TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Thamrin meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau gencar melakukan sosialisasi dokumen kependudukan pada 2025 mendatang.

Sebab, kata Thamrin, masih terdapat beberapa masyarakat, terutama di wilayah perkampungan yang kesulitan untuk mengurus administrasi data kependudukan.

“Sehingga saya menyarankan Disdukcapil untuk menjalar masyarakat kampung yang membutuhkan pemahaman terkait administrasi kependudukan,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Bahkan, sampai saat ini masih terdapat beberapa masyarakat kampung yang harus pulang pergi dari kampungnya menuju Kantor Disdukcapil Berau. Hal itu tentunya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dokumen kependudukan.

“Pemerintah harus mencari solusi bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap itu,” tegasnya.

Kemudian, Thamrin juga meminta peran serta dari kepala kampung maupun RT di masing-masing kampung untuk meningkatkan sinergitas kepada pemerintah daerah guna mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi data kependudukan.

“Kalau pun mereka tidak punya handphone atau sulit jaringan, minimal kepala kampung dan RT setempat dapat membantu mengurus administrasi kependudukan tersebut,” bebernya.

Thamrin berharap, pemerintah daerah melalui Disdukcapil Berau dapat lebih konsisten dan solid melakukan sosialisasi dokumen kependudukan mulai Januari 2025 mendatang.

Lebih lanjut, dirinya juga mengimbau Disdukcapil Berau agar lebih bijak dalam menyusun anggaran. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan e-KTP kepada masyarakat.

“Penyediaan perekaman e-KTP harus sampai ke kampung-kampung. Anggarkan dengan maksimal. Kita bantu warga yang ingin mendapatkan KTP,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rahman, memberikan dukungan penuh terhadap rencana investasi berupa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Pesisir Selatan.

Dirinya menilai keberadaan SPBN sangat penting untuk mendukung aktivitas nelayan dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

“Dengan adanya SPBN, akses bahan bakar akan lebih mudah dan terjangkau, sehingga produktivitas nelayan bisa meningkat. Ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Rahman menekankan perlunya kerja sama erat antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merealisasikan pembangunan SPBN ini. Ia berharap upaya tersebut dapat dipercepat, mengingat besarnya manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan agar pembangunan SPBN dapat segera terealisasi. Ini adalah langkah konkret untuk mendukung kebutuhan masyarakat nelayan di Pesisir Selatan,” jelas politisi PKS itu.

Rahman juga menyoroti potensi besar sektor perikanan di kawasan Pesisir Selatan, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat setempat.

Rahman yakin keberadaan SPBN akan memperlancar distribusi bahan bakar, mendukung operasional para nelayan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Selain memperkuat sektor perikanan, SPBN ini juga diharapkan mendorong sektor pariwisata di wilayah pesisir. Ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tambahnya.

Rahman berharap, dengan adanya SPBN, masyarakat pesisir dapat semakin mandiri dalam mengelola potensi lokal, serta menciptakan peluang usaha baru yang turut meningkatkan taraf hidup mereka.

“Keberadaan SPBN ini bukan hanya tentang bahan bakar, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sutami, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membangun posko komando atau batalyon di wilayah Pesisir Selatan.

Menurutnya, keberadaan posko tersebut sangat penting mengingat wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina, yang merupakan negara lain.

“Saya memandang di sana perlu ada yang namanya batalyon atau komando. Karena itu adalah salah satu garda terdepan juga untuk perbatasan dengan luar negeri,” ungkap Sutami.

Sutami menegaskan, keberadaan posko komando di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memberikan rasa aman bagi warga setempat. Dengan adanya posko, potensi konflik di perbatasan dapat diminimalisasi.

“Konflik di wilayah perbatasan bisa saja muncul kapan saja. Kehadiran posko akan membantu menjaga ketenangan dan keamanan warga di sana,” ujarnya.

Selain fokus pada aspek keamanan, Sutami juga mendorong pemerintah untuk mengkaji potensi wilayah perbatasan Pesisir Selatan Berau. Ia menilai, kajian ini menjadi penting terutama dalam konteks wacana pemekaran kabupaten baru di wilayah tersebut.

“Di sana kita berbicara tentang batas negara. Potensi wilayah ini harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat, apalagi dengan isu pemekaran yang berkembang,” jelasnya.

Sutami turut mencermati pelajaran dari pemekaran Papua, di mana konflik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran. Namun, ia menegaskan bahwa situasi di Berau berbeda, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan sejak awal untuk menjaga stabilitas di wilayah yang direncanakan untuk dimekarkan.

Sutami berharap, usulan pembangunan posko komando di Pesisir Selatan dapat segera direalisasikan oleh Pemkab Berau sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

“Pemekaran Papua dilakukan untuk meredam konflik. Meski begitu, kita di Berau tidak boleh lengah. Keamanan di wilayah Pesisir Selatan tetap harus terjamin, meskipun moratorium pemekaran masih berlaku,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam upaya menciptakan zona integritas untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pria yang akrab disapa Daeng Iccang tersebut menilai langkah ini krusial demi memastikan anggaran yang besar dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Tentu kita ingin APBD kita yang besar ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, penciptaan zona integritas adalah langkah yang tepat,” ujarnya.

Menurut Ichsan, mewujudkan WBK membutuhkan komitmen yang kuat, sinergitas antar instansi, serta kerja sama yang baik mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran bersama tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan.

“Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan pembangunan. Maka, pencegahan dini sangat diperlukan agar Berau dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari praktik korupsi,” tegasnya.

Ichsan menyoroti bahwa selama ini pembangunan di Berau lebih terfokus pada infrastruktur fisik, sementara alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan masih dirasa kurang.

“Kita ingin perhatian terhadap pembangunan manusia lebih ditingkatkan. Kalau memang anggaran sudah ada tapi belum maksimal, kita harus pertanyakan ke mana anggaran itu sebenarnya digunakan,” katanya.

Sebagai anggota legislatif, Ichsan menyatakan bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) saat ini sudah terbentuk, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal. Ia memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Fungsi kita di legislatif adalah memastikan anggaran yang direncanakan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pegat Bukur di Kabupaten Berau mendapat perhatian luas, khususnya dari Anggota DPRD Berau, Sakirman.

Ia menekankan bahwa pembangunan ini tidak hanya menjadi langkah penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga peluang untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang lebih modern dan bernilai ekonomi.

“Dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 170 miliar, kita harus memastikan bahwa proyek ini benar-benar membawa manfaat yang besar. Konsep yang matang dan berbasis inovasi adalah kuncinya,” ujarnya.

Menurut Sakirman, sampah bukan sekadar masalah, melainkan peluang besar jika dikelola dengan benar. Ia berharap pembangunan TPA Pegat Bukur tidak hanya berfokus pada pembuangan limbah, tetapi juga mencakup teknologi pengolahan modern seperti daur ulang dan pengolahan menjadi energi terbarukan.

“Sampah dapat didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi atau diolah menjadi sumber energi. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa mengubah masalah ini menjadi keuntungan,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar proyek ini dirancang sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Hal ini dinilai dapat menciptakan kesadaran lingkungan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Sakirman mendukung langkah Pemkab Berau untuk menjalankan pembangunan TPA Pegat Bukur secara bertahap, guna mengurangi beban anggaran daerah. Ia percaya, pendekatan ini memberikan ruang untuk menyesuaikan prioritas pembangunan lainnya tanpa mengorbankan kualitas proyek.

“Pembangunan bertahap bisa menjadi solusi agar anggaran tetap efisien. Pemkab juga bisa memanfaatkan peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengurangi tekanan keuangan,” tambahnya.

Disamping itu, dirinya mengusulkan agar Pemkab Berau membuka ruang bagi investor atau mitra swasta untuk mendukung operasional TPA. Dengan melibatkan pihak ketiga, teknologi modern dapat diterapkan tanpa membebani APBD secara berlebihan.

“Keterlibatan pihak swasta tidak hanya membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga membawa inovasi dalam pengelolaan sampah yang mungkin belum kita miliki,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan pentingnya transparansi dalam seluruh proses pembangunan TPA Pegat Bukur, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Ia juga berharap Pemkab Berau dapat menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan TPA ini sebagai solusi jangka panjang bagi masalah sampah di daerah.

“Transparansi adalah kunci agar masyarakat mendukung penuh proyek ini. Dengan pengelolaan yang baik, TPA Pegat Bukur bisa menjadi model bagi daerah lain,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Frans Lewi, menilai bahwa pemerintah daerah belum maksimal melakukan perhatian terhadap para guru di Kabupaten Berau.

Menurutnya, masih terdapat guru yang sering terlambat menerima insentif, terutama para guru yang mengabdi di wilayah pesisir dan pedalaman Berau. Bahkan, tenaga guru di wilayah pedalaman Berau pun juga terbatas.

“Guru-guru kita di daerah pedalaman dan terluar sampai saat ini masih minim, padahal mereka mengabdi pada daerah untuk membantu anak-anak kita,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Untuk itu, dirinya mengimbau Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Berau untuk melakukan evaluasi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk diajukan ke pemerintah daerah.

Kemudian, dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dengan PGRI Berau agar lebih memudahkan pemerintah dalam memberikan perhatian kepada para guru.

“Saya minta teman-teman guru honorer dan guru swasta dapat dirangkul. Karena hak mereka sama seperti guru dalam naungan pemerintah daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Lewi mengimbau Dinas Pendidikan Berau untuk melakukan kroscek kepada para guru yang sering terlambat dalam menerima intensif. Menurutnya, para guru tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan, khususnya di daerah pedalaman Berau.

“Minta tolong Dinas pendidikan bantu kroscek intensif Guru honorer. Mereka itu pahlawan bangsa masa kini untuk pendidikan anak-anak,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memajukan sektor pariwisata, salah satunya melalui pengembangan batik khas Berau.

Menurutnya, program dan inovasi yang dilakukan Pemda, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang penggunaan batik motif khas Berau, merupakan langkah positif untuk memperkenalkan identitas lokal.

“Harus ada sosialisasi yang efektif kepada OPD-OPD, sehingga nanti instansi vertikal akan ikut mendukung kebijakan ini,” ujar Sri Kumalasari.

Sri juga mengusulkan agar penggunaan batik khas Berau dijadwalkan secara rutin, seperti mewajibkan pemakaian batik pada hari Kamis dan Jumat. Dengan jadwal yang konsisten, ia percaya kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

“Saya yakin, dengan penerapan yang konsisten, batik khas Berau akan semakin dikenal. Kebijakan ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM, terutama para pengrajin batik,” jelasnya.

Sri menekankan pentingnya keberlanjutan dalam penerapan kebijakan ini. Ia berharap penggunaan batik khas Berau tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi menjadi budaya yang tertanam di masyarakat. Dengan begitu, batik khas Berau dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata daerah.

“Jika dilaksanakan dengan baik, program ini tidak hanya mendukung promosi pariwisata, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan penjualan batik oleh pengrajin setempat,” jelasnya.

Sri optimistis bahwa pengembangan batik khas Berau dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

“Dengan terus mempromosikan potensi pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Ratna Kalalembang mengimbau pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Berau.

Menurutnya, kader posyandu perlu diberi peningkatan kapasitas ilmu kesehatan anak, baik melalui pelatihan maupun workshop yang melibatkan kader posyandu di setiap kecamatan. Pasalnya, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak.

“Jadi para kader posyandu berhak mendapatkan upgrade ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara berkala,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, kader posyandu dapat menjadi lebih produktif khususnya dalam menumbuhkan inovasi terkait program peningkatan gizi anak.

“Program-program yang dilakukan untuk menunjang tumbuh kembang anak juga perlu. Karena akan membantu menurunkan angka stunting,” ucapnya.

Selain itu, adanya peningkatan pengetahuan tersebut juga dapat memberikan semangat kepada para kader posyandu untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, ketersediaan tenaga kesehatan di setiap posyandu juga perlu dilakukan untuk menjangkau layanan kesehatan yang lebih maksimal di tingkat posyandu.

“Saya mendukung program-program peningkatan kapasitas maupun pengetahuan bagi kader posyandu demi kemajuan pelayanan kesehatan dari tingkat mendasar,” pungkasnya. (ADV/KN)