JAKARTA – Calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.S

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud saat itu. (ant/MK)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tiga catatan terhadap kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan pajak BBM non subsidi itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyoroti kenaikan pajak BBM nonsubsidi di DKI Jakarta yang tertuang dalam aturan tersebut.

Pasalnya, ia menyebut implementasi aturan soal PBBKB yang bersandar pada payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bisa berbeda-beda di tiap Perda yang diterbitkan Pemda. Tutuka juga merasa proses sosialisasi terkait kenaikan pajak BBM di DKI Jakarta terkesan belum masif.

“Jadi kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan oleh Pemda setempat. Karena ini kita tahu semua ini masa pemilu sebentar lagi. Jadi hal-hal seperti itu tidak menambah kondisi yang kurang kondusif,” ujar Tutuka saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tutuka lantas memberi tiga catatan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 1/2024. Pertama, soal teknis pelaksanaan dalam penyaluran BBM non subsidi terhadap kendaraan pribadi dan umum.

Sebab, Pasal 24 Perda DKI Jakarta 1/2024 memutuskan untuk menaikan PBBKB sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi. Lalu, sebesar 50 persen untuk kendaraan umum dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.

Menurut dia, implementasi penyaluran BBM non subsidi yang sudah kena lonjakan pajak bakal sulit lantaran banyak SPBU belum memisahkan antara dispenser untuk kendaraan pribadi dan umum.

“Kemudian, saya tegaskan lagi bahwa ada permasalahan teknis juga dalam pelaksanaan. Karena berbeda antara pribadi dan kepentingan umum. Kalau beda begitu berarti dibedakan di SPBU-nya, di dispensernya,” ungkapnya.

“Padahal BU (badan usaha) niaga Pertamina dan yang lain belum nyiapkan itu. Samain saja tempatnya kan. Tanki di bawah juga demikian. Permasalahan teknis itu jadi masalah operasional,” tegas Tutuka.

Kedua, secara sosialisasi. Seperti yang telah diutarakan, ia khawatir kenaikan pajak BBM non subsidi ini turut bakal mengganggu kontestasi pesta politik yang akan digelar beberapa hari lagi.

Terakhir, Tutuka juga menyoroti pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta yang menaikan tarif PBBKB secara maksimal sesuai UU HKPD. Adapun dalam Pasal 26 UU HKPD, pemerintah pusat memberi kewenangan Pemda untuk menaikan pajak BBM non subsidi di angka maksimal 10 persen (untuk kendaraan pribadi) dan 50 persen (untuk kendaraan umum).

“Satu lagi, itu kan maksimal 10 persen PBBKB-nya. Kriteria menjadi 10 persen itu enggak ada. Jadi semua Perda atau Pemda menyusunnya jadi 10 persen aja, maksimalin aja,” kata dia.

“Kalau menurut saya harus ada kriterianya, yang 10 persen itu apa. Ini enggak ada. Jadi petunjuk teknis dari UU atau aturan turunan itu yang menurut saya diperlukan sebetulnya,” bebernya.

Dalam hal kenaikan pajak BBM nonsubsidi di daerah Kementerian ESDM mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menunda Perda tersebut. Sehingga, Kementerian ESDM memutuskan untuk menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Akhirnya kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM. Saya sudah draft-in surat hari ini. Mudah-mudahan bisa keluar. Target dikirimkan hari ini,” tuturnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa (30/1/2024), mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

“Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah,” ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. “Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya,” ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1/2024). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

“Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya,” ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Ant/KN)

JAKARTA – PT PGN Tbk, selaku Subholdong Gas PT Pertamina (Persero), menyiapkan pengembangan program jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai dukungan penyediaan energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“PGN siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun IKN dalam hal pembangunan infrastruktur gas bumi,” kata Direktur Sales & Operasi PGN Ratih Esti Prihatini saat melakukan kunjungan ke IKN bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Pemerintah mengamanatkan pembangunan jargas kepada Pertamina selaku Holding Migas di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN.

Selanjutnya, Pertamina menugaskan PGN selaku Subholding Gas untuk pelaksanaannya.

Artinya, jargas dapat dimanfaatkan di hunian-hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN.

Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.

“Kami siap menjadi bagian dari solusi pemanfaatan energi bersih di IKN serta memperluas pemanfaatan gas bumi bagi sebuah lingkungan yang makin hijau dan dampak multiplier effect untuk lingkungan serta masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Bagaimanapun gas bumi adalah energi fosil terbersih yang dapat menjadi solusi transisi energi bersama pemanfaatan energi bersih lainnya menuju era energi baru terbarukan dan pencapaian target NZE 2060,” ujar Ratih.

Pembangunan jargas di IKN direncanakan dibangun secara bertahap. Selain rumah dinas pemerintahan, jaringan distribusi gas juga ditujukan untuk komersial, gedung pemerintahan, dan fasilitas lainnya.

Nantinya, pipa distribusi gas bumi ditempatkan jaringan umum atau multi utility tunnel (MUT) yang akan dibangun Kementerian PUPR.

Gas bumi akan disuplai dengan compressed natural gas (CNG) yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang di Kalimantan Timur.

Saat ini, PGN sudah melakukan kegiatan konstruksi di lapangan dan ditargetkan selesai Juni 2024.

Dukungan penyediaan gas bumi oleh PGN untuk IKN dilandasi oleh visi penyediaan energi bersih di IKN dan kebijakan IKN yang dicanangkan dalam UU No 3/2022 yaitu dengan campuran gas alam dengan hidrogen sebagai sumber gas kota.

Portofolio PGN di wilayah Kalimantan Timur akan terus dikembangkan sehingga dapat menjangkau IKN serta mendukung wilayah penyangga IKN agar pemanfaatan energi bersih semakin luas dan optimum.

Salah satunya, PGN melalui PT Pertagas mengelola penyaluran gas secara terintegrasi meliputi pipa transmisi gas bumi Senipah-Balikpapan sepanjang 78 km.

Ke depan, jaringan distribusi baru yang akan menghubungkan jaringan distribusi gas IKN dengan pipa Senipah-Balikpapan, sehingga penyaluran gas menjadi lebih andal.

Pengembangan lain yang dilakukan oleh PGN yaitu infrastruktur CNG dan LNG untuk ritel untuk menyalurkan gas ke wilayah Kalimantan Timur.

PGN siap mendukung penyediaan gas bumi yang andal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur, serta senantiasa bersinergi dengan otoritas IKN bersama stakeholder lain dalam merencanakan dan mengembangkan energi bersih gas bumi di IKN. (Ant/KN)