Beranda blog Halaman 584

Dispora Kukar Dorong Sinergi Program Pemuda bersama KNPI Kepengurusan Baru

TENGGARONG – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan dukungan penuh kepada kepengurusan baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar. Dispora Kukar siap berkolaborasi untuk memajukan program-program yang berdampak positif bagi pemuda di Kukar.

Kabid Kepemudaan, Kewirausahaan, dan Kepramukaan (K3) Dispora Kukar, Dery Wardhana, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi mitra strategis KNPI dalam merancang dan menggerakkan program yang efektif dan relevan.

“Dispora siap mendukung seluruh program kerja DPD KNPI, serta merancang langkah ke depan dengan memperhatikan aspirasi berbagai organisasi pemuda,” ungkap Dery, Sabtu (9/11/2024).

Dery menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan kepemudaan yang selama ini dirasa kurang optimal. “Dengan kepemimpinan baru, kami optimistis sinergi antara organisasi pemuda dan pemerintah akan semakin kuat dan terarah,” tambahnya.

Dalam upayanya membangun komunikasi yang baik, Dispora Kukar bahkan melakukan pendekatan langsung, mendatangi satu per satu organisasi pemuda untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan penuh.

Dispora Kukar juga berkomitmen memfasilitasi berbagai pelatihan dan pengkaderan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta memberdayakan pemuda Kukar.

“Jika ada pelatihan atau pengkaderan yang ingin diadakan, kami siap memfasilitasi, asalkan program tersebut terencana dan bermanfaat bagi pemuda serta masyarakat,” tegas Dery. (Yudi/Adv)

Lebih dari 4.000 Warga Telah Mendapatkan Pelatihan Lewat Program Kukar Siap Kerja

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui program Kukar Siap Kerja terus berupaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja kepada 6.000 warga hingga tahun 2026.

Kabid Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Lukman, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan warga dan mempersiapkan mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Sejauh ini, lebih dari 4.000 warga Kukar telah mengikuti pelatihan, dengan target tahunan sekitar 1.200 peserta per tahun. Ia menambahkan bahwa Distransnaker Kukar terus berkomitmen mencapai target pelatihan demi mewujudkan masyarakat yang siap kerja.

“Pencapaian kita sudah lebih 4.000 peserta pelatihan hingga saat ini dan program ini akan terus kita jalankan untuk memberikan pelatihan berbasis kompetensi,” sebutnya, beberapa Waktu lalu.

Ia juga merincikan, pelatihan yang diselenggarakan Distransnaker Kukar mencakup berbagai bidang keterampilan yang banyak diminati pasar kerja, seperti mekanik dasar, operator, welding, desain grafis, dan satpam gada pratama. Setiap pelatihan diadakan, pendaftar program ini selalu membludak dengan jumlah ribuan pencari kerja.

Meski peminat membludak, hanya peserta yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan. Sehingga program ini tepat sasaran dalam menjangkau warga yang membutuhkan. “Program ini sangat efektif dalam membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” serunya.

Lukman juga menegaskan bahwa program Kukar Siap Kerja tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai permintaan industri. Bahkan, banyak peserta yang mengikuti peogram ini langsung di distribusikan ke sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Kami berusaha menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar agar peserta bisa langsung bekerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” tandasnya. (Yudi/Adv)

Dishub Kukar Fokus Pemasangan Lampu Jalan di Daerah Minim Listrik Tahun 2025

TENGGARONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan memprioritaskan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah-wilayah yang minim aliran listrik pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akses penerangan jalan di seluruh kecamatan, khususnya daerah yang hingga kini belum mendapatkan aliran listrik yang memadai.

Kepala Seksi Prasarana Jalan Dishub Kukar, Obaja Alexander, menyampaikan bahwa keterbatasan daya listrik menjadi tantangan utama dalam program ini. Karena itu, pihaknya menjalin koordinasi intensif dengan PLN untuk memastikan infrastruktur listrik dapat mendukung pemasangan LPJU di wilayah-wilayah tersebut.

“Dishub Kukar selalu berkoordinasi dengan pihak PLN sebelum memasang LPJU. Untuk memastikan daya listrik yang tersedia cukup untuk mendukung lampu yang dipasang,” ujarnya, Sabtu (9/11/2024).

Untuk mengatasi keterbatasan listrik di beberapa area, Dishub Kukar telah mengadopsi dua tipe LPJU, yaitu LPJU konvensional yang terhubung langsung dengan PLN dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) yang tidak memerlukan jaringan listrik, khususnya untuk daerah yang belum teraliri listrik.

“Dengan memanfaatkan PJU Tenaga Surya, kami bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini gelap di malam hari,” jelasnya.

Selain memasang LPJU, Dishub Kukar juga mendorong peran aktif lurah dan RT untuk mengajukan proposal terkait penerangan jalan di area poros atau jalan utama yang masih belum memiliki fasilitas penerangan.

“Kami sangat berharap agar seluruh pihak di tingkat kelurahan dan RT turut berpartisipasi dalam program ini, sehingga kebutuhan penerangan jalan dapat segera terwujud,” tandasnya. (Yudi/Adv)

Disperindag Kukar Targetkan 121 Titik Gelaran Operasi Pasar Murah di 2024

TENGGARONG – Demi menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengintensifkan kegiatan operasi pasar murah di seluruh kecamatan. Hingga awal November, operasi pasar murah ini telah berhasil menyasar 70 titik dari total target 121 lokasi sepanjang tahun 2024.

Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, Muhammad Bustani, menyatakan bahwa Disperindag menargetkan lima titik operasi per hari untuk memastikan masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau. “Sampai saat ini sudah 70 titik terlaksana. Masih ada sekitar 50 titik lagi yang akan kita kejar hingga selesai pada Desember mendatang,” kata Bustani, beberapa waktu lalu.

Pasar murah ini dilaksanakan di berbagai kecamatan, termasuk di wilayah yang lebih terpencil seperti Kembang Janggut, Kenohan, dan Tabang. Komoditas yang tersedia antara lain gula, beras, dan minyak goreng, yang didukung penuh oleh suplai dari Bulog Samarinda.

Bustani menjelaskan, operasi pasar murah ini khusus menargetkan desa-desa dan kelurahan yang sulit dijangkau akses pasar, sehingga masyarakat setempat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa sebelum kegiatan dilaksanakan, agar masyarakat bisa bersiap dan memanfaatkannya sebaik mungkin,” tambahnya.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi di setiap titik operasi pasar, dengan barang-barang yang cepat habis terjual di setiap lokasi. Menurut Bustani, dukungan masyarakat ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.

“Operasi pasar murah ini bukan hanya membantu menekan inflasi, tapi juga memberi peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Kami berharap program ini dapat terus dinikmati masyarakat hingga akhir tahun,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Camat Marangkayu Berharap Lebih Banyak Pelatihan Ketenaga Kerjaan di Wilayahnya

TENGGARONG – Masalah lapangan tenaga kerja masih menjadi isu hangat yang belum dapat terpecahkan di di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah kecamatan setempat berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memberikan interfensi kepada perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan serta menghadirkan pelatihan dan sertifikasi kepada para pemuda yang belum bekerja.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, menyampaikan bahwa masyarakat mengharapkan program pelatihan yang difasilitasi oleh instansi terkait, khususnya bagi anak-anak muda di desa yang belum memiliki keterampilan kerja. Hal ini dinilai akan meningkatkan peluang kerja mereka yang sampai hari ini masih pengangguran.

“Ketika ada penerimaan tenaga kerja, banyak dari mereka yang belum memenuhi persyaratan karena kurangnya pelatihan, misalnya dalam mengoperasikan alat berat atau kendaraan besar,” ujar Ambo, Senin (11/11/2024).

Ambo menekankan pentingnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama menyediakan program-program yang dapat meningkatkan SDM pemuda-pemuda kita agar siap bersaing.

Selama ini, pelatihan dari kabupaten memang sudah ada, namun Ambo berharap volumenya bisa ditingkatkan agar lebih banyak pemuda yang terjangkau. “Saat ini banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang bersertifikasi, namun sebagian besar pemuda kami belum memiliki keahlian khusus atau sertifikasi,” lanjutnya.

Menurutnya, selain pelatihan khusus keterampilan, juga perlu ada pelatihan dasar bagi pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian tinggi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara perusahaan dan masyarakat yang sering kali menginginkan prioritas tenaga kerja lokal.

“Kami berharap agar pemerintah dan pihak perusahaan bisa mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pemuda di Marangkayu, mengingat daerah ini dekat dengan kota Bontang dan bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN),” tandasnya. (Yudi/Adv)

KPU Ingatkan Paslon Manfaatkan Debat Publik untuk Paparkan Program Konstruktif

0

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menggelar debat publik perdana bagi empat pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada Bontang 2024, yang berlangsung Minggu (10/11/2024) di Hotel Grand Mutiara.

Dengan mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dalam Mewujudkan Bontang Sentosa 2045, debat ini diharapkan mampu menggali visi dan misi para calon untuk kemajuan Bontang.

Ketua KPU Kota Bontang, Muzarroby Renfly, dalam sambutannya menegaskan pentingnya debat publik sebagai salah satu metode kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, PKPU, dan keputusan KPU RI.

Ia mengajak seluruh Paslon untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dalam memaparkan program dan visi misi kepada masyarakat.

“Kami berharap Paslon dapat memaparkan visi misi mereka secara baik dan memanfaatkan debat ini untuk menyampaikan gagasan yang konstruktif,” ujar Muzarroby, Minggu (10/11/2024).

Muzarroby juga menekankan agar para kandidat menghindari sikap saling menjatuhkan, sehingga debat publik ini bisa menjadi ajang yang sehat dan penuh dengan ide-ide positif untuk kemajuan Bontang. “Kami harap tidak ada yang saling menjatuhkan, sehingga debat publik Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar,” tambahnya.“Selamat menjalankan debat publik Pilkada 2024. Semoga berjalan dengan lancar,” tutupnya. (adv)

KPU Bontang Gelar Debat Perdana, Dari Kesehatan hingga Industri, Empat Visi untuk Bontang Lebih Maju

0

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menggelar debat publik perdana Pilkada Bontang 2024 di Hotel Grand Mutiara pada Minggu (10/11/2024). Debat ini menjadi momentum penting bagi pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan visi, misi, serta program unggulan mereka kepada masyarakat.

Dengan empat paslon yang bertarung, debat ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan kota yang akan mereka jalankan dalam lima tahun ke depan.

Debat publik dibuka dengan sesi pemaparan visi dan misi, di mana setiap paslon diberikan waktu tiga menit untuk menyampaikan tujuan utama mereka jika terpilih sebagai pemimpin Kota Bontang. Dalam segmen ini, masing-masing paslon menyoroti isu-isu spesifik yang menjadi fokus utama dalam program kerja mereka.

Paslon nomor urut 1, Basri Rase, mengawali sesi pemaparan dengan memperkenalkan visi untuk menjadikan Bontang sebagai kota yang hebat, inovatif, dan berdaya saing. Basri memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan ekonomi yang kompetitif.

Dalam pandangannya, Bontang yang ramah dan berakhlak adalah pondasi utama untuk mewujudkan kota yang harmonis. Basri juga menyoroti pentingnya akses layanan kesehatan yang nyaman dan penyediaan infrastruktur internet yang baik bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin membangun kota yang ramah dan berakhlak, menyediakan layanan kesehatan yang nyaman, dan akses internet hebat,” tegas Basri Rase.

Kemudian, paslon nomor urut 2, Sutomo Jabir, menyoroti potensi besar yang dimiliki Bontang, baik dari segi geografis maupun industrinya. Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3,3 triliun, ia yakin potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sutomo, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi. Ia menawarkan solusi berbasis industri, baik industri besar maupun industri rumah tangga, sebagai strategi untuk mendorong perekonomian kota.

“Kami menawarkan solusi ekonomi berbasis industri, baik skala besar maupun home industry,” ujarnya dengan optimis.

Berbeda dengan dua paslon sebelumnya, pasangan nomor urut 3, Najirah dan Muhammad Aswar, justru lebih tertarik untuk membawa visi “Bontang Juara” dengan program unggulan yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan peran masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu program andalan mereka adalah “Kartu Siswa Juara” yang akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 2 juta per siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Paslon ini juga merencanakan pengalokasian dana sebesar Rp 100-350 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan lingkungan sekitar.

Sedangkan paslon nomor urut 4, Neni Moerniaeni dan Agus Haris, memilih fokus pada visi kota industri berkelanjutan dengan ekonomi dinamis. Neni, yang pernah menjabat sebagai wali kota, menyoroti pentingnya memperjuangkan pembagian hasil yang lebih adil untuk Bontang dari pemerintah pusat. Ia juga berjanji akan memberikan fasilitas gratis bagi siswa, seperti seragam dan alat tulis, sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak Bontang.

“Kami akan membawa perubahan untuk Bontang, termasuk memberikan kelengkapan siswa secara gratis,” jelas Neni.

Pentingnya Peran Ormas dalam Mewujudkan Kerukunan di Bontang

Debat publik kali ini juga mengangkat isu terkait kerukunan antarumat beragama dan peran organisasi masyarakat (ormas) dalam menjaga keharmonisan sosial di Kota Bontang. Menariknya, paslon nomor urut 1, Basri Rase, dan paslon nomor urut 2, Sutomo Jabir, kompak mendukung peran ormas dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Bontang.

Basri Rase mengklaim bahwa selama masa pemerintahannya, Bontang berhasil menciptakan iklim kerukunan yang kondusif tanpa konflik. Ia menyatakan bahwa konsep “Kota Pancasila” yang diterapkan di Bontang menjadi dasar dari harmoni sosial tersebut, dan hal ini dicapai berkat kolaborasi dari berbagai pihak, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak, mulai dari FKUB hingga Forkopimda, yang berperan besar dalam menjaga kondusivitas Kota Bontang,” ujar Basri.

Sementara itu, Sutomo Jabir menekankan pentingnya keadilan dan dukungan nyata bagi ormas yang berperan dalam menjaga kerukunan. Ia berencana memberikan bantuan sosial bagi ormas agar mereka dapat terus meningkatkan peran mereka dalam memperkuat harmonisasi di Bontang. Sutomo berharap Pilkada kali ini dapat menjadi contoh kerukunan untuk Pilkada mendatang.

“Kami ingin memperluas peran ormas dengan memberikan dukungan, baik secara sosial maupun fasilitas, agar mereka dapat terus mengangkat harkat dan martabat serta menjaga harmonisasi di Kota Bontang,” ungkap Sutomo.

Seluruh Paslon Sepakat Perkuat Posyandu untuk Tekan Angka Stunting

Selain isu kerukunan, masalah stunting atau gizi buruk pada anak juga menjadi perhatian utama dalam debat kali ini. Seluruh paslon sepakat untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan stunting.

Paslon nomor urut 1, Basri Rase, mengusulkan pengembangan aplikasi terintegrasi untuk memantau data anak stunting secara real-time dan membantu kerja kader Posyandu. “Aplikasi ini akan membantu Posyandu dalam memantau dan mengatasi kasus stunting dengan lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Paslon nomor urut 2, Sutomo Jabir, menekankan pentingnya edukasi kesehatan sebagai langkah awal pencegahan stunting. Sutomo berencana untuk menggandakan insentif bagi kader Posyandu sebagai penghargaan atas dedikasi mereka. Ia menambahkan bahwa Posyandu akan menjadi ujung tombak dalam mengatasi stunting.

Paslon nomor urut 3, Najirah-Aswar, mengusulkan sistem satu data untuk setiap bayi yang akan memudahkan pemantauan kesehatan anak. Mereka juga menawarkan subsidi bagi warga pada momen penting seperti menikah, melahirkan, dan meninggal.

Sementara itu, paslon nomor urut 4, Neni Moerniaeni, menyoroti bahwa masalah gizi buruk dan sanitasi yang kurang memadai adalah penyebab utama stunting. Ia berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi di kota sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi stunting.

Dengan visi, misi, dan program unggulan yang dipaparkan oleh masing-masing pasangan calon, masyarakat Bontang diharapkan dapat lebih memahami pilihan terbaik untuk masa depan kota mereka. (KN/adv)

Perda Kepemudaan Jadi Fokus Utama Sosialisasi di Kabupaten Paser

PASER – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, Sabtu (9/11/24) lalu, di Jalan DI Panjaitan RT 01, Kelurahan Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Acara ini bertujuan memperkenalkan dan mendorong implementasi perda yang dianggap masih belum maksimal meski telah disahkan sejak tahun lalu.

Kegiatan ini menghadirkan Abu Sujak, pemuda pemberdayaan masyarakat, dan Zulfikar Yuliskantin, perwakilan Generasi Z (Gen Z), sebagai pembicara, dengan Khairunnisa bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Abdurahman KA menjelaskan bahwa perda ini menjadi pijakan penting dalam mendukung pemberdayaan pemuda. Ia menekankan perlunya edukasi yang intensif agar pemuda dapat lebih aktif berkontribusi. “Pemerintah harus melihat pemuda bukan sekadar sebagai objek aturan, tetapi juga subjek yang perlu didukung dengan edukasi dan fasilitas,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.

Abdurahman juga berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi pemuda dengan menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai di setiap kelurahan dan kecamatan. “Pemuda adalah calon pemimpin masa depan. Perda ini diharapkan menjadi jalan untuk melibatkan mereka dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Abu Sujak menekankan pentingnya regulasi ini untuk menciptakan pemuda yang kreatif dan menjadi agen perubahan. “Pemuda memiliki peran vital sebagai penggerak sosial dan kontrol dalam masyarakat,” tegasnya.

Zulfikar Yuliskantin, di sisi lain, mengulas peran historis pemuda dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ia mengingatkan bahwa kontribusi pemuda sudah terbukti sejak masa perjuangan kemerdekaan.

Acara ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan peran pemerintah dan pemuda dalam pembangunan Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, melalui implementasi yang lebih optimal dari Perda Kepemudaan. (ADV)

Penulis: Hanafi

DKP Kukar Luncurkan Program Nyaman Bejukut Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan program inovatif bernama “Nyaman Bejukut” yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan fasilitas serta pelatihan yang dapat mendorong kemandirian sektor perikanan, terutama bagi kelompok rentan dan miskin, berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Kami sudah melakukan berbagai langkah intervensi sejak tiga tahun terakhir. Harapannya, tahun ini kita bisa mencapai target pengentasan yang telah dicanangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslik menegaskan bahwa program Nyaman Bejukut akan terus berlanjut hingga ekonomi para nelayan dan pembudidaya ikan Kukar benar-benar stabil. Setelah itu, anggaran akan dialihkan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kapasitas agar kesejahteraan nelayan Kukar tetap terjaga.

“Kalau target tercapai dan kondisi ekonomi nelayan sudah membaik, fokus kita akan beralih pada pencegahan. DKP hanya akan menganggarkan untuk pembinaan lanjutan,” tandas Muslik. (Yudi/Adv)

Distanak Kukar Dorong Pertanian Terpadu, Tingkatkan Efisiensi dan Kurangi Limbah

TENGGARONG – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkenalkan konsep pertanian terpadu kepada Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah dalam sektor pertanian.

Konsep pertanian terpadu ini menggabungkan pertanian tanaman pangan dengan peternakan, memungkinkan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik, serta sisa tanaman sebagai pakan ternak. Program pelatihan berbasis ramah lingkungan ini diselenggarakan di UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memberikan pemahaman kepada PPS tentang cara mengimplementasikan sistem tersebut di lapangan.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa metode ini membantu petani mengoptimalkan sumber daya yang ada dan sekaligus mengurangi limbah.

“Pertanian terpadu adalah solusi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Petani bisa menghemat biaya pupuk dan pakan, serta menjaga keseimbangan alam. Kami berharap PPS dapat mengajarkan dan mendorong petani di daerah mereka untuk mencoba sistem ini,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Taufik, pelatihan ini juga fokus memberikan keterampilan kepada PPS dalam mengajarkan teknik pertanian yang mudah diadaptasi di daerah pedesaan, khususnya yang minim akses teknologi dan sumber daya modern. PPS diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan inovasi pertanian hingga ke pelosok Kukar.

Pemkab Kukar melalui Distanak optimis, dengan penerapan teknik pertanian yang berkelanjutan, sektor pertanian di Kukar akan tetap produktif dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami akan terus mendampingi PPS dan petani agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan pertanian di Kukar. Semoga upaya ini menjadikan Kukar lebih mandiri, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tutup Taufik. (Yudi/Adv)