SAMARINDA – Memasuki November, yang dikenal sebagai awal musim Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur, risiko penyebaran DBD meningkat.

Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan upaya pencegahan.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan, terutama saat musim hujan yang memicu peningkatan kasus DBD dari November hingga April,” ungkap Andi Sabtu (2/11/2024)

Menurut Andi, antisipasi dini menjadi kunci untuk menekan angka kasus DBD di tengah kondisi cuaca yang cenderung mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.

Andi mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Kaltim yang telah menerapkan program vaksinasi DBD sebagai bagian dari mitigasi.

“Program vaksin DBD yang telah diinisiasi Dinkes Kaltim ini terbukti mampu menurunkan angka insidens dan kesakitan akibat DBD. Kita harus mengapresiasi inisiatif ini,” ujar Andi.

Andi juga menekankan pentingnya memperluas cakupan vaksinasi, khususnya bagi anak-anak usia di bawah 10 tahun yang lebih rentan terhadap DBD.

“Semoga cakupan vaksinasi DBD bisa semakin luas di bulan-bulan rawan ini, terutama bagi kelompok usia muda yang sangat berisiko,” tambahnya.

Diharapkan, melalui langkah-langkah preventif yang lebih intensif dan cakupan vaksinasi yang diperluas, masyarakat Kaltim dapat terhindar dari lonjakan kasus DBD selama musim hujan.

Dengan dukungan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, Andi optimis risiko penyebaran DBD dapat diminimalkan. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan sampah yang belum menemukan solusi definitif di Kota Samarinda. Dalam pandangannya, isu ini merupakan tantangan serius tidak hanya bagi Samarinda, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kaltim.

Sapto berharap kepada Wali Kota Samarinda yang akan datang untuk lebih memprioritaskan pengelolaan sampah yang efektif. Ia menekankan pentingnya mitigasi pengelolaan sampah yang dimulai dari tingkat kelurahan. “Setiap kelurahan perlu melakukan mitigasi pengelolaan sampah dengan pembagian wilayah yang jelas. Tempat pembuangan juga harus dipilih agar tidak berdekatan dengan pemukiman,” jelasnya saat ditemui pada Jumat (1/11/2024).

Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang benar, dari pemilahan sampah plastik, sampah kering, hingga sampah basah di tingkat rumah tangga. Sapto mengusulkan sosialisasi yang lebih intensif di setiap kelurahan dan RT untuk membantu masyarakat memahami peraturan yang ada. “Kalau hanya diberi aturan tanpa edukasi, sulit bagi masyarakat untuk mengerti. Sosialisasi dan instruksi yang jelas sangat diperlukan,” tambahnya.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat, Sapto menyarankan penghargaan bagi RT yang berhasil dalam pengelolaan sampah, sebagai motivasi agar warga lebih peduli. Ia juga menekankan potensi ekonomi dari sampah, seperti pengolahan plastik menjadi bahan aspal dan konversi sampah menjadi energi.

Sapto berharap Wali Kota Samarinda, Andi Harun, jika terpilih kembali, dapat menerapkan ilmu yang didapat dari kunjungan ke luar negeri terkait pengelolaan sampah. “Dengan adanya studi banding, saya berharap pengelolaan sampah yang efektif dapat diadopsi dan diterapkan di Samarinda,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Maraknya kebakaran yang kerap melanda Kota Samarinda menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia menyoroti pentingnya mitigasi yang lebih baik untuk wilayah berisiko tinggi kebakaran, terutama di zona merah.

Dalam kegiatan reses di Kecamatan Sungai Kunjang pada Jumat (1/11/2024) malam, Sapto menyampaikan bahwa masyarakat di zona merah membutuhkan peralatan pemadam kebakaran yang memadai agar lebih siap menghadapi potensi bencana. “Zona merah seharusnya tidak hanya ditandai, tapi juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, baik yang disediakan oleh masyarakat maupun pemerintah,” ungkapnya.

Sapto juga menggarisbawahi perlunya sosialisasi dan pemetaan yang lebih detail untuk area rawan bencana. Menurutnya, pemetaan saja tidak cukup tanpa solusi konkret, termasuk pemasangan tanda peringatan yang jelas untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko di wilayah mereka, seperti tanda peringatan pada area rawan longsor.

“Pemerintah perlu menyediakan peringatan yang jelas di area-area berisiko agar masyarakat siap menghadapi potensi bencana,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penanggulangan bencana harus berfokus pada pencegahan dan edukasi masyarakat.

Sapto juga menilai zonasi bencana yang dibuat pemerintah sering kali tidak diikuti oleh langkah konkret untuk menurunkan risiko di area tersebut. Ia berharap pemerintah provinsi dan kota memperhatikan sarannya agar penanganan bencana di Samarinda menjadi lebih baik dan efektif.

“Jika wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai zona merah, maka pemerintah perlu menghadirkan solusi untuk menjadikannya lebih aman,” tutup Sapto. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA — Pembangunan drainase di berbagai titik di Kota Samarinda memicu keluhan dari warga akibat kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama. Proyek yang dilakukan secara serentak ini tampak memengaruhi lalu lintas di ruas Jalan Slamet Riyadi depan Polresta Samarinda, Jalan KS Tubun, serta Jalan Agus Salim. Banyak warga yang melewati jalur tersebut mengeluhkan dampak kemacetan yang ditimbulkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Sapto Setyo Pramono, Anggota DPRD Kalimantan Timur, mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung pembangunan yang sedang berjalan.

Menurut Sapto, proyek drainase ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi masalah di Samarinda, khususnya pada musim hujan.

“Tanggapan saya, ya harus sabar. Proses pembangunan di jalan provinsi, jalan negara, dan jalan kabupaten ini sudah jelas statusnya,” ungkap Sapto pada Jumat (1/11/2024) malam.

Ia mencontohkan bahwa beberapa ruas jalan, seperti di depan Polresta di MT Haryono, merupakan jalan nasional dengan pembiayaan dari APBN.

Sapto menekankan bahwa masyarakat sebaiknya memahami pentingnya proyek ini untuk perbaikan jangka panjang.

“Macet biarkan saja, nikmati. Nanti kalau banjir berkurang, kita juga yang merasakan manfaatnya,” tambah Sapto, berharap masyarakat lebih bersabar hingga proyek drainase ini selesai pada Desember mendatang.

Sapto juga menyampaikan harapannya agar kondisi jalan dan drainase di Samarinda dapat lebih baik ke depannya dan dapat mengurangi dampak banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (ADV)

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha

SAMARINDA – Perubahan cuaca yang semakin ekstrem membuat masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan pentingnya langkah preventif untuk mencegah penyakit musiman, terutama demam berdarah (DBD).

Andi menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang drastis dapat meningkatkan risiko penyakit seperti flu, DBD, dan tuberkulosis (TBC).

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, rutin berolahraga, dan memastikan istirahat yang cukup.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan, terutama saat musim hujan yang memicu peningkatan kasus DBD dari November hingga April,” ungkap Andi.

Menurutnya, upaya pencegahan DBD dapat dilakukan dengan menguras tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk, dan memasang jaring pada jendela untuk mencegah masuknya nyamuk.

Andi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah risiko kesehatan akibat cuaca ekstrem.

“Kami berharap langkah-langkah preventif ini dapat membantu masyarakat terhindar dari penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengkritik lambannya penyelesaian sengketa lahan sekolah di provinsi tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung pada layanan pendidikan di beberapa sekolah yang lahannya masih belum disertifikasi atau dibebaskan.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk sidang paripurna, Salehuddin telah berulang kali mendesak agar pemerintah provinsi segera melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelesaikan masalah ini. “Ketidakpastian aset sekolah membuat penyediaan layanan pendidikan tidak optimal,” ujar Salehuddin pada Kamis (31/10/2024).

Selain itu, ia menyoroti minimnya tenaga khusus dalam penyelesaian aset daerah sebagai kendala utama. Ia berharap pemerintah provinsi mengambil peran lebih besar dalam menangani proses sertifikasi dan penyerahan aset sekolah.

Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai masih lemah, sehingga memperlambat penyelesaian sengketa lahan. Menurutnya, di beberapa wilayah, pembangunan sekolah bahkan terhambat karena lahan yang belum dibebaskan atau disertifikasi. “Penting bagi pemerintah untuk memastikan sekolah bisa beroperasi dengan baik dan mendapatkan anggaran perawatan serta pembangunan yang layak,” tambahnya.

Salehuddin mengusulkan pembentukan komite khusus yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa ini. “Komunikasi dan sinkronisasi antarinstansi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (ADV)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Tingginya angka putus sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar) mengundang perhatian serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Berdasarkan data dari Pusat Statistik dan Informasi (Pusgatin) Kementerian Pendidikan, ribuan anak di Kukar tercatat tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD dan SMP, bahkan sebagian besar tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Dalam wawancara yang berlangsung di Samarinda pada Kamis (31/10/2024), Salehuddin memaparkan kondisi ini. Sekitar 1.911 anak lulusan SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP, dan 2.400 anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 3.258 siswa putus sekolah dan 6.000 anak di Kukar yang sama sekali tidak pernah bersekolah.

Beberapa kecamatan dengan angka tinggi anak-anak tidak bersekolah, seperti Samboja (360 anak) dan Tenggarong (384 anak), memperlihatkan urgensi untuk segera menanggulangi masalah ini. Faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan diduga menjadi penyebab utama.

Salehuddin mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ini. Upaya seperti pemberian beasiswa, bantuan dari program BSI Idaman, PIP, serta pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dinilai penting untuk menekan angka putus sekolah. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyediakan asrama bagi siswa di daerah terpencil agar mereka lebih mudah mengakses pendidikan.

“Permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh dinas pendidikan atau pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Selain bantuan ekonomi, Salehuddin menekankan pentingnya sosialisasi kepada orang tua tentang manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak. “Kita berharap agar anak-anak di Kukar dapat menikmati pendidikan tanpa terkendala ekonomi atau akses yang terbatas,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis potensi lokal menjadi sorotan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Menurutnya, jurusan-jurusan di SMK perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah, seperti perikanan dan pertanian, guna mendukung kemajuan ekonomi masyarakat setempat.

Salehuddin menekankan bahwa daerah seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara memiliki kekayaan ekonomi yang bisa dioptimalkan melalui pendidikan kejuruan. “Saya berharap SMK di daerah-daerah ini dapat membuka jurusan yang sesuai dengan potensi lokalnya, agar para lulusan siap langsung terjun ke bidang yang mendukung ekonomi daerah,” ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan SMK terpadu yang dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal. Salehuddin juga menyarankan kerja sama antara SMK dan lembaga terkait, seperti Balai Benih Perikanan, agar siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung di lapangan.

Menurutnya, dukungan dari dinas terkait sangat dibutuhkan untuk membuka jurusan baru yang relevan. Kolaborasi antara SMK dan instansi di bidang pendidikan serta ekonomi diyakini mampu mempercepat perkembangan pendidikan berbasis potensi lokal ini.

“Dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat jika SMK dapat menghasilkan lulusan yang siap mendukung sektor ekonomi daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi