SURAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berlangsung pada Senin malam, 7 April 2025. Menurut Jokowi, pertemuan tersebut merupakan hal yang baik bagi bangsa.

“Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 8 April 2025.

Jokowi, yang juga merupakan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menilai bahwa momentum Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan antartokoh nasional.

“Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung di kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi Idulfitri 1446 Hijriah.

“Pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teuku Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idulfitri,” jelas Dasco.

Saat dimintai keterangan terkait topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Dasco mengaku tidak mengetahui secara detail. Namun, ia memastikan bahwa kedua tokoh besar itu berdiskusi mengenai masa depan Indonesia.

“Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” ungkap Dasco.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut lebih banyak berlangsung secara empat mata, di mana Prabowo dan Megawati saling bertukar pandangan dan pengalaman, terutama dalam menyikapi tantangan global.

“Sebenarnya lebih ke bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman,” ucapnya. (Fajri)

JAKARTA – Setelah lama dinanti, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

“Semalam ini memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati di kediaman Ibu Megawati di (Jalan) Teuku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idulfitri,” ujar Dasco pada Selasa (8/4/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh dari Partai Gerindra, termasuk Ahmad Muzani, Sugiono, dan Prasetyo Hadi. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya juga turut hadir. Sementara itu, Megawati ditemani antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan.

Isu pertemuan antara kedua tokoh nasional ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2024, khususnya menjelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Oktober lalu. Pertemuan ini dinilai penting karena hingga kini, PDIP sebagai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024, belum secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru.

Tanda-tanda menuju pertemuan ini sempat terlihat saat Didit Hediprasetyo, putra tunggal Prabowo, bersilaturahmi ke rumah Megawati saat Lebaran. Selain itu, Megawati juga pernah mengirim minyak gosok kepada Presiden Prabowo, sementara pada ulang tahun Megawati, Prabowo mengirimkan hadiah berupa bunga anggrek.

Sufmi Dasco mengungkapkan pertemuan pada Senin malam tersebut berlangsung hampir dua jam dan berjalan dalam suasana kekeluargaan. Bahkan, terdapat sesi khusus antara Prabowo dan Megawati yang dilakukan secara empat mata.

“Pertemuan semalam itu pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas kedua tokoh ini,” ungkap Dasco.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait lokasi pertemuan yang berlangsung di rumah Megawati. Menurutnya, Prabowo dan Megawati telah lama menjalin hubungan baik sebagai sahabat.

“Pertemuan silaturahmi itu kan enggak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Mega, mau di mana. Kan itu pertemuan sahabat, boleh saja. Enggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” tuturnya.

Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri ini menjadi momen penting yang menunjukkan terbukanya kembali ruang komunikasi antar elite politik nasional.

Di tengah dinamika pasca pemilu, silaturahmi ini dinilai sebagai langkah strategis yang dapat meredakan ketegangan politik dan membuka kemungkinan kerja sama demi kepentingan bangsa ke depan.

Penulis : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden ke-5 , Megawati Soekarnoputri, dalam suasana hangat pada Senin malam, 7 April 2025. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Megawati membahas sejumlah isu strategis. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keduanya berdiskusi mengenai tantangan global serta masa depan Indonesia.

“Ya kalau menyatukan visi saya enggak tahu persis. Tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti,” kata Dasco.

Ia menyebut, Megawati juga berbagi pengalamannya saat menangani krisis ketika menjabat sebagai presiden.

“Ya sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menimpa negara-negara lain dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman,” tambah Dasco.

Pertemuan itu sendiri juga disebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh tawa.

“Pertemuan penuh keakraban saya lihat, kita dengar lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli. Menurutnya, dalam sesi empat mata yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, Prabowo dan Megawati lebih banyak berbincang soal hal-hal pribadi sebagai dua sahabat lama. Namun, diskusi mereka juga menyentuh isu-isu nasional dan internasional yang penting.

“Pembicaraan antara dua orang yang juga sama-sama memimpin partai politik besar di Indonesia tersebut tentu juga membahas masalah-masalah strategis nasional, terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025) pagi.

Guntur juga menyebut pertemuan ini sejatinya sudah direncanakan sejak lama, meski baru bisa terlaksana karena kesibukan masing-masing tokoh.

“Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, namun antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Prabowo membawa bingkisan Lebaran berisi sayur mayur.

“Ibu Megawati juga mendapatkan kiriman parcel Lebaran dari Pak Prabowo yang berisi sayur mayur kesukaan Ibu Megawati. Ibu Megawati menyukai buah tomat berukuran besar sebagai salah satu jenis sayuran dalam parcel lebarannya itu,” ucap Guntur.

Ia menegaskan bahwa pertemuan ini juga memperlihatkan komitmen keduanya untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi demi kepentingan bangsa.

“Presiden Prabowo dan Ibu Megawati berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terutama jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa serta negara Indonesia,” pungkas Guntur.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah kini sedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan UU tersebut dirancang seiring dengan kondisi Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional.

“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan,” ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dia menjelaskan pada KUHP baru, terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tobat dan menyesali perbuatannya atau tidak.

Jika dinilai telah tobat, sambung dia, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan tersebut berlaku bagi narapidana hukuman mati, baik warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Untuk itu, Menko menegaskan bahwa perubahan sistem hukum yang dibawa oleh KUHP Nasional akan terus menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.

“Sebagai pemerintah, kami harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkrah dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan,” ucap dia.

Dengan demikian apabila ada perubahan hukum, RUU Pelaksanaan Hukuman Mati akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum.

Sebelumnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM RI Ramoti Samuel menegaskan bahwa hukuman mati bukan lagi masuk menjadi pidana pokok, melainkan pidana bersifat khusus dalam KUHP baru.

Saat diskusi publik untuk memperingati Hari Antihukuman Mati Internasional 2024, Ramoti Samuel mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa komutasi atau pergantian pidana mati tidak lagi masuk sebagai pidana pokok sehingga hanya bersifat khusus dan menjadi alternatif.

“Dalam UU itu disebutkan pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” kata Ramoti Samuel dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan tema Hukuman Mati dan Pengaruhnya dalam Menciptakan Rasa Aman kepada Masyarakat di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat sehingga hukuman pidana itu akan ditentukan dalam pasal tersendiri guna menunjukkan bahwa hal itu benar-benar bersifat khusus.

Karena telah menjadi alternatif, kata dia, pidana mati sangat terbuka untuk menjadi bentuk hukuman lain sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) KUHP yang mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

“Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut,” ujar pria yang kerap disapa Samuel tersebut.

Selain itu, KUHP baru juga menekankan tentang penundaan pelaksanaan pidana mati dengan sejumlah kriteria sesuai dengan Pasal 99 ayat (4). Kriteria yang dimaksud, yaitu perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, dan orang yang sakit jiwa. (ANT/KN)

JAKARTA- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan PDI Perjuangan bakal bergabung dengan Kabinet Merah Putih, pascapertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025) malam.

Dia pun mengaku belum mengetahui secara persis perbincangan yang dilakukan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, dia yakin keduanya berbincang mengenai pembangunan bangsa.

“Ya kalau menyatukan visi tapi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” kata dia.

Menurut dia, pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Selama ini, dia mengatakan bahwa hubungan keduanya bersahabat baik.

“Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama semalam dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” katanya.

Dalam foto yang diunggah dalam media sosial milik Dasco, Prabowo dan Megawati tampak duduk bersama di sofa. Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya dengan lencana kepresidenan, sedangkan Megawati mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga. (ANT/KN)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berpendapat rencana kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab menurunnya angka pendatang ke Jakarta.

“Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta sebagai ibu kota, akan segera pindah,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Selama tiga tahun terakhir, jumlah pendatang ke Jakarta memang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, tercatat ada 395.298 pendatang. Angka itu turun drastis pada 2024 menjadi 84.783 jiwa. Sementara, untuk tahun 2025, jumlah pendatang diprediksi hanya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 jiwa.

Selain itu, kata dia, menurunnya arus urbanisasi ke Jakarta juga dipengaruhi oleh pembangunan yang kini tidak lagi terpusat di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga dinilai mulai merata ke berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya tujuan utama.

“Sekarang ini pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta, juga terjadi di mana-mana. Untuk 2025 ini, kami sedang pelajari apakah ada peningkatan atau penurunan,” ujarnya.

Kendati demikian, Pramono menegaskan Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang untuk mengadu nasib.

Pramono pun kembali mengingatkan bahwa Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang baru, melainkan akan melakukan pendekatan pendataan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Meski Jakarta terbuka bagi siapa saja, Pramono berharap kedatangan warga baru tidak mengganggu ketertiban dan tetap membawa semangat kedamaian.

“Kami mengharapkan siapa pun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” kata Pramono. (ANT/KN)

JAKARTA– Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur. Penambangan ilegal tersebut telah merusak kawasan seluas 3,26 hektar yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan.

“Hutan Pendidikan Unmul adalah aset berharga bagi dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya penting bagi Unmul, tapi juga bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Karena itu, tindakan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini tidak dapat ditoleransi,” tegas Hetifah dalam keterangannya, Senin (8/4/2025).

Sebagai Ketua Komisi X yang membidangi sektor pendidikan dan riset, Hetifah menegaskan pentingnya pelindungan terhadap fasilitas pendidikan dari segala bentuk eksploitasi ilegal. Menurutnya, kawasan tersebut harus tetap steril dari kepentingan ekonomi jangka pendek yang merugikan generasi masa depan.

“Kita harus pastikan bahwa ruang hidup dan ruang belajar anak-anak kita tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak,” ujarnya.

Politisi partai Golkar itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Ia menyebut tindakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terjadi di kawasan pendidikan lainnya.

“Jika tidak ditindak tegas, ini bisa menjadi preseden buruk di mana lembaga pendidikan terus-menerus menjadi sasaran empuk eksploitasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Hetifah mengapresiasi langkah cepat Gubernur dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan peninjauan dan verifikasi kerusakan di lapangan. Ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta aparat keamanan, agar kawasan Hutan Pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Akhirnya, Hetifah menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan.

“Kasus di Unmul ini harus menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan kita ke depan,” pungkas Hetifah.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya terhadap sejumlah pihak yang menggaungkan narasi “Indonesia Gelap” dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik, tetapi ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran kebohongan. Ia menyoroti bahwa teknik propaganda bisa menyesatkan jika terus-menerus diulang.

“Itu ada di buku, The Art of Propaganda. Semua negara pelajari, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai negara lain,” ujarnya.

Menurutnya, menghadapi serangan semacam itu harus dengan keterbukaan dan penjelasan berdasarkan data yang faktual. Sehingga kebohongan itu akan terbongkar dengan sendirinya.

“Serangan kebohongan hanya dapat dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, kenyataan dan ilmu dan matematika. Saya pun meyakini, kebohongan-kebohongan suatu saat akan terbongkar,” kata Prabowo.

Terkait narasi “Indonesia Gelap” yang menjadi tema dalam berbagai aksi unjuk rasa, Prabowo memberikan respons tegas namun santai.

“Saya juga heran ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap, itu hak dia, tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pengalamannya saat bertemu dengan para petani di berbagai daerah yang kini merasa senang dan bersyukur karena hasil pertanian meningkat.

“Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis,” jelasnya.

Menurutnya, capaian itu salah satunya berkat kebijakan pemerintah yang memangkas regulasi dalam penyaluran pupuk ke petani.

Meski begitu, Prabowo menegaskan dirinya tak melarang pihak manapun untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk yang pesimis terhadap kondisi bangsa.

“Jadi saudara-saudara saya tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, gelap, gelap, monggo,” katanya.

Namun, ia tetap yakin Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang cerah dan menegaskan komitmennya sebagai kepala negara.

“Saya optimis, saya bangga jadi Presiden RI. Kekayaan kita akan kita kuasai, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Ia pun menyadari bahwa tidak semua pihak akan sepakat atau puas dengan kebijakan pemerintahannya.

“Mungkin banyak yang kecewa tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang merasa bahagia ya itu tugas pemerintah,” lanjutnya.

Sebelumnya, demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” sempat merebak di berbagai wilayah pada 17–21 Februari lalu. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dengan titik pusat unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta.

Para demonstran menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo, termasuk efisiensi anggaran yang dinilai memangkas alokasi penting seperti pendidikan. Mereka juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan TNI dan Polri, serta menyoroti potensi kembalinya dwi fungsi ABRI.

Tuntutan lain dalam aksi itu mencakup penolakan terhadap Revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, pengesahan tatib DPR, serta evaluasi terhadap struktur kabinet yang dianggap gemuk.

Penulis : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi pemerintah yang dipimpinnya selama ini belum optimal dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, dirinya lebih memilih pendekatan kerja berbasis hasil daripada banyak bicara tanpa bukti. Ia menyebut lebih nyaman jika dinilai dari hasil kerja yang nyata.

“Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, ia sudah membentuk tim kecil untuk mulai bekerja. Tim ini disebutnya bekerja diam-diam tanpa sorotan media.

“Kadang-kadang kalau diliput media, malah jadi sulit bekerja, karena media ingin bukti seketika,” ungkapnya.

Di sisi lain, Prabowo turut menanggapi kontroversi pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi ke kantor Tempo yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo dimasak saja.

“Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira Beliau menyesal,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu sendiri disampaikan dalam wawancara bersama Najwa Shihab di Hambalang, Kabupaten Bogor, 6 April 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa kesalahan dalam komunikasi publik bisa terjadi karena beberapa orang di lingkarannya berasal dari latar belakang yang belum terbiasa tampil di ruang publik.

“Mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei, atau akademis, muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan, menurut saya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2025, kantor Tempo mengalami serangkaian teror, termasuk kiriman kepala babi tanpa telinga, paket berisi enam tikus mati, dan kejahatan digital berupa doxing terhadap jurnalis politik Francisca Christy Rosana (Cica).

Alih-alih mengecam tindakan tersebut, Hasan Nasbi justru mengatakan, “Sudah dimasak saja,” dalam komentarnya kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

Hasan berdalih bahwa pernyataannya itu didasarkan pada unggahan Cica di media sosial X, yang ia anggap sebagai lelucon.

“Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” ucap Hasan.

Ia pun mempertanyakan apakah tindakan pengiriman kepala babi tersebut benar-benar merupakan ancaman serius.

“Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” kata Hasan.

Untuk memperkuat hubungan dengan media dan memperbaiki komunikasi ke depan, Prabowo menggelar pertemuan dengan enam pemimpin media nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4).

Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu dihadiri oleh para pemimpin redaksi dari IDN Times, tvOne, Detikcom, Harian Kompas, SCTV-Indosiar, serta pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Penulis : M Adi Fajri
Editor : Nicha R