JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyesalkan insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo, seraya mendorong agar media tersebut melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu dan silakan saja nanti laporkan gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim,” ujar Meutya dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meutya menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung kebebasan pers. Dia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjaga kebebasan pers.

Pemerintah, kata dia, selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari media sosial, dan beberapa kebijakan telah dikoreksi berdasarkan masukan tersebut.

“Kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah,” ucap dia.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan persiapan yang matang untuk menghadapi puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025.

“Pembahasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah agar kita semua, seluruh jajaran mempersiapkan sebaik mungkin arus mudik lebaran, begitu pula arus baliknya,” ujar pria yang akrab disapa AHY itu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

AHY mengatakan puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 26–28 Maret 2025, serta arus balik pada 6–7 April 2025.

Pemerintah berupaya memastikan perjalanan mudik dan balik berlangsung aman, lancar, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Beberapa kebijakan yang telah disiapkan, termasuk penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi dan domestik selama periode mudik, serta penyesuaian tarif jalan tol. Langkah ini diharapkan dapat membuat biaya perjalanan lebih terjangkau bagi masyarakat.

AHY mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mempersiapkan alat-alat berat dan material untuk menangani jalan-jalan yang rusak.

Sementara Kementerian Perhubungan akan memastikan kelancaran transportasi multimoda, yakni darat, laut, udara, dan kereta api. Titik-titik yang sering mengalami kemacetan juga akan menjadi fokus perhatian.

“Jadi, saya rasa secara keseluruhan pemerintah berupaya semaksimal mungkin, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar.

Perihal jalan rusak akibat banjir, AHY mengatakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah memastikan bahwa semua jalan yang teridentifikasi rusak atau berlubang akan segera diperbaiki.

“Kita harapkan pada hari-hari mendatang ini benar-benar sudah clear sehingga tidak mengganggu perjalanan. Tetapi di mana saja dan lain sebagainya nanti bisa dijelaskan oleh Kementerian PU,” tambahnya.

AHY menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga mengingatkan kepada jajaran kabinet untuk terus membangun komunikasi yang baik antara berbagai pos kementerian dan lembaga agar masyarakat bisa memahami kebijakan yang sedang dikerjakan pemerintah, apa tantangannya, dan apa manfaat atau peluang yang bisa dihadirkan.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dan juga memberikan dukungan. Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus, tetapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” jelasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

“Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia menegaskan penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

Selain itu, Rini menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

“Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” tegas Rini.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menyampaikan pengangkatan ini menjadi concern bagi Kementerian PANRB. Ia menjelaskan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran.

Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’.

“Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” ujar Reni.

Dari sisi lain, pemerintah tengah melakukan penataan CASN dan penempatannya. Penataan itu menyusul adanya pemisahan kelembagaan. Pemetaan jabatan berdasarkan jenis, jabatan, dan kompetensi.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan penempatan CASN didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya.

“Penempatan CASN pada unit kerja lain sesuai kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama,” jelas Aba.

Penempatan CASN pada unit kerja yang lain karena berlebihan SDM, dapat dilakukan Penyesuaian berdasarkan kebutuhan organisasi. Dirinya mengatakan instansi juga melakukan penyesuaian administrasi pengangkatan dan penempatan.

“Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat sesuai jadwal pengangkatan CASN,” tambahnya.

Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Aris Windiyanto menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT 1 Juni 2025. Usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025.

“Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP masuk ke BKN,” pungkas Aris.

Instansi diharapkan memaksimalkan pengusulan lebih awal sehingga dapat dilakukan penyelesaiannya dengan tepat waktu. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Investasi (Wameninves) dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menawarkan investasi di sektor hilirisasi kepada 40 perusahaan asal Australia.

Tawaran tersebut disampaikan dia saat melakukan kunjungan ke Australia pada 19 – 20 Maret, sebagai upaya nyata menarik minat investasi asing ke tanah air.

Wameninves dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan proyek hilirisasi yang ditawarkannya kepada investor Australia yakni 77 proyek strategis nasional (PSN) yang akan diprioritaskan pada periode 2025-2029.

Program hilirisasi dari PSN tersebut yakni hilirisasi garam, proyek pengembangan soda ash, program hilirisasi kelapa sawit, kelapa dan rumput laut, serta program hilirisasi nikel, timah, bauksit dan tembaga.

“Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai 618 miliar dolar AS. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” katanya.

Selama lima tahun terakhir yakni periode 2019 hingga 2024, pihaknya mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, dengan total investasi 2,7 miliar dolar AS atau Rp44,5 triliun (kurs Rp16.510).

Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain pertambangan sebesar 59,4 persen, hotel dan restoran 7,9 persen, jasa lainnya 7,1 persen, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 4,7 persen, serta perikanan 4,7 persen.

Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Ia menyatakan kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan tanah milik eks-koruptor yang disita negara untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut disampaikan langsung kepada wartawan usai acara Site Expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara–sapaan akrabnya, mengatakan bahwa lokasi lahan yang strategis telah tersedia di beberapa daerah, seperti Bekasi dan tempat lainnya, yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan.

“Lahan-lahan ini sudah banyak yang kita dapatkan. Saya sudah melihat beberapa titik lokasi yang sangat bagus, termasuk di Bekasi dan banyak tempat lainnya,” ujarnya.

Menteri Ara juga menyebutkan bahwa KPK telah memberikan dukungan penuh dalam hal pemanfaatan lahan milik eks koruptor untuk program 3 Juta Rumah.

“KPK akan segera mengirimkan data lahan yang kita minta, tentunya yang baik dan strategis untuk mendukung program perumahan,” lanjutnya.

Adapun saat ditanya apakah rencana pemanfaatan lahan eks koruptor ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ara menegaskan Presiden Prabowo telah mendukung sepenuhnya rencana ini sejak awal.

“Presiden tentu sudah tahu. Sudah, dari awal. Karena memang Presiden sangat mendukung tanah koruptor itu untuk mendukung program 3 Juta Rumah,” pungkasnya. (cha/MK)