JAKARTA – Polisi akhirnya membubarkan secara paksa para pendemo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, karena sudah melebihi batas waktu toleransi, antara lain dengan penyisiran di Jalan Gatot Subroto.

“Kami sudah memberi waktu toleransi,” kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi, Kamis (20/3/2025) malam.

Petugas mulai mengosongkan Jalan Gatot Subroto sejak pukul 19.45 WIB dengan menerjunkan pasukan untuk memukul mundur para pendemo.

Pada pukul 20.15 WIB, lokasi demo telah steril. Para pendemo membubarkan diri dengan berlarian mengambil kendaraan masing-masing.

Petugas juga meminta semua areal dikosongkan tanpa terkecuali karena Jalan Gatot Subroto akan dibuka kembali untuk masyarakat.

Sebelum dibubarkan, para pendemo juga perlahan meninggalkan lokasi, mereka secara berkelompok membubarkan diri setelah aksi yang cukup lama itu tak membuahkan hasil.

Tampak para mahasiswa Universitas Indonesia, secara teratur membubarkan diri dengan meninggalkan lokasi demo.

Kemudian, disusul sejumlah mahasiswa dari universitas lainnya yang ikut meninggalkan lokasi demonstrasi.

Setelah kekuatan massa aksi menipis, petugas kemudian memukul mundur massa aksi yang masih bertahan dengan jumlah tidak sebanyak sebelumnya. (ANT/KN)

JAKARTA- Aksi demonstrasi terkait penolakan revisi RUU TNI di depan Gedung DPR RI mulai memanas karena mereka sudah mencoba untuk mendobrak gerbang dan juga memanjat pagar, Kamis (20/3/2025) petang.

Aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi tersebut mengimbau kepada massa agar tidak memanjat pagar dan mencoba merobohkan karena hal itu sudah melanggar ketentuan penyampaian pendapat di muka umum.

Massa tidak menggubris imbauan aparat, mereka terus mencoba mendobrak, kemudian anggota kepolisian memaksa mereka untuk turun dan meninggalkan lokasi.

Aksi polisi tersebut disambut para demonstrasi dengan melempari petugas menggunakan semua barang yang ada, mulai dari botol air mineral, petasan dan lainnya.

Kondisi memanas tersebut tidak berlangsung lama, setelah kepolisian menarik diri dari depan gerbang. Asap petasan sempat membumbung pada aksi tersebut.

Hingga pukul 17.00 WIB, suara pintu didobrak terus menggema, meski pintu yang terbuat dari besi kokoh itu tak bergeming dengan tenaga segelintir pendemo.

Lalu, aksi kembali melandai dan dilanjutkan dengan orasi-orasi yang dilakukan oleh orator pada aksi itu.

Sebelumnya, polisi mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI, pihaknya melibatkan 5.021 personel gabungan.

Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membagikan momen saat dirinya menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan tuan rumah Australia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025) sore.

Dilihat dalam unggahan akun Instagram milik Prabowo (@prabowo), dirinya nampak menyaksikan pertandingan lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta dua sekretaris pribadi Presiden yaitu Rizky Irmansyah dan Agung Surahman.

“Indonesia!!!,” sebagaimana keterangan yang tertulis dalam unggahan tersebut.

Prabowo duduk di sisi tengah menghadap layar, mengenakan setelan safari berwarna krem. Sementara Seskab Teddy nampak duduk di sisi sebelah kanan Presiden. Adapun Prasetyo terlihat duduk di sisi kiri Presiden.

Diketahui, pada Kamis sore, Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Diwawancarai sesuai rapat terbatas, Airlangga mengaku tidak turut serta dalam kegiatan nonton bareng (nobar) timnas bersama Presiden.

“Kita enggak nobar, kita rapat,” kata Airlangga.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari tuan rumah Australia pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Sydney, Sydney, Kamis sore WIB.

Kekalahan itu membuat Indonesia turun ke posisi kelima klasemen sementara Grup C dengan enam poin. Sedangkan Australia semakin kokoh di posisi kedua dengan sepuluh poin. (ANT/KN)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (20/3/2025).

Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Jika sebelumnya hanya ada 10 instansi, kini jumlahnya bertambah menjadi 14.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, dalam laporannya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, menjelaskan bahwa revisi ini mencakup sejumlah perubahan penting terkait tugas dan kewenangan utama TNI.

Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 47, yang mengatur penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sipil.

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian/lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan kementerian/lembaga dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut,” kata Utut dalam laporannya.

Adapun 14 kementerian dan lembaga yang kini dapat menampung prajurit TNI aktif adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan Negara (yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Mahkamah Agung
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)

Utut juga menegaskan bahwa di luar 14 kementerian dan lembaga tersebut, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil lainnya harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Di luar penempatan pada 14 kementerian/lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” tegasnya.

Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan berbagai instansi strategis guna memperkuat pertahanan serta keamanan nasional.

Namun, di tengah pengesahan ini, kritik muncul dari berbagai pihak yang menyoroti potensi kembalinya peran TNI dalam urusan sipil. Sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan dampaknya terhadap prinsip netralitas dan profesionalisme TNI dalam sistem pemerintahan demokratis.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/3/2025) resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir.

“Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-Undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?” tanyanya.

Serentak, para anggota dewan yang hadir menjawab, “Setuju!!”

Sebanyak 293 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna ini, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Pengesahan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tingkat I antara Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa (18/3/2025).

Delapan fraksi partai politik menyetujui RUU ini meskipun mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.

Sejumlah elemen masyarakat sipil dan akademisi menolak pengesahan UU ini. Demonstrasi berlangsung di depan kompleks parlemen, dengan para demonstran mendesak DPR membatalkan revisi yang mereka nilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.

Salah satu pasal yang menuai kritik adalah Pasal 47, yang memungkinkan lebih banyak prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, bertambah dari 10 menjadi 14 kementerian/lembaga.

Pasal lain yang disorot adalah Pasal 7, yang memperluas tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), termasuk menangani ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri.

Sementara itu, Pasal 53 mengatur perpanjangan usia pensiun prajurit, dengan bintara dan tamtama kini pensiun di usia 55 tahun, perwira menengah hingga 58 tahun, serta perwira tinggi berpangkat bintang empat hingga 65 tahun.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan revisi ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI demi kepentingan nasional.

“DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari anggota dewan yang hadir. Pengesahan revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR RI ini menandai berlakunya undang-undang tersebut.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDUNG – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah bahwa memiliki deposito senilai Rp70 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

“Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa (18/3/2025).

Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki fungsi ex-officio dalam urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Biasanya, ia menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris sebagai perwakilan gubernur. Namun, terkait kasus dugaan korupsi anggaran media di Bank BJB, ia mengaku tidak pernah mendapatkan laporan apa pun.

“Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (10/3) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

“Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Dia memastikan dokumen dan barang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik oleh komisi antirasuah.

Dalam perkara tersebut penyidik KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka, namun belum menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan perannya dalam perkara tersebut. (ANT/MK)

Oleh : Rubby Jovan Primananda
Editor : Laode Masrafi