Beranda blog Halaman 455

BLT Ojol Kukar, Bukti Kepedulian bagi Pekerja Informal di Tengah Tantangan Fiskal

0
Foto : Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pengemudi Ojek Online (Ojol) tetap berlanjut di tahun 2025. Meski sempat tertunda, pencairannya dipastikan akan dilakukan pada September ini.

Program BLT Ojol sendiri pertama kali diluncurkan Pemkab Kukar pada 2023. Sejak itu, program ini konsisten berjalan selama tiga tahun berturut-turut dan mendapat apresiasi positif dari kalangan pengemudi.

BLT Ojol di Kukar sendiri memberikan bantuan Rp250 ribu per bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Program ini hadir sebagai upaya meringankan beban para pengemudi, khususnya menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya operasional kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Ahmad Junaidi, mengungkapkan penyaluran BLT akan mulai bergerak setelah kondisi kas daerah memungkinkan.

“Mudah-mudahan tanggal 20 September ke atas ini sudah ada anggarannya, jadi bisa segera dicairkan,” ujarnya usai apel Hari Perhubungan Nasional, Rabu (17/9/2025).

Hingga September ini, seharusnya para pengemudi sudah menerima BLT untuk lima bulan. Namun, kondisi kas daerah membuat jadwal pencairan tertunda. “Sebenarnya sudah masuk lima bulan, tapi setelah kami koordinasi dengan BPKAD belum memungkinkan kondisi kas daerah kita,” jelasny.

Junaidi juga menjelaskan, tidak semua pengemudi ojol berhak mendapatkan BLT. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain berdomisili di Kukar, terdaftar resmi di aplikasi transportasi online seperti Grab, Gojek, atau Maxim, serta tidak sedang menerima bantuan sosial lain.

“Syarat ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, benar-benar diterima mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari profesi Ojol,” jelasnya.

Dalam kesemptan ini, Junaidi juga menjelaskan bahwa keberlanjutan program ini masih akan melalui evaluasi regulasi. “Untuk tahun 2026 apakah lanjut atau tidak, nanti kita evaluasi. Karena program ini sudah berjalan tiga tahun berturut-turut, sepanjang masih boleh akan kita lakukan,” terangnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

RT-Ku Terbaik, Strategi Baru Kukar Bangun Kemandirian dari Level Terendah

0
Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan terobosan besar melalui program RT-Ku Terbaik. Tidak hanya menjadi solusi persoalan sosial, program ini diproyeksikan sebagai fondasi baru dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa konsep program ini berangkat dari intervensi berbasis data. Dengan begitu, setiap kebijakan bisa langsung menyentuh persoalan riil yang dihadapi warga.

“RT-Ku Terbaik ini merupakan upaya kita untuk memastikan bahwa Kutai Kartanegara memperoleh ketahanan sosial dan ketahanan pangan yang baik. Mindset besarnya ada di sana,” tegas Aulia, Kamis (18/9/2025).

Melalui RT-Ku Terbaik, setiap persoalan masyarakat akan ditangani langsung di titik awal. Dari isu kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah, hingga warga rentan, semua akan diselesaikan secara cepat melalui alokasi intervensi Rp150 juta per RT.

“Ketika ada warga miskin, kita intervensi langsung. Kalau ada anak yang terancam putus sekolah, kita selesaikan. Begitu pula persoalan lainnya,” jelas Aulia.

Tahap awal program ini difokuskan pada penguatan baseline data di setiap RT. Dengan informasi akurat terkait jumlah pengangguran, kondisi sosial, dan potensi lokal, Pemkab Kukar bisa menyalurkan program sesuai kebutuhan.

Misalnya, anak muda pengangguran yang memiliki minat di bidang operator akan diarahkan ke program Kukar Siap Kerja. Begitu juga balita rentan stunting akan ditangani lewat MBG Plus, atau lansia melalui program kesejahteraan lansia.

“Kalau bicara pengentasan kemiskinan, konsepnya ada dua: charity (bantuan langsung) dan empowerment (pemberdayaan). Nah, ini harus termapping di level RT,” papar Aulia.

Lebih jauh, RT-Ku Terbaik dirancang sebagai wadah integrasi 17 program prioritas Kukar Idaman Terbaik. Artinya, RT tidak lagi sekadar menjadi unit administratif, melainkan basis pembangunan yang menyatukan program sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

“RT-Ku Terbaik ini nantinya jadi rumah penyelenggaraan program. Misalnya ada balita, kita intervensi MBG Plus. Ada lansia, kita pastikan kebutuhannya terpenuhi,” ujar Aulia.

Aulia menegaskan, alokasi Rp150 juta per RT bukan angka mutlak. Anggaran bisa menyesuaikan kondisi lapangan. Jika persoalan lebih kompleks, intervensi bisa lebih besar dibandingkan RT lain. “Artinya, pembiayaan itu sesuai dengan kebutuhan. Masalah di setiap RT tentu berbeda,” jelasnya.

Tahun 2025 akan difokuskan pada penyusunan regulasi dan petunjuk teknis. Targetnya, seluruh aturan pendukung rampung akhir tahun, sehingga program RT-Ku Terbaik mulai berjalan pada 2026.“Yang pasti kehadiran program ini ingin memastikan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Musrenbang Samboja Barat Hasilkan 500 Usulan, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas

0
Foto : Camat Samboja Barat, Burhanudin. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi bukti tingginya partisipasi warga dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan. Dari 9 kelurahan dan 1 desa, tercatat ada sekitar 500 usulan program yang diajukan.

Camat Samboja Barat, Burhanudin, mengatakan usulan yang masuk jauh melampaui ekspektasi. Meski tiap kelurahan diminta menyampaikan minimal lima prioritas, warga tetap menyodorkan daftar panjang kebutuhan.

“Skala prioritas dari kelurahan kami minta minimal lima, tetapi kenyataannya usulan yang masuk sangat banyak. Kalau dirangkum, totalnya sekitar 500 judul dari 9 kelurahan dan 1 desa di Samboja Barat,” jelasnya, Kamis (18/9/2025).

Sebagian besar usulan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti semenisasi jalan, pembangunan parit, hingga fasilitas umum. Namun, tak sedikit pula yang menyinggung peningkatan kualitas SDM, mulai dari pelatihan UMKM, program PKK, hingga penguatan Posyandu.

Menurut Burhanudin, keberagaman usulan ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan. “Kalau dilihat, memang usulan desa cenderung lebih banyak pada pembangunan infrastruktur. Tapi kami tetap dorong agar pemberdayaan masyarakat juga berjalan, khususnya untuk penguatan ekonomi lokal,” tambahnya.

Meski aspirasi warga begitu besar, realisasi program tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, Kukar masih menghadapi kondisi defisit anggaran, sehingga belum semua usulan bisa dipastikan masuk daftar pelaksanaan tahun 2026.

“Kita tahu saat ini masih ada defisit anggaran. Jadi untuk 2026 nanti, kita masih menunggu apakah ada usulan yang bisa terealisasi atau tidak. Sementara ini, usulan yang sudah masuk tetap diproses sesuai mekanisme,” ungkap Burhanudin.

Beberapa proyek fisik di Samboja Barat saat ini sudah berjalan. Kantor camat disebut hampir rampung dengan progres mencapai 90 persen, sementara pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) masih 50 persen.

Burhanudin menegaskan, meski anggaran terbatas, pemerintah kecamatan tetap mendorong agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Bupati Berau: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan, Bukan Hanya Fisik

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan arah pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek infrastruktur yang berdiri. Menurutnya, pembangunan sejati adalah yang mampu menghadirkan kesejahteraan nyata dan dirasakan masyarakat hingga ke pelosok kampung.

“Pembangunan bukan sekadar beton dan aspal, terpenting adalah bagaimana hasilnya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Berau,” ucap Bupati Sri.

Ia menyebut program berbasis kesejahteraan akan tetap menjadi prioritas Pemkab Berau. Fokusnya meliputi penguatan ekonomi lokal, pemerataan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Bupati juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata.

“Semangat membangun daerah harus menjadi manifestasi bersama. Sehingga, kita akan lebih termotivasi untuk menggali potensi pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program yang berjalan. Namun, ia menilai, hal itu merupakan bagian dari proses pembangunan. Catatan tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan.

“Setiap catatan dan kekurangan akan menjadi pelajaran berharga. Tujuan kita jelas, memastikan pembangunan benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat Berau,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Bupati Berau Dorong Koperasi Desa Jadi Penggerak UMKM dan Pariwisata

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong kepala kampung untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan produk UMKM desa.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai koperasi memiliki peran penting dalam mengembangkan produk unggulan hingga bisa menjadi oleh-oleh khas yang melekat dengan identitas Bumi Batiwakkal.

“Kita sudah punya batik, tenun, kerajinan kayu, rotan, gula merah, hingga makanan khas. Semua itu bisa dikembangkan koperasi, dikemas dengan menarik, dan layak dipasarkan ke tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemkab Berau juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan serta bimbingan teknis bagi pengurus koperasi. Tujuannya, agar mereka mampu mengelola usaha dengan lebih profesional serta memiliki strategi jelas dalam meningkatkan daya saing produk.

“Kami ingin koperasi punya arah yang jelas. Dengan pelatihan, mereka bisa memahami strategi usaha dan cara meningkatkan daya saing produk,” tegasnya.

Bupati Sri menambahkan, keberhasilan koperasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menjadi daya dukung sektor pariwisata daerah.

“Turis yang datang pasti mencari oleh-oleh. Jika koperasi mampu memproduksi dengan kualitas baik, ekonomi masyarakat akan bergerak dan identitas pariwisata kita semakin kuat,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Sekolah Garuda Hadir di Kaltara, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Perbatasan

0
Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Fauzan saat prosesi penyerahan lahan

TANJUNG SELOR – Pemerintah terus memperkuat perhatian pada sektor pendidikan sebagai kunci daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan tantangan global. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan di wilayah perbatasan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sarana belajar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 3,43 juta anak usia 16–18 tahun di Indonesia yang berstatus belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi. Di Kalimantan Utara (Kaltara), angkanya mencapai 21,11% dari total kelompok usia tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Kaltara baru mencapai 27,98, lebih rendah dibanding rata-rata nasional di angka 32,00.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor. Penyerahan sertifikat lahan yang dilakukan pada Rabu (17/9/2025) menandai langkah awal pembangunan sekolah unggul di kawasan perbatasan.

“Investasi tanah ini untuk Kaltara dan untuk bangsa. Kehadiran sekolah unggul di perbatasan merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden,” kata Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Fauzan, saat acara penyerahan lahan.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi hingga tahun 2029. Hal ini dipertegas oleh Asisten Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Tri Santoso, yang turut hadir di lokasi.

“Arahan Pak Presiden, PHTC dan Proyek Strategis Nasional harus dipercepat. Komitmen kami adalah mengawal Sekolah Garuda, bersama pemerintah daerah mendampingi proses teknis selanjutnya,” ujar Tri.

Konsep Sekolah Garuda mencakup pendirian sekolah baru di wilayah perbatasan, pembaruan kurikulum, penyediaan fasilitas lengkap, hingga kuota beasiswa besar bagi siswa kurang mampu. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi pemicu pemerataan akses sekaligus pendorong kemajuan pendidikan di daerah perbatasan.

“Kemdiktisaintek berkomitmen memperluas akses pendidikan prauniversitas berkualitas bagi anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” tegas Wamen Fauzan.

Pembangunan Sekolah Garuda Tanjung Selor dijadwalkan mulai Oktober 2025 dan ditargetkan dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap lahir generasi unggul dari perbatasan yang siap bersaing di tingkat global. (MK/KN)

BI Sambut Baik Kebijakan Menkeu Tempatkan Rp200 Triliun di Lima Bank

0
Tangkapan layar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan materi konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank umum mitra karena semakin memperkuat injeksi likuiditas yang sudah dilakukan bank sentral.

“Kami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan yang memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan. Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia mengatakan Bank Indonesia terus melakukan ekspansi likuiditas moneter salah satunya melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

Selain itu, bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 September 2025 mencapai Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switchingdengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Bank Indonesia juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.

Lebih lanjut Perry mengatakan bank sentral juga menyambut baik paket ekonomi yang belum lama ini diumumkan pemerintah, terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program dilanjutkan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

“Kami menyambut baik program-program paket pemerintah yang baru saja diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan dunia usia, serta ujungnya akan juga mendorong permintaan kredit,” kata Perry.

Pada Jumat (12/9), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah menempatkan dana total senilai Rp200 triliun di lima bank umum mitra. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia.

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut.
Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate.

Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli SBN. (ANT/KN)

Menko Polkam Djamari Evaluasi Desk Penindakan Era Budi Gunawan

0
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah mengevaluasi beberapa desk penindakan yang dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.
Evaluasi itu dibahas Djamari dalam rapat perdananya sebagai Menko Polkam bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu (17/9/2025).

“Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari saat ditemui usai rapat di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Menurut dia, seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat ini akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.

Tidak hanya mempertimbangkan desk yang sebelumnya sudah ada, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik negara.

Namun demikian, Djamari tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa konsep revitalisasi organisasi yang akan diterapkan di Kemenko Polkam.

Sebelumnya Kemenko Polkam saat masih di pimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

Desk-desk tersebut terdiri dari ragam instansi yang saling berkesinambungan. Desk tersebut lalu melakukan ragam penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan. (ANT/KN)

Erick Thohir Janjikan Tata Ulang Fokus Olahraga Nasional

0
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menjanjikan tata ulang fokus olahraga untuk masa yang akan datang.

“Saya tidak mau bicara olahraga mana dulu, tapi misalnya tujuan kita Olimpiade, olahraga mana yang akan kita fokus ke Olimpiade, lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Bapak Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk duta bangsa mencerminkan kewibawaan kita, digdaya kita untuk dunia internasional ini menjadi prioritas. Nah kalau ditanya apa, tunggu kita harus sama-sama duduk semua,” kata dia.

Selama ini sejumlah cabang olahraga menjadi tumpuan kontingen Indonesia pada ajang-ajang multicabang seperti Olimpiade dan Asian Games. Selain bulutangkis, cabang olahraga lain yang berprestasi di ajang multi cabang tergolong kurang populer, seperti penyumbang medali emas di Olimpiade Paris yakni angkat besi dan panjat tebing.

Sedangkan pada Asian Games 2022, cabang-cabang olahraga yang menyumbang medali emas adalah wushu, angkat besi, menembak, panjat tebing, sepeda BMX, dan perahu naga.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menegaskan keberpihakannya terhadap atlet-atlet disabilitas. Selama ini kontingen Indonesia mampu meraih banyak medali pada pesta-pesta olahraga disabilitas, pada ASIAN Para Games 2018, kontingen Indonesia mendulang 37 medali emas, sedangkan pada Asian Para Games 2022, Indonesia membawa pulang 29 medali emas.

“Pemuda-pemudi harus menjadi bagian. Kita juga mentransformasi masa depan generasi muda, sama disabilitas itu bagian terpenting juga, saudara-saudara kita yang punya kelebihan, ya kita harus rangkul, harus kita berikan proposional yang tepat,” ujar mantan presiden Inter Milan itu.

Erick juga memaparkan bahwa ia akan mengurai masalah yang menyelimuti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang terkait dengan regulasi dari Peraturan Menpora nomor 14 tahun 2024.

Dalam pandangan KONI, Permenpora itu terlalu banyak mengatur urusan internal KONI dan anggotanya.

“Semua terlalu dini. karena kan kita menata ulang, ada KONI ada KOI. Ini semua saudara. Saudara yg mau bangun olahraga, tinggal bagaimana kita atur permainannya, supaya tidak overlaping, masing-masing punya job yang jelas, punya target yang jelas,” kata Erick. (ANT/ KN)

Korban Tewas di Gaza Tembus 65 Ribu Jiwa Akibat Agresi Israel

0
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

KAIRO – Warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza akibat agresi Zionis Israel sejak Oktober 2023 menembus angka 65.000 orang, dengan 165.000 lainnya mengalami luka-luka, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (17/9/2025).

“Jumlah korban agresi Israel [di Jalur Gaza] bertambah menjadi 65.062 orang sejak 7 Oktober 2023, dengan 165.697 lainnya terluka,” kata Kementerian dalam pernyataannya.

Dalam sehari terakhir saja, sebanyak 98 orang tewas dan 385 lainnya yang terluka dirawat di rumah sakit di Jalur Gaza, katanya.

Sejak 18 Maret, ketika pasukan penjajah melanjutkan serangan mereka, lebih dari 12.500 orang di Gaza tewas dan 53.600 lainnya terluka.

Pada awal September Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai membombardir gedung-gedung tinggi di Kota Gaza yang diduduki oleh kelompok-kelompok Palestina, menurut militer Israel.

Pada 4 September juru bicara IDF, Efi Defrin, mengklaim bahwa IDF telah menguasai 40 persen Kota Gaza dan akan memperluas operasi militer dalam beberapa hari ke depan.

Pada 7 Oktober 2023, Zionis Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza. Setelah itu, kelompok perjuangan Palestina, Hamas menembus wilayah-wilayah perbatasan dan menembaki militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 200 orang.

Menurut otoritas, sekitar 1.200 orang di pihak Israel tewas dalam peristiwa tersebut.

Sebagai aksi balasan, IDF kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi, yang meliputi serangan target terhadap warga sipil dan mengumumkan pengepungan total terhadap Jalur Gaza, dengan memutus pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan serta obat-obatan. Sumber: Sputnik-OANA (ANT/KN)