JAKARTA – M Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melaporkan dugaan suap dalam proses pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irfan mengklaim bahwa setidaknya 95 anggota DPD menerima aliran dana suap terkait pemilihan tersebut.

Irfan mendatangi Gedung KPK pada Selasa (18/2/2025) didampingi kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Dalam laporannya, ia menuduh bahwa seorang senator asal Sulawesi Tengah berinisial RAA, yang merupakan mantan atasannya, turut terlibat dalam praktik suap tersebut.

“Saya melaporkan salah satu anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Dugaan ini melibatkan 95 anggota DPD dari total 152 orang,” ungkap Irfan di Gedung KPK.

Irfan mengungkapkan setiap anggota DPD yang terlibat menerima dana sebesar USD 13.000, dengan rincian USD 5.000 untuk suara dalam pemilihan Ketua DPD RI dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Uang tersebut disebut berasal dari pihak yang ingin memastikan kemenangan calon tertentu dalam pemilihan.

“Total yang diterima mantan bos saya adalah USD 13.000. Dia merupakan salah satu dari 95 anggota DPD yang menerima suap ini,” kata Irfan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme penyaluran uang dilakukan secara langsung ke kamar-kamar anggota DPD RI.

“Transaksinya dilakukan door to door ke kamar anggota dewan. Uang ini ditukarkan dengan hak suara mereka untuk memilih Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD,” tambahnya.

Selain itu, Irfan mengaku diperintahkan oleh mantan bosnya untuk menyetorkan uang tersebut ke bank. Proses penyetoran dilakukan dengan pengawalan ketat guna menghindari operasi tangkap tangan (OTT).

“Saya dikawal oleh satu bodyguard dan satu sopir untuk memastikan uang ini sampai ke bank tanpa tertangkap di jalan,” jelasnya.

Kuasa hukum Irfan, Aziz Yanuar, menunjukkan tanda bukti pengaduan yang telah diajukan ke KPK. Ia berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut.

“Kami telah menyerahkan bukti tambahan yang diperlukan KPK untuk menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sejak Desember 2024. Pihak KPK merespons positif dan berencana melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik anggota DPD maupun pihak lain yang terlibat,” kata Aziz.

Ia juga mengungkapkan salah satu bukti yang diajukan adalah rekaman percakapan antara Irfan dan seorang petinggi partai.

“Bukti yang kami serahkan termasuk rekaman suara percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini menunjukkan bahwa dugaan suap ini tidak hanya melibatkan DPD, tetapi juga petinggi partai,” ungkapnya.

Dengan adanya laporan dan bukti tambahan ini, KPK diharapkan segera mengusut kasus dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD, serta menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur terpilih, Seno Aji, mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini menjadi tahap akhir sebelum pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2/2025).

Gladi bersih ini menjadi bagian penting dalam persiapan pelantikan serentak bagi 481 kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk 33 kepala daerah provinsi, 364 bupati, dan 84 wali kota. Namun, terdapat 40 calon kepala daerah lainnya yang belum dapat dilantik karena masih dalam proses sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai mengikuti gladi bersih, Rudy Mas’ud mengungkapkan harapannya agar pelantikan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

“Bismillah, mudah-mudahan seluruh prosesi pelantikan besok berjalan lancar. Mohon doa rakyat Kaltim ya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Seno Aji. “Doakan kami sehat, persiapan cukup, dan semua prosesnya lancar,” tambahnya.

Pelaksanaan gladi bersih dimulai sejak pagi, dengan para calon kepala daerah berkumpul di kawasan Monas sejak pukul 06.30 WIB sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh iring-iringan drum band Praja IPDN.

Dalam pelantikan besok, seluruh kepala daerah dijadwalkan memasuki Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB. Dari Kalimantan Timur, selain gubernur dan wakil gubernur, 7 kepala daerah lainnya juga akan dilantik, yakni dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara.

Sementara itu, tiga kepala daerah lainnya Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu masih harus menunggu keputusan sidang MK sebelum dapat dilantik.

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seluruh kepala daerah dilantik secara serentak oleh Presiden di Istana Negara.

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan melantik 481 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, delapan kepala daerah yang berasal dari Kalimantan Timur turut serta dalam prosesi pelantikan ini.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan.

Sebelum memasuki Istana, para kepala daerah telah berkumpul di Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 06.30 WIB, kemudian membentuk barisan dan berjalan kaki menuju Istana Merdeka dengan diiringi Drum Band Gita Praja IPDN pada pukul 09.30 WIB.

Setibanya di Istana, mereka akan menerima jajaran kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres, lalu bergerak menuju Presiden Lounge sebelum masuk ke lokasi utama acara.

Prosesi pelantikan akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, pemberian Surat Keputusan serta penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah.

Selanjutnya, Presiden akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah sebelum mereka menandatangani Berita Acara Pelantikan.Pasca pelantikan, seluruh kepala daerah akan kembali ke tenda VVIP di Monas Barat Daya sekitar pukul 11.15 -11.50 WIB.

Untuk mendukung kelancaran acara, disediakan tenda yang mampu menampung hingga 2.500 orang, sementara area parkir bagi tamu undangan berada di kawasan Monas.Berikut adalah daftar delapan kepala daerah dari Kalimantan Timur yang akan dilantik:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim: Rudy Mas’ud – Sejo Aji
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan: Rahmad Mas’ud – Bagus Susetyo
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda: Andi Harun – Saefuddin Zuhri
4. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang: Neni Moerniaeni – Agus Haris
5. Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU): Mudyat Noor – Abdul Waris Muin
6. Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar): Frederick Edwin – Nanang Andriani
7. Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim): Ardiansyah Sulaiman – Mahyunadi
8. Bupati dan Wakil Bupati Paser: Fahmi Fadli – Ikhwan Antasari

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan kepala daerah terpilih yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah masing-masing.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

“Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.

Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

Akan tetapi, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.

“Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.
Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B.

“Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang.

Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencatat sebanyak 329 imigran etnis Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara di lapangan Gampong Seuneubok Rawang, Peureulak Timur, melarikan diri dalam rentang waktu 2023 hingga 2025.

“Jumlah semua imigran etnis Rohingya yang mendarat di Kabupaten Aceh Timur dalam rentang waktu dua tahun terakhir sebanyak 766 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 329 orang di antaranya sudah melarikan diri,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Iskandar di Aceh Timur, Selasa (18/2/2025).

Ia mengatakan saat ini imigran etnis Rohingya yang tersisa di penampungan sementara tersebut sebanyak 380 orang. Kemudian, sebanyak 40 orang dideportasi ke negara asal dan ada juga yang direlokasi ke penampungan lainnya.

Kemudian, enam orang lainnya meninggal dunia saat mendarat di sejumlah pesisir pantai di Kabupaten Aceh Timur. Serta 11 imigran etnis Rohingya dipenjara dalam kasus penyelundupan orang.

“Imigran etnis Rohingya yang tersisa di penampungan sementara tersebut dijaga petugas dari UNHCR serta melibatkan masyarakat setempat,” kata Iskandar menyebutkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM, lembaga internasional yang menangani imigran etnis Rohingya di penampungan sementara di lapangan bola kaki tersebut.

“Kami juga berharap semua imigran etnis Rohingya tersebut bisa segera dipindahkan dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Jangan menunggu sampai semuanya melarikan diri,” katanya.

Gelombang pendaratan imigran etnis Rohingya berulang kali terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Pada 19 November 2023, tercatat sebanyak 36 imigran etnis Rohingya ditemukan dalam sebuah truk.

Kemudian, sebanyak 50 imigran etnis Rohingya mendarat di Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, pada 14 Desember 2023. Selanjutnya, sebanyak 131 imigran etnis Rohingya mendarat di Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya, pada 1 Februari 2024.

Berikutnya, sebanyak 93 imigran etnis Rohingya ditemukan mendarat di pesisir pantai Desa Meunasah Hasan, Kecamatan Madat, pada 31 Oktober 2024. Sebanyak 116 imigran etnis Rohingya terdampar di Kuala Ujung Perling, Desa Paya Peulawi, Kecamatan Bireuem Bayeun, pada 30 November 2024.

Serta pada 5 Januari 2025, sebanyak 264 imigran etnis Rohingya mendarat di pesisir Pantai Alue Bu Tuha, Kecamatan Pereulak Barat, dan sebanyak 76 mendarat di Pantai Leuge, Kecamatan Peureulak, pada 30 Januari 2025.

Oleh pemerintah daerah, ratusan imigran etnis Rohingya tersebut ditempatkan di penampungan sementara di lapangan Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

“Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

“Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata,” ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi,” tegas Presiden. (ANT/KN)