JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan tarif pajak untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40%. Besaran tarif pajak tersebut sesuai dengan ketentuan objek pajak barang jasa tertentu (PBJT) yang diatur oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif pajak khusus dalam UU HKPD ini sebelumnya mendapat protes dari pengacara terkenal, Hotman Paris Hutapea, dan pedangdut terkenal Inul Daratista, yang juga merupakan pemilik tempat karaoke Inul Vizta.

Tarif pajak hiburan khusus PBJT ini diberlakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024.

Dalam ketentuan sebelumnya, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015, tarif pajak untuk diskotek, karaoke, kelab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ), dan sejenisnya sebesar 25%.

Sementara itu, untuk jenis hiburan seperti panti pijat, mandi uap, dan spa, tarifnya sebesar 35% dalam aturan lama yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Perlu diingat, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu, termasuk di sektor jasa hiburan khusus ini. Pajak ini dipungut oleh pemerintahan kabupaten atau kota.

Selain jasa hiburan khusus yang menjadi objek PBJT, tarif PBJT dalam Perda 1/2024 juga menetapkan besaran tarifnya hanya 10%, sama dengan tarif pajak untuk makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Jasa kesenian dan hiburan yang dikenai tarif 10%, serta jasa hiburan khusus yang terkena tarif PBJT sebesar 40%, mencakup 12 jenis. Di antaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.

Selanjutnya, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; hingga permainan ketangkasan; dan olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Selain itu, juga ada rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; serta panti pijat dan pijat refleksi.

Namun, untuk jasa kesenian dan hiburan seperti promosi budaya tradisional, serta kegiatan layanan masyarakat, ditetapkan dalam perda tersebut tidak dipungut bayaran. (KN)

JAKARTA – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar.

“Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas,” kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Albertina kemudian menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

“Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu paling sedikit itu menerima Rp1 juta, dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian itu yang paling banyak,” ujarnya.

Pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuah itu akan berhadapan dengan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 17 Januari 2024.

Albertina mengatakan sidang kode etik itu akan terbagi dalam sembilan berkas, masing-masing enam berkas untuk 90 orang dan tiga berkas lainnya masing-masing untuk satu orang.

“Kasus pungli rutan ini dibagi dalam enam perkara yang akan disidangkan segera dan ada tiga lagi yang akan disidangkan setelah perkara ini. Jadi, kita bagi dalam sembilan berkas karena yang terlibat cukup banyak ada 93 (orang),” katanya.

Albertina mengatakan pemisahan berkas sidang etik itu dilakukan karena penerapan pasal kode etik yang berbeda. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal pasal yang diterapkan. (Ant/KN)

JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung.

“Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan,” kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri.

Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN.

“Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri.

Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum.

“Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI.

Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin.

“Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa,” ujarnya.

Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern.

“Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindset serta sinergi antarpenegak hukum,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya.

Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas. (Ant/KN)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan jaringan listrik dan gas di IKN Nusantara, Kalimantan Timur mulai beroperasi pada Agustus tahun ini.

“Itu (listrik dan gas) ditargetkan mulai operasional pada Agustus 2024,” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Silvia mengatakan bahwa terkait gas untuk IKN, penyedianya sudah ditetapkan oleh OIKN sebelumnya bersama dengan listrik di mana kalau untuk listrik oleh PLN sedangkan gas oleh PT PGN Tbk.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A saat ini secara keseluruhan telah mencapai 70 persen.

“Pada dasarnya seluruh progres dari pembangunan KIPP 1A IKN yang memang ditargetkan untuk operasional pada Agustus tahun ini telah mencapai 70 persen. Ini terdiri dari infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air minum, kemudian kantor-kantor pemerintah dan juga rumah susun ASN. Ini secara keseluruhan,” katanya.

Selain infrastruktur dasar yang dibangun melalui APBN, terdapat juga pembangunan yang dilakukan oleh investor swasta sejak groundbreaking pertama pada September 2023 di mana pembangunannya berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan supaya bisa operasional pada Agustus tahun ini seperti hotel dan rumah sakit.

Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa IKN Nusantara direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan net zero emission.

Meskipun gas alam dianggap sebagai sumber energi bersih, gas alam tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, direncanakan IKN agar memproduksi dan mengekspor energi surya yang setara dengan jumlah energi yang digunakan dari gas alam untuk mencapai Key Performance Indicator atau KPI 100 persen energi baru terbarukan (EBT).
Sebagai forest city atau kota hutan, IKN Nusantara menjalankan prinsip pembangunan rendah karbon.

Prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran ruang terbuka hijau (RTH) ataupun hutan dalam penyerapan karbon, serta untuk memperbaiki kualitas udara yang harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai perlu ada modernisasi dan peremajaan alutsista. Selain itu, prajurit TNI harus sejahtera sebagai garda terdepan pertahanan negara.

AHY mengatakan, Indonesia penting untuk memiliki pertahanan dan militer yang kuat. Sehingga butuh persenjataan yang modern dan mumpuni agar maksimal melindungi negara.

“Saya dulu TNI, tahu persis betapa pentingnya negara kita memiliki pertahanan yang kuat dan militer kuat. Pertama, alat persenjataan juga harus mumpuni, harus terus dimodernisasi, alutsista itu mahal baik matra darat, udara dan laut, karena memang teknologinya tinggi, tetapi negara harus punya,” ujar AHY di sela kampanye di gedung UTC Kota Semarang, Senin (15/1/2024).

Selain itu, untuk menciptakan pertahanan yang kuat, prajurit militer juga harus sejahterakan. Menurutnya, prajurit harus diberikan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan yang layak.

“Aspek kedua untuk meningkatkan kapasitas militer kita adalah prajurit-prajuritnya harus semakin profesional, pendidikan dan pelatihannya. Jangan sampai prajurit ini kan risikonya nyawa, menjalankan tugas negara, melindungi kita semua, kalau kesejahteraannya minim apalagi hidupnya sulit, tentu tidak adil,” jelas dia.

AHY juga mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melakukan peremajaan dan modernisasi alutsista untuk Indonesia.

“Saya mengapresiasi upaya pemerintahan, Kementerian Pertahanan, untuk memodernisasi alutsista, melakukan pengadaan, tapi tentunya harus yang tepat sasaran,” kata AHY. (Kum/KN)