TANJUNG REDEB – Permasalahan sampah di Kecamatan Talisayan menjadi isu dari tahun ketahun. Pasalnya, fasilitas pengangkut sampah yang tidak memadai membuat sampah tersebut berhamburan di tengah jalan.

Untuk itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mencari solusi terkait hal tersebut.

Termasuk pengadaan truk pengangkut sampah, ambrol, dan fasilitas pendukung lain. Dikatakannya, kendaraan pengangkut sampah di Kecamatan Talisayan kondisinya tidak memadai. Tentu tidak maksimal mendukung kinerja dilapangan. Terutama, mengangkut sampah ke tempat pembuangan.

“Sebagian besar truk sampah sudah banyak yang tua dan keropos. Akibatnya, banyak sampah yang berhamburan di jalan,” ujarnya.

“Jadi harapan kita, sampah itu juga diperhatikan untuk pesisir ini,” tambahnya.

Menurutnya, Perhatian terhadap sampah ini penting, lanjutnya, mengingat masalah kebersihan menjadi sorotan ketika masyarakat memasuki wilayah-wilayah di Talisayan. Sampah yang berhamburan tentu sangat menggangu.

“Apabila kita masuk pertama ke Talisayan, hal yang paling pertama diperhatikan orang ya sampah itu. Jadi kadang-kadang tamu belum sampai di kota, sudah melihat sampah duluan,” tegasnya.

Selain fasilitas seperti truk dan sebagainya, lahan sampah juga harus biasa terutama ruas jalan saat memasuki tempat pembuangan di Talisayan. Pasalnya, kondisi ruas jalan hingga saat ini belum disemenisasi atau diaspal.

“Kalau masalah lahan sampah sudah ada. Kami sudah dapat lahan yang cukup. Hanya memang untuk pembangunan tempat sampahnya perlu diperhatikan. Karena dari pinggir jalan, masuk ke tempat pembuangan itu masih jalan batu,” bebernya.

Akses menuju TPA yang belum diperbaiki itu, tambahnya, akan sangat sulit dilalui ketika hujan turun. Karena itu, Subroto mengharapkan agar Pemkab Berau dapat mengucurkan anggaran untuk pembangunan jalur jalan tersebut.

“Nanti kalau itu dicor sampai ujung 200 meter maka akan mudah bagi sampah untuk dibuang. Sehingga tidak ada lagi yang ada di pinggir jalan,” akhirnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sa’ga soroti maraknya penangkapan ikan secara ilegal (Ilegal Fishing) di perairan laut Kabupaten Berau.

Pasalnya, banyak nelayan yang menginginkan hasil yang besar dengan cara yang lebih cepat. Sehingga, para nelayan tersebut menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Seperti kompresor, bom ikan dan racun.

“Tak bisa dipungkiri penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut,” ujarnya.

Dirinya mengungkapnya banyak pihak yang tidak sependapat dengan cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Dengan cara tersebut dapat merusak terumbu karang dan bahkan menimbulkan dampak yang lebih parah.

Politikus PPP tersebut menyebut pihaknya bahkan Pemkab Berau tidak maksimal menangani hal tersebut. Karena, laut adalah kewenangannya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Hal ini perlu diinformasikan, jangan sampai masyarakat merasa kita hanya bisa melarang tapi tidak ada solusi,” ungkapnya.

Dirinya berharap Pemprov dapat mendelegasikan secara khusus kepada Pemkab Berau untuk melakukan tindakan dan pengawasan terhadap ilegal fishing tersebut. Seharusnya penanganan laut kembali ke Kabupaten sehingga pengawasannya bisa lebih intens.

“Kami pun di DPRD tidak bisa mengusulkan planggaran untuk pengawasan laut karena bukan wewenangnya Kabupaten,” jelasnya.

“Semoga Pemkab Berau bisa mengusulkan terkait dengan kewenangan itu ada pendelegasian secara khsus terkait dengan itu,” tambahnya.

Sa’ga mengungkapkan Pemerintah seharusnua memohon kepada Pemprov Kaltim. Karena laut ini kepunyaan provinsi tetapi lebih kepada kabupaten yang mendukung beberapa sektor yang menjadi unggulan, termasuk pariwisata salah satunya.

“Kami menghimbau kepada nelayan untuk tidak terlibat dalam ilegal fishing. Gunakanlah alat tangkap ramah lingkungan agar ekosistem laut Berah tetap terjaga,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Berau dinilai cukup seksi untuk dimaksimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rapi mengusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat memanfaatkan atau mengelola dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan membentuk Perusda Parkir.

Dirinya menginginkan Perusda Parkir ini dapat mengelola lahan parkir di sejumlah fasilitas umum yang ada di Kabupaten Berau. Tentu upaya tersebut menjadi sumber PAD baru bagi Bumi Batiwakkal.

“Perusda Parkir akan mengontrol secara penuh terkait retribusi di sejumlah tempat parkir,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan fasilitas umum yang dimaksud seperti Rumah Sakit, Pasar dan tempat umum yang belum memiliki penarikan biaya parkir untuk kendaraan.

Menurutnya, Kabupaten Berau saat ini mengalami krisis tempat parkir. Hal tersebut ditandai dengan beberapa area publik tidak bisa menampung kendaraan yang ada.

“Seperti rumah sakit, tidak hanya ruang inap saja yang defisit, lahan parkirnya juga. Bahkan ada yang sampai di bahu jalan. Sehingga diperlukan Perusda Parkir untuk mengelolanya,” ujarnya.

Tak hanya mengelola parkir sejumlah area publik, Pria yang kerap disapa Daeng Iccang ini mengungkapkan kehadiran Perusda Parkir juga sangat berguna untuk menyokong pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Berau.

“Jika parkir ini bisa dikelola dengan baik, saya yakin akan menaikkan pendapatan. Misalnya setiap kendaraan umum dikenakan tarif Rp 1.000 tentu dalam waktu sebulan bisa dilihat pendapatannya,” ucapnya.

“Hitung saja berapa kendaraan yang setiap hari melintas. Ribuan. Berapa yang diperoleh setiap hari? Banyak tentunya,” sambungnya.

Ditambahkannya, selain berkontribusi bagi PAD Berau kehadiran Perusda Parkir juga diharapkan bisa menertibkan kendaraan yang diparkir tidak teratur, seperti yang terjadi di beberapa ruas jalan umum.

“Namun, ini kembali lagi kepada masyarakat. Apakah mau adanya retribusi diterapkan di semua fasilitas umum yang akan dikelola oleh Perusda Parkir dibawah pengawasan Pemerintah,” pungkasnya. (ADV/KN)