinya mereka koordinasi dulu dengan pimpinan,” ucapnya, Rabu (5/2/2025).

Menanggapi jeritan pedagang, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Janhariansyah, menuturkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan permintaan pedagang terkait tenggat waktu relokasi pasar.

“Permintaan pedagang yang meminta agar direlokasi setelah lebaran itu nanti tetap kita sampaikan ke pimpinan,” sahut Janhariansyah.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah menetapkan Pasar Mangkurawang sebagai pasar induk tradisional di Kukar. Sehingga seluruh komoditas jualan basah seperti sayur, daging dan ikan bisa dijual disana. Sehingga dalam hal ini, penertiban pedagang basah dari kawasan Pasar Tangga Arung akan tetap dilakukan.

Janhariansyah juga berpesan kepada para pedagang agar tidak menambah lapak dan tetap menaati aturan terkait penempatan kios di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang. Selagi menunggu keputusan apakah tenggat waktu yang dimohonkan pedagang mendapat jawaban dari pemerintah.

“Sembari menunggu arahan selanjutnya kami akan tetap mengimbau masyarakat sembari tetap berjaga, sekaligus tetap turunkan personel di lapangan untuk patroli rutin,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Atasi Banjir, Dinas PU Kukar Bakal Bangun Crossing Saluran Air di Titik Rawan

0
Foto : Banjir di Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Banjir masih menjadi momok bagi warga Kecamatan Tenggarong. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti normalisasi saluran air di beberapa titik, genangan air tetap menjadi ancaman saat hujan deras mengguyur.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar), Wiyono, menegaskan bahwa pihaknya tak tinggal diam. Ditahun ini sejumlah crossing atau lintasan air baru akan dibangun di titik-titik rawan banjir sebagai solusi jangka panjang.

“Beberapa daerah yang selama ini menjadi sumber banjir itu karena akses keluarnya air belum ada. Seperti yang sudah kami lakukan di depan Jalan Udang, sekarang wilayah Rapak Mahang sudah relatif lebih baik dibanding sebelumnya,” ujar Wiyono, Rabu (5/2/2025).

Ia juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar akan melanjutkan pembangunan saluran air baru, termasuk di Jalan Udang dan Jalan Jelawat yang nantinya akan memiliki crossing langsung ke Sungai Mahakam.

“Saluran ini nantinya akan menghubungkan aliran dari Pesut, lalu belok kiri menuju Sungai Mahakam. Dengan begitu, air yang sebelumnya tertahan bisa langsung dialirkan,” jelasnya.

Namun, tak semua rencana berjalan mulus. Di kawasan Putri Kencana, proyek ini terhambat karena masyarakat menolak pembongkaran bangunan. Sebagai solusi, saluran baru akan dibuat melewati Jalan Jelawat agar tetap efektif dalam mengalirkan air.

Selain itu, Jalan Gunung Belah dan Jalan Loa Ipuh juga menjadi fokus survei tim PU. Meski crossing sudah ada, namun pembuangannya masih tertutup sehingga perlu dibuatkan saluran tambahan yang lebih efektif.

“Kami menyelesaikan titik-titik rawan banjir secara bertahap karena anggarannya cukup besar. Namun, paling tidak kita bisa mengurangi risiko banjir secara signifikan,” tambahnya.

Ia juga turut menyoroti bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman di Tenggarong, tantangan dalam pengendalian banjir pun semakin besar. Salah satunya adalah membuat kapasitas saluran air yang ada tidak lagi memadai untuk menampung debit air saat hujan deras.

“Sementara tidak mungkin kita bongkar lagi bangunan yang sudah bagus. Jadi solusinya, saluran yang ada harus diperlebar agar bisa menampung lebih banyak air,” ujarnya.

Untuk mengurangi dampak banjir, pemerintah akan fokus pada beberapa wilayah prioritas, yaitu Kampung Baru, Kelurahan Baru, Loa Ipuh, Timbau, dan Jalan Belida 1. Selain itu, proyek crossing di Jalan Aji Masnandai juga akan digarap untuk menghubungkan saluran air ke kanal terdekat.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tiga Tahun Pimpin Unikarta, Prof Ince Raden Sykses Ubah Wajah Kampus Jadi Lebih Modern

0
Foto : Kampus Unikarta (Ady/MKG)

TENGGARONG – Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Prof Ince Raden, mencatat pencapaian luar biasa dalam tiga tahun kepemimpinannya. Sejak menjabat, guru besar Fakultas Pertanian (Faperta) itu berhasil mengubah wajah Unikarta menjadi lebih modern dan representatif. Baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kualitas akademik.

“Alhamdulillah, dalam tiga tahun terakhir Unikarta terus berbenah. Kami telah melakukan berbagai perbaikan, termasuk membangun masjid di lingkungan kampus,” ungkapnya, Rabu (5/1/2025).

Langkah besar ini diawali dengan rehabilitasi pagar kampus, pembangunan taman, serta renovasi perpustakaan agar lebih nyaman bagi mahasiswa. Tak hanya itu, tempat ibadah yang lebih representatif juga telah berdiri untuk menunjang aktivitas keagamaan sivitas akademika.

Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Sejumlah perusahaan seperti Bayan Group Resources, PT MHU, dan PT MGRM, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), turut berkontribusi dalam pembangunan. Bahkan, Bupati Kukar secara pribadi memberikan dukungan untuk kemajuan kampus tertua di Kukar ini.

“Kami bersyukur mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk terus mengembangkan Unikarta. Tujuan kami adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang siap bersaing,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Prof Ince juga menargetkan pembangunan fasilitas baru, seperti food court yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan minimarket yang segera diluncurkan. Fokus berikutnya adalah menyelesaikan pembangunan auditorium kampus, yang diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pengajar juga menjadi prioritas. Saat ini, banyak dosen Unikarta tengah menyelesaikan studi doktoral (S3), sebuah langkah strategis untuk meningkatkan atmosfer akademik di kampus.

“Semakin banyak dosen bergelar doktor, semakin kuat fondasi keilmuan di Unikarta. Kami berharap ini berdampak positif, tidak hanya bagi kampus tetapi juga bagi pembangunan daerah,” tandasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

MK Tolak Gugatan Risma-Gus Hans, Khofifah-Emil Kembali Menang di Jatim

0
Tim Hukum Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. (ANTARA/HO-Tim Hukum Khofifah-Emil)

SURABAYA – Koordinator Tim Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Edward Dewaruci bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta.
Edward Dewaruci dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa (4/2/2025) malam, mengatakan putusan dismissal ini adalah keputusan yang bijaksana dan adil oleh para Hakim MK.

“Kami atas nama tim hukum Khofifah-Emil dan masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada para Hakim Konstitusi yang telah memberikan keputusan bijak dan adil,” tuturnya usai mengikuti putusan.

Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang menjadi bagian dari proses demokrasi dalam Pemilu 2024 sehingga Jatim tetap kondusif.

“Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Jatim. Sekarang tidak ada lagi kubu 01, 02 dan 03. Semua melebur menjadi satu bersama-sama membangun Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) untuk perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dengan demikian, kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025–2030 dinyatakan sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan Risma-Gus Hans tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan, “Pemohon tidak menyajikan bukti yang cukup terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil pemohon aquo tidak beralasan menurut hukum.”

Lebih lanjut, Mahkamah menolak klaim pemohon terkait dugaan manipulasi Sirekap. Menurut MK, hasil penghitungan suara yang sah tetap mengacu pada rekapitulasi manual berjenjang, sehingga tidak serta-merta membuktikan adanya kecurangan.

Selain itu, terkait tuduhan manipulasi rekap formulir C1, Mahkamah menegaskan bahwa saksi-saksi dari semua pihak telah menandatangani sebagian besar formulir, sehingga tidak ditemukan persoalan mendasar yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

MK juga menolak dalil pemohon yang menyebut tingginya tingkat partisipasi pemilih sebagai indikasi manipulasi.

“Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan,” kata Saldi Isra dalam putusannya.

Terkait klaim pemohon mengenai banyaknya suara tidak sah, MK menilai argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan.
Sementara itu, soal dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (PKH), Mahkamah menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanya asumsi semata, kecuali dapat dibuktikan secara kuat.

“Terhadap permohonan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas selisih suara. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini,” lanjut Saldi Isra.

Sebelumnya, Risma-Gus Hans mengajukan petitum agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) serta mendiskualifikasi pasangan Khofifah-Emil. Namun, MK menilai seluruh tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan pleno KPU Jatim, pasangan calon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67%), paslon nomor urut 2 (Khofifah-Emil): 12.192.165 suara (58,81%) dan paslon nomor urut 3 (Risma-Gus Hans): 6.743.095 suara (32,52%).

Dengan keputusan ini, Khofifah-Emil resmi memimpin Jawa Timur untuk lima tahun ke depan. (ANT/KN)

KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan siap menghadapi gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) pada Rabu, 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Biro Hukum sudah mempersiapkan diri. Insyaallah akan hadir di sidang praperadilan saudara HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Tessa menegaskan penyidik komisi antirasuah telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dalam menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

“Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur dan sudah berdasarkan aturan hukum, termasuk alat buktinya, minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup,” tuturnya.

Juru bicara KPK berlatarbelakang penyidik Polri tersebut berharap hakim tunggal yang memimpin sidang dalam memutus perkara tersebut secara objektif.

“Kami berharap bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan objektif. Sehingga hakim juga bisa menilai dan memutuskan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun,” kata Tessa.

Sidang praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto awalnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/1), namun ditunda karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

Pihak KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada tanggal 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

“Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini,” kata Hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. (ANT/KN)

Jepang Hibahkan Dua Kapal Patroli Baru untuk IKN

0
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa dua kapal patroli hibah dari Jepang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025), Menhan menyatakan bahwa kapal tersebut akan dilengkapi dengan senjata-senjata produksi TNI Angkatan Laut (AL).

“Kapal hibah ini tidak dilengkapi senjata. Jadi, akan dipasang oleh Indonesia, TNI AL. Kami juga memiliki senjata buatan produksi dalam negeri, dan insyaallah ini akan kami lengkapi,” ungkap Sjafrie.

Ia juga menekankan bahwa kapal tersebut merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) yang baru diproduksi di Jepang, bukan bekas.

Pemerintah Jepang, kata dia, melalui Official Security Assistance (OSA) memberikan hibah kapal patroli yang baru diproduksi sebagai bantuan untuk negara-negara sahabat.

“Jadi, bukan hanya Indonesia. Pemerintah Jepang juga sudah memberi hibah kepada Filipina, Malaysia, Bangladesh, dan Fiji pada 2023, tetapi materialnya bukan bekas, materialnya baru, dan kapal patroli ini dibuat di Jepang sendiri,” jelasnya.

Usai rapat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengonfirmasi pernyataan Menhan bahwa dua kapal patroli tersebut akan ditempatkan di IKN.

“Di IKN ya, perairan di Kalimantan,” kata Agus.

Ia juga menjelaskan bahwa IKN menjadi lokasi yang dipilih karena mempertimbangkan kapal hibah yang berukuran kecil, sehingga bisa bermanuver di sungai.

Adapun kapal itu memiliki panjang 18 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan mencapai 40 knot, serta berkapasitas sebanyak dua awak kapal dan 14 penumpang. (ANT/MK)

Oleh : Rio Feisal
Editor : Agus Setiawan

145 Sekolah Belum Finalisasi PDSS, Panitia SNPMB Beri Kesempatan hingga 5 Februari

0
Ilustrasi
JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 menemukan adanya 373 sekolah yang belum melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga penutupan pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB. Hal ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, dalam keterangan resminya, Senin (4/2/2025).
Eduart menjelaskan, pengisian PDSS dimulai sejak 6 –  31 Januari 2025. Selama periode tersebut, Panitia SNPMB telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti Viewer Pengisian PDSS di laman resmi SNPMB, update statistik harian melalui media sosial, serta layanan Helpdesk dan Call Center untuk membantu sekolah yang mengalami kendala teknis.
“Hingga penutupan, 21.003 sekolah berhasil menyelesaikan finalisasi PDSS, meningkat 1.513 sekolah dibanding tahun 2024. Jumlah siswa yang telah melakukan finalisasi nilai juga mencapai 908.128 siswa, naik 63.465 siswa dibanding tahun sebelumnya,” jelas Eduart.
Meski terjadi peningkatan signifikan, Panitia SNPMB menemukan ada sekolah yang telah melengkapi data siswa eligible, termasuk nilai lima semester, namun belum melakukan finalisasi. Akibatnya, siswa dari sekolah tersebut tidak bisa mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
“Dari 373 sekolah yang teridentifikasi, sebanyak 228 sekolah telah difasilitasi untuk finalisasi PDSS melalui surat kuasa kepada Panitia SNPMB,” tambah Eduart.
Panitia SNPMB memberikan kesempatan terakhir kepada 145 sekolah sisanya untuk mengirimkan dokumen pernyataan surat kuasa paling lambat pada 5 Februari 2025 pukul 15.00 WIB ke email: [email protected].
Syarat Dokumen Surat Kuasa:
1. Identitas Sekolah : Nama Kepala Sekolah, NIP, Jabatan, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, Kota/Kabupaten
2. Poin Pernyataan : Pengisian PDSS sudah lengkap, hanya tinggal finalisasi akhir. Memberikan kuasa kepada Panitia SNPMB untuk melakukan finalisasi akhir. Tanggung jawab penuh atas dampak finalisasi ada di pihak Kepala Sekolah
Panitia SNPMB menegaskan, bagi sekolah yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak akan diberikan fasilitas finalisasi PDSS. Hal ini demi menjaga prinsip akuntabilitas, keadilan, dan audit sistem, serta menghormati sekolah-sekolah yang sudah disiplin mengikuti jadwal.
“Kami harus menghargai sekolah-sekolah yang tertib dan disiplin. Oleh karena itu, tidak semua sekolah dapat difasilitasi,” tutup Eduart.
Pewarta : Nicha R

Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka, Simak Persyaratannya !

0
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Foto : Nicha / Media Kaltim)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 pada Selasa (4/2/2025). Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai prioritas pemerintah dalam visi Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan pendidikan tinggi memiliki peran vital dalam menghasilkan generasi yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.

“Dengan adanya KIP Kuliah, pemerintah berkomitmen untuk mendukung anak-anak Indonesia yang memiliki potensi, tetapi terkendala secara ekonomi, untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi,” ujar Menteri Satryo

Sejak 2020, lebih dari 1,1 juta mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia telah menerima manfaat dari program KIP Kuliah. Program ini tidak hanya mencakup bantuan biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bagi penerima manfaat. Tahun ini, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru untuk memperkuat prioritas penerima, dengan memfokuskan pada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia.

“Setiap tahun, rata-rata 200.000 mahasiswa baru mendapat manfaat dari program ini, dan kami berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima,” tambah Togar M. Simatupang, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek.

Pendaftaran KIP Kuliah 2025 dapat dilakukan oleh lulusan SMA/SMK atau yang sederajat dari tahun 2023 hingga 2025 yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), atau jalur Seleksi Mandiri.

Calon penerima dapat mengakses laman resmi KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id.

Persyaratan ekonomi penerima KIP Kuliah meliputi keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menerima program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), atau keluarga dengan pendapatan rendah yang terdaftar dalam Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dengan dibukanya pendaftaran ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, memperluas kesempatan belajar, dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa.

Pewarta : Nicha R

MK Batasi Pemohon Hanya Bisa Hadirkan 4 Saksi Ahli dalam Sidang Pembuktian Pilkada

0
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Fajri/Mediakaltim.com)

JAKARTA – Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan, dalam tahap pembuktian sengketa Pilkada yang akan datang, masing-masing pemohon hanya diperbolehkan menghadirkan saksi atau ahli dengan jumlah maksimal empat orang. Saksi-saksi tersebut akan memberikan kesaksian dalam satu kali persidangan.

“Bagi perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya atau persidangan lanjutan dapat mengajukan saksi atau ahli. Karena ini semuanya Bupati, maksimal adalah empat orang untuk sekaligus persidangan,” jelas Saldi, Selasa (4/2/2025).

Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengatur bahwa pengajuan saksi dan ahli harus dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian berlangsung.

“Mahkamah akan menjadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 7-17 Februari 2025. Jadwal khusus masing-masing perkara akan diumumkan secara resmi melalui panggilan yang disampaikan oleh kepaniteraan,” tambah Saldi.

Sebelumnya, dalam sesi II putusan dismissal, 7 perkara juga tidak dibacakan, yang berarti akan melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Sementara itu, 47 perkara lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan lanjutan.

“Sesi sore ini sudah dibacakan 47 perkara baik yang diputus maupun yang ditetapkan. Selanjutnya masih ada tujuh perkara yang belum diputus atau ditetapkan, karena perkara tersebut akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan lanjutan,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebelum menutup persidangan sesi II.

Adapun 7 perkara yang berlanjut dari sesi II mencakup sengketa pemilihan Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka Barat, Bupati Pasaman, Bupati Lamandau, Wali Kota Palopo, Wali Kota Sabang, dan Bupati Gorontalo Utara.

Sementara itu, dalam sesi pertama yang digelar pagi hari, MK memutuskan bahwa 52 gugatan tidak dapat melanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. Hanya enam perkara yang dinyatakan berhak melanjutkan ke tahap pembuktian.

“Dari 58 nomor yang dipanggil hari ini, 52 perkara sudah diucapkan barusan. Enam yang lain yang tidak diucapkan itu adalah perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya,” ujar Saldi Isra.

Enam perkara yang lolos ke tahap pembuktian dari sesi pertama adalah sengketa pemilihan Bupati Tasikmalaya, Bupati Magetan, Bupati Pesawaran, Bupati Mimika, Wali Kota Banjarbaru, dan Bupati Aceh Timur.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Masyarakat Kukar Harus Antri Berjam-jam untuk Dapat Gas LPG 3 Kg di Pangkalan

0
Foto : Suasana antrian di pangkalan LPG yang ada di Tenggarong. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pasca penetapan larangan bagi pedagang eceran, untuk memasarkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) sebelum terdaftar sebagai sub pangkalan, masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar) tampak berduyun-duyun mengantri untuk mendapatkan LPG 3 Kg di pangkalan resmi.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg, menyebabkan antrean panjang tak terhindarkan. Di salah satu pangkalan resmi yang terletak di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong. Masyarakat bahkan rela mengantri sejak pukul 15.30 WITA hingga malam hari, demi mendapatkan bahan bakar untuk memasak di rumah.

Mahdran, salah satu pembeli LPG subsidi yang tengah mengantri, menuturkan bahwa setiap pembeli diwajibkan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Satu KTP dapat jatah satu tabung gas, harganya per tabung itu Rp 20 ribu,” sebut Mahdran.

Ia juga mengatakan bahwa membeli LPG langsung di pangkalan resmi jauh lebih murah dibandingkan di pengecer. Namun, masyarakat harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas.

“Kalau di eceran harganya macam-macam, ada yang Rp 35 ribu, Rp 45 ribu, bahkan ada yang Rp 25 ribu. Tapi kalau di pangkalan masih ada, mending beli di pangkalan. Kalau sudah tidak ada, baru beli di pengecer,” sambungnya.

Sementara itu, Sardi, pemilik pangkalan LPG di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pasokan tabung gas LPG 3 Kilogram sebanyak 280 buah pada hari itu.

Ia menegaskan bahwa LPG di pangkalannya diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk pengecer. Pihaknya hanya melayani masyarakat yang mengantri dengan menyertakan KTP, dengan jumlah maksimal satu tabung per KTP.

“Ini kita jual tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat dari berbagai daerah. Ini tadi saya terima KTP dari mana-mana, ada yang dari Spontan, Kampung Baru, Mangkurawang, bahkan Maluhu,” bebernya.

Supardi juga menjelaskan bahwa KTP yang diminta dari masyarakat digunakan untuk laporan distribusi tabung gas subsidi kepada Pertamina. “Kami minta KTP ini buat laporan distribusi gas LPG 3 Kg kepada masyarakat,” serunya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menjual LPG 3 Kg ke pengecer. Bahkan, pelaku usaha mikro yang bergantung pada pasokan gas pun diminta untuk mendaftar dengan menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat.

“Bahkan, pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai penerima LPG 3 Kg juga diminta untuk memperbarui data mereka dalam periode waktu tertentu,” ujarnya.

Supardi juga menuturkan bahwa larangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer berdampak pada meningkatnya jumlah pembeli di pangkalannya. Dalam beberapa hari terakhir, ia menyebut bahwa suplai LPG yang datang ke pangkalannya selalu habis terjual dalam waktu sehari.

“Ini pasti habis, 280 tabung yang datang hari ini langsung habis dalam sehari. Ini saja antreannya dari tadi belum selesai-selesai,” bebernya.

Sementara itu, saat disinggung soal wacana peningkatan status pedagang eceran menjadi sub pangkalan, Supardi mengaku baru mendengar rencana tersebut. Ia juga tidak mengetahui mekanisme perizinan untuk sub pangkalan tersebut. “Mungkin di agen, diatur pendaftaran sub pangkalannya,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i