JAKARTA – Pembangunan smelter Manyar tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik sudah mencapai 90,6 persen. Konstruksi fisiknya smelter ini dibidik dapat beroperasi pada Mei 2024.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, menyampaikan pembangunan Smelter di Gresik itu diharapkan sesuai rencana, dan membidik smelter pengolahan tembaga ini dapat beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Pembangunan smelter Manyar tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik sudah mencapai 90,6 persen. Konstruksi fisiknya smelter ini dibidik dapat beroperasi pada Mei 2024.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, menyampaikan pembangunan Smelter di Gresik itu diharapkan sesuai rencana, dan membidik smelter pengolahan tembaga ini dapat beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Bos PTFI ini menjelaskan target operasional pada Mei mendatang belum pada tahap produksi tembaga. Justru produksi tersebut ditargetkan bisa dilaksanakan pada Agustus 2024.

“Harapannya Agustus mungkin sudah bisa produksi tembaga, karena kan pada saat mulai beroperasi itu kita panaskan dulu semuanya perlu waktu 6-10 minggu, pasti kan semuanya sudah sesuai. Ibaratnya pabriknya sudah nyala tapi belum bisa concentrate feeding,” jelasnya.

Tony menegaskan, sebelum beroperasi penuh, pihaknya ingin memastikan semua hal yang berkaitan dengan Smelter di Gresik berjalan dengan mulus, baik dari segi infrastruktur dan alat-alat produksi supaya tidak terjadi kebocoran, dan lainnya.

“Jadi, mesti dipastikan semuanya tidak terjadi kebocoran ini dan lain sebagainya dan itu perlu waktu antara 6-10 minggu untuk heating up baru mulai produksi dan akan kita masukkan konsentrat tembaganya dan mulai produksi bulan Agustus mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meresmikan Smelter Manyar di Gresik pada Agustus 2024 mendatang.

“Di masa Pemerintahan sekarang bisa beroperasi. Walaupun operasi penuhnya baru Desember 2024, nanti Pemerintah yang baru akan meresmikan, paling enggak produksinya mulai pemerintah sekarang,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman PTFI, Smelter Manyar merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik PTFI yang tengah dibangun di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektar, sebagai wujud komitmen PTFI untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam IUPK.

Smelter Manyar dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun, yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia.

Hasil pengolahan Smelter Manyar akan ditambahkan dengan kapasitas pengolahan smelter yang telah beroperasi, PT Smelting, dengan kapasitas pengolahan 1 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun. Dengan demikian, setelah Smelter Manyar beroperasi, PTFI akan mampu mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. (Lpt/KN)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu (31/1). Salah satu agenda dalam rapat tersebut yaitu melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina (Persero).

Perubahan tersebut yaitu pengangkatan dua direksi baru Pertamina yaitu Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama dan Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko. Keputusan tersebut tertuang dalam SK-25/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa dengan penambahan jajaran Direksi diharapkan perseroan bisa bergerak semakin agresif dengan tetap mengutamakan aspek pengelolaan risiko.

“Ke depannya Pertamina akan bekerja lebih agresif, lebih cepat dengan mengutamakan manajemen risiko. Dengan jajaran direksi baru ini Pertamina optimistis mencapai target menjadi perusahaan energi terdepan,” ujar Fadjar.

Wiko Migantoro yang ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau Subholding Upstream Pertamina. Sementara itu, Ahmad Siddik Badruddin yang ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi berikut:
– Direktur Utama : Nicke Widyawati
– Wakil Direktur Utama : Wiko Migantoro
– Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
– Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : A. Salyadi Dariah Saputra
– Direktur Logistik & Infrastruktur : Alfian Nasution
– Direktur Keuangan : Emma Sri Martini
– Direktur Penunjang Bisnis : Erry Widiastono
– Direktur Sumber Daya Manusia : M Erry Sugiharto

Sekadar informasi, hingga saat ini, Pertamina masih menjadi pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Lpt/KN)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk masuk dalam jajaran maskapai paling tepat waktu di dunia sepanjang 2023. Pengakuan internasional ini diberikan oleh OAG Flightview, lembaga independen Inggris yang menilai tingkat ketepatan waktu (on-time performance) untuk maskapai penerbangan global.

Garuda Indonesia menduduki peringkat pertama dari Top 20 Global Airlines sekaligus menjadi maskapai dengan tingkat ketepatan waktu terbaik di Asia Pasifik yang direpresentasikan melalui persentase On-Time Performance (OTP) mencapai 95,28% untuk total lebih dari 49 ribu penerbangan yang dioperasikan selama 2023.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pencapaian ini jadi optimisme tersendiri bagi Garuda Indonesia sebagai flag carrier untuk terus mengoptimalkan berbagai lini layanan dan operasional agar dapat menghadirkan layanan penerbangan terbaik bagi masyakat.

Selain itu, pengakuan ini juga menjadi salah satu cerminan semangat dan komitmen yang dipegang teguh oleh seluruh karyawan Garuda Indonesia dalam memberikan sebuah layanan penerbangan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat selama lebih dari 7 dekade.

“Bertepatan dengan peringatan HUT Garuda Indonesia yang ke-75, kami meyakini bahwa kepercayaan pengguna jasa secara berkelanjutan terhadap layanan penerbangan Garuda terbentuk dari core value yang terus kami jaga baik itu aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan termasuk di dalamnya ketepatan waktu berangkat dan tiba sesuai jadwal,” jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Irfan, Garuda Indonesia menyadari bahwa di tengah fase pascapandemi, ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh industri penerbangan di seluruh dunia.

Menyadari hal tersebut serta bertepatan dengan upaya optimalisasi kinerja yang saat ini tengah dilaksanakan, utamanya dari aspek opersional dan layanan, Garuda Indonesia senantiasa memastikan untuk terus mengedepankan komitmen untuk menghadirkan seamless experience bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui koordinasi intensif bersama para pemangku kepentingan kebandarudaraan.

Selain itu juga dibarengi dengan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan operasional untuk memastikan kualitas operational excellence senantiasa terjaga.

“Pencapaian Garuda Indonesia ini tentunya juga sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia yang turut berperan dalam kelancaran operasional Garuda Indonesia, melalui rangkaian proses pre-flight baik check-in dan boarding tepat waktu, yang kami yakini juga dipersiapkan sebaik mungkin sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan waktu penerbangan hingga tiba di destinasi,” tutur Irfan.

Perolehan ini melengkapi capaian Garuda Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya secara konsisten sejak tahun 2019 lalu yakni menerima rekognisi 5 Star On-Time Performance Rating di tahun 2019, maskapai tepat waktu di dunia dalam Punctuality League 2020, dan Punctuality League 2023. (Lpt/KN)

JAKARTA – Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

“Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

“Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

“Enggak, enggak ada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ujar Enny. (Ant/KN)

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.S

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud saat itu. (ant/MK)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tiga catatan terhadap kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan pajak BBM non subsidi itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyoroti kenaikan pajak BBM nonsubsidi di DKI Jakarta yang tertuang dalam aturan tersebut.

Pasalnya, ia menyebut implementasi aturan soal PBBKB yang bersandar pada payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bisa berbeda-beda di tiap Perda yang diterbitkan Pemda. Tutuka juga merasa proses sosialisasi terkait kenaikan pajak BBM di DKI Jakarta terkesan belum masif.

“Jadi kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan oleh Pemda setempat. Karena ini kita tahu semua ini masa pemilu sebentar lagi. Jadi hal-hal seperti itu tidak menambah kondisi yang kurang kondusif,” ujar Tutuka saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tutuka lantas memberi tiga catatan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 1/2024. Pertama, soal teknis pelaksanaan dalam penyaluran BBM non subsidi terhadap kendaraan pribadi dan umum.

Sebab, Pasal 24 Perda DKI Jakarta 1/2024 memutuskan untuk menaikan PBBKB sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi. Lalu, sebesar 50 persen untuk kendaraan umum dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.

Menurut dia, implementasi penyaluran BBM non subsidi yang sudah kena lonjakan pajak bakal sulit lantaran banyak SPBU belum memisahkan antara dispenser untuk kendaraan pribadi dan umum.

“Kemudian, saya tegaskan lagi bahwa ada permasalahan teknis juga dalam pelaksanaan. Karena berbeda antara pribadi dan kepentingan umum. Kalau beda begitu berarti dibedakan di SPBU-nya, di dispensernya,” ungkapnya.

“Padahal BU (badan usaha) niaga Pertamina dan yang lain belum nyiapkan itu. Samain saja tempatnya kan. Tanki di bawah juga demikian. Permasalahan teknis itu jadi masalah operasional,” tegas Tutuka.

Kedua, secara sosialisasi. Seperti yang telah diutarakan, ia khawatir kenaikan pajak BBM non subsidi ini turut bakal mengganggu kontestasi pesta politik yang akan digelar beberapa hari lagi.

Terakhir, Tutuka juga menyoroti pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta yang menaikan tarif PBBKB secara maksimal sesuai UU HKPD. Adapun dalam Pasal 26 UU HKPD, pemerintah pusat memberi kewenangan Pemda untuk menaikan pajak BBM non subsidi di angka maksimal 10 persen (untuk kendaraan pribadi) dan 50 persen (untuk kendaraan umum).

“Satu lagi, itu kan maksimal 10 persen PBBKB-nya. Kriteria menjadi 10 persen itu enggak ada. Jadi semua Perda atau Pemda menyusunnya jadi 10 persen aja, maksimalin aja,” kata dia.

“Kalau menurut saya harus ada kriterianya, yang 10 persen itu apa. Ini enggak ada. Jadi petunjuk teknis dari UU atau aturan turunan itu yang menurut saya diperlukan sebetulnya,” bebernya.

Dalam hal kenaikan pajak BBM nonsubsidi di daerah Kementerian ESDM mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menunda Perda tersebut. Sehingga, Kementerian ESDM memutuskan untuk menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Akhirnya kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM. Saya sudah draft-in surat hari ini. Mudah-mudahan bisa keluar. Target dikirimkan hari ini,” tuturnya. (Lpt/KN)